\n\n

“Sulit memperkirakan jumlah pastinya karena sifatnya yang tersembunyi. Tapi dari laporan konsulat di Malaysia saja, ribuan anak Indonesia hidup tanpa dokumen di Sabah dan Sarawak,” ungkap peneliti migrasi, dikutip dari laporan Kemlu RI (2024).

\n\n

Anak-anak undocumented ini rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi: dipekerjakan di perkebunan atau industri rumahan tanpa upah, dimanfaatkan dalam jaringan pengemis terorganisir, atau bahkan menjadi korban perdagangan anak. Tanpa identitas hukum, mereka tidak dapat menuntut keadilan dari sistem hukum di negara mana pun — menjadikan mereka kelompok paling tidak terlindungi dalam ekosistem migrasi.

\n\n

Suara Migran Nusantara mengingatkan bahwa “data resmi hanya puncak gunung es, ribuan kasus tak pernah dilaporkan” — sebuah realita pahit yang menuntut perubahan mendasar: dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif yang mencegah PMI berangkat secara nonprosedural dan memperluas akses pendaftaran anak PMI di KBRI/KJRI.

\n\n

Sumber: Kemlu RI (2024); Suara Migran Nusantara (2026); Voice Indonesia (2024); UNHCR Indonesia (2024).

The post Anak-anak Indonesia Undocumented di Luar Negeri Masih Banyak, Kemlu Perkirakan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, menyatakan gap perlindungan sosial PMI perlu ditangani melalui pendekatan lintas sektor. “Kita perlu membangun sistem perlindungan sosial portabel yang tetap berlaku meskipun PMI berpindah negara atau berganti majikan. Ini membutuhkan kerja sama bilateral yang lebih kuat dengan negara penempatan,” ujarnya. Penetrasi BPJS Ketenagakerjaan di kalangan PMI sektor informal masih rendah.

ILO dalam program PROTECT merekomendasikan Indonesia mengembangkan sistem perlindungan sosial PMI yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan layanan reintegrasi pasca-kepulangan. Anggota Komisi IX DPR RI mendesak revisi regulasi agar cakupan BPJS Ketenagakerjaan diperluas otomatis kepada semua PMI terdaftar, dengan premi terjangkau dan mekanisme klaim yang disederhanakan.

The post Perlindungan Sosial bagi PMI Masih Perlu Diperluas appeared first on suaramigrannusantara.org.