Founder Desa Wisata Hanjeli, Asep Hidayat Mustofa, yang akrab disapa Abah Asep atau Asep Hanjeli, menyebut kedatangan puluhan perguruan tinggi tersebut bukan sekadar kunjungan wisata. Menurutnya, kehadiran mahasiswa dan akademisi menjadi bentuk kepercayaan terhadap Hanjeli sebagai ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang kolaborasi lintas daerah. Kegiatan tersebut mempertemukan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat lokal dalam proses saling belajar sekaligus membuka peluang kolaborasi baru berbasis potensi desa.

Fenomena tersebut menarik karena Desa Wisata Hanjeli lahir dari proses panjang yang berangkat dari pengalaman seorang mantan PMI. Sejumlah pemberitaan mencatat Asep Hidayat Mustofa pernah bekerja di Arab Saudi sebelum kembali ke Sukabumi dan mulai mengembangkan tanaman hanjeli. Sejak sekitar 2010, ia merintis budidaya hanjeli yang ketika itu mulai ditinggalkan masyarakat. Dari tanaman pangan yang semula dianggap kurang bernilai, Asep kemudian mengembangkan berbagai produk olahan sekaligus membangun konsep wisata edukasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Kisah tersebut menjadi penting karena pemberdayaan purna PMI di Hanjeli tidak dibangun melalui pendekatan bantuan sosial semata. Asep justru mencoba mengubah pengalaman migrasi menjadi modal pengetahuan dan pengalaman untuk membangun ekonomi di kampung halaman. Pemberitaan Radar Sukabumi mencatat bahwa dalam pengembangan Hanjeli, Asep melibatkan warga setempat, termasuk kelompok masyarakat yang berasal dari keluarga dan komunitas mantan PMI. Bahkan Kelompok Wanita Tani Mekar Mandiri disebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Model tersebut juga pernah mendapat perhatian dalam kajian akademik. Prosiding seminar nasional pengabdian masyarakat yang tersimpan di repositori Universitas Alma Ata menyebut Rumah Hanjeli sebagai yayasan yang didirikan Asep Hidayat Mustofa dan beranggotakan para mantan buruh migran. Konsepnya diarahkan pada optimalisasi peran purna migran dalam kegiatan ekonomi dengan mengembangkan pangan lokal, khususnya hanjeli, sekaligus menggabungkannya dengan konsep kepariwisataan sebagai sarana pembelajaran masyarakat.

Dengan demikian, gerakan Hanjeli memperlihatkan bahwa kepulangan PMI tidak harus berakhir pada kembalinya seseorang menjadi pencari kerja. Purna PMI dapat menjadi pelaku pembangunan apabila memiliki akses terhadap pengetahuan, jaringan, modal sosial, dan ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Di Hanjeli, pengalaman migrasi justru dipertemukan dengan potensi desa dan kemudian dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat.

Pemberdayaan tersebut terutama terlihat pada keterlibatan perempuan purna migran. Dalam pemberitaan Radar Sukabumi, para ibu purna migran di Desa Wisata Hanjeli disebut memperoleh ruang ekonomi baru sebagai juru masak berbahan hanjeli, perajin, maupun pemandu wisata. Artinya, aktivitas yang sebelumnya berorientasi pada mencari penghasilan di luar negeri secara perlahan diarahkan menjadi kegiatan produktif di kampung halaman.

Model pemberdayaan itu juga tidak berhenti pada sektor pertanian. Hanjeli dikembangkan dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, panen, pengolahan, hingga menjadi produk makanan dan cendera mata. Produk yang dikembangkan antara lain tepung hanjeli, rengginang, dodol, bubur, nasi liwet, minuman, hingga berbagai produk kerajinan. Pendekatan tersebut menciptakan nilai tambah sekaligus menjadikan proses produksi sebagai bagian dari pengalaman wisata edukasi.

Universitas Pendidikan Indonesia juga telah menjadikan Desa Waluran Mandiri dan Desa Wisata Hanjeli sebagai lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam program tersebut, akademisi UPI mengembangkan pengolahan hanjeli menjadi produk kuliner, termasuk cookies berbahan tepung hanjeli. UPI menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diarahkan untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi lokal bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Kehadiran 45 perguruan tinggi pada September 2026 karena itu dapat dibaca sebagai perkembangan baru dari model kolaborasi yang telah dibangun Hanjeli selama bertahun-tahun. Jika sebelumnya hubungan dengan perguruan tinggi banyak diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, kini skala jejaring tersebut berkembang menjadi ruang pertemuan lintas kampus. Lebih dari 100 peserta yang datang dalam kegiatan PKM tersebut menunjukkan bahwa pengalaman lokal di Waluran memiliki daya tarik sebagai laboratorium sosial bagi pembelajaran akademik.

Menariknya, Desa Wisata Hanjeli memang telah memiliki rekam jejak sebagai ruang pembelajaran. Kementerian Pariwisata melalui platform Jadesta mencatat Desa Wisata Hanjeli sebagai desa wisata di Waluran Mandiri yang mengembangkan eduwisata berbasis pangan lokal. Pengunjung tidak hanya melihat tanaman hanjeli, tetapi dapat belajar menanam, memanen dengan alat tradisional etem, menumbuk menggunakan lisung, menampi, hingga mengolah hanjeli menjadi berbagai produk. Hanjeli ditempatkan bukan sekadar sebagai komoditas pertanian, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya dan pengetahuan lokal.

Dari sisi rekam jejak pariwisata, Desa Wisata Hanjeli juga bukan destinasi yang muncul secara tiba-tiba. Platform resmi Jadesta mencatat Hanjeli masuk dalam 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Desa tersebut menggabungkan potensi pangan lokal, budaya pertanian, wisata edukasi, homestay, kuliner, serta aktivitas masyarakat sebagai satu kesatuan pengalaman wisata.

Sementara itu, kiprah Asep juga memperoleh berbagai pengakuan. Radar Sukabumi mencatat Asep Hidayat Mustofa sebagai tokoh yang dianugerahi Sukabumi Award 2022 dan menyebutnya sebagai eks pekerja migran yang kembali ke Sukabumi lalu mengembangkan Desa Wisata Hanjeli dengan melibatkan masyarakat sebagai pengrajin dan pelaku ekonomi kreatif. Pemberitaan tersebut juga mencatat keberhasilan Hanjeli meraih posisi pada ajang ADWI 2022.

Pada 2023, Hanjeli bahkan dibawa ke panggung pangan internasional melalui ASEAN-India Millet Festival di Jakarta. Asep Hidayat Mustofa ketika itu menyampaikan bahwa Hanjeli dari Waluran menunjukkan bahwa pangan lokal yang dikelola masyarakat desa dapat bersaing pada tingkat nasional dan internasional.

Pengakuan terhadap kiprahnya berlanjut pada 2025. NU Online melaporkan Asep Hidayat Mustopa, sebagai mantan PMI asal Sukabumi yang menerima Svarna Bhumi Award 2025 sebagai Pahlawan Pangan Nasional melalui program Kick Andy bersama PT Pupuk Indonesia. Laporan tersebut kembali mengaitkan perjalanan Asep sebagai mantan PMI dengan lahirnya Desa Wisata Hanjeli dan pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan mantan PMI.

Di luar penghargaan dan kunjungan akademik, kekuatan utama model Hanjeli justru terletak pada proses panjang pemberdayaan masyarakat. Asep tidak hanya menjadikan hanjeli sebagai produk wisata, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan pertanian, pengolahan pangan, ekonomi kreatif, pendidikan, pariwisata dan pemberdayaan purna PMI. Dalam sebuah pemberitaan, konsep tersebut bahkan disebut sebagai bagian dari pendekatan pentahelix, yakni mempertemukan akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media dalam pengembangan desa.

Model tersebut memberikan pesan penting bagi kebijakan pekerja migran Indonesia. Kepulangan PMI seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai akhir dari proses migrasi. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadikan purna PMI sebagai subjek pembangunan yang membawa pengalaman, keterampilan, jejaring dan modal ekonomi dari luar negeri untuk dikembangkan di daerah asal.

Dalam konteks itu, Hanjeli memberikan contoh bahwa pemberdayaan purna PMI dapat dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: potensi yang sudah ada di desa. Asep memilih hanjeli, tanaman lokal yang nyaris dilupakan, kemudian mengubahnya menjadi produk pangan, objek edukasi, sumber pendapatan, identitas budaya dan daya tarik wisata. Proses tersebut memperlihatkan bahwa inovasi desa tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi; terkadang yang diperlukan adalah kemampuan melihat kembali kekayaan lokal dengan cara baru.

Kehadiran 45 perguruan tinggi dalam kegiatan PKM di Hanjeli menjadi penting karena perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan yang dapat memperkuat proses tersebut. Desa menyediakan pengalaman nyata dan pengetahuan lokal, sementara kampus membawa riset, teknologi, metodologi, jaringan, dan sumber daya manusia. Pertemuan keduanya dapat menghasilkan model pemberdayaan yang lebih terukur dan dapat direplikasi di daerah lain.

Karena itu, kunjungan lebih dari 100 akademisi dan mahasiswa tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kolaborasi tersebut menghasilkan penelitian yang bermanfaat, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan produk, perluasan pasar, digitalisasi usaha, peningkatan kualitas SDM, serta model pemberdayaan purna PMI yang dapat diterapkan di desa-desa lain di Indonesia.

Desa Wisata Hanjeli kini menghadapi momentum penting. Setelah bertahun-tahun membangun dari tingkat komunitas, Hanjeli mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas dari dunia akademik. Jika jejaring 45 perguruan tinggi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja kolaboratif jangka panjang, Hanjeli berpotensi berkembang bukan hanya sebagai destinasi wisata edukasi, tetapi sebagai laboratorium pemberdayaan masyarakat dan purna PMI berbasis potensi lokal.

Pada akhirnya, kisah Abah Asep Hanjeli menunjukkan bahwa kepulangan dari luar negeri tidak harus berarti kembali menjadi penonton di kampung sendiri. Seorang purna PMI dapat kembali sebagai penggerak, membuka ruang ekonomi bagi sesama purna PMI, menghidupkan pangan lokal, melibatkan perempuan, mengajak generasi muda, dan membangun desa sebagai ruang belajar bagi masyarakat luas.

Dan ketika 45 perguruan tinggi datang ke sebuah desa untuk belajar, pesan yang muncul menjadi semakin kuat: desa bukan lagi sekadar objek pembangunan. Desa dapat menjadi sumber pengetahuan, pusat inovasi, sekaligus inspirasi bagi Indonesia.

Desa Wisata Hanjeli telah membuktikannya dari Waluran. Dari tanaman yang hampir dilupakan, lahir gerakan ekonomi. Dari pengalaman seorang mantan PMI, lahir pemberdayaan. Dari sebuah desa, tumbuh ruang belajar. Dan dari ruang belajar itu, kini terbuka kemungkinan lahirnya kolaborasi lintas 45 perguruan tinggi untuk membawa pengalaman Hanjeli ke berbagai penjuru Indonesia.

The post Pemberdayaan Purna PMI Abah Asep Hanjeli Menginspirasi 45 Perguruan Tinggi di Indonesia appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 23 Agustus 2026, di Villa Kota Bunga, tersebut digagas oleh Reza Mazid. Agenda reuni ini telah menjadi kegiatan tahunan sejak 2015 dan sekaligus menjadi bagian dari momentum hari ulang tahun Reza Mazid.

Dalam undangan kegiatan yang terpampang dalam materi acara, reuni tersebut mengusung semangat “Temu Kangen, Mempererat Silaturahmi” dengan slogan “Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Hebat.” Kehadiran para purna PMI dari berbagai latar belakang komunitas dan organisasi migran diharapkan semakin memperkuat jejaring persaudaraan yang telah terbentuk selama ini.

Selain menjadi ajang temu kangen, reuni Brinka Wamilda tahun ini juga diarahkan menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan perlindungan PMI. Para peserta akan membahas sejumlah persoalan aktual yang dihadapi pekerja migran, mulai dari proses migrasi yang aman, perlindungan sebelum dan selama bekerja di luar negeri, hingga persoalan yang dihadapi PMI setelah kembali ke daerah asal.

Diskusi tersebut menjadi penting karena pengalaman para purna PMI memiliki nilai strategis dalam melihat persoalan migrasi secara lebih konkret. Mereka tidak hanya memahami persoalan berdasarkan regulasi, tetapi juga pernah mengalami secara langsung proses keberangkatan, kehidupan dan pekerjaan di negara penempatan, hingga kepulangan ke Indonesia.

Dari forum tersebut, para peserta akan merumuskan sejumlah pokok pikiran dan kesimpulan bersama yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi usulan kepada pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan PMI.

Dengan demikian, reuni tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar pertemuan tahunan. Forum tersebut diarahkan menjadi ruang konsolidasi pengalaman, gagasan dan aspirasi purna PMI untuk ikut memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola migrasi Indonesia.

Kehadiran berbagai komunitas dan organisasi migran juga menunjukkan bahwa persoalan perlindungan PMI membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas PMI, purna PMI, dunia usaha serta masyarakat sipil memiliki peran masing-masing dalam memastikan migrasi berlangsung secara aman, bermartabat dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun keluarganya.

Reuni Aliansi Purna Pekerja Migran Brinka Wamilda pada akhirnya menjadi pertemuan antara kenangan masa lalu dan persoalan migrasi masa kini. Dari pengalaman para purna PMI, forum ini berupaya melahirkan gagasan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar perlindungan pekerja migran tidak hanya kuat dalam regulasi, tetapi juga hadir dalam praktik.

Momentum yang digagas Reza Mazid sejak 2015 tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ikatan antarpurna PMI tidak berakhir ketika masa kerja di luar negeri selesai. Pengalaman migrasi justru dapat menjadi modal sosial untuk membangun solidaritas, berbagi pengetahuan, sekaligus ikut mengawal masa depan perlindungan pekerja migran Indonesia.

The post Aliansi Purna Pekerja Migran Brinka Wamilda Gelar Reuni, Bahas Perlindungan PMI Terkini appeared first on suaramigrannusantara.org.

Kegiatan selama empat hari tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi setelah PMI kembali ke daerah asal. Informasi mengenai kegiatan ini juga disampaikan melalui kanal resmi BP3MI Jawa Timur, yang menyebut pelatihan kewirausahaan Purna PMI dan keluarganya berlangsung di Kabupaten Tulungagung pada 18–21 Agustus 2026.

Program tersebut menunjukkan bahwa pelindungan PMI tidak semata-mata berhenti ketika seorang pekerja migran selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia. Tahap setelah bekerja juga menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi PMI beserta keluarganya.

Dalam pemberitaan resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), pelatihan di Tulungagung tersebut mencakup pembelajaran pembuatan berbagai produk makanan. Peserta juga memperoleh materi mengenai pengembangan usaha, perizinan, dan literasi keuangan.

Langkah tersebut relevan dengan kebijakan pemberdayaan PMI yang kini menempatkan Purna PMI dan keluarga sebagai salah satu kelompok penerima manfaat. JDIH KP2MI/BP2MI menjelaskan bahwa program pemberdayaan mencakup pemberdayaan sosial dan ekonomi. Untuk pemberdayaan ekonomi, bentuknya antara lain edukasi kewirausahaan, pengembangan tenaga kerja produktif, fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha, serta literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi.

Bukan Sekadar Pulang, tetapi Harus Bisa Bangkit

Kebijakan tersebut memiliki arti strategis karena kepulangan PMI semestinya tidak dimaknai sekadar sebagai berakhirnya masa kerja di luar negeri.

Selama bekerja di luar negeri, PMI menghasilkan pendapatan dan remitansi yang berpotensi menjadi modal bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Tantangannya adalah bagaimana pendapatan tersebut dapat dikonversi menjadi aset produktif, usaha, keterampilan, dan sumber pendapatan baru setelah PMI kembali ke kampung halaman.

Karena itu, pelatihan kewirausahaan seperti yang dilaksanakan di Tulungagung dapat dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi ekonomi.

Reintegrasi ekonomi berarti membantu PMI kembali masuk dan berperan dalam perekonomian daerah asal dengan kapasitas yang lebih kuat. Mereka tidak hanya diarahkan menjadi penerima manfaat, tetapi juga didorong menjadi pelaku usaha, pencipta lapangan kerja, dan penggerak ekonomi keluarga.

Secara kebijakan, pendekatan tersebut sejalan dengan kerangka pemberdayaan PMI. JDIH KP2MI/BP2MI menyebut pemberdayaan sosial bagi Purna PMI diarahkan untuk mewujudkan PMI yang berdaya dan sejahtera di daerah asal, sementara pemberdayaan ekonomi mencakup edukasi kewirausahaan, pengembangan usaha, serta literasi keuangan.

Dari Remitansi Menjadi Modal Produktif

Persoalan berikutnya adalah memastikan pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Keterampilan membuat produk makanan, misalnya, baru akan memiliki dampak ekonomi apabila dilanjutkan dengan pendampingan mengenai perhitungan biaya produksi, penentuan harga, pengemasan, pemasaran digital, perizinan usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari berapa banyak usaha yang benar-benar tumbuh setelah pelatihan.

Hal ini penting karena remitansi PMI mempunyai potensi besar menjadi modal pembangunan ekonomi keluarga. Tanpa literasi keuangan dan perencanaan usaha, pendapatan selama bekerja di luar negeri berisiko habis untuk kebutuhan konsumtif tanpa menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.

Karena itu, materi literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi yang menjadi bagian dari kerangka pemberdayaan KP2MI/BP2MI memiliki posisi penting dalam proses reintegrasi tersebut.

Reintegrasi Harus Menjadi Siklus Pelindungan PMI

UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menempatkan pelindungan PMI dalam tiga tahapan, yakni sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kerangka tersebut juga ditegaskan dalam informasi resmi JDIH BP2MI.

Dengan perspektif tersebut, program pemberdayaan Purna PMI bukan program tambahan yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari siklus pelindungan PMI.

Artinya, negara bukan hanya berkewajiban memastikan warga negara mendapatkan akses penempatan yang aman dan terlindungi di luar negeri, tetapi juga mempunyai kepentingan agar pengalaman kerja dan pendapatan yang diperoleh PMI dapat menjadi modal sosial-ekonomi ketika mereka kembali.

Pelatihan di Tulungagung menjadi contoh konkret bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam program di daerah.

Namun, tantangan berikutnya adalah keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan peserta tidak dilepas begitu saja setelah empat hari pelatihan. Mereka membutuhkan pendampingan, akses legalitas, pemasaran, pembiayaan, jejaring usaha, dan evaluasi berkala.

Jika rangkaian tersebut berjalan, maka program kewirausahaan Purna PMI dapat bergerak dari sekadar pelatihan menjadi sebuah ekosistem pemberdayaan ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan reintegrasi bukan ketika PMI sekadar kembali ke rumah, melainkan ketika mereka mampu membangun kembali kehidupan ekonominya dengan lebih mandiri.

PMI tidak boleh hanya dipandang sebagai tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Setelah pulang, mereka harus diposisikan sebagai aset ekonomi daerah—dengan pengalaman, keterampilan, jaringan, dan modal yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru di kampung halaman.

The post BP3MI Jawa Timur Gelar Pelatihan Kewirausahaan bagi Purna PMI dan Keluarga di Tulungagung appeared first on suaramigrannusantara.org.