PDIP dan Pemerintah Dorong Digitalisasi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran

JAKARTA — Digitalisasi sistem penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi agenda prioritas pemerintah dalam era pasca-pandemi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa sistem digital terintegrasi antara Indonesia dan negara tujuan merupakan satu-satunya cara efektif untuk memantau kondisi PMI secara real-time — mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan, hingga kepulangan.

\n\n

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan laporan manual. Dengan sistem digital, kita tahu di mana PMI kita berada, bagaimana kondisi mereka, apakah kontrak mereka dihormati,” kata Menaker Ida, dikutip dari Kumparan Bisnis (2025).

\n\n

Implementasi digitalisasi mencakup integrasi basis data BP2MI dengan sistem imigrasi, sistem kependudukan, dan platform lembaga penempatan swasta (PPTKIS). Pemantauan berbasis data akan memungkinkan deteksi dini kasus PMI bermasalah — dari terlambat membayar gaji, overstay, hingga indikasi perdagangan orang — jauh sebelum kasus berkembang menjadi krisis diplomatik. Target Kementerian P2MI untuk 2025 adalah mengirimkan 400.000–500.000 PMI dengan pendampingan digital penuh dari pra-pemberangkatan hingga reintegrasi.

\n\n

Seperti ditegaskan dalam laporan Suara Migran Nusantara, “buka kembali penempatan ke Timur Tengah, tapi dengan syarat perlindungan ketat” — sebuah seruan yang kini mendapat jawaban parsial melalui kerangka digital ini, meski aktivis buruh migran menilai implementasi di lapangan masih jauh dari standar ideal. Digitalisasi tanpa penegakan hukum yang konsisten hanya akan menjadi infrastruktur kosong tanpa dampak nyata bagi PMI.

\n\n

Sumber: Kumparan Bisnis (2025); Detik News (2025); Suara Migran Nusantara (2026); Perpres No. 165–166 Tahun 2024.