Perlindungan PMI Perempuan Archives - suaramigrannusantara.org

Perlindungan PMI Perempuan Jadi Isu Mendesak

admin admin — Thu, 30 Apr 2026 04:26:54 +0000

Jakarta — Perlindungan PMI perempuan menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kasus eksploitasi dan kekerasan yang dialami mereka. Data Komnas Perempuan menunjukkan 96 persen korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak, sementara dari sekitar 4,5 juta PMI Indonesia, lebih dari 70 persen adalah perempuan. Dalam penempatan 2024, jabatan yang didominasi perempuan seperti House Maid, Caregiver, dan Domestic Worker mendominasi sektor yang paling minim perlindungan hukum di negara tujuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, menegaskan penguatan perlindungan PMI perempuan memerlukan pendekatan yang berperspektif gender. “Kerentanan PMI perempuan bersumber dari ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural: gender, kelas sosial, dan status migran. Kebijakan perlindungan harus mengakui dan menjawab kerentanan berlapis ini,” ujarnya. Laporan pemantauan Komnas Perempuan 2024 mengungkap kekerasan berbasis gender sudah dimulai sejak PMI perempuan berada di penampungan.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah melaksanakan lima kewajiban negara: mencegah, melindungi, menyelidiki, menuntut dan menghukum pelaku, serta memulihkan korban kekerasan terhadap PMI perempuan. KemenPPPA telah mengoperasikan hotline SAPA 129 sebagai layanan pengaduan, namun akses yang terbatas di daerah terpencil menjadi kendala. Perubahan mendasar yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma dari mengelola PMI perempuan sebagai komoditas menjadi melindungi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak penuh.

The post Perlindungan PMI Perempuan Jadi Isu Mendesak appeared first on suaramigrannusantara.org.

PMI Perempuan Hadapi Risiko Kerja Tanpa Perlindungan

admin admin — Thu, 19 Mar 2026 02:58:26 +0000

JAKARTA — PMI perempuan menghadapi risiko kerja tanpa perlindungan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Laporan pemantauan Komnas Perempuan 2024 mengungkap berbagai bentuk pelanggaran: eksploitasi tenaga kerja tanpa upah, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga penahanan dokumen. Kondisi ini diperparah oleh sistem hukum di beberapa negara penempatan yang tidak memberikan perlindungan setara bagi pekerja rumah tangga.

Akademisi hukum dari Universitas Pamulang, Lulu Syakirah Alatas, dalam penelitian yang dipresentasikan pada Seminar Nasional 2026, menemukan bahwa PMI perempuan di Hong Kong—meski jumlahnya lebih dari 160.000 orang—masih menghadapi persoalan serius eksploitasi, pemotongan gaji, kekerasan, dan pelanggaran kontrak. “Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan perlindungan masih sangat lebar. PMI perempuan secara formal terlindungi UU No. 18 Tahun 2017, namun dalam praktik sehari-hari, perlindungan itu sering tidak hadir,” ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan menegaskan bahwa penguatan perlindungan PMI perempuan memerlukan intervensi di tiga level sekaligus: individual (melalui edukasi dan pemberdayaan), institusional (melalui pengawasan P3MI dan KBRI yang lebih ketat), dan struktural (melalui reformasi regulasi dan diplomasi bilateral). UN Women mendukung program pendidikan hukum berbasis komunitas yang terbukti efektif meningkatkan kapasitas PMI perempuan dalam melindungi diri.

The post PMI Perempuan Hadapi Risiko Kerja Tanpa Perlindungan appeared first on suaramigrannusantara.org.