Ribuan PMI di Timur Tengah Terancam Dampak Konflik Regional
JAKARTA/SURABAYA, — Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dipicu ketegangan antara Iran dan koalisi Amerika Serikat serta Israel, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan tersebut. Data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) mencatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur saja yang masih bekerja di kawasan Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar di Arab Saudi, Turki, dan Qatar.
Wakil Menteri Pelindungan PMI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan KBRI dan KJRI di seluruh negara Timur Tengah sejak situasi memanas. “Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (5/3/2026). Pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada PMI di kawasan terdampak. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mendesak Pemprov Jatim memperketat koordinasi demi keselamatan PMI.
Persoalan menjadi semakin kompleks mengingat estimasi konservatif menyebut sekitar 183.000 PMI yang berangkat secara tidak prosedural ke Timur Tengah sejak moratorium diberlakukan. PMI tanpa dokumen resmi ini menghadapi risiko berlapis: ancaman konflik militer sekaligus status hukum yang tidak jelas. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi jalur evakuasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri jika eskalasi terus meningkat.
