KP2MI dan Women’s World Banking Susun Indeks Remitansi, Ukur Dampaknya terhadap Ekonomi Keluarga dan Daerah

Jakarta — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Women’s World Banking (WWB) menyusun Indonesia Remittance Development Index (IRDI) untuk mengukur dampak remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan ekonomi di daerah asal.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kajian dampak remitansi antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI dan Women’s World Banking di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Kajian tersebut diarahkan untuk melihat perjalanan dan dampak remitansi setelah uang yang dikirim PMI dari luar negeri diterima oleh keluarga di Indonesia.

Langkah tersebut menjadi penting karena remitansi PMI bukan lagi sekadar aliran uang dari luar negeri kepada keluarga, tetapi memiliki keterkaitan dengan daya beli rumah tangga, pendidikan, kesehatan, aset, kegiatan usaha, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah asal PMI.

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dikutip KP2MI dan pemberitaan mengenai kerja sama tersebut, remitansi PMI mencapai sekitar Rp288 triliun sepanjang 2025. ANTARA mencatat nilai tersebut meningkat dari sekitar Rp253 triliun pada 2024.

Dengan nilai yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, pemerintah melihat perlunya instrumen yang dapat mengukur apakah arus remitansi tersebut benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi keluarga dan daerah asal PMI.

Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri mengatakan kerja sama dengan Women’s World Banking diharapkan menghasilkan kajian yang dapat memberikan gambaran mengenai dampak remitansi terhadap daya beli di tingkat keluarga, desa hingga nasional.

“Hari ini kita hadir semua di sini adalah dalam konteks pelindungan ekonomi. Kita bicara soal bagaimana dampak remitansi bagi kehidupan di tingkat keluarga, desa, yang itu bisa menggerakkan ekonomi nasional,” kata Fachri sebagaimana dikutip ANTARA.

Menurut Fachri, kajian tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar rekomendasi kebijakan mengenai pelindungan ekonomi PMI. Riset juga direncanakan berlangsung hingga akhir 2026 dan dilanjutkan dengan studi komparatif antara desa yang menjadi kantong PMI dan desa yang bukan merupakan kantong PMI.

Tidak Sekadar Menghitung Uang yang Masuk

Kerja sama KP2MI dan Women’s World Banking memperluas cara pandang terhadap remitansi. Selama ini keberhasilan remitansi sering kali diukur berdasarkan besarnya dana yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia.

Melalui IRDI, pengukuran diarahkan untuk melihat apa yang terjadi setelah uang tersebut sampai kepada keluarga PMI.

Regional Director Southeast Asia Women’s World Banking Angelique Timmer mengatakan pengukuran tersebut perlu melihat dampak remitansi hingga tingkat keluarga, pelaku usaha dan komunitas di daerah asal PMI.

“Dengan dukungan dari KP2MI, kita bisa menciptakan indeks yang menjadi sinyal bahwa bagaimana remitansi dapat berdampak pada ketahanan ekonomi, lapangan pekerjaan untuk keluarga yang ditinggal,” ujar Angelique.

Artinya, remitansi tidak hanya dilihat sebagai transfer pendapatan, tetapi juga sebagai potensi instrumen pembangunan ekonomi dari tingkat rumah tangga hingga komunitas.

Kajian tersebut akan melihat berbagai kemungkinan pemanfaatan remitansi, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, pembangunan aset, hingga pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Pendekatan tersebut sekaligus membuka pertanyaan yang lebih substantif: sejauh mana uang yang dikirim PMI mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Perspektif Perempuan Menjadi Bagian Penting

Women’s World Banking juga menempatkan perspektif gender sebagai salah satu bagian penting dalam kajian tersebut. Hal ini berkaitan dengan besarnya proporsi perempuan dalam penempatan PMI.

Berdasarkan data KP2MI yang dikutip ANTARA, dari 296.948 calon PMI yang mendapatkan layanan penempatan sepanjang 2025, sekitar 63,13 persen merupakan perempuan.

Karena itu, pengukuran dampak remitansi tidak cukup hanya bertanya berapa besar uang yang dikirim atau untuk kebutuhan apa uang tersebut digunakan. Kajian juga perlu melihat siapa yang memiliki akses, kendali dan kewenangan dalam menentukan penggunaan uang tersebut di tingkat keluarga.

Angelique Timmer menilai pengalaman perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mengelola serta mengambil keputusan mengenai remitansi perlu menjadi bagian dari kajian.

Perspektif tersebut penting karena remitansi dapat memiliki dampak yang berbeda tergantung pada siapa yang mengelolanya, bagaimana uang digunakan, serta apakah keluarga memiliki akses terhadap layanan keuangan dan peluang ekonomi produktif.

Dari Konsumsi Menuju Pemberdayaan Ekonomi

Besarnya remitansi juga menghadirkan tantangan. Uang yang dikirim PMI memang secara langsung membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi manfaat jangka panjangnya akan sangat bergantung pada pola pemanfaatannya.

Bank Indonesia sebelumnya menekankan bahwa remitansi tidak hanya menopang kesejahteraan keluarga PMI, tetapi juga memiliki kaitan dengan cadangan devisa dan stabilitas Neraca Pembayaran Indonesia. BI juga menempatkan literasi keuangan sebagai salah satu faktor penting agar PMI dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.

Dalam konteks itu, IRDI dapat menjadi instrumen untuk melihat apakah remitansi berhenti sebagai sumber konsumsi rumah tangga atau berkembang menjadi modal sosial dan ekonomi.

Pendidikan anak, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, kepemilikan aset, tabungan, investasi, usaha mikro dan penciptaan lapangan kerja merupakan sejumlah aspek yang dapat digunakan untuk melihat dampak lebih panjang dari remitansi.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan migrasi kerja tidak hanya dihitung dari jumlah PMI yang ditempatkan atau besarnya devisa yang dikirimkan ke Indonesia. Ukuran keberhasilan juga dapat diperluas pada perubahan kondisi keluarga setelah PMI bekerja di luar negeri.

Membandingkan Desa Kantong PMI

Rencana studi komparatif antara desa kantong PMI dan desa yang bukan kantong PMI juga menjadi bagian penting dari kajian.

Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran lebih konkret mengenai hubungan antara keberadaan PMI, arus remitansi dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat di daerah asal.

Dengan data yang lebih terukur, pemerintah dapat melihat apakah daerah yang menerima remitansi dalam jumlah besar mengalami perubahan pada daya beli, aktivitas usaha, pendidikan, kesehatan atau indikator ekonomi lainnya.

Hasil kajian kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Fachri menyebut hasil kajian tersebut akan dimasukkan dalam rekomendasi kebijakan untuk pelindungan ekonomi pekerja migran dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Remitansi sebagai Bagian dari Ekosistem Pelindungan PMI

Kerja sama KP2MI dan Women’s World Banking pada akhirnya menempatkan remitansi dalam perspektif yang lebih luas. Perlindungan PMI tidak berhenti ketika pekerja berhasil ditempatkan dan menerima upah di negara tujuan.

Pelindungan juga menyangkut bagaimana hasil kerja PMI memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat setelah uang tersebut dikirimkan ke Indonesia.

Di titik inilah literasi keuangan, akses terhadap layanan keuangan, pemberdayaan purna PMI dan pengembangan usaha keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelindungan.

Women’s World Banking juga menilai sektor perbankan memiliki peran penting dalam mengubah literasi keuangan menjadi kemampuan nyata masyarakat dalam mengelola remitansi. Akses terhadap produk dan layanan keuangan dinilai perlu berjalan bersama dengan edukasi agar keluarga PMI mampu mengelola dana secara lebih baik.

Dengan remitansi yang telah mencapai sekitar Rp288 triliun pada 2025, tantangannya bukan lagi semata-mata bagaimana meningkatkan jumlah uang yang dikirim PMI ke Indonesia. Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan arus uang tersebut menghasilkan ketahanan ekonomi keluarga, aktivitas produktif dan manfaat pembangunan di daerah asal PMI.

Indonesia Remittance Development Index yang tengah disusun KP2MI dan Women’s World Banking diharapkan dapat memberikan ukuran yang lebih konkret mengenai persoalan tersebut.

Indeks itu nantinya bukan sekadar angka mengenai berapa banyak uang yang masuk ke Indonesia, melainkan dapat menjadi alat untuk membaca apa yang berubah setelah uang itu sampai di rumah keluarga PMI—dari konsumsi, pendidikan dan kesehatan hingga aset, usaha, pekerjaan dan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah asal.