Tag: PMI, BP2MI, TKI, CPMI, TKW

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.

Jakarta – Peluncuran kembali program Kredit Usaha Rakyat untuk Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) dengan bunga 6 persen oleh Kementerian...

Jakarta – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat mengenai bahaya penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, terutama ke Libya. Praktik perekrutan ilegal...

Program Desmigratif ubah Desa Cemara Indramayu: kini ada loket informasi, koperasi PMI, dan grup WhatsApp pemantau—kasus bermasalah turun drastis. KP2MI: desa Desmigratif terbukti turunkan angka PMI nonprosedural. Dr. IPB Soeryo: kepala desa berpengetahuan adalah benteng terdepan cegah eksploitasi.

Laporan AS 2025: ada indikasi personel diplomatik Indonesia terima suap fasilitasi perdagangan orang, belum diselidiki. November 2024 mantan bupati dihukum 4 tahun karena eksploitasi 665 korban TPPO. Wahyu Susilo: mafia migrasi beroperasi tiga jalur—rekrutmen ilegal, manipulasi P3MI, dan lemahnya penegakan hukum.

165 WNI terancam hukuman mati di luar negeri per Juni 2024, mayoritas PMI tanpa akses bantuan hukum. Judha Nugraha Kemenlu: kapasitas KBRI-KJRI berikan bantuan hukum masih jauh dari memadai. Pakar hukum dan DPR usulkan Badan Bantuan Hukum PMI mandiri dengan jaringan pengacara di negara penempatan.

Kampanye migrasi aman di NTB tingkatkan pengetahuan calon PMI tentang prosedur legal sebesar 45 persen. Polda NTT libatkan kades dan tokoh agama sebagai agen perubahan di desa. Riset: kampanye partisipatif yang konsisten bisa kurangi angka PMI nonprosedural hingga 30 persen.

Ribuan PMI dan aktivis tuntut 10 poin reformasi termasuk hapus biaya rekrutmen dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Juru bicara aksi: 'Kami sumbang USD 15,7 miliar devisa, kami tuntut perlindungan setimpal'. Wahyu Susilo JBM: perubahan nyata butuh tekanan publik konsisten, bukan hanya janji pemerintah.