Puluhan Calon PMI Sumbawa Barat Jalani Tes Kesehatan untuk Program PRIMA ke Jepang
SUMBAWA BARAT – Puluhan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat, menjalani pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagai salah satu tahapan Program Peningkatan Resiliensi dan Mutu Pekerja Migran Indonesia (PRIMA) tujuan Jepang. Peserta yang telah lolos seleksi awal tersebut selanjutnya dijadwalkan mengikuti pelatihan tatap muka di Jakarta sebelum melanjutkan tahapan persiapan bekerja di negara tujuan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riadi, S.Pi., M.Si., mengonfirmasi bahwa para peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan merupakan calon peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi awal. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pembekalan secara daring selama satu bulan.
“Peserta yang lulus seleksi sekarang sedang menjalani MCU. Setelah itu, mereka akan mengikuti pelatihan tatap muka (on class) di Jakarta,” ujar Slamet, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Slamet, para peserta direncanakan berangkat ke Jakarta paling lambat 22 Oktober 2026. Di sana, mereka akan mengikuti pelatihan intensif selama enam bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan utama.
Pada tiga bulan pertama, pelatihan akan difokuskan pada penguasaan bahasa Jepang dan pemahaman budaya masyarakat setempat. Kedua aspek tersebut menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran untuk membangun kemampuan komunikasi, memahami lingkungan kerja, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di Jepang.
Pelatihan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kesiapan peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional. Kemampuan bahasa dan pemahaman budaya menjadi faktor penting dalam mengurangi hambatan komunikasi, membantu peserta memahami aturan di tempat kerja, serta mendukung proses adaptasi selama bekerja di negara penempatan.
Slamet berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian program hingga selesai. Selain kemampuan bahasa dan budaya, persiapan calon PMI juga perlu mencakup keterampilan teknis, kedisiplinan, pemahaman hak dan kewajiban pekerja, serta kesiapan menghadapi tantangan kehidupan di luar negeri.
Program PRIMA merupakan inisiatif peningkatan kualitas dan kesiapan pekerja migran Indonesia yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas peserta. Dalam pelaksanaannya, program ini juga diarahkan untuk memperkuat aspek nonteknis, seperti kesehatan mental, literasi keuangan, manajemen konflik, dan wawasan kebangsaan.
Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan calon pekerja migran sebelum melanjutkan proses berikutnya. Namun, kelulusan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan tidak boleh dipahami sebagai jaminan otomatis bahwa peserta langsung ditempatkan atau diberangkatkan ke Jepang. Peserta tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan yang ditentukan dalam program.
Pelaksanaan Program PRIMA di Kabupaten Sumbawa Barat juga memperlihatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar kerja internasional. Dukungan tersebut tidak cukup hanya melalui proses seleksi, tetapi perlu disertai pembinaan berkelanjutan agar calon PMI memahami prosedur penempatan yang aman, legal, dan sesuai ketentuan.
Bagi calon pekerja migran, persiapan sebelum keberangkatan merupakan investasi penting untuk mengurangi risiko selama bekerja di luar negeri. Penguasaan bahasa, pemahaman budaya, kesiapan kesehatan, dan pengetahuan mengenai hak ketenagakerjaan dapat membantu mereka menghadapi lingkungan kerja baru dengan lebih baik.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari kualitas kompetensi yang diperoleh, kepatuhan terhadap prosedur penempatan, perlindungan hak pekerja, serta keberlanjutan karier setelah mereka memasuki pasar kerja Jepang.
Melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan dan pelatihan lanjutan ini, calon PMI asal Sumbawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesiapan untuk bekerja di Jepang. Pemerintah daerah dan penyelenggara program perlu memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan, peserta memperoleh informasi yang memadai, dan seluruh proses penempatan tetap mengutamakan keselamatan, kepastian kerja, serta perlindungan pekerja migran Indonesia.
