Korban TPPO Kembali Bekerja ke Luar Negeri, Pemulihan Terbentur Kebutuhan Ekonomi

BOGOR — Penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar menangkap pelaku dan memulangkan korban. Dalam sejumlah kasus, korban yang telah melaporkan dugaan TPPO kepada kepolisian justru kembali bekerja ke luar negeri sebelum proses hukum terhadap pihak yang dilaporkan selesai.

Fenomena tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Jilid III bertajuk “Jerat TPPO & Kerentanan PMI: Mengurai Celah Hukum, Jalur Gelap, dan Sistem Perlindungan” yang digelar VOICE Indonesia bersama Bogor Media Siber Network di Bogor, Rabu (9/9/2026). Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno mengungkapkan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan utama korban memilih kembali bekerja ke luar negeri meskipun perkara yang mereka laporkan masih berjalan.

Situasi tersebut memperlihatkan paradoks dalam sistem perlindungan korban TPPO. Di satu sisi, negara membutuhkan kehadiran korban sebagai saksi penting dalam proses penyidikan dan persidangan. Di sisi lain, negara belum tentu mampu menyediakan jaminan ekonomi yang membuat korban dapat bertahan hidup selama menunggu proses hukum yang panjang.

Menurut Hariyanto, tidak sedikit korban yang menghadapi pilihan sulit ketika proses hukum berlangsung bertahun-tahun. Mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, membayar utang, membiayai pendidikan anak, atau memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Dalam kondisi seperti itu, kembali bekerja ke luar negeri dapat dipandang korban sebagai pilihan ekonomi yang paling realistis, meskipun proses hukum atas kasus yang dialaminya belum selesai.

Persoalannya kemudian bukan semata-mata mengenai keputusan korban untuk kembali bekerja. Kepergian korban dari Indonesia dapat berpengaruh terhadap proses pembuktian perkara. Ketika korban yang juga berstatus saksi kunci berada di luar negeri, penyidik dan penuntut menghadapi persoalan dalam memperoleh keterangan, menghadirkan saksi dan memastikan keberlanjutan proses hukum.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan lingkaran persoalan. Korban membutuhkan penghasilan sehingga kembali bekerja ke luar negeri. Ketidakhadiran korban kemudian menyulitkan proses hukum. Ketika proses hukum berjalan lambat, korban semakin tidak memiliki kepastian mengenai keadilan dan pemulihan. Pada saat yang sama, kebutuhan ekonomi tetap berjalan setiap hari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemulihan korban TPPO tidak dapat dipersempit menjadi pemulangan fisik dari negara tujuan. Kepulangan ke Indonesia hanyalah satu tahap. Setelah tiba di tanah air, korban membutuhkan asesmen, pendampingan psikologis, bantuan hukum, pemulihan sosial, reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat, serta akses terhadap sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Pemerintah sendiri dalam sejumlah kasus pemulangan korban TPPO telah menekankan bahwa kepulangan merupakan awal dari proses pemulihan. Dalam kasus tiga PMI korban TPPO dari Libya yang dipulangkan pada Agustus 2026, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kepulangan korban bukan sekadar mengakhiri perjalanan dari luar negeri, tetapi menjadi awal proses pelindungan, pendampingan dan pemulihan.

Perspektif tersebut penting karena korban TPPO tidak selalu memiliki kemampuan ekonomi untuk menunggu proses pemulihan dalam jangka panjang. Bahkan, dalam sejumlah kasus, alasan ekonomi justru menjadi faktor yang sebelumnya membuat seseorang menerima tawaran kerja berisiko di luar negeri.

Kasus-kasus pemulangan PMI yang diduga menjadi korban TPPO memperlihatkan pola kerentanan tersebut. Pada Juli 2026, misalnya, BP3MI Banten memfasilitasi pemulangan Ai Juariah, PMI asal Cianjur yang diduga menjadi korban TPPO di Libya. Pemulangan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat TPPO Polda Metro Jaya, Polres Cianjur dan sejumlah instansi terkait.

Dalam kasus lain, Kementerian P2MI juga menegaskan pentingnya pendampingan terhadap korban setelah mereka kembali ke Indonesia. Pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan korban tiba dengan selamat, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum terhadap jaringan pelaku tetap berjalan.

Masalahnya, antara kebutuhan korban dan kecepatan proses hukum terdapat jarak yang tidak selalu kecil. Ketika proses penyidikan atau persidangan berlangsung lama, korban tetap harus menjalani kehidupannya. Negara tidak dapat mengharapkan korban berhenti bekerja, berhenti memenuhi kebutuhan keluarga dan menunggu proses hukum tanpa batas waktu.

Karena itu, persoalan ini seharusnya mendorong penguatan skema pemulihan ekonomi korban. Bantuan kepada korban TPPO tidak cukup berupa transportasi pemulangan atau bantuan sesaat. Diperlukan program reintegrasi yang mampu menciptakan sumber penghasilan alternatif sehingga korban tidak terpaksa kembali masuk ke pasar kerja migran hanya karena kebutuhan ekonomi.

Pelatihan keterampilan, akses pekerjaan di dalam negeri, bantuan usaha, pendampingan kewirausahaan dan akses terhadap jaminan sosial dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Tujuannya bukan melarang korban bekerja ke luar negeri, melainkan memastikan keputusan untuk kembali bermigrasi merupakan pilihan yang aman dan legal, bukan keterpaksaan akibat tidak adanya alternatif ekonomi.

Pada saat yang sama, proses hukum perkara TPPO juga perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan keterangan korban tetap dapat digunakan tanpa selalu mensyaratkan kehadiran fisik korban di setiap tahapan. Perkembangan teknologi, mekanisme pemeriksaan jarak jauh dan koordinasi lintas negara dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan menjamin hak terdakwa maupun korban.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena TPPO merupakan kejahatan yang memiliki karakter lintas wilayah dan bahkan lintas negara. Dalam kasus korban PMI dari Libya, misalnya, KBRI Tripoli menyebut adanya dugaan modus pengalihan lokasi kerja: korban semula dijanjikan bekerja di Turki tetapi kemudian ditempatkan di Libya oleh perusahaan pengirim ilegal. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi lintas kementerian dan negara untuk pemulangan sekaligus penanganan perkara.

Artinya, proses hukum TPPO memang tidak sederhana. Penyidik bukan hanya berhadapan dengan hubungan antara korban dan perekrut di Indonesia, tetapi juga kemungkinan adanya agen, perusahaan, pengguna tenaga kerja dan jaringan lainnya di luar negeri. Kompleksitas tersebut dapat menjelaskan mengapa sebagian perkara membutuhkan waktu panjang, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan korban.

Di sinilah ukuran keberhasilan pemberantasan TPPO perlu diperluas. Keberhasilan tidak hanya dihitung dari jumlah tersangka yang ditangkap atau jumlah korban yang dipulangkan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan korban dapat pulih, memperoleh haknya, mendapatkan restitusi atau kompensasi sesuai ketentuan, serta memiliki kehidupan yang layak setelah kembali ke masyarakat.

Jika korban akhirnya kembali bekerja ke luar negeri karena tidak mampu bertahan secara ekonomi sambil menunggu proses hukum, maka persoalannya bukan semata-mata berada pada korban. Situasi tersebut juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pemulihan dan perlindungan sosial.

Korban TPPO seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi harus memilih antara keadilan dan kebutuhan hidup. Mereka tidak semestinya dipaksa memilih: tetap berada di Indonesia demi membantu proses hukum tetapi kehilangan sumber pendapatan, atau kembali bekerja ke luar negeri dengan risiko proses hukum terhadap kasusnya terganggu.

Dalam perspektif perlindungan pekerja migran, negara harus mampu membangun jembatan antara proses hukum dan kehidupan korban. Penyidikan harus berjalan, tetapi kehidupan korban juga harus tetap berjalan. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya komunikasi yang jelas kepada korban mengenai perkembangan perkara. Ketidakpastian hukum dapat memperbesar frustrasi korban, terutama apabila mereka tidak mengetahui apakah laporan mereka masih diproses, sudah masuk tahap penyidikan, telah menetapkan tersangka atau kapan perkara akan dilimpahkan.

Kepastian tersebut penting untuk membangun kembali kepercayaan korban terhadap negara. Seorang korban yang telah berani melaporkan dugaan TPPO seharusnya tidak merasa bahwa setelah laporan dibuat, dirinya dibiarkan menghadapi persoalan ekonomi dan sosial seorang diri.

Kasus korban yang kembali bekerja ke luar negeri sebelum proses hukum selesai akhirnya menjadi cermin dari persoalan yang lebih besar. TPPO bukan hanya kejahatan terhadap kebebasan seseorang untuk bekerja secara aman, tetapi juga kejahatan yang dapat meninggalkan persoalan ekonomi, psikologis dan sosial dalam jangka panjang.

Karena itu, pemberantasan TPPO harus bergerak dalam tiga jalur sekaligus: memutus jaringan pelaku, mempercepat proses hukum dan memastikan pemulihan korban. Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Jika hanya pelaku yang dikejar sementara korban dibiarkan kembali berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, maka sistem perlindungan belum sepenuhnya bekerja. Sebaliknya, jika korban hanya dipulangkan tanpa memastikan perkara hukum berjalan sampai tuntas, maka pemulangan berisiko menjadi akhir dari perhatian negara.

Pada akhirnya, korban TPPO harus ditempatkan sebagai manusia yang memiliki hak, bukan sekadar alat bukti perkara. Negara membutuhkan kesaksiannya, tetapi negara juga memiliki kewajiban memastikan ia dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

Ketika seorang korban memilih kembali bekerja ke luar negeri karena tidak mampu menunggu proses hukum bertahun-tahun, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan hanya “mengapa korban pergi?”, tetapi juga “mengapa korban tidak memiliki cukup alasan ekonomi dan kepastian hukum untuk tetap menunggu?”

Pertanyaan tersebut penting agar pemberantasan TPPO tidak berhenti pada operasi penindakan, melainkan berkembang menjadi sistem perlindungan yang mampu menjawab akar persoalan: kemiskinan, kebutuhan pekerjaan, lemahnya informasi migrasi aman, panjangnya proses hukum dan belum kuatnya mekanisme pemulihan ekonomi korban.