Tag: Perlindungan PMI

Penelitian UNPAM 2026: 160.000 PMI perempuan Hong Kong masih hadapi eksploitasi, pemotongan gaji, dan pelanggaran kontrak meski dilindungi UU formal. Komnas Perempuan: perlindungan butuh intervensi tiga level—individual, institusional, dan struktural. UN Women dukung program pendidikan hukum berbasis komunitas.

23 PMI terlantar dari Timur Tengah dipulangkan ke Soetta Januari 2026, termasuk ibu 2 anak NTB yang 3 tahun tanpa gaji. Judha Nugraha Kemenlu: setiap pemulangan adalah bukti sistem gagal sekaligus komitmen negara tak tinggalkan warganya. Program reintegrasi ekonomi purna PMI masih menjadi rantai terlemah.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi jadi contoh respons cepat pemda saat konflik Timur Tengah memanas. 7.000 PMI asal Jatim di Timur Tengah butuh koordinasi aktif Pemprov-KP2MI. Wamen PMI: pemda butuh tim respons cepat dan anggaran APBD khusus perlindungan PMI.

Program Desmigratif ubah Desa Cemara Indramayu: kini ada loket informasi, koperasi PMI, dan grup WhatsApp pemantau—kasus bermasalah turun drastis. KP2MI: desa Desmigratif terbukti turunkan angka PMI nonprosedural. Dr. IPB Soeryo: kepala desa berpengetahuan adalah benteng terdepan cegah eksploitasi.

Ribuan PMI dan aktivis tuntut 10 poin reformasi termasuk hapus biaya rekrutmen dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Juru bicara aksi: 'Kami sumbang USD 15,7 miliar devisa, kami tuntut perlindungan setimpal'. Wahyu Susilo JBM: perubahan nyata butuh tekanan publik konsisten, bukan hanya janji pemerintah.