Menurut laporan yang diterima Sarbumusi Taiwan, Ilham keluar dari mes setelah menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan keterangan dari teman-temannya, Ilham diketahui kerap pergi ke tempat fitness atau gym yang berada di sekitar lokasi sebagai salah satu aktivitasnya setelah bekerja.

Kecelakaan terjadi ketika Ilham mengendarai sepeda motor di sebuah ruas jalan yang lurus. Pada saat bersamaan, sebuah truk disebut sedang melakukan manuver untuk berbelok ke arah kanan. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Informasi awal menyebutkan bahwa pada saat kejadian hujan turun cukup deras dan kecepatan sepeda motor Ilham diduga cukup tinggi.

Namun, kondisi tersebut masih merupakan informasi awal berdasarkan keterangan yang diterima Sarbumusi Taiwan. Penyebab pasti kecelakaan, termasuk posisi masing-masing kendaraan, kecepatan kendaraan, kondisi jalan, jarak pandang, serta faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan, tetap perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari otoritas berwenang di Taiwan.

Setelah kecelakaan terjadi, Ilham segera dilarikan ke RS 802 yang berada di sekitar Masjid Kaohsiung untuk mendapatkan pertolongan medis. Tim medis kemudian melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap sejumlah cedera yang dialaminya.

Berdasarkan informasi dari dokter yang disampaikan kepada pihak pendamping, kondisi Ilham saat ini berada dalam keadaan serius. Tulang rusuknya dilaporkan mengalami patah, sementara terdapat kerusakan pada organ hati dan ginjal. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya kerusakan pada saraf tulang belakang yang masih membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut.

Untuk sementara waktu, Ilham masih dalam kondisi koma dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Kondisi tersebut membuat pemantauan medis harus dilakukan secara ketat karena sejumlah organ vital mengalami cedera dan terdapat kemungkinan cedera lain yang berkaitan dengan sistem saraf.

Sarbumusi Taiwan menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak keluarga Ilham di Indonesia telah dilakukan. Keluarga telah diberitahu mengenai kondisi yang dialami Ilham setelah kecelakaan tersebut dan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan perawatan medisnya.

Dalam komunikasi tersebut, pihak keluarga juga telah memberikan persetujuan apabila dokter kemudian merekomendasikan tindakan operasi yang diperlukan untuk menyelamatkan atau menstabilkan kondisi Ilham. Persetujuan tersebut termasuk apabila diperlukan tindakan operasi terhadap cedera tulang rusuk maupun tindakan medis lain berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Kondisi ini menempatkan keluarga Ilham pada situasi yang tidak mudah. Selain menghadapi ketidakpastian mengenai kondisi kesehatan anggota keluarganya, mereka juga berada jauh di Indonesia sementara Ilham menjalani perawatan di Taiwan. Karena itu, koordinasi antara keluarga, perwakilan komunitas PMI, organisasi pekerja migran, rumah sakit, serta pihak terkait menjadi penting untuk memastikan informasi medis dan kebutuhan penanganan dapat disampaikan secara jelas.

Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan kerentanan yang dapat dihadapi PMI dalam kehidupan sehari-hari di negara penempatan. Risiko tidak hanya muncul di tempat kerja, tetapi juga ketika pekerja melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju lokasi lain setelah menyelesaikan pekerjaan. Dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan deras, risiko kecelakaan lalu lintas juga dapat meningkat, meskipun penyebab spesifik dalam kasus Ilham masih harus dipastikan melalui pemeriksaan resmi.

Bagi organisasi pekerja migran, penanganan terhadap kasus seperti ini tidak berhenti pada penyampaian informasi kepada keluarga. Pendampingan juga diperlukan untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan medis dan hak-hak yang mungkin melekat sebagai pekerja migran, termasuk apabila kecelakaan tersebut memiliki keterkaitan dengan status pekerjaan, perjalanan kerja, asuransi, atau skema perlindungan yang berlaku.

Karena itu, dokumentasi mengenai kecelakaan, laporan kepolisian, catatan medis, identitas pemberi kerja, status kepesertaan asuransi, serta dokumen ketenagakerjaan perlu dipastikan tersimpan dengan baik. Dokumen tersebut dapat menjadi penting apabila kemudian terdapat kebutuhan untuk mengurus klaim, bantuan hukum, atau hak lain bagi Ilham dan keluarganya.

Sarbumusi Taiwan juga diharapkan terus melakukan pemantauan dan memberikan pembaruan kepada keluarga berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi korban masih koma dan menjalani perawatan ICU, setiap perkembangan kondisi medis perlu disampaikan berdasarkan keterangan dokter atau pihak rumah sakit agar tidak menimbulkan informasi yang keliru.

Untuk saat ini, prioritas utama adalah memastikan Ilham memperoleh penanganan medis terbaik dan keluarga mendapatkan pendampingan yang diperlukan. Persoalan mengenai penyebab kecelakaan maupun tanggung jawab masing-masing pihak sebaiknya diserahkan kepada proses pemeriksaan otoritas terkait berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia.

Sarbumusi Taiwan menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi Ilham Maulana Malik. Apabila terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi medis, kemungkinan tindakan operasi, maupun proses penanganan lainnya, informasi tersebut akan disampaikan kembali kepada pihak keluarga dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kasus Ilham menjadi pengingat bahwa pelindungan PMI harus mencakup seluruh aspek kehidupan pekerja selama berada di negara penempatan. Ketika seorang PMI mengalami kecelakaan dan berada dalam kondisi kritis, negara, pemberi kerja, organisasi pekerja, perwakilan RI, serta pihak terkait perlu memastikan korban tidak menghadapi situasi tersebut seorang diri dan keluarganya di Indonesia tetap memperoleh akses informasi serta pendampingan yang memadai.

The post Sarbumusi Taiwan Laporkan PMI Ilham Maulana Malik Kecelakaan, Kini Koma Di Ruang ICU appeared first on suaramigrannusantara.org.

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU untuk merumuskan arah organisasi, program kerja lima tahun, rekomendasi kebangsaan dan keputusan keagamaan melalui Bahtsul Masail. Dengan demikian, isu pekerja migran memiliki ruang untuk ditempatkan bukan sekadar sebagai persoalan ketenagakerjaan, tetapi sebagai bagian dari khidmah NU terhadap warga dan kelompok rentan.

Akar Relasi NU dan Gerakan Buruh

Keterlibatan NU dalam isu buruh telah berlangsung jauh sebelum istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) digunakan seperti sekarang. Dalam catatan sejarah NU, bidang perburuhan mulai mendapat perhatian lebih sistematis menjelang pertengahan 1950-an. Muktamar NU ke-20 pada 1954 menunjuk H Zainal Arifin Tanamas untuk menangani bidang perburuhan. Di sejumlah daerah juga telah muncul organisasi buruh yang berafiliasi dengan NU, antara lain Ikatan Buruh NU (IBNU) di Karawang dan Sarikat Buruh NU di Tanjung Perak, Surabaya.

Setahun kemudian, Sarbumusi didirikan di Sidoarjo. Kehadirannya menjadi wadah perjuangan buruh Nahdliyin sekaligus memperluas keterlibatan NU dalam persoalan ketenagakerjaan. Dalam konteks politik dan sosial saat itu, pembentukan Sarbumusi juga berkaitan dengan persaingan organisasi buruh pada era 1950-an. NU membutuhkan wadah untuk mengorganisasi buruh Muslim dan memperjuangkan kepentingan mereka di tengah kuatnya pengaruh organisasi buruh yang berafiliasi dengan kekuatan politik lain.

Artinya, sejak awal, relasi NU dengan buruh bukan hanya hubungan sosial-keagamaan. Ia juga memiliki dimensi advokasi, pengorganisasian dan perlindungan terhadap kepentingan pekerja.

Dari Buruh Industri ke Buruh Migran

Perubahan struktur ekonomi Indonesia kemudian mengubah wajah dunia buruh. Jika pada 1950-an dan 1960-an persoalan buruh banyak berkaitan dengan industri, perkebunan, pabrik dan sektor formal domestik, perkembangan migrasi tenaga kerja sejak era Orde Baru memperluas persoalan tersebut ke luar batas negara. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah dan Asia Pasifik berkembang sebagai bagian dari strategi penyerapan tenaga kerja sekaligus pemasukan devisa. Perkembangan itu kemudian melahirkan kelompok pekerja migran dalam jumlah besar dengan karakteristik dan persoalan yang berbeda dari buruh industri di dalam negeri.

Di sinilah relasi NU dengan pekerja migran menemukan bentuk baru. Pekerja migran tidak hanya membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan sosial, keagamaan, hukum, akses informasi dan jaringan komunitas di negara tujuan. Jaringan sosial-keagamaan NU kemudian menjadi salah satu modal yang dapat digunakan untuk menjangkau warga Nahdliyin yang berada jauh dari kampung halaman.

NU Hadir di Tengah Komunitas Migran

Perkembangan tersebut terlihat dari aktivitas dakwah dan pendampingan NU di sejumlah negara tujuan pekerja migran Indonesia. Di Hong Kong, misalnya, aktivitas dakwah PBNU pernah menyasar komunitas pekerja migran Indonesia. Pada 2023, PBNU menyebut safari dakwah yang dilakukan Lembaga Dakwah PBNU mendapat respons positif dari buruh migran Indonesia di Hong Kong.

Relasi tersebut kemudian berkembang dari persoalan keagamaan menuju advokasi sosial. Pada Januari 2026, Lembaga Dakwah PBNU bersama Universitas Dong Hwa Taiwan menggelar seminar internasional mengenai penguatan pendampingan keagamaan dan advokasi bagi buruh migran Indonesia di Taiwan. Forum itu membahas persoalan yang dihadapi pekerja migran sekaligus penguatan peran dakwah Islam moderat dalam komunitas diaspora Indonesia.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pekerja migran di luar negeri tidak hanya bersifat ekonomi. Mereka juga membutuhkan ruang komunitas, pendampingan psikososial, akses informasi, perlindungan hak dan rasa memiliki terhadap komunitas asal.

Dari Dakwah Menuju Perlindungan

Hubungan NU dengan pekerja migran juga terlihat melalui keterlibatan Sarbumusi dan lembaga NU lainnya dalam penanganan kasus konkret. Pada November 2023, LAZISNU bersama Sarbumusi membantu memulangkan seorang pekerja migran asal Sumedang yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan di Arab Saudi. Persoalan dokumen, kondisi kesehatan dan kesulitan memperoleh pekerjaan menjadi bagian dari kasus tersebut.

Sementara itu, Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarbumusi dalam beberapa tahun terakhir semakin menempatkan pekerja migran sebagai bagian penting dari gerakan perburuhan NU. Pada 2025, misalnya, F-Buminu Sarbumusi mengembangkan model Pesantren Vokasi melalui Balai Latihan Kerja Komunitas di Sumedang. Program tersebut memberikan pelatihan bahasa asing, keterampilan, penguatan mental dan pembekalan keagamaan bagi calon pekerja migran.

Pendekatan tersebut menarik karena menggabungkan tiga fungsi sekaligus, yakni pendidikan, pemberdayaan dan perlindungan. Dengan model demikian, pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga dapat berfungsi sebagai ruang persiapan warga sebelum memasuki pasar kerja global.

Tantangan Baru: Perdagangan Orang dan Perekrutan Digital

Tantangan pekerja migran saat ini juga semakin kompleks. Pekerja tidak hanya menghadapi persoalan kontrak, upah, jam kerja dan kondisi kerja. Mereka juga berhadapan dengan perdagangan orang, perekrutan ilegal, penipuan digital, eksploitasi, persoalan dokumen dan lemahnya akses terhadap mekanisme pengaduan.

Pada Februari 2026, F-Buminu Sarbumusi menyoroti lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, terutama melalui modus pekerjaan digital di Myanmar dan Kamboja.

Masalah tersebut menunjukkan bahwa lanskap migrasi tenaga kerja telah berubah. Jika dahulu perekrutan banyak berlangsung melalui jaringan informal dan agen lapangan, kini teknologi digital dapat digunakan untuk menawarkan pekerjaan, membangun komunikasi dengan calon korban hingga melakukan penipuan lintas negara.

Karena itu, organisasi masyarakat seperti NU menghadapi tantangan baru: bagaimana jaringan sosial dan keagamaan dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan, edukasi dan perlindungan tanpa menggantikan fungsi negara.

PBNU dan Kementerian P2MI Memperkuat Kerja Sama

Hubungan tersebut kemudian memperoleh bentuk kelembagaan yang lebih jelas. Pada 5 Februari 2025, PBNU dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai pelatihan dan penyaluran pekerja migran. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam rangkaian Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025.

Kerja sama tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa organisasi keagamaan dengan jaringan sosial yang luas dapat mengambil peran dalam ekosistem migrasi tenaga kerja.

Namun, kerja sama tersebut juga membawa konsekuensi. Jika NU terlibat dalam penyiapan dan penyaluran pekerja migran, prinsip perlindungan harus menjadi fondasi utama. Jangan sampai jaringan sosial yang seharusnya menjadi kekuatan perlindungan justru berubah menjadi mata rantai perekrutan yang hanya mengejar jumlah penempatan. Karena itu, transparansi biaya, kualitas pelatihan, validitas informasi pekerjaan, kepastian kontrak dan mekanisme pengaduan harus menjadi bagian dari standar.

Muktamar NU 2026 dan Warga Nahdliyin di Luar Negeri

Di tengah berlangsungnya Muktamar ke-35 NU di Jombang, isu pekerja migran memperoleh relevansi yang semakin nyata. Pada 29 Agustus 2026, Lembaga Dakwah PBNU menggelar forum “Dakwah Moving Forward: Connecting NU’s Legacy and Global Vision for the Second Century” di Tambakberas, Jombang. Salah satu fokus yang dibahas adalah penguatan dakwah NU di luar negeri, khususnya bagi pekerja migran Indonesia.

Forum tersebut menjadi sinyal bahwa ekspansi NU ke luar negeri tidak hanya dipahami sebagai perluasan dakwah, tetapi juga sebagai upaya membangun hubungan dengan komunitas warga Indonesia yang hidup dan bekerja di berbagai negara tujuan migrasi.

Bagi pekerja migran, keberadaan jaringan tersebut dapat mempunyai arti penting. Ketika seseorang berada ribuan kilometer dari kampung halaman, komunitas keagamaan dapat menjadi tempat memperoleh informasi, dukungan sosial dan rasa aman. Namun, dalam konteks modern, fungsi tersebut perlu diperluas menjadi komunitas yang sadar hak.

Pekerja Migran sebagai Bagian dari Khidmah NU

Muktamar NU tidak harus menjadikan pekerja migran sebagai isu sektoral semata. Persoalan tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar NU mengenai kemaslahatan warga, ekonomi umat, perlindungan kelompok rentan, pendidikan, kesehatan dan hubungan internasional.

Jika khidmah dimaknai sebagai pelayanan kepada umat, maka jutaan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kelompok yang tidak boleh terputus dari perhatian organisasi. Pekerja migran adalah warga negara yang bekerja di luar batas teritorial Indonesia. Mereka membawa keluarga, budaya, identitas sosial dan, dalam banyak kasus, identitas ke-NU-an ke negara tujuan.

Karena itu, persoalan mereka tidak berhenti pada soal upah. Ada persoalan keluarga yang ditinggalkan, pendidikan anak, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, pengelolaan remitansi, reintegrasi ketika pulang, hingga masa depan keluarga setelah pekerja kembali.

Babak Baru Perjuangan Sarbumusi

Bagi Sarbumusi, perkembangan migrasi tenaga kerja juga berarti perubahan medan perjuangan. Organisasi buruh yang pada awalnya lahir dari lingkungan industri domestik kini harus berhadapan dengan pasar kerja yang bersifat global.

F-Buminu Sarbumusi pada 2025 bahkan menyerukan agar pekerja migran tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai “katup pengaman” pengangguran, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, martabat dan daya saing global.

Pandangan tersebut penting karena narasi tentang pekerja migran selama ini sering berhenti pada istilah “pahlawan devisa”. Sebutan itu memang mengakui kontribusi ekonomi pekerja migran. Tetapi jika tidak disertai perspektif hak, istilah tersebut berisiko menutupi fakta bahwa di balik remitansi terdapat tenaga, waktu, risiko dan pengorbanan manusia.

Karena itu, agenda buruh migran dalam gerakan NU perlu bergerak dari sekadar solidaritas menuju pengorganisasian dan perlindungan berbasis hak.

Agenda Muktamar untuk Pekerja Migran

Muktamar NU dapat menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat jaringan NU di negara-negara tujuan pekerja migran sebagai pusat informasi dan pendampingan, memperluas pendidikan migrasi aman di pesantren, madrasah, perguruan tinggi dan komunitas desa, mengembangkan pelatihan keterampilan dan bahasa yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja tanpa mengabaikan hak pekerja, serta memperkuat kerja sama Sarbumusi, LAZISNU, Lembaga Dakwah, pesantren dan lembaga NU lainnya dalam penanganan kasus pekerja migran.

Agenda lainnya adalah mendorong advokasi kebijakan mengenai jaminan sosial, biaya migrasi, perlindungan keluarga dan reintegrasi pekerja setelah kembali, serta memperkuat literasi digital untuk mencegah perdagangan orang dan penipuan perekrutan berbasis daring.

Yang tidak kalah penting, keterlibatan NU dalam migrasi tenaga kerja tidak boleh bergeser menjadi bisnis penempatan, melainkan tetap berorientasi pada khidmah, perlindungan dan pemberdayaan.

Tujuh Dekade Setelah Sarbumusi

Sejarah menunjukkan bahwa hubungan NU dengan pekerja bermula dari kesadaran bahwa buruh membutuhkan organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Sarbumusi lahir pada 1955 dari kebutuhan tersebut. Tujuh dekade kemudian, medan perjuangannya telah berubah. Buruh tidak hanya bekerja di pabrik dan perkebunan dalam negeri, tetapi juga di rumah tangga, perkebunan, manufaktur, konstruksi, sektor jasa dan berbagai profesi di luar negeri.

Karena itu, tantangan NU juga berubah. Jika dahulu perjuangannya adalah memastikan buruh memiliki organisasi, maka hari ini tantangannya adalah memastikan pekerja yang bergerak melintasi negara tetap memiliki perlindungan, komunitas dan suara.

Muktamar ke-35 di Jombang menjadi momentum strategis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebab, memasuki abad kedua, NU tidak hanya menghadapi warga Nahdliyin yang tinggal di desa, kota dan kawasan industri Indonesia. Ada pula warga Nahdliyin yang bekerja di Kuala Lumpur, Hong Kong, Taipei, Seoul, Tokyo, Riyadh, Doha, Singapura, Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya.

Mereka adalah bagian dari umat yang sama, sekaligus bagian dari wajah baru tenaga kerja Indonesia. Jika khidmah NU ingin benar-benar menembus batas geografis, maka perlindungan terhadap pekerja migran layak menjadi salah satu ukuran penting: sejauh mana NU mampu hadir bukan hanya ketika warga berada di kampung halaman, tetapi juga ketika mereka mencari penghidupan jauh di negeri orang.

The post Dari Sarbumusi hingga Pekerja Migran Global, Mengapa Isu Buruh Relevan bagi Muktamar NU 2026? appeared first on suaramigrannusantara.org.

Usulan Rahmatulloh — yang disampaikan dalam sebuah forum pembahasan perlindungan pelaut migran dan mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk F-Buminu Sarbumusi — cukup straightforward: setiap perusahaan keagenan awak kapal yang beroperasi di Indonesia wajib menyetorkan dana jaminan (deposito) kepada pemerintah sebelum boleh menempatkan pelaut.

Deposito ini berfungsi sebagai dana jaminan yang dapat dicairkan ketika perusahaan keagenan terbukti melakukan pelanggaran — seperti tidak membayar gaji pelaut, menelantarkan pelaut di luar negeri, memperjualbelikan job order, atau melanggar ketentuan kontrak kerja lainnya. “Kalau ada deposito, perusahaan keagenan punya ‘uang jaminan’ yang bisa digunakan untuk mengganti kerugian pelaut. Dan yang lebih penting, ini menciptakan efek jera — keagenan tidak bisa seenaknya melanggar kontrak karena ada konsekuensi finansial langsung,” jelas Rahmatulloh.

Selain soal deposito, Imam Syafi’i dari lingkungan F-Buminu Sarbumusi menyoroti lemahnya implementasi Perjanjian Kerja Bersama (CBA/Collective Bargaining Agreement) dalam praktik keagenan awak kapal. CBA seharusnya menjadi instrumen yang melindungi hak-hak kolektif pelaut — termasuk ketentuan gaji minimum, jam kerja, standar akomodasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun dalam praktiknya, banyak keagenan yang mengabaikan CBA atau menerapkannya secara selektif.

F-Buminu Sarbumusi mendorong agar regulasi kewajiban deposito dan penguatan implementasi CBA ini dimasukkan dalam ketentuan teknis yang menyertai ratifikasi ILO 188 (Perpres 25/2026), sekaligus diakomodasi dalam RUU P2MI yang sedang dibahas DPR.

“Kita sudah meratifikasi ILO 188. Itu berarti Indonesia berkomitmen pada standar internasional perlindungan awak kapal. Saatnya komitmen itu diterjemahkan ke dalam mekanisme konkret yang benar-benar bisa dirasakan oleh pelaut kita di lapangan,” pungkas perwakilan F-Buminu Sarbumusi.

The post Aktivis Desak Keagenan Awak Kapal Wajib Punya Deposito: Jaminan Nyata Bagi Pelaut Migran appeared first on suaramigrannusantara.org.

F-Buminu Sarbumusi ingin memutus siklus itu. Dan jawabannya adalah konsep yang mereka sebut “Santri Migran Preneur” — sebuah visi tentang pekerja migran yang tidak hanya datang dan pergi untuk bekerja, tetapi yang memiliki kemampuan dan modal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri setelah kembali ke Indonesia.

“Kami ingin PMI kita bukan sekadar mengirimkan remitansi. Kami ingin mereka kembali sebagai wirausahawan — orang yang sudah punya keterampilan, punya jaringan, punya modal, dan siap membangun usaha yang bisa menyerap tenaga kerja di desanya,” ujar Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, menjelaskan visi di balik Pesantren Vokasi yang mereka dirikan.

Program Pesantren Vokasi F-Buminu Sarbumusi memuat kurikulum kewirausahaan sebagai salah satu pilar utamanya. Santri calon PMI tidak hanya diajarkan keterampilan teknis untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga diajarkan cara merencanakan keuangan jangka panjang, mengenali peluang usaha di daerah asal, dan membangun jaringan bisnis. Di akhir program, setiap santri didorong untuk memiliki rencana bisnis yang konkret untuk dilaksanakan setelah kembali dari luar negeri.

Model ini sejalan dengan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang digagas pemerintah, serta program komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) yang telah berjalan di Blitar, Ponorogo, Jatinom, dan berbagai daerah lainnya. Bersama INFEST Yogyakarta, komunitas-komunitas ini menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan dan migrasi aman yang menyentuh langsung kehidupan calon PMI dan keluarganya.

F-Buminu Sarbumusi berharap model Santri Migran Preneur ini dapat diadopsi secara nasional dan didukung oleh program pemerintah yang komprehensif — termasuk akses terhadap KUR pascakepulangan, pendampingan usaha, dan jaringan pemasaran produk dari usaha PMI yang telah kembali.

“Ketika PMI kembali dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bukan lagi beban — mereka adalah motor penggerak ekonomi desa. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita persiapkan mereka dengan benar sejak sebelum berangkat,” pungkas Ali Nurdin.

The post Santri Migran Preneur: Inovasi Sarbumusi Membangun PMI yang Berdaya Ekonomi Sejak Dini appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pesantren Vokasi ini bukan sekadar kursus kerja biasa. Ia menggabungkan empat pilar utama dalam programnya. Pertama, pelatihan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di negara-negara tujuan penempatan — mulai dari keahlian merawat bayi dan lansia untuk negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah, hingga keterampilan di bidang perhotelan, kuliner, dan manufaktur untuk negara-negara Asia Tenggara.

Kedua, pelatihan bahasa asing yang intensif. Ketiga, edukasi hak-hak PMI: calon PMI diajarkan untuk memahami isi kontrak kerja, mengenali modus-modus penipuan, mengetahui ke mana melapor ketika menghadapi masalah, dan memahami hak-hak dasar mereka berdasarkan hukum internasional dan hukum Indonesia. Keempat, literasi keuangan: bagaimana mengelola remitansi dengan bijak, merencanakan keuangan keluarga, dan mempersiapkan modal untuk usaha setelah kembali dari luar negeri.

“Kami percaya bahwa calon PMI yang dipersiapkan dengan baik — yang tahu keterampilan, tahu haknya, dan tahu cara mengelola uangnya — memiliki peluang jauh lebih besar untuk menjadi PMI yang sukses dan aman di luar negeri,” ujar Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, dalam acara peresmian pesantren.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin, yang menerima audiensi F-Buminu Sarbumusi pada Oktober 2025, mengapresiasi model pesantren vokasi ini dan mendorong sinergi yang lebih erat antara KP2MI dan F-Buminu Sarbumusi dalam penguatan keterampilan dan pemberdayaan calon PMI.

Ke depan, F-Buminu Sarbumusi berambisi mengembangkan model Pesantren Vokasi ini menjadi pondok pelatihan multibahasa yang lebih komprehensif — sebuah ekosistem lengkap yang bisa direplikasi di kantong-kantong PMI di seluruh Indonesia.

“Perlindungan PMI yang paling efektif dimulai jauh sebelum keberangkatan. Dan itu dimulai dari sini — dari pesantren ini,” pungkas Ali Nurdin.

The post F-Buminu Sarbumusi Resmikan Pesantren Vokasi: Cetak Calon PMI yang Terampil dan Melek Hak appeared first on suaramigrannusantara.org.

“Ini duka bagi bangsa. Tapi lebih dari itu, ini alarm keras bahwa keselamatan prajurit kita tidak boleh dipertaruhkan tanpa perlindungan maksimal. Negara dan PBB tidak boleh lalai,” tegas Ali Nurdin dalam pernyataan resminya.

Kronologi Insiden di Lebanon Selatan

Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi bahwa insiden terjadi pada Senin, 30 Maret 2026, di wilayah Lebanon Selatan, dalam area operasi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).Peristiwa tersebut melibatkan prajurit dari Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI, tepatnya dari Kompi C United Nations Position (UNP) 7-1 Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) XXIII-S.Berdasarkan keterangan resmi Mabes TNI:

– Praka Farizal Rhomadhon dinyatakan gugur

– Praka Rico Pramudia mengalami luka berat

– Praka Bayu Prakoso mengalami luka ringan

– Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan

Para prajurit yang terluka telah mendapatkan penanganan medis:

– Dua korban luka ringan dirawat di Hospital Level I UNIFIL

– Satu korban luka berat dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St. George, Beirut

Sementara itu, jenazah almarhum Praka Farizal Rhomadhon saat ini disemayamkan di East Sector Headquarters (HQ) sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan KBRI Beirut.

Insiden ini menambah jumlah korban prajurit TNI dalam misi tersebut menjadi tiga orang.

Ali Nurdin: Jangan Anggap Ini Risiko Biasa

Ali Nurdin menegaskan bahwa gugurnya prajurit dalam misi perdamaian tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi rutin.

“Jangan dibiasakan menyebut ini sebagai ‘risiko tugas’. Ini nyawa manusia, ini anak bangsa. Harus ada evaluasi total, baik dari sisi kesiapan tempur, perlindungan, hingga dukungan intelijen di lapangan,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor besar pasukan perdamaian dunia, sehingga sudah seharusnya mendapatkan jaminan keamanan yang setara.

“Kalau prajurit kita dikirim ke wilayah konflik aktif, maka standar pengamanannya harus kelas dunia. Jangan sampai kita hanya jadi pelengkap statistik misi global,” kritiknya tajam.

Desakan Evaluasi dan Tanggung Jawab

Ali Nurdin mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI, untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut.

Ia juga meminta pemerintah mengambil langkah diplomatik kepada PBB untuk memastikan peningkatan sistem perlindungan pasukan penjaga perdamaian.

“Harus ada keberanian negara untuk menuntut standar keamanan yang lebih tinggi dari PBB. Jangan hanya patuh pada mandat, tapi abai pada keselamatan prajurit sendiri,” tegasnya.

Pesan untuk Prajurit TNI di Garis Depan

Di tengah duka, Ali Nurdin menyampaikan penghormatan dan semangat kepada seluruh prajurit TNI yang masih bertugas di berbagai wilayah konflik dunia.

“Kalian adalah wajah kehormatan Indonesia di mata dunia. Tetap kuat, tetap waspada, dan jangan pernah ragu bahwa rakyat Indonesia berdiri bersama kalian,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan negara untuk memastikan tidak ada prajurit yang merasa ditinggalkan, baik dalam kondisi bertugas maupun ketika menjadi korban.

Perkembangan lebih lanjut terkait kronologi detail insiden dan identitas korban lainnya masih menunggu laporan resmi lanjutan dari Mabes TNI dan otoritas PBB.

The post Ali Nurdin Prihatin Atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon: “Kami Berduka, Tapi Negara dan PBB Jangan Lalai!” appeared first on suaramigrannusantara.org.

Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi Ali Nurdin menegaskan bahwa membalas kritik dengan kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. “Teror terhadap pengkritik kekuasaan adalah bentuk pembunuhan terhadap demokrasi. Kritik adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketika kritik dibalas dengan teror, maka yang sedang diserang bukan hanya individu, tetapi juga kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi,” tegas Ali Nurdin dalam pernyataan resminya.

Menurutnya, demokrasi hanya bisa hidup ketika ruang kritik dijaga dan dilindungi. Jika kekerasan dibiarkan menjadi alat untuk membungkam suara kritis, maka negara sedang bergerak menuju situasi yang berbahaya bagi kehidupan sipil.

Federasi Buminu Sarbumusi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pelaku dan aktor intelektual di balik aksi teror tersebut. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memastikan bahwa praktik intimidasi terhadap aktivis tidak menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

“Kami meminta pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan menghukum para pelaku dengan setimpal. Negara tidak boleh kalah oleh teror. Jika teror dibiarkan, maka masyarakat akan hidup dalam ketakutan untuk menyampaikan pendapat,” ujar Ali.

Ali Nurdin menegaskan bahwa serangan terhadap seorang aktivis tidak boleh dipandang sebagai persoalan individu semata. Dalam pandangan organisasi tersebut, setiap serangan terhadap pembela hak-hak publik adalah ancaman langsung terhadap kebebasan sipil masyarakat luas. “Korban dari teror ini bukan hanya satu orang. Yang menjadi korban adalah kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan masa depan demokrasi itu sendiri,” kata Ali Nurdin.

Federasi Buminu Sarbumusi juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi buruh, dan komunitas demokrasi untuk bersolidaritas menolak segala bentuk teror dan intimidasi terhadap para pengkritik kekuasaan. “Demokrasi tidak boleh tunduk pada rasa takut. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan kritik tanpa ancaman kekerasan,” pungkasnya.

The post F – Buminu Sarbumusi Kutuk Teror terhadap Aktivis: “Membalas Kritik dengan Kekerasan adalah Pembunuhan terhadap Demokrasi” appeared first on suaramigrannusantara.org.

Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama sekaligus penyaluran donasi Ramadan yang digelar Sarbumusi di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dalam sambutannya, Gus Yahya menegaskan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya merupakan wahana untuk membangun persaudaraan antarmanusia. Ia menilai nilai tersebut juga menjadi inti ajaran Islam.

“Sesungguhnya kehidupan ini adalah wahana persaudaraan. Orang-orang dipertemukan untuk membangun persaudaraan. Bahkan Islam sebagai agama juga merupakan wahana persaudaraan,” ujar Gus Yahya di hadapan para pengurus dan anggota Sarbumusi.

Menurutnya, persaudaraan tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif semata. Ia harus difasilitasi melalui ruang-ruang sosial yang memungkinkan orang saling mengenal, bekerja sama, dan saling menguatkan dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks itu, Gus Yahya menilai Sarbumusi memiliki posisi penting sebagai organisasi buruh yang menghimpun pekerja dari beragam profesi dan sektor.

“Para pekerja dari berbagai profesi—baik karyawan, guru, maupun pekerja sektor lain—memiliki kesamaan pengalaman dalam dunia kerja,” katanya.

Kesamaan pengalaman tersebut, lanjut Gus Yahya, dapat melahirkan rasa senasib sepenanggungan. Nilai inilah yang menurutnya menjadi salah satu fondasi historis terbentuknya bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia bisa menjadi satu bangsa karena adanya rasa senasib sepenanggungan. Karena itu Sarbumusi dan warganya bisa menjadi inkubasi persaudaraan di antara kita,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa ekspresi persaudaraan yang paling nyata bukan hanya sekadar saling menyapa atau bertemu, tetapi saling berdiri dan menopang satu sama lain dalam kehidupan sosial.

“Ekspresi persahabatan yang paling indah dan paling praktis adalah saling berdiri bersama. Kita saling menopang untuk membangun kebersamaan di antara kita semua,” tuturnya.

Kegiatan buka puasa bersama tersebut juga dirangkai dengan penyaluran donasi Ramadan bagi pekerja rentan dan anak yatim sebagai bagian dari program sosial Sarbumusi selama bulan suci. Program ini menjadi bentuk nyata solidaritas sosial yang diharapkan dapat memperkuat nilai persaudaraan di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan semacam ini, Sarbumusi diharapkan tidak hanya menjadi organisasi perjuangan hak-hak buruh, tetapi juga ruang pembentukan solidaritas sosial yang lebih luas di lingkungan warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat Indonesia secara umum.

The post Gus Yahya Sebut Sarbumusi Bisa Jadi Inkubator Solidaritas Bangsa” appeared first on suaramigrannusantara.org.

Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (disingkat: Sarbumusi) adalah organisasi buruh yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam upaya memberi perlindungan kepada kaum buruh. Sarbumusi merupakan badan otonom untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh, karyawan, atau tenaga kerja. Sarbumusi lahir di pabrik gula Tulangan Sidoarjo 27 September 1955 atas rekomendasi Muktamar Ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya, Jawa Timur.[1]

Pada awal kelahirannya Sarbumusi sebagai afiliasi partai politik NU untuk mendulang suara dikalangan buruh dalam menandingi dominasi pengaruh Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI). Tahun 1950an sarbumusi bersama GASBIINDO menjadi inisiator berdirinya berdirinya Konfederasi Serikat Buruh Dunia yang bernama Internasional Cofederation of Free Trade Union (ICTFU). Mendapat sambutan positif, pada era tahun 1960 Sarbumusi bersama serikat buruh lainnya, membentuk Sekretariat Bersama yang salah satunya adalah untuk merespons perebutan Irian Barat.

Sejarah

Sarbumusi lahir di pabrik gula Tulangan Sidoarjo 27 September 1955 atas rekomendasi Muktamar Ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya, Jawa Timur. Pada awal kelahirannya Sarbumusi sebagai afiliasi partai politik NU untuk mendulang suara dikalangan buruh dalam menandingi dominasi pengaruh Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI).

Tahun 1950an Sarbumusi bersama Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) menjadi inisiator berdirinya berdirinya Konfederasi Serikat Buruh Dunia yang bernama Internasional Cofederation of Free Trade Union (ICTFU). Mendapat sambutan positif, pada era tahun 1960 Sarbumusi bersama serikat buruh lainnya, membentuk Sekretariat Bersama yang salah satunya adalah untuk merespons perebutan Irian Barat.

Pada Pemilu 1971, Sarbumusi beranggotakan 2,5 Juta buruh menjadi kontributor bagi Partai NU sehingga berhasil menandingi pesaing utamanya partai Golkar. Seiring dengan kebijakan unifikasi semua gerakan sosial dan politik oleh Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, gerakan Sarbumusi pun dipaksa mati oleh penguasa Orde Baru.^[2]

Pasca Reformasi 1998, Sarbumusi kembali bangkit dengan meratifikasi Konvensi No. 87 ILO mengenai Kebebasan Berserikat. Seiring Kebangkitan Sarbumusi pada tahun 2016, Sarbumusi telah berubah dari Federasi menjadi Konfederasi yang menaungi 12 Federasi dengan jumlah anggota 450.000 ribu di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini.

Faktor Lahirnya

1. Sebagai respons para ulama terhadap dunia perburuhan di Indonesia;
2. Memperjuangkan buruh Muslimin wa bil khusus buruh Nahdliyin;
3. Untuk mendulang suara di kalangan buruh;
4. Untuk menandingi dominasi pengaruh Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia (SOBSI)

Perjalanan Karir

1. Sarbumusi bersama-sama serikat buruh lainnya untuk merespons perebutan Irian Barat;
2. Sarbumusi tercatat sebagai gerakan buruh yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru;
3. Tahun 1950an Sarbumusi bersama Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO) menjadi inisiator berdirinya sebuah konfederasi serikat buruh dunia yang bernama International Confederation of Free Trade Union (ICFTU);
4. Sarbumusi memiliki anggota 2,5 juta buruh pada zaman orde baru yang bisa menandingi partai Golkar saat pemilu 1971;
5. Pasca reformasi yang pada tahun 1998 Sarbumusi sebagai inisiasi meratifikasi Konvensi 87 ILO mengenai Kebebasan Berserikat.^[3]

Tugas dan Tujuan

Sebuah organisasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia atau di singkat Sarbumusi merupakan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh dan pekerja, memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar (PD) Konfederasi Sarbumusi hasil keputusan Muspimnas pada tahun 2022, yakni Bab IV pasal 8 dan 9.

Disebutkan dalam pasal 8 tersebut, bahwa Sarbumusi berfungsi sebagai wadah dan wahana:

1. Membela, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan hak-hak serta aspirasi organisasi dan anggota;
2. Peningkatan kesejahteraan dan keluarganya;
3. Pembinaan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, disiplin, terampil, produktif dan bertanggungjawab;
4. Pembinaan Federasi-federasi yang berhimpun di dalamnya.

Adapun Tujuan Sarbumusi dalam pasal 9 sebagai berikut:

1. Konfederasi Sarbumusi bertujuan meningkatkan taraf  hidup, memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta keluarganya, guna mewujudkan martabat kehidupan kemanusiaan yang layak, damai, adil, sejahtera lahir batin yang diridloi oleh Allah subahanahu wata’ala;
2. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wata’ala di lingkungan pekerja/buruh untuk membentuk watak akhlakul karimah;
3. Terwujudnya suasana kehidupan hubungan industrial yang sejuk, serasi, harmonis dan demokratis.^[4]

Sejak tahun 2016 status Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) telah berubah dari Federasi menjadi Konfederasi, sehingga penyebutan Ketua Umum menjadi Presiden.

The post Profil Organisasi appeared first on suaramigrannusantara.org.