Berita Terbaru
BERITA
Organisasi Buruh Migran Dorong Perbaikan Tata Kelola Migrasi
Lokakarya Tripartit JBM-KP2MI-ILO Mei 2025 dihadiri 206 peserta hasilkan 8 area prioritas reformasi tata kelola migrasi. Armayanti Sanusi: komodifikasi perempuan buruh migran terus meningkat. ILO dorong pendekatan tripartit integrasikan perspektif HAM dan gender.
BERITA
Buruh Migran Minta Pemerintah Perkuat Diplomasi Perlindungan
JBM, Migrant CARE, Solidaritas Perempuan desak diplomasi perlindungan PMI jadi agenda utama bilateral. Wahyu Susilo: Indonesia perlu gunakan moratorium sebagai alat tekanan diplomatik seperti Filipina. MoU Malaysia 2022 belum diimplementasikan penuh, tegas Komisi IX DPR.
BERITA
Aktivis PMI Paryanto: “Bongkar Saja Kalau Mau!” Soroti Lemahnya Keseriusan Pemerintah Ungkap Jaringan TPPO
Jakarta — Aktivis pembela hak Pekerja Migran Indonesia (PMI), Paryanto, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan...
BERITA
Buronan TPPO Internasional Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Jaringan Besar di Bandara Soekarno-Hatta
Jakarta — Upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali menunjukkan perkembangan signifikan. Aparat kepolisian berhasil menangkap buronan internasional bernama...
BERITA
Kasus Kekerasan terhadap PMI Kembali Terungkap di Asia Tenggara
PMI di Myawaddy Myanmar dipaksa kerja tanpa upah seperti perbudakan Agustus 2024-Februari 2025. Nining Elitos JBM: mekanisme penegakan ACTIP ASEAN sangat lemah. NTT catat tingkat PMI ilegal dan pengaduan bermasalah tertinggi nasional.
BERITA
Skema Akademik, Jerat Global: Membongkar Kasus TPPO Mahasiswa ke Jerman dan Kegagalan Nalar Institusi
Jakarta — Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program ferienjob (kerja musim liburan) ke Jerman berkembang menjadi skandal...
Ekonomi Makro
Program PMI 2026 Diproyeksikan Sumbang Rp200 Triliun Devisa, Tekan Pengangguran hingga 2 Persen
Program PMI terampil 2026 diproyeksikan menyumbang devisa Rp200 triliun dan menekan pengangguran 2%, didukung sistem monitoring digital, asuransi wajib, dan zero tolerance terhadap PMI ilegal.
BERITA
Perlindungan Hukum PMI di Negara Penempatan Masih Minim
165 WNI terancam hukuman mati di luar negeri per Juni 2024, mayoritas PMI tanpa bantuan hukum. Laporan AS 2025: PMI di Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah tak dilindungi UU ketenagakerjaan setempat. Komnas Perempuan temukan penyiksaan di penampungan sebelum PMI berangkat.