Tag: TKI

BP2MI catat 110.640 PMI nonprosedural dideportasi sejak 2020, 2.597 dipulangkan meninggal dunia. Anis Hidayah Komnas HAM: moratorium tanpa jalur legal alternatif ciptakan pasar gelap. DPR IX desak evaluasi kebijakan dan buka skema penempatan legal terjangkau.

Ratna (samaran) asal NTT lolos dari perbudakan digital di Myawaddy Myanmar setelah hampir setahun dipaksa lakukan penipuan online. Evakuasi melalui KBRI butuh berbulan-bulan karena sulitnya akses zona konflik. Migrant CARE: pemulihan trauma korban TPPO butuh proses panjang dan dukungan sistemik.

Ipahyanah, PMI penderita tumor payudara Tangerang, diberangkatkan ke Saudi tanpa verifikasi medis oleh PT Putra Timur Mandiri Februari 2025. Kondisi kesehatan kini memburuk dengan gangguan penglihatan. Pegiat PMI: ini kejahatan terencana, bukan sekadar kelalaian biasa.

Calon PMI tanggung utang Rp 15-50 juta sebelum mulai bekerja, ciptakan debt bondage yang mencegah mereka lawan eksploitasi. ILO dukung prinsip 'No Fees for Workers' yang belum terimplementasi di Indonesia. Wamen PMI: regulasi batas maksimum biaya rekrutmen sedang disusun.

Pengaduan PMI bermasalah naik dari 707 (2023) menjadi 1.500 kasus (2024), 956 berindikator perdagangan orang. Kasus TPPO Kepri naik dari 68 menjadi 82 kasus pada 2025. Nining Elitos JBM: data resmi hanya puncak gunung es, ribuan kasus tak pernah dilaporkan.

Wahyu Susilo Migrant CARE: perubahan kebijakan PMI butuh tekanan publik masif, bukan hanya advokasi LSM. PMI sumbang Rp 263,8 triliun devisa 2024 namun kondisi mereka tak diketahui luas. Dokumenter, podcast, dan konten digital tentang PMI mulai bangkitkan kesadaran publik muda.

Menteri KP2MI: PMI yang fasih bahasa negara tujuan lebih mampu lindungi hak dan hindari eksploitasi. BPS catat skill mismatch jadi masalah utama migrasi tenaga kerja Indonesia. Susi Fauziah Indramayu jadi bukti nyata investasi bahasa buka jalur penempatan lebih aman.

KP2MI gelar pelatihan migrasi aman di Malang, Ponorogo, dan Tulungagung dengan ratusan peserta calon PMI dan keluarga. Kepala Disnaker Ponorogo: kesadaran migrasi legal meningkat signifikan pascaprogram. Migrant CARE dorong anggaran lebih besar untuk pelatihan di desa terpencil.

Sindikat TPPO targetkan desa di Jawa, NTT, dan Kalimantan dengan iming-iming gaji besar. AKBP Andyka Aer Polda Kepri: rekrutmen makin halus lewat media sosial sebelum eksploitasi di negara tujuan. Kades Banyuwangi berhasil gagalkan pemberangkatan dua warga ke jalur ilegal.

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.