PMI tersebut adalah Norhasan, 38 tahun, warga Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Ia meninggal dunia pada 3 September 2026 setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tuanku Ja’afar, Seremban, Negeri Sembilan, akibat kecelakaan kerja yang dialaminya. Informasi mengenai kematian tersebut kemudian diterima Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui surat KBRI Kuala Lumpur tertanggal 4 September 2026.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana, membenarkan bahwa Norhasan tercatat bekerja secara nonprosedural selama berada di Malaysia. Meski demikian, status tersebut tidak menghilangkan kepedulian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang mengalami musibah di luar negeri.

“Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Disperinaker akan terus berupaya memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada PMI maupun keluarga PMI, termasuk dalam proses pemulangan jenazah,” kata Jemmi sebagaimana dikutip dari keterangan Pemkab Bangkalan.

Jenazah Norhasan dipulangkan dari Malaysia pada Sabtu, 5 September 2026 menggunakan maskapai AirAsia QZ 321. Jenazah tiba di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, sekitar pukul 11.00 WIB. Dari bandara, jenazah kemudian dibawa menuju rumah duka di Desa Geger menggunakan ambulans yang difasilitasi Tim Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Pamekasan.

Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 13.50 WIB dan langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga. Proses serah terima tersebut disaksikan oleh aparat Pemerintah Desa Geger. Pemulangan melibatkan P4MI Pamekasan, Disperinaker Kabupaten Bangkalan, serta pemerintah desa setempat.

Kasus Norhasan kembali menunjukkan salah satu persoalan serius yang dihadapi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja melalui jalur nonprosedural. Ketika kecelakaan, sakit, kematian, atau persoalan hukum terjadi di negara penempatan, pekerja yang tidak tercatat melalui mekanisme resmi berpotensi menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan dan akses terhadap hak-haknya.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan pun kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas ketika hendak bekerja ke luar negeri. Penempatan melalui jalur resmi memungkinkan keberadaan, pekerjaan, pemberi kerja, serta dokumen pekerja tercatat sehingga pemerintah memiliki basis yang lebih jelas untuk memberikan perlindungan ketika terjadi persoalan.

Imbauan tersebut menjadi penting karena kasus serupa bukan pertama kali terjadi. Pada Juli 2026, Pemkab Bangkalan juga memfasilitasi pemulangan jenazah PMI asal Kecamatan Geger yang meninggal di Malaysia. Sebelumnya, pada 2025, pemerintah daerah juga menangani pemulangan PMI asal Bangkalan yang bekerja secara ilegal di Malaysia.

Namun, persoalan PMI nonprosedural tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan pilihan individu. Tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan di luar negeri juga perlu diikuti dengan penguatan edukasi, layanan penempatan resmi, pengawasan perekrutan, serta akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat di tingkat desa.

Tragedi yang menimpa Norhasan pada akhirnya menyisakan duka bagi keluarga sekaligus menjadi pengingat bahwa bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi membawa risiko yang jauh lebih besar. Pemerintah dituntut tidak hanya hadir ketika seorang PMI mengalami musibah, tetapi juga memperkuat pencegahan agar masyarakat memperoleh akses migrasi kerja yang aman, legal, dan terlindungi sejak sebelum keberangkatan.

Bagi keluarga, pemulangan jenazah memang menjadi bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang penting. Namun bagi pemerintah, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan PMI dari hulu hingga hilir, sehingga tidak ada lagi warga yang harus bekerja dalam kondisi rentan di luar negeri tanpa perlindungan yang memadai.

The post PMI Nonprosedural Asal Bangkalan Meninggal akibat Kecelakaan Kerja di Malaysia, Jenazah Dipulangkan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa proses pemulangan PMI terlantar memerlukan koordinasi lintas kementerian yang kompleks: Kemenlu untuk koordinasi diplomatik, KP2MI untuk identifikasi dan pembekalan, Kemensos untuk layanan psikososial, dan Kemenkes untuk pemeriksaan kesehatan. “Setiap pemulangan PMI bermasalah adalah cerita tentang kegagalan sistem yang harus kita perbaiki bersama, sekaligus bukti bahwa negara tidak meninggalkan warga negaranya,” ujarnya di Jakarta.

Program reintegrasi pasca-kepulangan PMI terlantar masih menjadi mata rantai terlemah dalam sistem perlindungan PMI. Banyak PMI yang dipulangkan kembali ke kondisi ekonomi yang sulit, tanpa modal dan tanpa jaringan sosial yang mendukung. Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan pemerintah daerah membutuhkan anggaran dan kapasitas lebih besar untuk program reintegrasi PMI purna, termasuk pelatihan wirausaha, akses modal, dan pendampingan psikologis.

The post Kisah Haru Pemulangan PMI yang Terlantar di Luar Negeri appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Nafiz Salim Ketua Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi Banten yang sudah membantu kepulangannya dan terimakasih kepada pihak KBRI Suriah Damascus dan juga pihak Disnaker Provinsi Banten dan Disnaker kabupaten serang atau UPT BP2MI BANTEN, Amin ya rabbal alamin

The post Pemulangan PMI dari Suriah appeared first on suaramigrannusantara.org.

Saat ini sudah berkumpul lagi dengan keluarganya. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi Banten yang sudah membantu kepulangannya dan terima kasih kepada bapak Ali Nurdin Abdurahman selaku Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi Pusat dan juga BP2MI, Disnakertrans Kab.Serang.

The post Pemulangan PMI asal Lebak Gaga Kec.Lebak Wangi Kab. Serang Banten dari Abu Dhabi appeared first on suaramigrannusantara.org.