PMI Perempuan Hadapi Risiko Kerja Tanpa Perlindungan

JAKARTA — PMI perempuan menghadapi risiko kerja tanpa perlindungan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Laporan pemantauan Komnas Perempuan 2024 mengungkap berbagai bentuk pelanggaran: eksploitasi tenaga kerja tanpa upah, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga penahanan dokumen. Kondisi ini diperparah oleh sistem hukum di beberapa negara penempatan yang tidak memberikan perlindungan setara bagi pekerja rumah tangga.

Akademisi hukum dari Universitas Pamulang, Lulu Syakirah Alatas, dalam penelitian yang dipresentasikan pada Seminar Nasional 2026, menemukan bahwa PMI perempuan di Hong Kong—meski jumlahnya lebih dari 160.000 orang—masih menghadapi persoalan serius eksploitasi, pemotongan gaji, kekerasan, dan pelanggaran kontrak. “Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan perlindungan masih sangat lebar. PMI perempuan secara formal terlindungi UU No. 18 Tahun 2017, namun dalam praktik sehari-hari, perlindungan itu sering tidak hadir,” ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan menegaskan bahwa penguatan perlindungan PMI perempuan memerlukan intervensi di tiga level sekaligus: individual (melalui edukasi dan pemberdayaan), institusional (melalui pengawasan P3MI dan KBRI yang lebih ketat), dan struktural (melalui reformasi regulasi dan diplomasi bilateral). UN Women mendukung program pendidikan hukum berbasis komunitas yang terbukti efektif meningkatkan kapasitas PMI perempuan dalam melindungi diri.