Kerja ke Luar Negeri Bukan Pilihan, Tapi Solusi Nyata Atasi Pengangguran!

Jakarta — Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, menegaskan bahwa bekerja ke luar negeri saat ini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan solusi konkret dalam menghadapi semakin sempitnya peluang kerja di dalam negeri.

Menurut Ali Nurdin, kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang tengah berada pada fase “lampu kuning,” di mana pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Realitasnya hari ini, banyak lulusan baru yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Sementara itu, peluang di luar negeri masih terbuka lebar. Maka bekerja ke luar negeri bukan lagi pilihan tambahan, tapi sudah menjadi solusi nyata,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah masih membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia melalui berbagai skema resmi.

Namun demikian, Ali Nurdin juga mengingatkan bahwa solusi tersebut tidak boleh dilepaskan dari berbagai persoalan serius yang masih membayangi, terutama terkait pembiayaan dan maraknya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Biaya penempatan yang masih tinggi menjadi hambatan utama bagi calon pekerja migran. Tidak semua masyarakat mampu mengakses peluang ini karena keterbatasan ekonomi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti praktik perekrutan ilegal yang kerap memanfaatkan minimnya literasi masyarakat. Banyak calon pekerja tergiur janji gaji besar tanpa memahami risiko, hingga akhirnya terjebak dalam jaringan eksploitasi lintas negara.

“TPPO ini bukan kasus kecil. Ini kejahatan serius yang seringkali bersembunyi di balik lowongan kerja. Kalau pemerintah serius ingin menjadikan luar negeri sebagai solusi pengangguran, maka perlindungan pekerja harus jadi prioritas utama,” tambahnya.

Negara Maju dari Keringat Pekerja Migran

Dalam pandangannya, keberhasilan sejumlah negara berkembang menjadi negara maju tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pekerja migran, baik melalui remitansi maupun transfer pengetahuan saat kembali ke tanah air.

Ia mencontohkan Korea Selatan pada dekade 1960–1980-an. Pada masa itu, Korea Selatan secara aktif mengirim tenaga kerja ke luar negeri, termasuk ke Jerman sebagai pekerja tambang dan perawat. Devisa dari remitansi menjadi salah satu sumber penting pembangunan nasional, sementara para pekerja yang kembali membawa disiplin kerja, keterampilan industri, dan etos produktivitas tinggi yang kemudian diterapkan di dalam negeri.

Hal serupa juga terjadi di Filipina, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem penempatan pekerja migran paling terstruktur di dunia. Pemerintah Filipina secara konsisten menjadikan remitansi sebagai pilar ekonomi nasional. Dana yang dikirim pekerja migran berkontribusi signifikan terhadap konsumsi domestik, pendidikan, hingga investasi keluarga.

Sementara itu, India juga menjadi contoh bagaimana diaspora tenaga kerja terampil, khususnya di sektor teknologi informasi, berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Banyak profesional India yang bekerja di luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, kemudian kembali atau berkolaborasi dalam membangun industri teknologi di dalam negeri, termasuk di kawasan seperti Bangalore.

Menurut Ali Nurdin, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran bukan sekadar “pahlawan devisa,” tetapi juga agen transformasi sosial dan ekonomi.

“Remitansi itu penting, tapi yang lebih penting adalah pengalaman, jaringan, dan pengetahuan yang dibawa pulang. Itu yang bisa mengubah wajah ekonomi suatu negara,” ujarnya.

Momentum yang Tidak Boleh Disia-siakan

Ali Nurdin menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meniru keberhasilan tersebut, mengingat jumlah angkatan kerja yang besar dan tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.

Namun, ia kembali mengingatkan bahwa tanpa pembenahan serius, peluang ini justru bisa menjadi bumerang.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, yang terjadi bukan peningkatan kesejahteraan, tapi justru eksploitasi. Negara harus hadir dari hulu ke hilir,” katanya.

Ia mendorong reformasi sistem pembiayaan agar lebih terjangkau, penguatan pengawasan terhadap lembaga penempatan, serta penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku TPPO.

Selain itu, peningkatan kualitas pelatihan kerja dinilai menjadi kunci agar pekerja migran Indonesia mampu naik kelas dan tidak selamanya berada di sektor pekerjaan berupah rendah.

“Jangan sampai kita hanya mengirim tenaga kerja, tapi tidak membangun kekuatan bangsa. Harus ada strategi jangka panjang agar purna migran bisa menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing,” tutupnya.

Dengan pendekatan yang tepat, Ali Nurdin optimistis bahwa bekerja ke luar negeri bukan hanya solusi jangka pendek untuk pengangguran, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.