Kasus ini menjadi perhatian setelah Nurul menyampaikan kondisi yang dialaminya melalui video yang beredar di media sosial. Dalam pengakuannya, ia menyebut mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah. Meski dalam kondisi sakit, ia mengaku tetap dipaksa bekerja dan mengalami pemukulan di rumah majikannya.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang, Uriantono Triwibowo, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menerima informasi mengenai kondisi Nurul dan berupaya memfasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Berdasarkan penelusuran Disnaker, Nurul diduga berangkat melalui perantara dan tidak mengikuti prosedur resmi penempatan pekerja migran.

Informasi yang dihimpun Disnaker menyebutkan, Nurul awalnya ditawari pekerjaan di Dubai oleh seorang perantara yang ditemuinya di Surabaya. Ia kemudian dibawa ke Jakarta sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Setelah berada di Dubai selama sekitar 12 hingga 13 hari, Nurul disebut dipindahkan ke Libya. Ia dilaporkan telah berada di negara tersebut selama sekitar delapan bulan dan kini berada di Benghazi, Libya Timur.

Disnaker Sampang menyebut Nurul masih berada di rumah majikannya. Ia juga dilaporkan telah meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera, terutama untuk memastikan keselamatan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kepastian proses pemulangannya ke Tanah Air.

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Disnaker telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, untuk menindaklanjuti permohonan kepulangan Nurul. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pemulangan juga telah diminta dari pihak keluarga agar dapat diteruskan melalui mekanisme yang berlaku.

Dugaan TPPO dalam kasus ini perlu ditelusuri melalui pemeriksaan terhadap proses perekrutan, pihak perantara, jalur keberangkatan, serta perubahan negara tujuan kerja. Jika terbukti terdapat penipuan, pemindahan secara tidak sah, atau eksploitasi, aparat penegak hukum perlu mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus Nurul kembali menyoroti risiko penempatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural. Ketika keberangkatan tidak melalui mekanisme resmi, pekerja dapat menghadapi kesulitan dalam memastikan kesesuaian pekerjaan, negara tujuan, dokumen, dan akses terhadap perlindungan ketika mengalami kekerasan atau persoalan ketenagakerjaan.

Dalam situasi seperti ini, perlindungan tidak cukup berhenti pada pendataan dan koordinasi administratif. Pemerintah perlu memastikan keselamatan pekerja, menindaklanjuti laporan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri, serta mengupayakan pemulangan sesuai prosedur. Pada saat yang sama, keluarga perlu mendapat pendampingan untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian apabila terdapat informasi atau bukti mengenai pihak yang merekrut dan memberangkatkan korban.

Hingga informasi ini disusun, dugaan TPPO terhadap Nurul masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui proses hukum. Prioritas penanganan saat ini adalah memastikan kondisi dan keselamatan Nurul di Libya, menindaklanjuti permohonan perlindungan yang telah disampaikan kepada KBRI, serta mempercepat upaya pemulangannya ke Indonesia.

The post Dijanjikan Kerja di Dubai, Nurul Hasanah Diduga Jadi Korban TPPO di Libya appeared first on suaramigrannusantara.org.