Tag: F-Buminu Sarbumusi

Kebumen – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Zaki Mubarok, bersama Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Fraksi PKB, Hj. Khotimah, dan...

Jakarta – Kinerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kembali menjadi sorotan. Sejumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mengeluhkan...

Kaohsiung, Taiwan – Sebuah kisah penuh haru dan harapan datang dari seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura, Jawa Timur,...

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menata ulang arsitektur hukum perlindungan pekerja migran secara fundamental pada 2025. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun...

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin berargumen bahwa persoalan PMI sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tambal sulam regulasi. Dibutuhkan reformasi sistemik yang mengubah paradigma dari penempatan PMI sebagai komoditas devisa menjadi perlindungan PMI sebagai hak konstitusional warga negara.

Usulan kewajiban deposito bagi perusahaan keagenan awak kapal muncul sebagai solusi konkret untuk memberikan jaminan perlindungan finansial bagi pelaut migran Indonesia yang sering menjadi korban pelanggaran kontrak dan penelantaran.

F-Buminu Sarbumusi mendorong pemerintah mengambil langkah menyeluruh dalam memberantas TPPO berbasis scam online: dari penguatan literasi digital masyarakat, patroli siber aktif, hingga diplomasi bilateral yang lebih agresif dengan negara-negara transit.

Penahanan paspor oleh majikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilarang oleh hukum internasional. Namun di lapangan, praktik ini masih terjadi secara luas dan menimpa banyak PMI yang bekerja di berbagai negara — membuat mereka tidak bisa pulang meski sudah meminta.

Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia berada di area abu-abu perlindungan hukum. Ratifikasi ILO 188 menjadi babak baru — namun tantangan implementasinya tidak kalah besar dari perjalanan meratifikasinya.

Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Namun F-Buminu Sarbumusi mendorong agar predikat 'lumbung PMI' itu tidak berhenti sebatas pada pengiriman tenaga kerja, melainkan berevolusi menjadi model transformasi tata kelola migrasi yang komprehensif.