Peluncuran program berlangsung di sela-sela penyelenggaraan Forum ASEAN ke-19 tentang Pekerja Migran atau ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML). Inisiatif ini melanjutkan kerja sama regional yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun dengan dukungan Australia, sekaligus memperkuat keterlibatan Swiss dalam pengembangan keterampilan dan perlindungan tenaga kerja migran.

Program TRIANGLE Partnerships akan dilaksanakan pada tingkat regional, nasional, dan lokal. Fokusnya mencakup akses terhadap jalur migrasi yang aman dan reguler, perekrutan yang adil, pengembangan serta pengakuan keterampilan, perlindungan sosial, kondisi kerja layak, dan layanan dukungan bagi pekerja migran sepanjang proses migrasi, termasuk ketika mereka kembali ke negara asal dan menjalani reintegrasi.

ILO menyatakan, migrasi tenaga kerja merupakan bagian penting dari perekonomian dan pasar kerja di kawasan ASEAN. Namun, pekerja migran masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tingginya biaya perekrutan, lemahnya akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kondisi kerja berbahaya, hingga kesulitan memperoleh pengakuan atas keterampilan yang dimiliki. Berbagai hambatan tersebut dapat meningkatkan kerentanan pekerja terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.

Asisten Direktur Jenderal ILO sekaligus Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik, Kaori Nakamura-Osaka, menegaskan bahwa program tersebut berlandaskan standar ketenagakerjaan internasional. Menurut ILO, tujuan utamanya adalah menghubungkan komitmen regional dengan kebijakan nasional dan layanan nyata di lapangan agar pekerja migran dapat mengakses pekerjaan layak, mengembangkan keterampilan, serta memperoleh perlindungan selama perjalanan migrasi mereka.

Dukungan pendanaan program berasal dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta Badan Kerja Sama Pembangunan Swiss atau Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Program ini dijadwalkan berlangsung pada periode 2026 hingga 2031 dengan pendanaan sekitar 20 juta dolar AS dari kedua negara, sebagaimana diumumkan ILO.

TRIANGLE Partnerships akan menjalankan kegiatan di delapan negara, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Timor-Leste. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, lembaga ASEAN, organisasi masyarakat sipil, organisasi pekerja migran, serta sektor swasta.

Salah satu fokus penting program ini adalah memperkuat jalur perekrutan yang adil dan migrasi reguler. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko yang muncul akibat proses perekrutan tidak transparan, biaya penempatan yang membebani pekerja, serta ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dijanjikan dan kondisi kerja di negara tujuan. Penguatan mekanisme perekrutan diharapkan membantu calon pekerja migran mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan dapat diverifikasi.

Program ini juga memberi perhatian pada mobilitas dan pengakuan keterampilan. Pekerja migran diharapkan tidak hanya memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pengakuan keterampilan lintas negara menjadi penting agar kompetensi yang diperoleh pekerja dapat digunakan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan peluang penghasilan.

Di bidang perlindungan sosial, TRIANGLE Partnerships mendorong perluasan akses terhadap perlindungan serta mekanisme yang memungkinkan manfaat sosial dapat diakses sesuai ketentuan ketika pekerja berpindah negara. Program ini juga mencakup perlindungan ketenagakerjaan, pemenuhan prinsip kerja layak, serta dukungan bagi pekerja yang kembali ke negara asal untuk menjalani proses reintegrasi.

Layanan bagi pekerja migran akan diperkuat melalui Migrant Worker Resource Centres atau pusat sumber daya pekerja migran. Pusat layanan tersebut dapat menyediakan informasi, konseling, bantuan hukum, pelatihan, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang. Keberadaan layanan semacam ini diharapkan membantu pekerja memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke negara asal.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam program ini memiliki arti penting karena pekerja migran Indonesia menghadapi tantangan perlindungan di berbagai tahap migrasi. Persoalan yang perlu mendapat perhatian mencakup perekrutan nonprosedural, ketidakjelasan kontrak kerja, ketidaksesuaian upah, kekerasan, perdagangan orang, serta kesulitan memperoleh bantuan ketika menghadapi masalah di negara penempatan.

Namun, manfaat program tidak cukup diukur dari peluncuran kerja sama atau penyusunan kebijakan regional. Implementasi di tingkat nasional dan daerah akan menentukan sejauh mana pekerja migran benar-benar memperoleh perubahan. Penguatan koordinasi antarlembaga, pengawasan terhadap perekrut dan perusahaan penempatan, akses terhadap bantuan hukum, serta ketersediaan layanan pengaduan yang mudah dijangkau menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Program TRIANGLE Partnerships juga membuka ruang bagi keterlibatan organisasi pekerja, serikat buruh, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi pekerja migran dalam pengawasan serta penyediaan layanan. Pelibatan para pemangku kepentingan tersebut diperlukan agar kebijakan tidak hanya dirancang dari perspektif pemerintah dan pemberi kerja, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman langsung pekerja yang menghadapi persoalan selama proses migrasi.

Peluncuran program ini berlangsung di tengah penyelenggaraan Forum ASEAN ke-19 tentang Pekerja Migran pada 14–15 Oktober 2026. Forum tersebut mengangkat tema perlindungan pekerja migran melalui jalur migrasi yang reguler dan aman, dengan perhatian khusus pada tantangan perekrutan daring serta akses terhadap perlindungan, pemulihan, dan layanan dukungan.

Melalui TRIANGLE Partnerships, ILO bersama Australia dan Swiss berupaya memperkuat kerja sama regional agar komitmen perlindungan pekerja migran dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan layanan yang dapat diakses secara nyata. Keberhasilan program dalam lima tahun mendatang akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarnegara, dan kemampuan memastikan bahwa pekerja migran memperoleh hak, perlindungan, serta kesempatan kerja layak sepanjang perjalanan migrasinya.

The post ILO Bersama Australia dan Swiss Luncurkan Program Lima Tahun untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran ASEAN appeared first on suaramigrannusantara.org.