287 Ribu Lowongan Kerja Luar Negeri Terverifikasi, Indonesia Baru Mengisi 26 Persen
BANDUNG — Peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di pasar internasional masih terbuka luas. Namun, dari lebih 287.000 lowongan kerja luar negeri yang telah terverifikasi hingga awal Oktober 2026, Indonesia baru mengisi sekitar 75.000 posisi atau 26 persen. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyebut lebih dari 73 persen lowongan tersebut masih belum terisi, mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja global dan kesiapan calon pekerja Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (SIP2MI) per 4 Oktober 2026, terdapat 287.291 posisi kerja yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.109 posisi atau 26,14 persen telah terserap, sedangkan 212.182 posisi atau 73,86 persen masih terbuka. Data tersebut disampaikan Mukhtarudin saat meresmikan Migrant Center dan meninjau program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan peluang kerja tersebut berkaitan dengan sejumlah kendala, terutama keterbatasan sertifikasi kompetensi teknis, penguasaan bahasa asing, dan kesiapan keterampilan calon pekerja migran. Persoalan ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menyesuaikan kualitas tenaga kerja dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pemberi kerja di negara tujuan. Menurutnya, peluang yang tersedia tidak cukup hanya diketahui masyarakat, tetapi harus diikuti penyiapan calon pekerja yang memenuhi standar kompetensi dan kebutuhan pasar internasional.
Di sisi lain, sejumlah negara, termasuk Malaysia, Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa Timur dan Barat, serta Amerika Serikat, menghadapi perubahan demografi berupa penurunan proporsi penduduk usia produktif atau aging population. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor dan membuka peluang bagi negara yang memiliki sumber daya manusia dalam jumlah besar. Indonesia sendiri tengah memasuki periode bonus demografi menuju 2045, sehingga penyiapan tenaga kerja terampil menjadi salah satu faktor penting untuk memanfaatkan kebutuhan pasar kerja global.
Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui program SMK Go Global, yang diarahkan untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja internasional. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas calon PMI, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan daya saing. Mukhtarudin juga menyebut adanya arahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2025 untuk mempercepat penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil.
Meski demikian, besarnya jumlah lowongan yang belum terisi tidak serta-merta berarti seluruh posisi tersebut dapat langsung ditempati oleh calon pekerja Indonesia. Setiap lowongan memiliki persyaratan berbeda terkait keterampilan, sertifikasi, bahasa, pengalaman, dan ketentuan penempatan. Karena itu, informasi mengenai peluang kerja perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai kualifikasi, negara tujuan, jenis pekerjaan, serta prosedur perekrutan yang sah agar masyarakat tidak terjebak janji penempatan yang tidak sesuai kenyataan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan upaya peningkatan penempatan berjalan seiring dengan pelindungan pekerja migran. Peningkatan jumlah PMI tidak boleh hanya diukur dari banyaknya tenaga kerja yang diberangkatkan, tetapi juga dari kepastian kontrak kerja, kejelasan upah dan kondisi kerja, akses terhadap jaminan sosial, serta mekanisme pengaduan ketika terjadi pelanggaran. Penyiapan kompetensi harus berjalan bersama pengawasan perekrutan dan penempatan agar peluang kerja di luar negeri tidak justru membuka ruang bagi praktik penempatan nonprosedural.
Data lebih dari 212.000 lowongan yang belum terisi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan penyelenggara penempatan PMI. Kuncinya bukan sekadar mempercepat keberangkatan, melainkan memastikan calon pekerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan, memperoleh informasi yang benar, dan berangkat melalui prosedur resmi. Dengan demikian, peluang kerja global dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga hak dan martabat pekerja migran Indonesia.
