Tag: Perlindungan PMI

JEMBRANA, BALI — Kabar duka kembali menyelimuti keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). I Komang Yudi Sutawan, PMI asal Kabupaten Jembrana,...

SINGAPURA — Penyesuaian dan penguatan pengawasan terhadap pekerja domestik migran di Singapura kembali menjadi perhatian, termasuk bagi pekerja migran Indonesia...

Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin berargumen bahwa persoalan PMI sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan tambal sulam regulasi. Dibutuhkan reformasi sistemik yang mengubah paradigma dari penempatan PMI sebagai komoditas devisa menjadi perlindungan PMI sebagai hak konstitusional warga negara.

Penahanan paspor oleh majikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilarang oleh hukum internasional. Namun di lapangan, praktik ini masih terjadi secara luas dan menimpa banyak PMI yang bekerja di berbagai negara — membuat mereka tidak bisa pulang meski sudah meminta.

F-Buminu Sarbumusi menyerukan pencabutan moratorium PMI ke Timur Tengah, namun dengan catatan keras: harus ada sistem perlindungan komprehensif yang tidak bisa ditawar. Program SPSK yang ada dinilai gagal dan harus dievaluasi total.

Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarbumusi mengapresiasi ratifikasi ILO 188 oleh Presiden Prabowo, namun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan implementasi yang konsisten di lapangan.

Badan Legislasi DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai inisiatif DPR pada Maret 2025. Dengan 29 perubahan substansial, RUU ini diharapkan menjadi reformasi terbesar tata kelola PMI dalam satu dekade terakhir.

Jakarta — Wacana pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, khususnya di sektor domestik non-formal, kembali mencuat....

Presiden Prabowo Subianto resmi meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Langkah bersejarah ini diumumkan pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026.

96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak, sementara 70% dari 4,5 juta PMI adalah perempuan. Komnas Perempuan: kekerasan terhadap PMI perempuan dimulai sejak di penampungan sebelum berangkat. Hotline SAPA 129 belum jangkau daerah terpencil kantong PMI.