Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyatakan dalam lokakarya ILO bahwa organisasi masyarakat sipil telah berhasil mendorong sejumlah perubahan kebijakan penting, termasuk penerbitan UU Pelindungan PMI No. 18 Tahun 2017 yang merupakan hasil advokasi panjang selama lebih dari satu dekade. “Tanpa tekanan konsisten dari masyarakat sipil, reformasi kebijakan PMI tidak akan terjadi. Pemerintah perlu melihat kami bukan sebagai pengkritik, tetapi sebagai mitra yang memiliki data lapangan dan kepercayaan komunitas,” tegasnya.

Lokakarya Tripartit JBM-KP2MI-ILO pada Mei 2025 menjadi model kerja sama konstruktif antara masyarakat sipil dan pemerintah. Forum ini mempertemukan 76 peserta luring dan 130 peserta daring, menghasilkan rekomendasi yang kini sedang diproses menjadi regulasi. Para analis merekomendasikan pembentukan forum konsultasi permanen antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan PMI, memastikan perspektif komunitas selalu terintegrasi.

The post Peran Organisasi Masyarakat dalam Membela Hak PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), H. Saiful Mashud, mengimbau seluruh anggota perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) untuk ikut berpartisipasi menyukseskan program tersebut, meski pengalaman masa lalu menunjukkan implementasi KUR PMI kerap menghadapi berbagai kendala.

“Semua pejabat lama di KP2MI sebenarnya mengetahui alasan kegagalan KUR PMI sebelumnya. Namun karena adanya kepemimpinan baru, perintah untuk menjalankan program tetap harus dilaksanakan,” kata Saiful dalam keterangannya.

Program KUR PMI dengan bunga 6 persen kembali diperkenalkan pemerintah pada 11 Februari lalu sebagai upaya memberikan akses pembiayaan yang lebih ringan bagi calon pekerja migran Indonesia sebelum keberangkatan ke luar negeri.

Meski demikian, Saiful mengingatkan bahwa implementasi di lapangan harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ia meminta agar saat P3MI melakukan pendekatan dengan bank pelaksana KUR PMI, proses negosiasi pra-perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, dalam proses negosiasi dengan bank, perusahaan penempatan perlu menghadirkan pihak dari BP3MI/P4 serta organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai saksi fakta.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa skema pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip bunga 6 persen seperti yang dijanjikan pemerintah.

Saiful menjelaskan, dalam pengalaman sebelumnya, biaya yang akhirnya harus ditanggung pekerja migran kerap jauh lebih tinggi dari bunga yang diumumkan. Hal itu dipicu oleh berbagai komponen tambahan seperti jaminan avalis, pembatasan kuota kredit, biaya collection, pembiayaan dari lembaga keuangan luar negeri, biaya transfer, hingga selisih nilai tukar mata uang.

“Akibat berbagai komponen itu, beban PMI bisa saja tidak lagi 6 persen, tetapi membengkak hingga mencapai 38 persen,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai keterlibatan NGO menjadi penting agar fakta di lapangan dapat dipublikasikan secara objektif kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah program KUR PMI benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awal atau justru kembali menghadapi masalah seperti pada periode sebelumnya.

“Biarlah para NGO nanti yang mempublikasikan fakta kebenaran tentang KUR PMI ini, apakah benar berjalan dengan bunga 6 persen atau justru menjadi 38 persen. Dari situ bisa disimpulkan apakah program ini layak diteruskan atau perlu kembali melibatkan koperasi atau lembaga pembiayaan lain seperti sebelumnya,” kata Saiful.

Selain itu, Saiful juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program pembiayaan bagi pekerja migran tidak boleh mengabaikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d serta Pasal 21 ayat (2) undang-undang tersebut.

“Sehebat apa pun program KUR PMI dengan bunga 6 persen, kita tidak boleh mengabaikan ketentuan undang-undang. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendengar pendapat masyarakat sipil, termasuk NGO,” katanya.

Menurut Saiful, keterlibatan organisasi masyarakat sipil sejak tahap negosiasi dengan bank pelaksana akan memperkuat transparansi sekaligus mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.

“Kalau sejak awal NGO dilibatkan sebagai saksi dalam proses negosiasi dengan bank, maka semua pihak memiliki catatan fakta yang jelas. Itu penting agar tidak ada pihak yang kemudian disalahkan,” ujarnya.

The post Tak Percaya Bunga 6%, Aspataki Gandeng NGO Negosiasi Dengan Bank Pelaksana KUR PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

The post Dirjen KP2MI Rinardi Ungkap Modus Penipuan Penempatan PMI ke Libya Lewat Dubai dan Istanbul appeared first on suaramigrannusantara.org.

Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, mengakui kapasitas pemberian bantuan hukum bagi PMI bermasalah oleh KBRI dan KJRI masih terbatas. “Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas ini, termasuk melalui kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan lembaga bantuan hukum internasional,” ujarnya. Organisasi advokasi seperti Migrant CARE, JBM, dan ATKI di berbagai negara menyediakan pendampingan hukum berbasis komunitas, meskipun kapasitasnya sangat terbatas.

Para pakar hukum merekomendasikan pembentukan Badan Bantuan Hukum PMI yang berdiri sendiri dengan anggaran memadai dan jangkauan luas. Badan ini idealnya memiliki jaringan pengacara mitra di negara-negara penempatan utama PMI, protokol penanganan kasus yang standar, dan mekanisme koordinasi yang efisien dengan KBRI/KJRI. Anggota Komisi III DPR RI mendukung usulan ini dan mendorong alokasi anggaran khusus dalam APBN untuk bantuan hukum PMI.

The post Pentingnya Pendampingan Hukum bagi PMI Bermasalah appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB, Gede Putu, melaporkan kampanye migrasi aman yang digelar di kabupaten-kabupaten dengan penempatan PMI tinggi di NTB telah menghasilkan peningkatan kesadaran terukur. “Survei sebelum dan sesudah kampanye menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang prosedur migrasi legal sebesar 45 persen di kalangan calon PMI dan keluarga mereka. Angka PMI nonprosedural dari NTB juga mulai menunjukkan tren penurunan,” ujarnya di Mataram. Polda NTT mengintensifkan kampanye di desa-desa, melibatkan kepala desa dan tokoh agama.

Kemenko PMK mendukung pelembagaan kampanye migrasi aman menjadi program rutin dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), bukan sekadar kegiatan insidental. Penelitian dari berbagai lembaga mengkonfirmasi bahwa kampanye migrasi aman yang konsisten, masif, dan berpendekatan partisipatif dapat mengurangi angka PMI nonprosedural hingga 30 persen di daerah yang menjalankan program secara serius. Migrant CARE merekomendasikan metode kampanye yang lebih inovatif, termasuk konten media sosial yang dibuat oleh PMI sendiri.

The post Kampanye Migrasi Aman Digelar di Berbagai Daerah appeared first on suaramigrannusantara.org.

Perwakilan PMI purna asal Lombok, Mariam Hafizah, yang menjadi juru bicara aksi, menyampaikan tuntutan dalam 10 poin, termasuk penghapusan biaya rekrutmen bagi PMI, penguatan penegakan hukum terhadap P3MI nakal, pembentukan badan bantuan hukum PMI yang mandiri, dan ratifikasi Konvensi ILO 189. “Kami sudah memberikan USD 15,7 miliar devisa untuk negara pada tahun 2024 saja. Kami layak mendapatkan perlindungan yang setara dengan kontribusi kami. Kami tidak meminta belas kasihan, kami menuntut hak kami sebagai warga negara,” tegasnya dengan penuh semangat.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang menemui perwakilan pengunjuk rasa menyatakan pemerintah berkomitmen merespons tuntutan PMI dengan kebijakan konkret, termasuk perbaikan sistem rekrutmen pada 2025-2026. Koordinator JBM, Wahyu Susilo, menganalisis bahwa perubahan nyata dalam perlindungan PMI hanya akan terjadi ketika tekanan publik dan komunitas PMI cukup kuat untuk memaksa akuntabilitas pemerintah. Perjuangan PMI Indonesia untuk keadilan dan perlindungan yang bermartabat terus berlanjut, seiring jutaan dari mereka yang terus berkarya di seluruh penjuru dunia demi keluarga dan bangsa.

The post Suara Buruh Migran: Menuntut Keadilan dan Perlindungan Negara appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kepala Desa Cemara, Kabupaten Indramayu—salah satu daerah dengan penempatan PMI tertinggi di Indonesia—Suherman, menceritakan transformasi desanya setelah menjadi Desmigratif. “Dulu banyak warga berangkat ikut-ikutan tanpa tahu prosedur. Sekarang ada loket informasi di balai desa, ada koperasi yang membantu biaya pra-keberangkatan, dan ada grup WhatsApp untuk pemantauan PMI yang sudah berangkat. Kasus PMI bermasalah dari desa kami turun drastis,” tuturnya. Data KP2MI menunjukkan desa-desa Desmigratif memiliki angka PMI nonprosedural yang lebih rendah secara signifikan.

Migrant CARE merekomendasikan percepatan perluasan program Desmigratif ke seluruh desa-desa kantong PMI. Saat ini program ini baru menjangkau sebagian kecil dari ribuan desa yang memiliki PMI. Akademisi pembangunan desa dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Soeryo Adiwibowo, menilai pendekatan berbasis desa sangat tepat karena sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. “Kepala desa adalah tokoh yang dipercaya warganya. Ketika desa memiliki kapasitas memberikan informasi migrasi yang akurat, potensi eksploitasi akan berkurang bermakna,” analisisnya.

The post Migrasi Aman Dimulai dari Desa Asal PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.

Koordinator Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyebut mafia migrasi beroperasi melalui tiga jalur: perekrutan ilegal di desa, manipulasi prosedur resmi oleh P3MI, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. “Selama ada oknum yang melindungi jaringan ini, pemberantasan mafia migrasi akan selalu setengah-setengah. Pemerintah harus membuktikan komitmennya dengan menindak, bukan hanya mengumumkan,” tegasnya. Satgas TPPO Bareskrim Polri telah membongkar sejumlah kasus besar.

Pada November 2024, pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada seorang mantan bupati yang terbukti mengeksploitasi 665 korban perdagangan orang. Kasus ini menunjukkan mafia migrasi beroperasi tidak hanya di level agen kecil, tetapi juga melibatkan pejabat tinggi. Mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam berbagai kesempatan menyerukan keberanian moral untuk membongkar semua jaringan yang merugikan PMI tanpa pandang bulu.

The post Buruh Migran Minta Pemerintah Tegas Berantas Mafia Migrasi appeared first on suaramigrannusantara.org.