Tag: Advokasi PMI

Sejak 2015, pemerintah melarang pengiriman PMI sektor domestik ke Timur Tengah. Kini perdebatan soal pencabutan moratorium kembali memanas — di satu sisi ada potensi devisa besar, di sisi lain ancaman eksploitasi dan perbudakan modern yang masih nyata.

Kematian Nur Watirih, pekerja migran asal Indramayu, di tangan majikannya di Arab Saudi kembali mengguncang publik. F-Buminu Sarbumusi menuntut kematian ini tidak hanya menjadi berita, tetapi harus menjadi momentum penguatan diplomasi hukum Indonesia di Timur Tengah.

PT Putra Timur Mandiri diduga berangkatkan PMI penderita tumor tanpa verifikasi medis. Migrant CARE ungkap modus baru TPPO gunakan P3MI sebagai pintu masuk. DPR Komisi IX desak audit berkala P3MI yang bisa diakses publik.

JAKARTA – “Selamat bertugas, Ibu Heni Hamidah. Semoga selincah Menlu Retno Marsudi, dan sebaik para pejabat sebelumnya yang membuka ruang...

Ipahyanah, PMI penderita tumor payudara Tangerang, diberangkatkan ke Saudi tanpa verifikasi medis oleh PT Putra Timur Mandiri Februari 2025. Kondisi kesehatan kini memburuk dengan gangguan penglihatan. Pegiat PMI: ini kejahatan terencana, bukan sekadar kelalaian biasa.

Wahyu Susilo Migrant CARE: perubahan kebijakan PMI butuh tekanan publik masif, bukan hanya advokasi LSM. PMI sumbang Rp 263,8 triliun devisa 2024 namun kondisi mereka tak diketahui luas. Dokumenter, podcast, dan konten digital tentang PMI mulai bangkitkan kesadaran publik muda.

JBM usulkan 5 prioritas reformasi rekrutmen: transparansi biaya, standardisasi kontrak, sertifikasi P3MI, verifikasi kondisi kerja, dan blacklist publik. Menteri KP2MI: pencabutan izin jadi sanksi minimum bagi P3MI pelanggar. ILO dukung melalui prinsip Fair Recruitment dan program PROTECT.