Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi KP2MI, Indra Hardiansyah, menekankan bahwa pendidikan migrasi aman tidak hanya mencakup prosedur, tetapi juga literasi keuangan dan hukum. “Pemanfaatan remitansi yang tepat dapat mendorong kemandirian ekonomi PMI dan keluarganya. Untuk itu, literasi keuangan harus diberikan sebelum PMI berangkat,” ujarnya di Hong Kong, Maret 2025. BPS mencatat masalah PMI berkaitan erat dengan skill mismatch dan rekrutmen ilegal.

Kemenko PMK telah merekomendasikan penguatan sosialisasi migrasi aman hingga ke tingkat desa, melibatkan pemerintah, media massa, institusi pendidikan, dan tokoh masyarakat. Migrant CARE menemukan calon PMI yang mendapatkan pendidikan pra-migrasi memiliki tingkat keberhasilan penempatan lebih tinggi dan lebih mampu mengenali agen tidak bertanggung jawab. Investasi dalam pendidikan migrasi aman bukan sekadar program sosial, melainkan intervensi kritis yang melindungi jiwa manusia.

The post Pendidikan Migrasi Aman Penting bagi Calon Pekerja Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.

Menteri Pelindungan PMI Abdul Kadir Karding mengakui perlunya transformasi sistem, namun menekankan urgensi keseimbangan antara peningkatan volume penempatan dan kualitas perlindungan. Sementara itu, Ketua Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai tata kelola migrasi yang responsif gender belum terimplementasi dengan baik. Skema rekrutmen P to P yang menyumbang 79,47 persen dari total penempatan 2024 dinilai perlu mekanisme perlindungan yang lebih ketat.

Para pegiat hak buruh migran merumuskan tiga agenda reformasi utama: memperkuat pengawasan P3MI dengan sanksi tegas; membangun sistem data terpadu lintas lembaga; dan memperluas pendidikan pra-migrasi hingga ke tingkat desa. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menekankan kebijakan migrasi harus berbasis HAM. Indonesia menerima devisa remitansi PMI sebesar USD 15,7 miliar atau Rp 263,8 triliun pada 2024, menjadikan reformasi perlindungan PMI sebagai investasi strategis nasional.

The post Seruan Reformasi Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia appeared first on suaramigrannusantara.org.

AKBP Andyka Aer dari Polda Kepri menjelaskan sindikat memanfaatkan kerentanan PMI undocumented dengan modus yang terus berevolusi. “Mereka menggunakan media sosial, grup Telegram, dan sistem remote control untuk mengoperasikan jaringan perekrutan dari jauh. Korban diajarkan menjawab pertanyaan imigrasi dan dipinjamkan identitas palsu,” ungkapnya. Batam, sebagai jalur terdekat ke Malaysia dan Singapura, menjadi pintu masuk favorit sindikat.

Petugas Imigrasi mengakui bahwa mendeteksi PMI undocumented yang menjadi korban TPPO membutuhkan kepekaan dan empati lebih dari sekadar pengecekan dokumen. Kemenko PMK merekomendasikan sistem data terpadu lintas lembaga untuk mengidentifikasi pola rekrutmen ilegal lebih awal, dipadukan dengan kampanye penyadaran publik yang intensif di daerah-daerah kantong PMI agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming pekerjaan ilegal.

The post PMI Undocumented Banyak Terjebak Sindikat Perdagangan Manusia appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketua Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menyoroti bahwa tata kelola migrasi yang responsif gender masih jauh dari ideal. “Komodifikasi perempuan buruh migran di pasar kerja terus meningkat, sementara mekanisme perlindungan yang memadai belum tersedia. Ini paradoks yang berbahaya,” tegasnya. Lokakarya mengidentifikasi delapan area prioritas reformasi, termasuk transparansi rekrutmen, standar kontrak kerja, jaminan sosial lintas batas, dan mekanisme pengaduan yang accessible.

Perwakilan ILO di Indonesia, Michiko Miyamoto, menekankan pentingnya pendekatan tripartit dalam tata kelola migrasi yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja secara setara. Program PROTECT yang didukung ILO bertujuan membangun sistem perlindungan PMI yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif HAM dan keadilan gender. Kementerian P2MI berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi melalui penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional.

The post Organisasi Buruh Migran Dorong Perbaikan Tata Kelola Migrasi appeared first on suaramigrannusantara.org.

Direktorat Pelindungan WNI sendiri merupakan garda terdepan negara dalam memberikan perlindungan konsuler, bantuan hukum, hingga proses repatriasi bagi WNI yang mengalami permasalahan di luar negeri. Lembaga ini memiliki mandat strategis dalam memastikan negara hadir bagi warganya di tengah dinamika global yang semakin kompleks .

Ucapan selamat atas amanah yang kini diemban Heni Hamidah tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga mengandung harapan besar akan terwujudnya sistem pelindungan hukum yang lebih sinergis, adaptif, dan menyeluruh. Terlebih, tantangan perlindungan PMI saat ini tidak lagi sederhana, melainkan melibatkan persoalan hukum lintas yurisdiksi, perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, hingga kriminalisasi pekerja migran.

Secara normatif, negara telah memiliki landasan kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan bahwa pelindungan PMI mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Undang-undang ini juga menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sistem pelindungan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat .

Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala serius. Sejumlah penelitian menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga, pengawasan yang tidak optimal, serta perbedaan sistem hukum di negara tujuan yang kerap menghambat upaya perlindungan hukum bagi PMI . Bahkan, data pengaduan menunjukkan ribuan kasus pelanggaran hak PMI masih terjadi, dengan dominasi kasus di sektor pekerja rumah tangga yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan .

Fenomena pekerja migran non-prosedural juga menjadi tantangan tersendiri. Mereka kerap berada di wilayah abu-abu hukum, sehingga akses terhadap perlindungan negara menjadi terbatas. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia dan konstitusi, status administratif tidak boleh menghapus hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam konteks inilah, kehadiran Heni Hamidah di posisi strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat pendekatan diplomasi perlindungan yang lebih progresif, tidak hanya berbasis prosedur administratif, tetapi juga berbasis pada prinsip universal perlindungan warga negara.

Sinergisitas antar lembaga menjadi kata kunci. Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Pelindungan WNI perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, aparat penegak hukum, serta perwakilan RI di luar negeri agar penanganan kasus PMI dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkeadilan.

Selain itu, penguatan kerja sama bilateral dengan negara penempatan juga menjadi krusial, terutama dalam memastikan pengakuan terhadap hak-hak pekerja migran, akses bantuan hukum, serta perlindungan dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia sebagaimana diamanatkan dalam berbagai konvensi internasional.

Harapan publik pun mengarah pada lahirnya inovasi kebijakan yang mampu menjangkau kelompok PMI paling rentan, termasuk mereka yang non-prosedural maupun yang terjebak dalam kasus-kasus hukum kompleks di luar negeri. Pendekatan berbasis kemanusiaan, bukan sekadar administratif, menjadi tuntutan zaman.

Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Heni Hamidah diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut serta membawa transformasi dalam sistem pelindungan WNI yang lebih responsif dan berkeadilan.

Selamat bertugas. Di pundak Anda, negara menitipkan harapan jutaan warganya, yang bekerja jauh dari tanah air, namun tetap berhak atas satu hal yang paling mendasar: perlindungan tanpa syarat sebagai warga negara Indonesia.

The post Selamat Bertugas, Heni Hamidah: Harapan Baru Pelindungan Hukum WNI dan Pekerja Migran Indonesia yang Lebih Komprehensif appeared first on suaramigrannusantara.org.

/tyn/

2. Visa yang Tak Pernah Lahir
Aku dilahirkan dua kali:
sekali oleh ibu,
sekali oleh kebutuhan.

Tapi visa itu
tak pernah sempat menjadi takdir,
hanya menjadi alasan
mengapa aku tak dilindungi.

/tyn/

3. Tubuh Tanpa Hukum
Di negeri ini,
tubuhku tidak termasuk dalam undang-undang.
Ia berjalan, bekerja, berdarah,
tapi tak pernah tercatat sebagai luka.

/tyn/

4. Bayangan yang Dilarang Pulang
Aku adalah bayangan
yang bekerja lebih keras dari tubuh.
Tapi ketika ingin pulang,
gerbang berkata:
“Bayangan tidak punya alamat.”

/tyn/

5. Peta yang Menghapusku
Aku mencari diriku di peta dunia,
tapi garis-garis itu menolak namaku.
Aku ada di antara negara,
tapi tak diakui oleh keduanya.

/tyn/

6. Rumah yang Tidak Mengingatku
Rumahku di kampung
mulai lupa wajahku.
Negaraku di sini
tak pernah ingin mengenalku.

Aku hidup di antara dua lupa.

/tyn/

7. Kontrak yang Tak Pernah Ditulis
Aku bekerja dalam kesepakatan diam,
tanpa tinta, tanpa saksi.
Jika aku jatuh,
tak ada yang bisa membaca penderitaanku
sebagai pelanggaran.

/tyn/

8. Laut yang Menolak Mengembalikan
Jika aku tenggelam,
laut tidak akan mengembalikanku.
Karena bahkan negara
tidak pernah benar-benar mengirimku.

/tyn/

9. Bahasa yang Menjadi Jeruji
Aku berbicara,
tapi kata-kataku berubah jadi debu
sebelum sampai ke telinga hukum.
Bahasa menjadi jeruji,
dan aku terkunci di dalamnya.

/tyn/

10. Identitas yang Dihapus Perlahan
Namaku hilang dari daftar,
wajahku hilang dari ingatan negara.
Aku masih hidup,
tapi hanya sebagai kesalahan administratif
yang dibiarkan bernapas.

/tyn/

The post “Tubuh Tanpa Negara” (Catatan Sunyi dari Mereka yang Hidup di Luar Peta dan Hukum) appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pengamat migrasi dari Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut akar masalah bukan semata ketidakpatuhan individu, tetapi kegagalan sistem. “Moratorium yang diberlakukan terlalu lama tanpa skema keberangkatan yang legal, aman, dan terjangkau justru menciptakan pasar gelap yang menguntungkan perantara ilegal,” jelasnya di Jakarta. Data menunjukkan sejak moratorium ke Timur Tengah diberlakukan, diperkirakan 183.000 PMI tetap berangkat secara tidak resmi.

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium dan menggantinya dengan sistem penempatan bersyarat yang tetap membuka jalur legal terjangkau. Akademisi hukum internasional dari Universitas Padjadjaran, Dr. Ima Mayasari, menganalisis bahwa negara tidak boleh menggunakan status nonprosedural sebagai alasan mengabaikan hak dasar atas keselamatan warga negara, karena perlindungan adalah kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditawar.

The post PMI Nonprosedural Jadi Korban Sistem Migrasi yang Tidak Adil appeared first on suaramigrannusantara.org.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjadikan peningkatan keterampilan bahasa sebagai prioritas utama. “PMI yang fasih berbahasa negara tujuan memiliki posisi tawar yang jauh lebih baik, tidak mudah ditipu, dan lebih mampu mengadvokasi hak-haknya sendiri,” tegasnya. Kisah sukses Susi Fauziah dari Indramayu yang belajar bahasa Korea sejak 2021 dan berhasil ditempatkan di Korea Selatan melalui skema G to G pada 2024 menjadi contoh nyata bahwa investasi dalam kemampuan bahasa menghasilkan penempatan yang lebih aman.

Adaptasi budaya juga tidak kalah penting. PMI yang tidak memahami norma budaya negara tujuan seringkali mengalami kesalahpahaman dengan majikan yang berujung pada konflik. BPS mencatat skill mismatch—ketidaksesuaian antara keterampilan PMI dengan pekerjaan yang dilakukan—menjadi salah satu persoalan utama dalam migrasi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah perlu memperluas dan meningkatkan kualitas program LPK hingga ke desa-desa terpencil dengan modul budaya dan bahasa yang relevan.

The post Pekerja Migran Indonesia Hadapi Tantangan Bahasa dan Budaya appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, Sulistyono, menyatakan program pelatihan ini telah mengubah pola pikir calon PMI di daerahnya. “Dulu banyak warga berangkat ikut-ikutan tanpa tahu prosedur. Sekarang kesadaran untuk berangkat secara legal dan tahu hak-haknya semakin meningkat,” ujarnya di Ponorogo. Program pelatihan juga mencakup simulasi menghadapi situasi darurat di luar negeri, cara menghubungi KBRI, dan prosedur pelaporan jika mengalami kekerasan atau eksploitasi.

Efektivitas program terlihat dari data pengaduan: PMI yang mendapat pelatihan komprehensif sebelum berangkat memiliki tingkat masalah yang secara signifikan lebih rendah di negara penempatan. Namun akses pelatihan berkualitas masih timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Migrant CARE merekomendasikan pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pelatihan migrasi aman di desa-desa terpencil, serta program pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan PMI purna sebagai mentor.

The post Program Pelatihan Migrasi Aman Digelar bagi Calon PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketua ATKI Malaysia, Eni Lestari, menyatakan jaringan solidaritas PMI sangat vital terutama bagi PMI undocumented yang tidak berani mendatangi KBRI karena takut dideportasi. “Kami menjadi jembatan antara PMI yang kesulitan dengan pemerintah Indonesia. Setiap minggu ada saja kasus baru yang masuk, mulai dari gaji tidak dibayar, paspor ditahan, hingga kekerasan fisik,” ungkapnya. Penempatan PMI ke Malaysia mengalami penurunan dari 72.257 pada 2023 menjadi 51.723 pada 2024.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur berupaya memperluas jangkauan layanan bagi PMI, termasuk membuka klinik hukum bergerak yang mendatangi kantong-kantong PMI di berbagai negara bagian Malaysia. Komunitas PMI di Malaysia terus menekan kedua pemerintah untuk menjalankan komitmen MoU 2022 yang masih banyak aspek belum diimplementasikan, khususnya hak atas cuti dan hari libur PMI.

The post Komunitas PMI di Malaysia Perkuat Jaringan Solidaritas appeared first on suaramigrannusantara.org.