Tag: P3MI

Pemerintah Indonesia menetapkan target 300–500 ribu PMI terampil mulai April 2026, termasuk 4.000 slot ke Jerman melalui MoU bilateral di sektor kesehatan dan manufaktur.

Calon PMI tanggung utang Rp 15-50 juta sebelum mulai bekerja, ciptakan debt bondage yang mencegah mereka lawan eksploitasi. ILO dukung prinsip 'No Fees for Workers' yang belum terimplementasi di Indonesia. Wamen PMI: regulasi batas maksimum biaya rekrutmen sedang disusun.

Jakarta – Keinginan bekerja ke luar negeri demi memperbaiki taraf hidup masih menjadi pilihan rasional bagi banyak warga Indonesia. Namun...

Jakarta — Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Migran Indonesia (F-Buminu Sarbumusi), Ali Nurdin, mendesak pemerintah untuk segera memulangkan seorang Pekerja...

KP2MI terima 1.500 pengaduan PMI 2024 namun tidak rutin publikasi status penyelesaian. Wahyu Susilo: keluarga PMI dibiarkan menunggu berbulan-bulan tanpa informasi jelas. DPR IX desak laporan bulanan terbuka, Ombudsman dorong aplikasi pengaduan digital real-time.

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.

Sindikat penipuan PMI online gunakan AI untuk buat website mirip portal pemerintah dan dokumen palsu yang meyakinkan. Laporan AS 2025: pelaku TPPO semakin andalkan konten buatan AI untuk rekrut korban. Kominfo-Bareskrim bangun patroli siber tapi kapasitas masih kurang dibanding volume ancaman.

Penelitian UNPAM 2026: 160.000 PMI perempuan Hong Kong masih hadapi eksploitasi, pemotongan gaji, dan pelanggaran kontrak meski dilindungi UU formal. Komnas Perempuan: perlindungan butuh intervensi tiga level—individual, institusional, dan struktural. UN Women dukung program pendidikan hukum berbasis komunitas.

JBM usulkan 5 prioritas reformasi rekrutmen: transparansi biaya, standardisasi kontrak, sertifikasi P3MI, verifikasi kondisi kerja, dan blacklist publik. Menteri KP2MI: pencabutan izin jadi sanksi minimum bagi P3MI pelanggar. ILO dukung melalui prinsip Fair Recruitment dan program PROTECT.

Jakarta – Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, melontarkan desakan keras kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan dua pekerja migran...