Selamat Gus Kikin, Semoga PBNU Semakin Peduli pada Perjuangan Pekerja Migran Indonesia

JOMBANG — Ucapan selamat disampaikan kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026. Gus Kikin terpilih melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sebelumnya memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan lima calon Ketua Umum PBNU dengan 472 suara. AHWA kemudian secara mufakat menetapkan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut sebagai Ketua Umum PBNU.

Terpilihnya Gus Kikin membawa harapan baru bagi perjalanan Nahdlatul Ulama dalam lima tahun mendatang. Kepemimpinan PBNU bukan semata-mata persoalan mengelola organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tetapi juga menyangkut bagaimana NU menghadirkan keberpihakan sosial kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks itu, isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) layak mendapatkan perhatian lebih serius sebagai bagian dari agenda kebangsaan dan kemanusiaan NU.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Jaringan NU selama ini memiliki basis sosial yang sangat luas hingga tingkat desa, pesantren, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, badan otonom, serta jaringan pelayanan sosial. Infrastruktur sosial tersebut sesungguhnya dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun sistem perlindungan PMI yang tidak hanya bekerja setelah persoalan terjadi, tetapi juga hadir sejak tahap pra-keberangkatan, masa bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan dan reintegrasi ekonomi maupun sosial.

Sejumlah inisiatif di lingkungan NU menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran bukan isu yang asing bagi jam’iyah. Lakpesdam NU, misalnya, terlibat dalam penguatan perlindungan PMI berbasis komunitas di Cilacap. Program tersebut dikembangkan karena pekerja migran menghadapi berbagai risiko, antara lain kekerasan, perdagangan orang dan persoalan hukum di negara tujuan. Dalam konteks tersebut, perlindungan PMI dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi meskipun mereka bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, F-Buminu Sarbumusi juga secara terbuka mendorong penguatan perlindungan buruh migran. Pada akhir 2025, isu perlindungan buruh migran bahkan didorong agar terintegrasi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem NU sebenarnya memiliki modal organisasi untuk menjadikan pekerja migran sebagai bagian penting dari perjuangan sosial dan ketenagakerjaan.

Karena itu, kepemimpinan Gus Kikin diharapkan dapat melanjutkan sekaligus memperkuat perhatian tersebut. PMI jangan hanya dilihat sebagai penyumbang devisa atau angka statistik penempatan tenaga kerja, tetapi sebagai manusia, warga negara dan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang memiliki hak atas perlindungan, penghormatan martabat dan keadilan. Mereka bekerja jauh dari tanah air, meninggalkan keluarga, menghadapi perbedaan bahasa dan budaya, serta dalam sebagian kasus berhadapan dengan persoalan kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, konflik ketenagakerjaan hingga persoalan hukum.

NU dengan jaringan pesantren dan struktur organisasinya memiliki peluang untuk mengambil posisi strategis dalam agenda tersebut. PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin dapat mendorong penguatan edukasi migrasi aman di tingkat akar rumput, memperkuat literasi hukum bagi calon PMI dan keluarganya, membangun jejaring pendampingan dengan organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja migran, serta memperkuat perhatian terhadap PMI yang menghadapi persoalan di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia.

Lebih jauh, perhatian terhadap PMI juga seharusnya tidak berhenti pada aspek perlindungan. Pemberdayaan ekonomi keluarga PMI, pengelolaan remitansi, pendidikan anak PMI, penguatan koperasi, reintegrasi purna PMI dan pengembangan usaha produktif di daerah asal merupakan bagian dari persoalan migrasi yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Dengan jaringan NU yang berakar kuat di masyarakat, agenda tersebut sangat mungkin dikembangkan menjadi gerakan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Harapan kepada Gus Kikin juga sejalan dengan pandangannya sendiri mengenai pentingnya kebersamaan dalam tubuh NU. Menjelang Muktamar ke-35, Gus Kikin pernah menegaskan bahwa NU harus menjadi tempat untuk membangun kebersamaan dan ukhuwah serta mengajak seluruh warga NU tetap rukun siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Semangat kebersamaan itu kiranya dapat diperluas menjadi ukhuwah sosial bersama pekerja migran Indonesia. Mereka yang bekerja di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Timur Tengah, Eropa, hingga berbagai negara lainnya pada hakikatnya tetap bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka tidak boleh merasa sendirian hanya karena jarak geografis memisahkan mereka dari tanah air.

Selamat kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin atas amanah sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031. Semoga kepemimpinan Gus Kikin bersama KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU mampu membawa NU semakin dekat dengan persoalan konkret masyarakat. Salah satunya adalah menghadirkan keberpihakan yang lebih kuat kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sehingga khidmah NU tidak hanya terasa di pesantren, masjid dan lembaga pendidikan, tetapi juga dirasakan oleh warga Indonesia yang sedang berjuang mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang.

Selamat berkhidmah, Gus Kikin. Semoga amanah, istiqamah dan mampu menjadikan NU semakin hadir untuk kemanusiaan, keadilan sosial dan martabat warga bangsa, termasuk mereka yang bekerja jauh dari tanah air.