Lithuania Hentikan Layanan Pusat Migrasi Di Asia Tengah Setelah Kuota Pekerja Asing Habis

VILNIUS — Lithuania menghentikan penerimaan permohonan izin tinggal melalui sejumlah pusat layanan eksternal di Asia Tengah setelah kuota pekerja asing untuk 2026 mencapai batas yang ditetapkan pemerintah. Kuota pekerja asing Lithuania tahun ini sebesar 24.706 orang dinyatakan habis pada 7 September 2026.

Pusat layanan yang terdampak berada di Kazakhstan, Kirgizstan, dan Uzbekistan, sementara layanan di Bosnia dan Herzegovina juga akan dihentikan. Kementerian Dalam Negeri Lithuania menyatakan mulai 1 November 2026 permohonan izin tinggal sementara tidak lagi dapat diajukan melalui pusat layanan eksternal di empat negara tersebut. Keputusan itu secara resmi dikaitkan dengan pertimbangan keamanan negara.

Pusat layanan eksternal tersebut selama ini berfungsi sebagai perantara antara warga asing dengan otoritas Lithuania. Melalui pusat tersebut, pemohon dapat mengajukan dokumen izin tinggal dan memulai proses migrasi tanpa harus langsung datang ke Lithuania. Penghentian layanan berarti akses terhadap jalur tersebut di negara-negara yang terdampak menjadi ditutup.

Keputusan tersebut muncul tidak lama setelah Lithuania mengumumkan bahwa kuota pekerja asing tahun 2026 telah sepenuhnya digunakan. Kementerian Migrasi Lithuania mencatat kuota 24.706 pekerja asing mencakup seluruh profesi dan fungsi pekerjaan di berbagai sektor ekonomi. Kuota tersebut berlaku bagi warga negara asing yang datang ke Lithuania untuk bekerja dan membutuhkan izin tinggal sementara berdasarkan pekerjaan.

Bahkan sebelum kuota dinyatakan habis secara resmi pada 7 September, otoritas migrasi Lithuania telah memperingatkan bahwa kuota hampir sepenuhnya terserap. Pada 21 Agustus, sebanyak 22.552 unit kuota telah digunakan, sementara 5.577 permohonan izin tinggal berbasis pekerjaan masih dalam proses pemeriksaan.

Pada 31 Juli, pemerintah Lithuania bahkan menyatakan kuota secara praktis telah habis karena sebagian besar permohonan yang sedang diproses diperkirakan akan memenuhi persyaratan. Saat itu 20.731 unit kuota telah digunakan dan masih terdapat 4.573 permohonan yang sedang diperiksa.

Setelah kuota habis, pekerja asing masih dapat memperoleh izin tinggal berbasis pekerjaan dalam kondisi tertentu. Pemerintah Lithuania menetapkan bahwa pekerja tersebut harus memperoleh gaji minimal 1,2 kali rata-rata upah bruto bulanan nasional yang dipublikasikan untuk tahun kalender terakhir. Untuk profesi yang masuk dalam daftar pekerjaan bernilai tambah tinggi dan mengalami kekurangan tenaga kerja, ambang batasnya adalah satu kali rata-rata upah bruto tersebut.

Pada September 2026, angka yang digunakan pemerintah Lithuania untuk ambang 1,2 kali rata-rata upah bruto adalah sekitar 2.893,68 euro per bulan, sedangkan ambang satu kali rata-rata upah bruto berada pada sekitar 2.411,40 euro. Dengan demikian, habisnya kuota tidak berarti seluruh jalur migrasi tenaga kerja ditutup, tetapi persyaratan bagi pekerja yang masuk di luar kuota menjadi lebih ketat.

Perubahan tersebut berlangsung ketika jumlah pekerja dari sejumlah negara Asia Tengah yang datang ke Lithuania mengalami peningkatan. Kepala Departemen Migrasi Lithuania, Indrė Gasperė, mengatakan permohonan dari kawasan Asia Tengah telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini penerimaan permohonan pekerja dari kawasan tersebut dihentikan untuk mengendalikan volume permintaan.

Data per 1 September 2026 menunjukkan hampir 227.000 warga asing memiliki izin tinggal yang masih berlaku di Lithuania. Di antara mereka terdapat sekitar 80.000 warga Ukraina, hampir 48.000 warga Belarus, 13.000 warga Rusia, sekitar 13.000 warga Uzbekistan, 9.400 warga India, dan 7.400 warga Tajikistan.

Namun, penghentian pusat layanan di Asia Tengah tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan kuota. Menteri Dalam Negeri Lithuania Martynas Katelynas menyatakan keputusan menutup pusat layanan di Kazakhstan, Kirgizstan, Uzbekistan, serta Bosnia dan Herzegovina juga didasarkan pada penilaian risiko keamanan dan ancaman terorisme.

Kementerian Dalam Negeri Lithuania kemudian menetapkan perubahan daftar negara tempat warga asing dapat mengajukan permohonan izin tinggal. Mulai November, daftar tersebut berkurang dari 31 menjadi 27 negara. Pada saat yang sama, Lithuania membuka kemungkinan bagi warga Belarus untuk mengajukan permohonan melalui pusat layanan di Armenia dan Georgia agar jalur kedatangan tenaga kerja dari negara tersebut tetap tersedia.

Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan migrasi tenaga kerja semakin terkait dengan dua pertimbangan sekaligus: kebutuhan pasar kerja dan kepentingan keamanan. Pemerintah Lithuania menyatakan dalam menentukan negara tempat permohonan dapat diajukan, otoritas perlu mempertimbangkan kepentingan keamanan, prioritas kebijakan luar negeri, kebutuhan pasar tenaga kerja, serta kapasitas kelembagaan.

Bagi pekerja migran dan negara asal, perubahan tersebut memiliki implikasi langsung. Jalur pengajuan dokumen yang sebelumnya tersedia dapat ditutup ketika pemerintah negara tujuan mengubah kebijakan. Karena itu, calon pekerja tidak cukup hanya mengetahui adanya lowongan pekerjaan, tetapi juga harus memastikan apakah negara tujuan masih membuka jalur perekrutan dan pengajuan izin bagi warga dari negara asalnya.

Perubahan kebijakan juga menunjukkan pentingnya diversifikasi pasar kerja bagi negara-negara pengirim pekerja migran. Ketika suatu negara terlalu bergantung pada satu pasar tujuan, perubahan kuota atau mekanisme penerimaan di negara tersebut dapat langsung memengaruhi kesempatan kerja warganya di luar negeri.

Bagi Lithuania, persoalannya juga tidak sederhana. Di satu sisi, negara tetap membutuhkan pekerja asing pada sektor-sektor tertentu. Di sisi lain, pemerintah berusaha mengendalikan jumlah pekerja asing dan menetapkan persyaratan yang lebih selektif berdasarkan kebutuhan ekonomi, upah, keterampilan, serta pertimbangan keamanan.

Kebijakan tersebut juga memperlihatkan perubahan dari model penerimaan pekerja asing yang relatif terbuka melalui jaringan pusat layanan menuju mekanisme yang lebih selektif. Pada 24 September, Menteri Dalam Negeri Lithuania bahkan menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penghapusan seluruh penyedia layanan eksternal dalam prosedur migrasi dan mengembangkan kebijakan migrasi kerja yang lebih bersifat sementara atau sirkular.

Dalam konteks pekerja migran, perubahan tersebut perlu diikuti dengan transparansi informasi. Calon pekerja harus mengetahui apakah kuota masih tersedia, apakah profesinya termasuk sektor yang membutuhkan tenaga kerja, berapa standar upah yang dipersyaratkan, di mana permohonan dapat diajukan, serta apakah terdapat pembatasan berdasarkan kewarganegaraan.

Hal tersebut juga penting untuk mencegah praktik perekrutan yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja. Ketika suatu negara mulai membatasi kuota atau menutup jalur pengajuan, informasi palsu mengenai lowongan pekerjaan dan izin kerja dapat semakin berisiko karena calon pekerja mungkin telah mengeluarkan biaya sebelum mengetahui bahwa jalur migrasi tersebut sebenarnya sudah tidak tersedia.

Bagi perusahaan perekrutan dan pemberi kerja, perubahan kebijakan Lithuania juga berarti kebutuhan untuk menyesuaikan strategi perekrutan dengan aturan baru. Perusahaan perlu memastikan calon pekerja memenuhi persyaratan izin tinggal dan pekerjaan sebelum proses perekrutan dilakukan secara lebih lanjut.

Sementara bagi pemerintah negara pengirim, perkembangan Lithuania menjadi contoh penting bahwa kebijakan migrasi tenaga kerja di Eropa semakin dipengaruhi oleh kombinasi kebutuhan tenaga kerja, pengendalian jumlah pekerja asing, standar upah, serta pertimbangan keamanan.

Habisnya kuota 24.706 pekerja asing pada 7 September 2026, disusul penghentian layanan pusat pengajuan di Kazakhstan, Kirgizstan dan Uzbekistan mulai November, menunjukkan adanya pengetatan pada akses migrasi kerja ke Lithuania. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh kebutuhan pekerja asing dihentikan karena jalur tertentu masih tersedia bagi pekerja yang memenuhi persyaratan upah atau masuk kategori pekerjaan bernilai tambah tinggi dan kekurangan tenaga kerja.

Perkembangan Lithuania menjadi bagian dari perubahan yang lebih luas dalam tata kelola migrasi tenaga kerja Eropa. Negara tujuan semakin berusaha menghubungkan penerimaan pekerja asing dengan kebutuhan pasar kerja domestik, kemampuan ekonomi, standar upah, serta penilaian keamanan.

Bagi pekerja migran, perubahan tersebut memberikan satu pelajaran penting: peluang kerja luar negeri bukan hanya ditentukan oleh adanya permintaan tenaga kerja, tetapi juga oleh kuota, aturan izin kerja, mekanisme pengajuan, persyaratan keterampilan dan upah, serta kebijakan keamanan negara tujuan.

Karena itu, setiap calon pekerja perlu memperoleh informasi resmi sebelum membayar biaya perekrutan atau menandatangani kontrak. Ketika aturan berubah dengan cepat, verifikasi terhadap status kuota dan jalur pengajuan menjadi bagian penting dari perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan.