SISKOP2MI Catat 525 P3MI Berizin, 11 Perusahaan Dikenai Sanksi Administratif

JAKARTA — Data pada Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) menunjukkan terdapat 525 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tercatat dalam sistem pemerintah. Pada saat yang sama, SISKOP2MI juga mencatat 11 P3MI yang dikenai sanksi administratif. Data tersebut menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum memilih perusahaan yang akan menangani proses penempatan mereka ke luar negeri.

P3MI merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki izin pemerintah untuk melakukan kegiatan penempatan PMI ke luar negeri. Dalam informasi resmi SISKOP2MI, masyarakat dapat memeriksa daftar P3MI yang memiliki izin melalui sistem tersebut. Pemerintah juga menyediakan daftar terpisah untuk mengetahui perusahaan yang sedang dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, calon PMI tidak hanya dapat memeriksa apakah sebuah perusahaan tercatat sebagai P3MI, tetapi juga perlu memeriksa status operasional perusahaan sebelum mengikuti proses penempatan.

Keberadaan 525 P3MI dalam sistem menggambarkan besarnya ekosistem perusahaan yang terlibat dalam penempatan PMI ke berbagai negara tujuan. Namun, jumlah perusahaan berizin tersebut tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa seluruh proses penempatan yang dilakukan setiap perusahaan selalu berjalan tanpa persoalan. Status izin merupakan salah satu aspek yang perlu diperiksa, sementara calon PMI juga perlu memastikan informasi mengenai lowongan, negara tujuan, jabatan, pemberi kerja, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, biaya penempatan, serta jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, keberadaan 11 P3MI yang dikenai sanksi administratif menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan aturan terhadap perusahaan penempatan tetap berjalan. SISKOP2MI menyediakan daftar khusus perusahaan yang mendapatkan sanksi sehingga informasi tersebut dapat digunakan masyarakat sebagai bagian dari proses pemeriksaan sebelum memilih P3MI.

Pengenaan sanksi administratif terhadap P3MI bukan sekadar informasi administratif bagi pemerintah. Bagi calon PMI dan keluarganya, status tersebut dapat menjadi informasi yang relevan karena keputusan menggunakan jasa perusahaan penempatan berkaitan langsung dengan proses perekrutan, pengurusan dokumen, penempatan, hingga perlindungan pekerja selama berada di negara tujuan.

Pada Juli 2026, misalnya, KP2MI menjatuhkan sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan usaha penempatan terhadap PT Arunda Bayu. Pemerintah menyatakan perusahaan tersebut melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain melakukan perekrutan atau penempatan tanpa memiliki SIP3MI serta menempatkan calon PMI ke negara yang dinyatakan tertutup. Dalam kasus tersebut, KP2MI juga menyebut adanya penanganan pengaduan terkait penempatan tiga PMI ke Arab Saudi yang dilakukan tanpa SIP3MI dan tidak melalui prosedur penempatan sebelum bekerja.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa keberadaan izin bukan sekadar formalitas. Perusahaan penempatan memiliki kewajiban untuk menjalankan proses perekrutan dan penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SISKOP2MI sendiri menjelaskan bahwa P3MI merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi pemerintah untuk menyalurkan dan memfasilitasi penempatan PMI secara legal. Masyarakat juga diarahkan untuk menggunakan daftar resmi P3MI dalam melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang menawarkan layanan penempatan.

Bagi calon PMI, pemeriksaan status perusahaan sebaiknya dilakukan sebelum menyerahkan dokumen pribadi atau membayar biaya apa pun. Calon pekerja perlu memastikan bahwa perusahaan yang menawarkan penempatan benar-benar tercatat dalam SISKOP2MI dan tidak sedang berada dalam status sanksi administratif. Pemeriksaan tersebut penting terutama ketika perekrutan dilakukan melalui media sosial, perantara informal, agen lapangan, atau pihak yang mengaku sebagai bagian dari perusahaan penempatan.

Selain status perusahaan, calon PMI juga perlu mencermati dokumen dan biaya penempatan. SISKOP2MI mengingatkan agar calon PMI memastikan seluruh biaya penempatan yang menjadi kewajibannya tercantum secara resmi dalam dokumen penempatan dan tidak melakukan pembayaran di luar ketentuan. Pemerintah juga menetapkan batasan biaya penempatan untuk mencegah terjadinya pembebanan biaya yang berlebihan kepada pekerja.

Informasi mengenai P3MI juga penting karena proses bekerja ke luar negeri tidak berhenti pada keberangkatan. Berdasarkan informasi SISKOP2MI, calon PMI harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pemenuhan dokumen penempatan, pemeriksaan kesehatan dan persyaratan lainnya, kepesertaan jaminan sosial, hingga Orientasi Pra-Pemberangkatan. Dokumen yang diperlukan dapat mencakup perjanjian penempatan, paspor, visa kerja, serta perjanjian kerja atau Perjanjian Kerja Laut untuk skema tertentu.

Dalam praktiknya, calon PMI juga perlu memahami bahwa perusahaan yang tercatat sebagai P3MI dapat memiliki jenis lowongan dan negara tujuan yang berbeda-beda. SISKOP2MI menyediakan informasi mengenai lowongan yang tersedia berdasarkan perusahaan dan skema penempatan. Karena itu, calon pekerja perlu mencocokkan tawaran pekerjaan yang diterima dengan informasi resmi yang tercantum dalam sistem pemerintah.

Pengawasan terhadap P3MI menjadi bagian penting dari keseluruhan sistem pelindungan PMI karena perusahaan penempatan berada pada salah satu mata rantai awal sebelum pekerja berangkat ke luar negeri. Kesalahan atau pelanggaran pada tahap perekrutan dan penempatan dapat berpengaruh terhadap status dokumen, hubungan kerja, biaya yang harus dibayar pekerja, hingga akses terhadap perlindungan ketika PMI telah berada di negara tujuan.

Data SISKOP2MI mengenai 525 P3MI dan 11 P3MI yang dikenai sanksi administratif dengan demikian bukan hanya angka dalam sebuah portal pemerintah. Data tersebut merupakan instrumen informasi publik yang dapat digunakan calon PMI untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap perusahaan penempatan. Transparansi daftar perusahaan dan status sanksinya memberikan ruang bagi calon pekerja dan keluarga untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia secara resmi.

Di tengah tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, literasi mengenai perusahaan penempatan menjadi semakin penting. Calon PMI tidak cukup hanya mempertimbangkan besarnya gaji atau negara tujuan yang ditawarkan. Legalitas P3MI, status sanksi, kejelasan pemberi kerja, isi perjanjian kerja, biaya penempatan, mekanisme pengaduan, serta jaminan sosial merupakan bagian dari informasi yang perlu diperiksa sebelum keberangkatan.

Bagi pemerintah, keterbukaan data P3MI dan daftar perusahaan yang dikenai sanksi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penempatan yang lebih transparan. Sementara bagi calon PMI, SISKOP2MI dapat digunakan sebagai salah satu titik pemeriksaan awal sebelum mempercayakan proses penempatan kepada sebuah perusahaan. Dengan melakukan verifikasi sejak awal, calon pekerja memiliki informasi yang lebih memadai untuk menghindari penempatan melalui perusahaan yang statusnya bermasalah atau proses perekrutan yang tidak sesuai prosedur.