Tag: Perlindungan PMI

JAKARTA – Pelantikan Heni Hamidah sebagai Direktur Pelindungan Hukum pada Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Republik...

1. Negara yang Terselip di Saku Orang LainAku menyimpan negaraku di saku,tapi seseorang mencurinya saat aku tidur.Ketika aku terbangun,yang tersisa...

PMI sumbang USD 15,7 miliar devisa 2024 namun diperlakukan sebagai komoditas, bukan subjek pembangunan. Prof UGM Nasikun: perlindungan PMI harus menjadi kewajiban konstitusional bukan belas kasihan. ILO desak Indonesia ratifikasi Konvensi 189 tentang Pekerja Rumah Tangga.

Konflik Iran-Israel Maret 2026 perlihatkan kerentanan ratusan ribu PMI di Timur Tengah terhadap krisis eksternal. Wamen PMI: prosedur standar operasi untuk evakuasi krisis terus diperbarui. Prof UI Arie Setiabudi desak integrasi protokol perlindungan PMI dalam sistem manajemen krisis nasional.

Sindikat TPPO targetkan desa di Jawa, NTT, dan Kalimantan dengan iming-iming gaji besar. AKBP Andyka Aer Polda Kepri: rekrutmen makin halus lewat media sosial sebelum eksploitasi di negara tujuan. Kades Banyuwangi berhasil gagalkan pemberangkatan dua warga ke jalur ilegal.

KP2MI terima 1.500 pengaduan PMI 2024 namun tidak rutin publikasi status penyelesaian. Wahyu Susilo: keluarga PMI dibiarkan menunggu berbulan-bulan tanpa informasi jelas. DPR IX desak laporan bulanan terbuka, Ombudsman dorong aplikasi pengaduan digital real-time.

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.

Indonesia kirim PMI ke 140+ negara, tiap negara punya sistem hukum berbeda yang perlu negosiasi spesifik. Judha Nugraha Kemenlu: perlindungan PMI harus jadi agenda utama bilateral, bukan isu sampingan perdagangan. Bali Roadmap 9 lembaga termasuk ILO-IOM jadi kerangka perlindungan regional.

Penelitian UNPAM 2026: 160.000 PMI perempuan Hong Kong masih hadapi eksploitasi, pemotongan gaji, dan pelanggaran kontrak meski dilindungi UU formal. Komnas Perempuan: perlindungan butuh intervensi tiga level—individual, institusional, dan struktural. UN Women dukung program pendidikan hukum berbasis komunitas.

23 PMI terlantar dari Timur Tengah dipulangkan ke Soetta Januari 2026, termasuk ibu 2 anak NTB yang 3 tahun tanpa gaji. Judha Nugraha Kemenlu: setiap pemulangan adalah bukti sistem gagal sekaligus komitmen negara tak tinggalkan warganya. Program reintegrasi ekonomi purna PMI masih menjadi rantai terlemah.