Tenaga Kerja Tak Terlihat Asia di Timur Tengah: Geopolitik Keselamatan Buruh Migran
Oleh Nicasio A. Pimentel
Enam dekade pembangunan pesat di kawasan Teluk telah ditopang oleh tenaga kerja murah dari Asia. Namun, seiring memanasnya kembali konflik di Timur Tengah, sebuah kenyataan yang kerap diabaikan mulai mencuat: perang di kawasan ini jarang dibahas sebagai krisis hak buruh bagi jutaan pekerja migran Asia yang menopang sektor konstruksi, perhotelan, domestik, dan jasa.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan lebih dari 24 juta pekerja migran dari Asia Selatan dan Asia Tenggara bekerja di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Sebagian besar dari mereka berada dalam pekerjaan rentan dengan perlindungan hukum yang terbatas. Gelombang konflik terbaru yang dipicu oleh ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menempatkan para pekerja ini dalam bahaya langsung. Hingga 15 Maret, sejumlah negara Asia seperti Filipina, Indonesia, Thailand, dan Pakistan mulai mengaktifkan rencana evakuasi untuk memulangkan warganya dari Timur Tengah seiring meningkatnya eskalasi konflik.
Risiko yang dihadapi para pekerja migran tidak hanya muncul di zona konflik. Berbagai investigasi independen dan laporan hak asasi manusia selama bertahun-tahun telah mendokumentasikan kondisi kerja berbahaya yang mereka hadapi. Human Rights Watch dan kelompok advokasi lainnya mencatat adanya kematian yang seharusnya bisa dicegah, kondisi kerja berisiko tinggi, serta minimnya kompensasi di proyek-proyek konstruksi besar di Arab Saudi, terutama yang terkait dengan persiapan Piala Dunia 2034 dan proyek-proyek raksasa lainnya. Banyak kematian ini tidak pernah diselidiki secara tuntas, sementara keluarga korban seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas maupun kompensasi yang layak. Hal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam melindungi para pekerja.
Di banyak negara GCC, pekerja migran merupakan mayoritas tenaga kerja di sektor konstruksi dan jasa. Namun, posisi struktural yang vital ini tidak diikuti dengan jaring pengaman yang memadai dalam situasi krisis. Pemerintah di Asia cenderung fokus pada dukungan konsuler dan logistik repatriasi, alih-alih membangun kerangka kerja regional yang kuat untuk melindungi pekerja sebelum bencana terjadi atau menjamin hak mereka saat berada di garis depan pembangunan ekonomi.
Akar kerentanan ini terletak pada sistem tata kelola ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja sepenuhnya bergantung pada pemberi kerja. Model sponsor (kafala) yang umum di Timur Tengah sangat membatasi hak pekerja migran untuk meninggalkan majikan, berpindah pekerjaan, atau keluar dari negara tanpa izin. Kondisi ini menciptakan ruang luas bagi eksploitasi dan kerja paksa. Organisasi hak asasi manusia telah berulang kali menyoroti praktik pencurian upah, penyitaan paspor, serta jam kerja berlebihan tanpa perlindungan memadai. Pekerja rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, bahkan sering tidak tercakup dalam perlindungan hukum nasional, sehingga semakin memperparah kerentanan mereka.
Proyek kota masa depan Arab Saudi, NEOM, menjadi gambaran nyata dari biaya kemanusiaan dalam dinamika ini. Sejumlah investigasi dan dokumenter menyebutkan sekitar 21.000 kematian pekerja migran sejak 2017 yang terkait dengan proyek-proyek Vision 2030. Angka ini kemungkinan lebih besar karena banyak kasus yang tidak terdokumentasi atau hilang tanpa jejak. Kisah kelelahan ekstrem, upah yang ditahan, dan kondisi kerja yang keras menunjukkan bahwa di balik ambisi infrastruktur dan prestise global, terdapat nyawa manusia, para ayah dan ibu yang jauh dari rumah, yang terabaikan.
Di sisi lain, pemerintah negara-negara Asia cenderung bertindak secara terpisah, menangani keluhan pekerja secara kasus per kasus, alih-alih membangun mekanisme kerja sama regional yang berkelanjutan. Akibatnya, pola yang sama terus berulang: krisis terjadi, perwakilan diplomatik kewalahan memantau dan mengevakuasi warga, sementara reformasi kebijakan jangka panjang kembali tertunda. Beberapa negara memang mengambil langkah sepihak, seperti pelarangan sementara pengiriman tenaga kerja ke wilayah tertentu, namun kerangka aksi kolektif masih lemah.
Solusi atas persoalan ini harus berani dan konkret. Pemerintah Asia perlu melampaui pendekatan evakuasi sementara. Pertama, membentuk kerangka regional yang mengikat untuk perlindungan buruh migran, termasuk kontrak kerja standar, proses rekrutmen yang transparan, serta protokol keselamatan yang dapat ditegakkan di seluruh negara GCC. Kedua, membangun unit evakuasi darurat dan respons krisis yang dikelola bersama oleh negara pengirim dan penerima, dilengkapi sistem pemantauan dan komunikasi waktu nyata bagi pekerja di zona konflik. Ketiga, memperluas perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, kompensasi kematian, dan bantuan hukum, tanpa bergantung pada persetujuan pemberi kerja. Keempat, mewajibkan audit independen terhadap kondisi kerja dan tempat tinggal, disertai sanksi tegas bagi pelanggaran.
Sejumlah langkah positif mulai terlihat. Kelompok advokasi dan serikat pekerja di Asia dan negara-negara Arab mulai membangun aliansi untuk mendorong rekrutmen yang adil dan perlindungan pekerja yang lebih baik. Inisiatif multilateral, seperti studi pemetaan perlindungan sosial pekerja migran di negara GCC yang didukung ILO, memberikan gambaran awal tentang bagaimana tata kelola kolaboratif dapat diwujudkan. Namun, upaya ini masih terbatas, belum mengikat, dan jauh dari cukup.
Alternatifnya jelas tidak dapat diterima. Jika konflik terus meningkat, jutaan pekerja Asia berisiko menjadi korban, baik secara fisik di zona perang maupun secara sosial-ekonomi setelahnya. Lebih dari sekadar krisis kemanusiaan, ketiadaan kerangka perlindungan regional yang solid juga mengancam ekonomi remitansi, keberlangsungan hidup keluarga, serta reputasi negara-negara yang bergantung pada penempatan tenaga kerja di kawasan Teluk.
Pemerintah Asia harus melampaui pendekatan darurat dan mulai membangun standar regional yang dapat ditegakkan untuk keselamatan buruh migran, dari proses rekrutmen hingga repatriasi. Sebuah pakta keselamatan tenaga kerja antara negara-negara Asia dan GCC, yang didukung perlindungan mengikat, mekanisme pengawasan multilateral, dan sistem akuntabilitas yang transparan, akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa peluang ekonomi tidak dibayar dengan harga martabat manusia.
Taruhannya adalah nyawa manusia. Para pekerja migran tidak seharusnya menjadi “tenaga kerja tak terlihat” yang hanya disadari keberadaannya saat perang meledak menjadi berita utama. Perlindungan mereka harus menjadi prioritas geopolitik, bukan sekadar renungan belakangan. Masa depan migrasi tenaga kerja Asia dan stabilitas sosial yang bergantung padanya, ditentukan oleh keberanian untuk bertindak sekarang.
Sumber:
