Majalah SENTA, media informasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam artikel berjudul “Perluasan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Pekerja Migran Indonesia” yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, menyebut bahwa keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri menjadi salah satu faktor yang mendorong pekerja mencari peluang di luar negeri. Artikel tersebut juga menempatkan migrasi kerja sebagai salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, sekaligus membuka kesempatan bagi PMI memperoleh keterampilan serta pengalaman internasional.

Namun, peluang ekonomi tersebut berhadapan dengan persoalan serius dalam tata kelola penempatan PMI. SENTA mencatat sejumlah persoalan yang masih dihadapi pekerja migran, antara lain eksploitasi dan pelecehan, kurangnya perlindungan hukum, penahanan dokumen, ketidakadilan dalam pembayaran gaji, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, isolasi dan kesulitan komunikasi, proses perekrutan yang tidak transparan serta kurangnya informasi dan dukungan mengenai hak-hak pekerja.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja ke luar negeri tidak boleh hanya diukur berdasarkan bertambahnya jumlah PMI yang ditempatkan. Pemerintah harus memastikan bahwa kesempatan kerja yang dibuka merupakan pekerjaan yang layak, memiliki kontrak yang jelas, memberikan upah sesuai kesepakatan dan menyediakan mekanisme perlindungan ketika pekerja menghadapi persoalan di negara tujuan.

Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius adalah eksploitasi. Pekerja migran dapat menghadapi jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk, tidak dibayarnya lembur atau bahkan kekerasan fisik dan psikologis. Dalam posisi sebagai pekerja yang berada jauh dari keluarga dan lingkungan sosialnya, PMI sering memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pemberi kerja.

Situasi tersebut dapat semakin berat ketika pekerja tidak memahami bahasa negara tujuan. Hambatan bahasa bukan hanya persoalan komunikasi sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan kerja, pemahaman kontrak, kemampuan menyampaikan keluhan dan akses terhadap layanan hukum. Karena itu, kemampuan bahasa harus ditempatkan sebagai bagian dari kompetensi utama calon PMI.

SENTA secara khusus menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi yang berorientasi pada keterampilan serta bahasa. Pelatihan teknis dan nonteknis perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dijalankan, sedangkan sertifikasi diharapkan dapat menjadi bukti kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi pasar kerja global. Persaingan tenaga kerja internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja, tetapi oleh kemampuan seseorang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan pemberi kerja. Karena itu, PMI perlu disiapkan bukan sekadar untuk berangkat, tetapi untuk bekerja secara profesional.

Pelatihan juga harus dikaitkan dengan kebutuhan riil pasar kerja. Pemerintah perlu mengetahui sektor apa yang membutuhkan pekerja, keterampilan apa yang diperlukan, negara mana yang membutuhkan tenaga kerja dan standar kompetensi apa yang harus dipenuhi. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada kegiatan kursus, tetapi menjadi bagian dari rantai penyiapan tenaga kerja sampai penempatan.

Di sisi lain, sertifikasi tidak boleh menjadi formalitas. Sertifikat harus mencerminkan kompetensi yang benar-benar dimiliki pekerja dan memiliki pengakuan di pasar kerja tujuan. Jika tidak, pekerja dapat tetap menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan meskipun telah mengikuti pelatihan.

Masalah lain yang harus dibenahi adalah proses rekrutmen. SENTA mencatat bahwa PMI masih menghadapi proses perekrutan yang tidak transparan, termasuk ketidakjelasan mengenai kondisi kerja dan besaran upah yang dijanjikan sehingga berbeda dengan kenyataan setelah pekerja berada di tempat kerja.

Persoalan tersebut merupakan titik rawan yang dapat membuka ruang bagi penipuan dan eksploitasi. Calon PMI sering kali mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan perekrut, sementara mereka belum memiliki kemampuan atau sarana untuk memverifikasi apakah informasi tersebut benar.

Karena itu, sistem informasi pasar kerja luar negeri harus diperkuat. Pemerintah perlu menyediakan informasi lowongan yang dapat diverifikasi, identitas pemberi kerja, jenis pekerjaan, lokasi kerja, persyaratan kompetensi, besaran upah, biaya penempatan dan informasi mengenai hak pekerja.

SENTA menempatkan sistem informasi sebagai salah satu solusi penting. Sistem digital dapat digunakan untuk menyediakan informasi lowongan, mempertemukan calon PMI dengan pemberi kerja, menyimpan data kompetensi dan CV, mempermudah pendaftaran, menghubungkan proses penempatan dengan pemerintah dan agen penempatan serta mendukung pelatihan dan sertifikasi.

Jika sistem tersebut dibangun secara terpadu, calon PMI tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada informasi dari perantara informal. Masyarakat dapat melakukan verifikasi sendiri sebelum menerima pekerjaan dan mengambil keputusan untuk berangkat.

Sistem informasi juga dapat menjadi instrumen pengawasan. Pemerintah dapat mengetahui berapa banyak lowongan tersedia, siapa yang merekrut, siapa yang ditempatkan dan ke mana pekerja diberangkatkan. Dengan demikian, data tidak hanya digunakan untuk administrasi, tetapi juga menjadi instrumen pelindungan.

Persoalan penahanan dokumen juga harus menjadi perhatian. SENTA mencatat bahwa terdapat PMI yang paspor dan dokumen identitasnya ditahan majikan atau agen sehingga pekerja mengalami kesulitan meninggalkan tempat kerja atau kembali ke Indonesia.

Penahanan dokumen tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil. Dokumen identitas merupakan bagian penting dari kebebasan bergerak dan akses seseorang terhadap layanan publik. Ketika paspor atau dokumen identitas berada sepenuhnya di tangan pihak lain, pekerja dapat semakin tergantung kepada pemberi kerja atau agen.

Kondisi tersebut dapat menjadi lebih berbahaya ketika pekerja mengalami kekerasan atau eksploitasi. Pekerja yang tidak menguasai dokumen dan tidak memahami bahasa lokal dapat kesulitan mencari bantuan atau meninggalkan tempat kerja.

Karena itu, edukasi sebelum keberangkatan harus menjelaskan hak PMI atas dokumen pribadi dan pentingnya menyimpan salinan dokumen penting. Keluarga juga perlu memiliki salinan kontrak, paspor, identitas pemberi kerja dan informasi tempat kerja sehingga dapat membantu apabila terjadi keadaan darurat.

Persoalan upah juga tidak boleh dipisahkan dari proses perlindungan. SENTA mencatat adanya PMI yang menerima gaji di bawah standar, tidak dibayar atau mengalami potongan gaji yang tidak adil, termasuk potongan yang berkaitan dengan biaya perekrutan.

Karena itu, kontrak kerja harus menjadi instrumen perlindungan yang nyata. Calon PMI harus mengetahui secara jelas berapa upah yang akan diterima, kapan dibayarkan, berapa jam kerja, bagaimana pembayaran lembur, apa saja potongan yang diperbolehkan dan fasilitas apa yang menjadi hak pekerja.

Ketika terjadi perbedaan antara kontrak dan kenyataan, pekerja harus memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses. Mekanisme tersebut harus dapat digunakan tanpa membuat pekerja takut kehilangan pekerjaan atau mengalami tindakan balasan.

Akses terhadap bantuan hukum menjadi bagian penting dari sistem tersebut. SENTA menekankan bahwa perlindungan dan bantuan hukum diperlukan agar hak PMI diakui dan dilindungi, termasuk hak atas upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Bantuan hukum juga diperlukan untuk membantu pekerja memahami dan menegosiasikan kontrak kerja.

Dalam konteks negara tujuan, keberadaan KBRI dan KJRI menjadi sangat penting. Perwakilan Indonesia di luar negeri merupakan salah satu pintu bagi PMI untuk memperoleh informasi, bantuan dan perlindungan ketika menghadapi masalah.

Namun, pelindungan tidak boleh baru bergerak ketika kasus sudah terjadi. Sistem pelindungan harus dibangun sejak sebelum keberangkatan melalui seleksi, pelatihan, pemeriksaan dokumen, kontrak kerja, pembekalan hak dan informasi mengenai negara tujuan.

Persoalan lain yang sering luput adalah isolasi sosial. Pekerja migran yang berada jauh dari keluarga dapat mengalami kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa dan budaya. SENTA mencatat bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan isolasi dan menyulitkan pekerja berkomunikasi dengan majikan maupun lembaga pendukung.

Karena itu, jaringan dukungan PMI di negara tujuan perlu diperkuat. Pekerja harus memiliki akses komunikasi dengan keluarga, komunitas pekerja, perwakilan Indonesia dan lembaga layanan ketika menghadapi persoalan.

Pemerintah juga perlu memperkuat literasi hukum calon PMI. Pekerja harus mengetahui hak dan kewajibannya sebelum menandatangani kontrak. Mereka harus mengetahui bahwa bekerja di luar negeri bukan berarti kehilangan hak sebagai manusia dan pekerja.

Di sisi lain, penyederhanaan administrasi menjadi agenda penting. Proses penempatan yang terlalu rumit, panjang dan tidak terintegrasi dapat membuka ruang bagi perantara informal. Calon PMI yang membutuhkan pekerjaan dapat tergoda menggunakan jalur yang dianggap lebih cepat meskipun tidak memberikan perlindungan yang memadai.

SENTA menyebut digitalisasi dan penyederhanaan prosedur sebagai salah satu cara mempercepat pendaftaran dan penempatan, meningkatkan aksesibilitas, mengurangi biaya, memperbaiki transparansi serta memperkuat keamanan dan perlindungan PMI.

Namun, penyederhanaan administrasi tidak boleh diartikan sebagai menghapus proses verifikasi. Yang harus dipangkas adalah birokrasi yang tidak perlu, bukan tahapan yang berfungsi melindungi pekerja.

Digitalisasi justru harus digunakan untuk mengintegrasikan data calon PMI, pelatihan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, kontrak kerja, visa dan keberangkatan. Dengan sistem yang terintegrasi, pekerja tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sama kepada berbagai lembaga.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat diplomasi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja tidak akan efektif apabila hanya dilakukan melalui pencarian lowongan. Pemerintah harus membangun hubungan bilateral dengan negara tujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi PMI.

SENTA menempatkan MoU dan perjanjian bilateral sebagai salah satu instrumen untuk memastikan perlindungan hak PMI sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja resmi. Peran Atase Ketenagakerjaan juga dinilai penting sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia, pemerintah negara tujuan, pekerja dan perusahaan.

Diplomasi tenaga kerja dengan demikian tidak boleh berhenti pada negosiasi kuota. Yang harus dinegosiasikan adalah kualitas pekerjaan dan perlindungan. Indonesia perlu memperjuangkan pengakuan kompetensi, standar upah, jaminan sosial, akses layanan kesehatan, mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan.

Diplomasi tenaga kerja juga harus mampu merespons perubahan kebutuhan pasar. Negara tujuan dapat mengalami kekurangan tenaga kerja pada sektor tertentu, tetapi kebutuhan tersebut harus diterjemahkan menjadi peluang yang konkret bagi pekerja Indonesia melalui mekanisme yang transparan.

Di sinilah hubungan antara pelatihan, sertifikasi, sistem informasi dan diplomasi menjadi penting. Informasi kebutuhan pasar menjadi dasar pelatihan. Pelatihan menghasilkan kompetensi. Sertifikasi membuktikan kompetensi. Sistem informasi mempertemukan pekerja dengan pemberi kerja. Diplomasi memastikan pekerja memperoleh kepastian hukum dan perlindungan di negara tujuan.

Jika seluruh mata rantai tersebut berjalan, perluasan kesempatan kerja luar negeri tidak lagi hanya berarti memperbanyak jumlah PMI yang ditempatkan. Perluasan tersebut menjadi strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Namun, pemerintah juga perlu berhati-hati agar migrasi kerja tidak diposisikan semata-mata sebagai jalan keluar dari persoalan pengangguran domestik. Pekerja migran bukan komoditas ekspor yang hanya dihitung berdasarkan jumlah keberangkatan dan remitansi yang dihasilkan.

PMI adalah warga negara yang bekerja di luar wilayah Indonesia. Karena itu, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan.

Pada titik inilah artikel SENTA tersebut penting dibaca bukan hanya sebagai gagasan memperluas pasar kerja luar negeri, tetapi sebagai pengingat bahwa perluasan kesempatan kerja harus berjalan bersama dengan perluasan perlindungan. SENTA secara eksplisit menempatkan pelatihan, sistem informasi, perlindungan hukum, penyederhanaan administrasi dan diplomasi tenaga kerja sebagai bagian dari solusi untuk memperkuat kesempatan kerja PMI.

Bagi Indonesia, tantangannya sekarang bukan semata-mata mencari sebanyak mungkin negara tujuan baru. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun ekosistem migrasi kerja yang mampu memastikan bahwa warga negara Indonesia berangkat dengan kompetensi yang cukup, mengetahui haknya, memahami kontraknya, memperoleh upah yang adil dan memiliki akses terhadap perlindungan ketika berada jauh dari tanah air.

Perluasan kesempatan kerja ke luar negeri karena itu harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Negara harus membuka pasar kerja, tetapi sekaligus memperkuat posisi tawar pekerja. Pemerintah harus mempercepat administrasi, tetapi tidak boleh mengorbankan verifikasi. Digitalisasi harus diperluas, tetapi keamanan data dan akurasi informasi harus dijaga. Diplomasi harus diperkuat, tetapi orientasinya bukan sekadar kuota, melainkan pekerjaan yang layak.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pekerja migran tidak seharusnya diukur hanya dari berapa banyak warga Indonesia yang berhasil ditempatkan di luar negeri. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak yang memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya, menerima upah sesuai kontrak, bekerja dalam kondisi aman, memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan hukum, serta dapat kembali ke Indonesia dengan membawa keterampilan dan pengalaman yang meningkatkan kualitas kehidupannya.

Migrasi kerja yang berhasil bukan sekadar membuat pekerja Indonesia mampu menembus pasar kerja global. Migrasi yang berhasil adalah ketika pekerja Indonesia dapat bekerja di mana pun di dunia tanpa kehilangan martabat, hak dan perlindungan sebagai manusia dan warga negara.

The post Perluasan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Pekerja Migran Indonesia appeared first on suaramigrannusantara.org.

\n\n

“Dulu bencana iklim hanya terlihat di layar telepon, jauh dari kita. Kini kamulah yang mendokumentasikannya dari genangan air di depan rumahmu sendiri,” demikian narasi kampanye Greenpeace Indonesia (2024) yang viral di media sosial.

\n\n

Dampak krisis iklim terhadap pola migrasi sangat nyata: komunitas yang kehilangan lahan produktif akibat kekeringan atau banjir cenderung memilih jalur kerja ke luar negeri sebagai strategi bertahan hidup. Indonesia, sebagai salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim di Asia Tenggara, menghadapi risiko gelombang “migrasi iklim” yang besar jika tidak segera mengambil langkah adaptasi dan mitigasi yang serius.

\n\n

Sesuai laporan Suara Migran Nusantara, migrasi kerja ke luar negeri telah menjadi “solusi nyata atasi pengangguran” bagi banyak keluarga yang terdampak bencana iklim. Namun para pegiat lingkungan mengingatkan bahwa solusi struktural — berupa program ketahanan iklim, diversifikasi mata pencaharian, dan investasi infrastruktur pedesaan — jauh lebih penting dan berkelanjutan daripada mengandalkan ekspor tenaga kerja sebagai katup pelepas tekanan sosial.

\n\n

Sumber: Greenpeace Indonesia (2024); UNAIR (2024); Imigrasi.go.id (2026); Suara Migran Nusantara (2026).

The post Krisis Iklim Sudah Sampai di Depan Rumah, Greenpeace Indonesia Peringatkan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Data Bank Indonesia menunjukkan aktivitas manufaktur masih tumbuh. Prompt Manufacturing Index (PMI) pada kuartal I-2026 tercatat sebesar 52,03%, naik dari 51,86% pada kuartal sebelumnya. Angka di atas 50 menandakan ekspansi. Namun ironisnya, indeks tenaga kerja justru masih berada di level 48,76% atau zona kontraksi, dan kondisi ini telah berlangsung sejak kuartal II-2025.

Artinya, pabrik tetap berproduksi, mesin tetap berputar, tetapi lowongan kerja tidak ikut bertambah.

Kondisi ini diperkuat oleh data Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal I-2026 turun menjadi 10,11%, dari sebelumnya 10,61%. Bahkan di sektor industri pengolahan, penggunaan tenaga kerja masih terkontraksi dengan SBT minus 0,47%.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan pertumbuhan produksi saat ini belum mencerminkan permintaan pasar yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan aktivitas industri lebih banyak didorong faktor musiman.

Momentum konsumsi akhir tahun, perayaan Imlek, Ramadan hingga Lebaran dinilai menjadi pemicu naiknya produksi. Namun perusahaan enggan membuka lapangan kerja baru hanya untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek.

“Umumnya pelaku usaha tidak membuka lapangan kerja hanya karena ada kebutuhan produksi seasonal, yang akan terkoreksi dengan sendirinya ketika momentum tersebut berakhir,” ujar Shinta.

Lebih jauh, pelaku usaha kini cenderung menjadikan kondisi pasar jangka menengah sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan bisnis. Sayangnya, dalam satu tahun terakhir kondisi pasar dinilai belum cukup kondusif.

Permintaan domestik belum pulih sepenuhnya. Sementara pasar global masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, inflasi global, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia.

Selain tekanan permintaan, perusahaan juga dibebani kenaikan biaya operasional yang makin berat. Harga energi, ongkos logistik, suku bunga pinjaman, hingga biaya bahan baku masih tinggi. Dalam situasi seperti ini, ekspansi usaha menjadi langkah berisiko.

Akibatnya, banyak perusahaan memilih strategi bertahan hidup: efisiensi biaya dan memaksimalkan sumber daya yang ada, alih-alih menambah karyawan.

“Pelaku usaha cenderung fokus pada efisiensi biaya usaha dan intensifikasi penggunaan resources usaha yang sudah ada,” kata Shinta.

Masalah lain yang ikut membayangi adalah tingginya beban ketenagakerjaan di sektor formal. Perusahaan mempertimbangkan biaya jangka panjang ketika merekrut pekerja baru, termasuk upah minimum, tunjangan, jaminan sosial, hingga potensi biaya pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam konteks ini, kehati-hatian pengusaha makin terlihat dalam survei internal APINDO. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menyebut sekitar 67% perusahaan tidak berniat merekrut karyawan baru, sementara 50% perusahaan tidak memiliki rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan.

Bob Azam bahkan menyebut kondisi pasar kerja Indonesia sudah berada pada level “lampu kuning”.

Setiap tahun, sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar kerja. Namun dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, Indonesia hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu hingga 400 ribu tenaga kerja untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, jutaan orang berpotensi tidak terserap setiap tahunnya.

Fenomena ini menjelaskan mengapa job fair di berbagai kota dipadati ribuan pencari kerja untuk memperebutkan sedikit lowongan. Banyak lulusan baru, bahkan yang berpengalaman, kini harus menghadapi persaingan yang semakin brutal.

Di sisi lain, perusahaan juga mengeluhkan regulasi yang dinilai berubah-ubah dan menciptakan ketidakpastian usaha. Formula pengupahan, aturan pesangon, hingga kebijakan industri yang sering berubah membuat dunia usaha sulit menyusun perencanaan jangka panjang.

APINDO pun mendesak pemerintah segera melakukan intervensi konkret. Mulai dari stabilisasi makroekonomi nasional, pengendalian inflasi, simplifikasi regulasi, hingga penurunan beban usaha seperti energi, logistik, dan biaya pembiayaan.

Selain itu, akses kredit murah bagi industri padat karya serta belanja pemerintah yang lebih diarahkan ke sektor produktif dinilai dapat membantu mempercepat penciptaan lapangan kerja.

Di tengah tekanan global, diversifikasi pasar ekspor juga menjadi strategi penting agar industri nasional tidak hanya bergantung pada pasar tradisional yang sedang melemah.

Situasi ini menjadi peringatan keras bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan bertambahnya lapangan kerja. Tanpa kebijakan yang berpihak pada industri padat karya dan kepastian usaha, angka pertumbuhan bisa sekadar menjadi statistik tanpa dampak nyata bagi rakyat.

Bagi jutaan pencari kerja di Indonesia, kenyataan hari ini terasa pahit: industri tumbuh, tetapi pintu rekrutmen masih tertutup rapat.

The post Pabrik Ngebul, Rakyat Nganggur: Wajah Asli Ekonomi Indonesia Murung appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kalimat pendek dari Iwan Fals itu seperti tak pernah usang. Ia hidup, berulang, dan hari ini, lebih terasa getir dari sebelumnya. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang stabil, kenyataan di lapangan justru menunjukkan wajah lain: antrean panjang pencari kerja, lulusan perguruan tinggi yang tak terserap, hingga meningkatnya fenomena “setengah menganggur” yang diam-diam menggerogoti masa depan.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,46 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Angka ini memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi penurunan itu tidak otomatis mencerminkan kemudahan mendapatkan pekerjaan.

Lebih jauh, pada Februari 2025, jumlah pengangguran bahkan sempat mencapai 7,28 juta orang, meningkat sekitar 83 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya stabil. Ironisnya, semua itu terjadi ketika ekonomi Indonesia justru tumbuh relatif baik. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 5,11 persen, lebih tinggi dibanding 2024 yang sebesar 5,03 persen. Secara makro, angka ini terlihat menjanjikan. Namun di balik statistik itu, muncul pertanyaan mendasar: mengapa pertumbuhan tidak otomatis menciptakan lapangan kerja yang memadai?

Fenomena ini sering disebut sebagai jobless growth pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan pekerjaan yang signifikan. Sektor-sektor yang tumbuh pesat, seperti jasa dan ekspor, tidak selalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, sektor padat karya justru mengalami tekanan, baik karena efisiensi, otomatisasi, maupun perlambatan industri tertentu.

Situasi ini diperparah oleh ketimpangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Bahkan, menurut kajian akademik, fenomena “overqualified but unemployed” semakin sering terjadi, di mana sarjana bekerja di sektor informal atau bahkan menganggur karena mismatch keterampilan. Di sisi lain, data juga menunjukkan meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur. BPS mencatat adanya 11,60 juta orang setengah pengangguran pada 2025, angka yang menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak hanya soal ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi juga kualitas pekerjaan itu sendiri.

Realitas di lapangan menggambarkan tekanan yang lebih nyata. Banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor industri manufaktur dan teknologi. Di saat yang sama, lowongan kerja yang tersedia seringkali mensyaratkan pengalaman tinggi, keterampilan spesifik, atau bahkan usia yang tidak lagi relevan dengan kondisi pencari kerja.

Bagi generasi muda, situasi ini menjadi semacam paradoks: pendidikan semakin tinggi, tetapi peluang kerja tidak sebanding. Biaya pendidikan mahal, ekspektasi meningkat, tetapi realitas justru menyempit. Tak sedikit yang akhirnya memilih jalan lain, menjadi pekerja migran, masuk sektor informal, atau bertahan dalam pekerjaan dengan upah rendah.

Padahal, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Februari 2025 tercatat sekitar Rp3,09 juta per bulan, angka yang bagi sebagian besar pekerja masih jauh dari kata sejahtera, terutama di tengah kenaikan biaya hidup. Jika ditarik lebih luas, persoalan ini bukan sekadar statistik, tetapi soal arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi menciptakan ketimpangan baru, antara mereka yang terserap dalam sistem dan mereka yang tersingkir di pinggirnya.

Lagu lama itu kembali terdengar relevan. “Sarjana muda” bukan lagi sekadar simbol generasi 1980-an, tetapi potret generasi hari ini, yang berdiri di persimpangan antara harapan dan kenyataan.

Dan mungkin, pertanyaan paling jujur yang harus dijawab negeri ini bukan lagi berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi: “Untuk siapa pertumbuhan itu benar-benar bekerja?”

The post Sarjana Menganggur, Negeri yang Tersendat: Tangis Sunyi di Tengah Angka Pertumbuhan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Bandung – Pada sebuah sore yang murung di bulan April 2026, Korupsinikus duduk menatap langit dengan wajah kusam. Mukanya seperti lembar pertanggungjawaban yang terlalu sering direvisi. Di sampingnya, Rubi sedang menyeruput kopi pahit—kopi yang rasanya kalah pahit dibanding keadaan negeri.

“Bang,” kata Rubi sambil menyodorkan telepon genggam, “lihat ini. Ada anak muda Indonesia curhat dari Jepang. Namanya Rezamahesa789.”

Korupsinikus menerima ponsel itu perlahan. Biasanya ia hanya tertarik pada angka-angka proyek dan rumor pembagian jatah. Tapi kali ini, yang muncul di layar bukan peluang, melainkan luka.

Judul videonya sederhana, tapi menampar:

Ke Jepang itu enaknya liburan, bukan kerja. Orang Jepang juga stres.

Di layar tampak seorang pemuda berbicara sambil menahan letih yang tak bisa disembunyikan filter mana pun. Ia bekerja di restoran di Jepang. Baru beberapa bulan, tetapi matanya seperti orang yang sudah terlalu lama bertarung dengan hari.

Ia bercerita tentang tekanan kerja. Tentang rasa malu bila menganggur. Tentang tuntutan bila bekerja. Tentang salah sedikit lalu dimarahi, sambil main fisik terkadang. Tentang hidup yang bergerak cepat, sementara jiwa manusia tak selalu sanggup berlari secepat mesin.

Korupsinikus terdiam.

Untuk pertama kalinya ia melihat negeri maju dari sudut yang tak pernah masuk brosur wisata.

Biasanya orang mengenal Jepang dari bunga sakura, kereta cepat, jalan bersih, dan teknologi yang nyaris tanpa cela. Tapi pemuda itu memperlihatkan sisi lain: kamar sempit, beban pikiran, jam kerja panjang, dan sepi yang menggigit.

Ia juga menunjukkan kawannya, si Eta, yang mondar-mandir di belakang kamera. Gelisah seperti orang yang pikirannya tak menemukan kursi untuk duduk.

“Dia stres,” kata pemuda itu. “Kadang judi, kadang minum.”

Begitulah manusia. Ketika tak tahu harus pulang ke mana, ia sering mampir ke tempat-tempat yang salah.

Lalu ia bicara tentang gaji. Jika dirupiahkan, terdengar besar. Cukup untuk membuat tetangga di kampung mendadak hormat. Namun biaya hidup di sana juga besar.

Kos, makan, asuransi, transportasi, cicilan biaya keberangkatan—semuanya menunggu seperti antrean tagihan yang tak punya belas kasihan.

Angka yang tampak mewah di media sosial, sering kali hanya cukup untuk tidak tenggelam.

Yang paling menyayat justru bukan soal uang.

“Ibu saya keluar biaya sekitar enam puluh juta,” katanya. “Harus saya balikin.”

Rubi menunduk.

Di negeri ini, terlalu banyak ibu menjadi bank terakhir anak-anaknya. Menjual perhiasan, meminjam ke saudara, menggadai harapan, agar anak bisa pergi mencari masa depan. Lalu anak itu di negeri orang belajar satu hal: masa depan kadang dijual terlalu mahal.

Namun dari semua kalimat, ada satu yang terdengar paling bening:

Untung saya masih punya iman.

Korupsinikus menghela napas panjang.

“Di zaman sekarang,” katanya, “iman kadang lebih mahal daripada yen.”

Rubi mengangguk.

Sebab ketika tenaga habis, ketika teman tak ada, ketika gaji tinggal sisa, ketika kepala penuh suara-suara gelap—yang tersisa sering hanya keyakinan kecil bahwa hidup masih layak diperjuangkan.

Tetapi hidup memang tak pernah hitam sepenuhnya, juga tak pernah putih seluruhnya.

Jepang tetap negeri dengan banyak terang: disiplin, rasa aman, ketepatan waktu, kesempatan belajar, penghargaan pada kerja keras. Banyak pula pekerja migran yang berhasil, pulang membawa tabungan, pengalaman, dan martabat baru.

Namun di setiap tempat yang bercahaya, selalu ada bayangan. Lampu kota yang gemerlap justru membuat gelap tampak lebih pekat.

Begitu pula negeri kita.

Di sini orang bisa tertawa di warung kopi meski dompet tipis. Bisa pulang ke rumah ibu meski gagal berkali-kali. Bisa nongkrong tanpa janji temu. Bisa hidup semrawut tapi akrab.

Namun di sini juga ada pengangguran, upah yang seret, korupsi yang rakus, dan masa depan yang kadang seperti jalan rusak: ada, tapi penuh lubang.

Korupsinikus berdiri. Menatap jauh ke arah senja.

“Jadi mana yang lebih baik, Bang?” tanya Rubi.

Korupsinikus tersenyum pahit.

“Tak ada negeri tanpa luka. Yang berbeda hanya cara menutupinya.”

Rubi terdiam.

“Di tempat maju,” lanjut Korupsinikus, “lukanya dibungkus rapi. Di tempat kita, lukanya kadang diumumkan lewat pengeras suara.”

Mereka tertawa kecil. Tawa yang lahir bukan karena lucu, tetapi karena manusia sering tak punya cara lain untuk bertahan.

Lalu Korupsinikus menambahkan, pelan:

“Kalau ingin pergi ke negeri orang, pergilah dengan ilmu, mental, dan mata terbuka. Jangan hanya membawa mimpi. Sebab mimpi yang dibawa terlalu polos, sering pulang menjadi trauma.”

Ia menatap ponsel itu sekali lagi.

“Dan sampaikan pada anak-anak muda itu… jangan gampang bundir. Dunia ini memang kejam, tapi sesekali masih menyediakan alasan untuk besok.”

Sore pun turun perlahan.

Di langit, cahaya dan gelap kembali berbagi tempat—seperti biasa.

The post Korupsinikus: Sisi Gelap dan Terang Selalu Berjalan Bersama appeared first on suaramigrannusantara.org.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa seluruh infrastruktur pelatihan nasional kini diarahkan untuk mendukung program PMI. “Ini bukan sekadar program ketenagakerjaan. Ini adalah strategi pembangunan manusia yang berdampak langsung pada stabilitas makroekonomi kita. Kontribusi devisa PMI bisa melampaui beberapa sektor ekspor barang,” tegasnya dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.

“Setiap rupiah yang dikirim PMI ke kampung halaman itu berputar tiga kali di ekonomi lokal. Artinya Rp200 triliun devisa bisa menciptakan efek berganda ratusan triliun di daerah asal. Ini adalah paket stimulus ekonomi yang paling efisien.”

— Prof. Enny Sri Hartati, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Untuk menjamin keamanan dan hak-hak PMI, pemerintah telah mengembangkan sistem monitoring real-time yang memungkinkan keluarga dan BP3MI memantau kondisi PMI di luar negeri. Sistem ini terintegrasi dengan data keimigrasian dan kependudukan, sehingga keberadaan setiap PMI tercatat secara akurat.

Skema asuransi wajib bagi seluruh PMI juga diperkuat, mencakup perlindungan kecelakaan kerja, kematian, pemulangan paksa, dan sengketa ketenagakerjaan. Premi asuransi disubsidi sebagian oleh pemerintah untuk meringankan beban calon PMI.

Pemerintah juga memberlakukan zero tolerance terhadap PMI ilegal. BP3MI bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri melakukan pengawasan ketat terhadap jalur-jalur pemberangkatan tidak resmi. “Satu PMI ilegal yang bermasalah di luar negeri bisa menutup kuota ribuan PMI legal. Ini tidak bisa kami toleransi,” tegas Kepala BP3MI Wahyu Pramudya Nugraha.

The post Program PMI 2026 Diproyeksikan Sumbang Rp200 Triliun Devisa, Tekan Pengangguran hingga 2 Persen appeared first on suaramigrannusantara.org.