Djibouti Pulangkan 649 Warga Negara Asing Dalam Operasi Migrasi Tidak Teratur

DJIBOUTI — Kepolisian Nasional Djibouti melaporkan telah memulangkan 649 warga negara asing dalam sebuah operasi gabungan bersama angkatan bersenjata yang ditujukan untuk menangani migrasi tidak teratur. Operasi tersebut menjadi bagian dari langkah otoritas Djibouti mengendalikan pergerakan migran melalui wilayahnya yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik penting dalam rute migrasi dari Tanduk Afrika menuju Yaman dan negara-negara Teluk.

Kepolisian Djibouti menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penindakan terhadap migrasi tidak teratur dan menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan. Namun, otoritas belum mengungkapkan kewarganegaraan 649 orang yang dipulangkan, waktu dan lokasi operasi secara rinci, maupun mekanisme pemeriksaan yang dilakukan sebelum proses pemulangan.

Djibouti memiliki posisi geografis strategis di jalur migrasi yang menghubungkan Ethiopia dan negara-negara Tanduk Afrika lainnya dengan Yaman serta kawasan Teluk. Dari wilayah pesisir Djibouti, perjalanan laut menuju Semenanjung Arab menjadi salah satu bagian dari apa yang dikenal sebagai Eastern Route, yaitu jalur migrasi yang banyak digunakan warga Afrika Timur menuju Yaman dan selanjutnya menuju negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebut Eastern Route sebagai salah satu koridor migrasi paling sibuk sekaligus berbahaya di dunia. Data IOM menunjukkan bahwa pada Januari hingga September 2025 terdapat sekitar 351.000 pergerakan migrasi menuju kawasan Teluk, sementara pergerakan melalui Obock, Djibouti, mencapai sekitar 94.000 hingga September 2025.

Besarnya arus tersebut membuat Djibouti tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga salah satu titik utama dalam jaringan perjalanan migrasi menuju Semenanjung Arab. Para migran umumnya melakukan perjalanan melalui jalur darat menuju Djibouti sebelum melanjutkan penyeberangan laut menuju Yaman.

Jalur tersebut memiliki risiko yang tinggi. IOM mencatat bahwa migran menghadapi berbagai bentuk ancaman, mulai dari pemerasan, penahanan, kekerasan, eksploitasi, hingga kecelakaan dan kematian selama perjalanan. Kondisi tersebut semakin rentan karena sebagian perjalanan dilakukan menggunakan kapal kecil dengan kondisi keselamatan yang terbatas.

Pada kuartal pertama 2026, IOM mencatat 94 kematian dan kasus orang hilang sepanjang Eastern Route. Dari jumlah tersebut, 61 kasus tercatat di Djibouti dan sebagian besar berkaitan dengan tenggelam. Salah satu kecelakaan di lepas pantai Obock pada Maret 2026 menyebabkan sembilan orang terkonfirmasi meninggal dunia dan 45 lainnya dilaporkan hilang.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa operasi penertiban migrasi berlangsung di tengah kondisi jalur yang memang memiliki risiko kemanusiaan tinggi. Migran yang berupaya mencapai Yaman dan negara-negara Teluk tidak hanya menghadapi persoalan status keimigrasian, tetapi juga potensi menjadi korban perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan dan eksploitasi.

IOM juga memperkirakan tekanan migrasi di jalur tersebut akan tetap tinggi. Tekanan ekonomi, ketahanan pangan yang lemah, utang rumah tangga dan terbatasnya kesempatan memperoleh penghidupan menjadi sejumlah faktor yang mendorong orang tetap melakukan perjalanan menuju kawasan Teluk meskipun risiko di sepanjang rute semakin besar.

Dalam laporan IOM mengenai Djibouti pada 2025, tercatat 522.587 pergerakan migrasi melalui sembilan titik pemantauan arus migrasi di negara tersebut. Jumlah itu meningkat 20 persen dibandingkan 435.576 pergerakan pada 2024. IOM menyebut salah satu faktor peningkatan tersebut adalah semakin terorganisasinya jaringan penyelundupan di Yaman yang memfasilitasi perjalanan dari Ethiopia melalui Djibouti menuju Arab Saudi.

Di sisi lain, peningkatan operasi penegakan hukum juga dapat memengaruhi pergerakan migran. Pada kuartal pertama 2026, IOM melaporkan bahwa peningkatan operasi keamanan, penangkapan, serta ketegangan antara jaringan penyelundup membatasi pergerakan migran di Djibouti. Hingga 1.000 migran bahkan dilaporkan sempat terdampar di sekitar Obock karena penyeberangan menuju Yaman terganggu oleh cuaca dan kondisi lainnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian migrasi tidak hanya menyangkut persoalan masuk dan keluarnya orang dari suatu negara. Di sepanjang rute, terdapat persoalan perlindungan yang membutuhkan koordinasi antara aparat keamanan, lembaga migrasi, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan dan negara asal maupun negara tujuan.

Risiko perdagangan orang juga menjadi perhatian. Migran yang tidak memiliki dokumen dan menggunakan jasa jaringan penyelundupan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi. Laporan mengenai Djibouti menunjukkan bahwa migran dari Ethiopia dan Somalia yang transit menuju Yaman dan kawasan Timur Tengah menghadapi risiko perdagangan orang, terutama ketika mereka berada dalam kondisi rentan di negara transit maupun negara tujuan.

Dalam konteks tersebut, pemulangan 649 warga negara asing perlu dibarengi dengan proses identifikasi yang memadai. Pemeriksaan asal negara, usia, kondisi kerentanan, kemungkinan menjadi korban perdagangan orang, serta kebutuhan perlindungan internasional menjadi aspek penting sebelum seseorang dipulangkan.

Hal tersebut terutama relevan karena tidak semua orang yang berada dalam jalur migrasi tidak teratur memiliki latar belakang yang sama. Sebagian merupakan migran ekonomi, sementara sebagian lainnya dapat berada dalam situasi eksploitasi atau membutuhkan perlindungan karena kondisi di negara asal.

Pada saat yang sama, Djibouti juga menghadapi tekanan kemanusiaan akibat perkembangan terbaru di Yaman. Sejak September 2026, ribuan warga Yaman justru bergerak melalui jalur laut dalam arah berlawanan, yaitu dari Yaman menuju Djibouti, untuk menyelamatkan diri dari eskalasi konflik. IOM mencatat lebih dari 2.000 orang telah tiba di pesisir utara Djibouti pada pertengahan September.

UNHCR kemudian melaporkan hampir 3.000 orang tiba di Djibouti dalam waktu kurang dari satu minggu setelah melakukan perjalanan laut melintasi Selat Bab el-Mandeb. Sebagian besar tiba menggunakan kapal kecil dalam kondisi perjalanan yang berbahaya.

Kondisi tersebut memperlihatkan kompleksitas posisi Djibouti dalam dinamika migrasi kawasan. Negara tersebut menjadi titik transit bagi migran dari Tanduk Afrika yang bergerak menuju Yaman dan Teluk, tetapi pada saat yang sama menjadi tempat perlindungan bagi warga Yaman yang melarikan diri dari konflik.

Dengan demikian, penanganan migrasi di Djibouti tidak dapat hanya dilihat dari perspektif penertiban. Di satu sisi terdapat kebutuhan negara untuk mengendalikan migrasi tidak teratur dan memerangi jaringan penyelundupan. Di sisi lain terdapat kewajiban untuk memastikan orang yang berada dalam perjalanan migrasi tetap memperoleh perlindungan dasar dan tidak menjadi korban eksploitasi.

Bagi negara-negara asal migran, perkembangan ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju kawasan Teluk melalui Djibouti dan Yaman memiliki risiko serius. Informasi mengenai jalur keberangkatan, dokumen, biaya perjalanan, agen atau pihak yang mengatur perjalanan serta kondisi negara transit menjadi penting sebelum seseorang mengambil keputusan untuk bermigrasi.

Sementara bagi negara tujuan di kawasan Teluk, keberadaan jaringan penyelundupan dan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja migran menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan dalam membangun mekanisme migrasi yang aman dan teratur.

Operasi yang menghasilkan pemulangan 649 warga negara asing menunjukkan bahwa Djibouti memperketat penanganan migrasi tidak teratur. Namun, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya juga bergantung pada kemampuan negara-negara di sepanjang Eastern Route untuk menyediakan jalur migrasi yang aman, memerangi perdagangan orang dan penyelundupan, serta memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak mengabaikan kebutuhan perlindungan kelompok rentan.

Di tengah tingginya mobilitas menuju kawasan Teluk dan memburuknya situasi keamanan di Yaman, Djibouti berada pada posisi penting dalam tata kelola migrasi regional. Karena itu, pengendalian perbatasan dan perlindungan migran perlu berjalan bersamaan agar penanganan migrasi tidak teratur tidak justru mendorong perjalanan ke jalur yang semakin tersembunyi dan berbahaya.