Tag: Menteri P2MI

Remitansi PMI capai USD 15,7 miliar atau Rp 263,8 triliun pada 2024, devisa terbesar kedua setelah migas. Bank Indonesia catat 68% gaji PMI dikirim untuk kebutuhan produktif keluarga. Pemerintah dorong digitalisasi transfer agar biaya lebih murah.

Susi Fauziah Indramayu sukses ke Korea Selatan via skema G to G setelah belajar bahasa Korea sejak 2021. Menteri KP2MI: peningkatan keterampilan bahasa jadi prioritas capai target 425.000 PMI 2025. LPK bersertifikat masih langka di daerah terpencil kantong PMI.

JBM, Migrant CARE, Solidaritas Perempuan desak diplomasi perlindungan PMI jadi agenda utama bilateral. Wahyu Susilo: Indonesia perlu gunakan moratorium sebagai alat tekanan diplomatik seperti Filipina. MoU Malaysia 2022 belum diimplementasikan penuh, tegas Komisi IX DPR.

JAKARTA – Pelantikan Heni Hamidah sebagai Direktur Pelindungan Hukum pada Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik...

TANGERANG – Pemerintah secara resmi melepas 200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) lulusan SMK ke Jepang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam...

Menteri KP2MI: PMI yang fasih bahasa negara tujuan lebih mampu lindungi hak dan hindari eksploitasi. BPS catat skill mismatch jadi masalah utama migrasi tenaga kerja Indonesia. Susi Fauziah Indramayu jadi bukti nyata investasi bahasa buka jalur penempatan lebih aman.

Jakarta — Konflik bersenjata yang meletus sejak 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke sejumlah...

Konflik Iran-Israel Maret 2026 perlihatkan kerentanan ratusan ribu PMI di Timur Tengah terhadap krisis eksternal. Wamen PMI: prosedur standar operasi untuk evakuasi krisis terus diperbarui. Prof UI Arie Setiabudi desak integrasi protokol perlindungan PMI dalam sistem manajemen krisis nasional.

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.

JBM usulkan 5 prioritas reformasi rekrutmen: transparansi biaya, standardisasi kontrak, sertifikasi P3MI, verifikasi kondisi kerja, dan blacklist publik. Menteri KP2MI: pencabutan izin jadi sanksi minimum bagi P3MI pelanggar. ILO dukung melalui prinsip Fair Recruitment dan program PROTECT.