Praktik pengantin pesanan kembali menjadi perhatian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Sejumlah kasus yang terungkap sepanjang 2025 hingga Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana tawaran menikah dengan warga negara asing dapat dimanfaatkan untuk merekrut perempuan melalui janji kehidupan yang lebih baik, pembayaran kepada keluarga, atau jaminan kesejahteraan setelah perkawinan.

Persoalannya bukan terletak pada perkawinan lintas negara itu sendiri. Perkawinan campuran dapat berlangsung secara sah dan atas dasar persetujuan bebas kedua pihak. Risiko tindak pidana muncul ketika perkawinan dijadikan sarana perekrutan melalui penipuan, pemalsuan dokumen, pemindahan seseorang, atau penempatan korban dalam situasi eksploitasi.

Kasus-kasus yang terdokumentasi selama dua tahun terakhir memperlihatkan sejumlah pola yang patut diselidiki. Pada Februari 2025, Sugi Purnamawati, perempuan asal Indramayu, berhasil kembali dari Tiongkok setelah mengaku mengalami perlakuan buruk dalam perkawinan yang ditawarkan melalui media sosial. Pada Maret 2026, perempuan asal Cirebon yang dikenal dengan nama Vina dipulangkan setelah diduga menjadi korban pengantin pesanan. Pada Juni 2026, Imigrasi Soekarno-Hatta menindak tiga warga negara Tiongkok dalam perkara dugaan kawin pesanan. Sementara itu, pada Agustus 2026, Bareskrim Polri mengungkap perkara dengan dua tersangka dan menyatakan sedang menangani lima kasus TPPO bermodus pengantin pesanan.

Pada Oktober 2026, polisi di Tasikmalaya juga menyelamatkan seorang siswi berusia 16 tahun yang diduga menjadi sasaran modus pengantin pesanan. Perkara tersebut menambah dimensi penting dalam persoalan ini karena anak memiliki kerentanan khusus dan harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum.

Rangkaian kasus tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh peristiwa dikendalikan satu sindikat besar. Hubungan antarkasus, identitas jaringan, jumlah korban keseluruhan, dan aliran keuntungan harus dibuktikan melalui penyelidikan. Namun, kemiripan pola perekrutan menjadi alasan kuat untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum lintas wilayah dan lintas negara.

Kasus Sugi Purnamawati: Janji Kesejahteraan Berujung Masalah di Tiongkok

Kasus Sugi Purnamawati menjadi salah satu perkara yang membuka perhatian publik terhadap pengantin pesanan pada awal 2025.

Menurut pemberitaan media dan informasi yang disampaikan pendamping pekerja migran, Sugi, warga Kabupaten Indramayu, direkrut melalui komunikasi di TikTok. Ia ditawari menikah dengan pria asal Tiongkok, disertai janji rumah, penghasilan, dan jaminan ekonomi bagi keluarganya. Setelah komunikasi berlanjut, ia kemudian berangkat ke Tiongkok untuk menjalani kehidupan perkawinan yang diharapkan lebih baik.

Namun, situasi yang dialaminya disebut berbeda dari janji awal. Kajian Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI yang diterbitkan pada Februari 2025 mencatat pengakuan korban mengenai nafkah yang tidak layak, pembatasan komunikasi dengan keluarga, dugaan eksploitasi seksual, dan ancaman pembayaran Rp65 juta apabila ingin kembali ke Indonesia.

Sugi akhirnya berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang teman yang meminjamkan uang untuk biaya keluar dari rumah suaminya. Ia tiba kembali di Indonesia pada 15 Februari 2025. Polres Indramayu kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mendalami keterlibatan perantara serta kemungkinan adanya korban lain.

Kasus ini memperlihatkan bahwa perekrutan tidak selalu diawali dengan kekerasan atau ancaman terbuka. Pendekatan dapat dimulai dari percakapan personal di media sosial, tawaran menikah, dan janji kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Keluarga korban juga dapat menjadi sasaran bujuk rayu melalui tawaran rumah, penghasilan, atau kiriman uang bulanan. Ketika janji tersebut dipercaya, calon korban dapat menganggap perkawinan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi.

Risiko kemudian meningkat ketika korban berada di negara tujuan dan bergantung kepada pasangan atau pihak yang mengatur keberangkatannya. Hambatan bahasa, keterbatasan akses terhadap uang, ketidaktahuan mengenai hukum setempat, serta pembatasan komunikasi dapat membuat korban kesulitan meninggalkan situasi yang membahayakan dirinya.

Kasus Vina di Cirebon: Pemulangan dan Pemulihan Korban

Pada akhir Februari 2026, dugaan pengantin pesanan kembali mencuat di Kabupaten Cirebon. Seorang perempuan berinisial V, yang diberitakan dengan nama Vina, diduga menjadi korban setelah dibawa ke Tiongkok untuk menikah dengan warga negara asing.

Berdasarkan keterangan keluarga dan kuasa hukum yang diberitakan media pada 27 Februari 2026, peristiwa tersebut bermula ketika Vina bekerja di Jakarta, di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ia disebut difoto oleh seorang warga negara Tiongkok tanpa sepengetahuannya. Komunikasi kemudian berkembang hingga mengarah pada perkawinan. Keluarga dan kuasa hukum menyampaikan dugaan kekerasan fisik serta persoalan lain setelah korban berada di Tiongkok.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik setelah beredar video pengakuan Vina yang meminta bantuan agar dapat kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk memfasilitasi pemulangan korban.

Pada 6 Maret 2026, Vina tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemerintah daerah menyatakan korban dibawa ke rumah aman untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemulihan psikologis, dengan pendampingan instansi terkait. Polda Jawa Barat juga disebut menindaklanjuti dugaan TPPO tersebut.

Pada awal Maret, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menyampaikan telah menerima dua laporan dugaan kasus pengantin pesanan yang melibatkan warga setempat. Angka tersebut merupakan jumlah laporan yang disampaikan dalam konteks pemberitaan saat itu, bukan jumlah korban yang telah dipastikan berada dalam satu jaringan.

Kasus Vina menyisakan sejumlah pertanyaan investigatif. Siapa yang pertama kali menghubungkan korban dengan calon pasangan? Bagaimana proses komunikasi dan keberangkatan berlangsung? Apakah ada pembayaran kepada perantara? Apakah perempuan lain direkrut melalui cara serupa?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penyelidikan, bukti komunikasi, dokumen perjalanan, transaksi, dan keterangan saksi. Pada saat yang sama, identitas serta kondisi pribadi korban harus dilindungi agar pemberitaan tidak menambah tekanan psikologis atau risiko keselamatan.

Juni 2026: Imigrasi Mengungkap Dugaan Transaksi Kawin Pesanan

Pengungkapan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta pada Juni 2026 memperlihatkan aspek lain dari dugaan modus kawin pesanan, yakni pengaturan calon pengantin, pengurusan dokumen, dan aliran pembayaran.

Menurut keterangan resmi Imigrasi yang dipublikasikan pada 30 Juni 2026, kasus bermula dari permohonan paspor seorang WNI berinisial FNR pada 4 Juni. Dalam wawancara, pemohon menyatakan akan bepergian ke Malaysia. Pendalaman petugas kemudian menemukan indikasi bahwa ia akan diberangkatkan ke Tiongkok untuk menikah dengan bantuan perantara berinisial AN.

Pengembangan penyelidikan mengarah kepada tiga warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX. Dalam operasi pengawasan di sebuah apartemen di Tangerang pada 17 Juni, petugas juga menemukan tiga perempuan WNI berinisial SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban. Imigrasi menyatakan SA dan PO sempat akan diberangkatkan ke Tiongkok, tetapi keberangkatan mereka gagal karena visa tidak sesuai.

Data pembayaran yang disampaikan Imigrasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelidikan. Menurut keterangan tersebut, calon suami membayar sekitar 60.000 RMB, atau setara sekitar Rp150 juta berdasarkan konversi yang digunakan dalam pemberitaan, kepada CS. Sekitar 20.000 RMB, setara sekitar Rp50 juta, disebut diberikan kepada keluarga korban sebagai mahar. Sisanya dikatakan digunakan untuk pengurusan dokumen perjalanan, visa, surat keterangan belum menikah, akomodasi, dan keberangkatan.

Ketiga warga negara Tiongkok tersebut dideportasi pada 26 Juni 2026. Imigrasi juga menyatakan mereka diusulkan masuk daftar penangkalan dan penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain masih dilanjutkan.

Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati. Besarnya pembayaran tidak otomatis membuktikan perdagangan orang. Penyelidikan harus memastikan tujuan transaksi, pihak penerima, hubungan pembayaran dengan perekrutan, dan ada tidaknya tujuan eksploitasi.

Meski demikian, transaksi lintas negara yang melibatkan perantara dan sejumlah calon pengantin merupakan petunjuk penting untuk memetakan hubungan antarpihak, menelusuri dokumen perjalanan, serta mengidentifikasi kemungkinan korban lain.

Deportasi juga harus dibedakan dari putusan pidana. Deportasi merupakan tindakan administratif keimigrasian dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Agustus 2026: Bareskrim Mengungkap Perkara dengan Delapan Paspor Perempuan WNI

Pada 19 Agustus 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penanganan lima kasus TPPO bermodus pengantin pesanan. Dalam konferensi pers tersebut, polisi menjelaskan satu perkara yang telah menetapkan dua tersangka. Perkembangan masing-masing perkara lainnya tetap harus dibedakan berdasarkan hasil penyidikan.

Perkara utama bermula dari laporan korban berinisial ULS pada Januari 2025. Dengan demikian, tanggal pengungkapan pada Agustus 2026 tidak boleh disalahartikan sebagai tanggal awal kejadian. Peristiwa yang diselidiki berlangsung dalam rentang 2024–2025, dengan lokasi di Indonesia dan Guangzhou, Tiongkok.

Dua tersangka yang disebut dalam konferensi pers adalah CA, perempuan berusia 25 tahun yang diduga berperan sebagai perekrut, serta FU, laki-laki berusia 59 tahun yang diduga bertindak sebagai penerjemah bahasa Mandarin sekaligus penghubung calon suami dengan korban.

Polisi menyatakan CA diduga memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen, serta mengurus keberangkatan korban. CA disebut memperoleh keuntungan Rp20 juta, sedangkan FU disebut menerima Rp5 juta. Angka tersebut merupakan keterangan penyidik yang diberitakan, bukan perhitungan kerugian final melalui putusan pengadilan.

Korban dijanjikan uang Rp25 juta setelah pernikahan dan Rp10 juta per bulan setelah tinggal di Tiongkok. Menurut polisi, pembayaran bulanan tersebut tidak diberikan sesuai janji. Korban juga mengaku mengalami kekerasan fisik dan harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga bagi keluarga suaminya yang beranggotakan lebih dari sepuluh orang.

Penyidik mengamankan delapan paspor asli perempuan WNI, delapan fotokopi kartu identitas warga negara Tiongkok yang dikaitkan dengan rencana perkawinan, empat telepon seluler, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu.

Keberadaan delapan paspor tersebut menjadi petunjuk yang perlu ditelusuri. Namun, tidak tepat langsung menyimpulkan bahwa kedelapan perempuan itu semuanya telah menjadi korban TPPO atau bahwa seluruh dokumen berkaitan dengan tindak pidana yang sama. Penyidik perlu menentukan identitas pemilik, tujuan pengumpulan dokumen, status setiap rencana perkawinan, dan hubungan masing-masing dengan para tersangka.

Dalam konferensi pers tersebut, polisi menyatakan perkara yang diungkap telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum dan tersangka beserta barang bukti telah diserahkan pada tahap II. Status ini menunjukkan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, bukan bahwa kesalahan para tersangka telah diputus oleh pengadilan.

Oktober 2026: Siswi Berusia 16 Tahun Diduga Menjadi Sasaran Pengantin Pesanan

Kasus yang terungkap di Tasikmalaya pada Oktober 2026 memperluas perhatian terhadap risiko perekrutan melalui media sosial. Korbannya merupakan siswi SMK berusia 16 tahun dari Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut keterangan Polres Tasikmalaya yang diberitakan pada 16 Oktober 2026, keluarga melaporkan korban hilang sejak 2 Oktober. Setelah penyelidikan dan koordinasi dengan Mabes Polri, korban ditemukan pada 11 Oktober di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang.

Polisi menduga seorang pria warga negara Tiongkok berinisial XM alias MJ, berusia 35 tahun, terlibat dalam pendekatan melalui media sosial dan pemberian uang yang diduga digunakan untuk membujuk korban meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apartemen tersebut diduga menjadi tempat tinggal sementara korban sambil menunggu kedatangan pria itu.

Pada tahap pemberitaan yang tersedia, polisi menyelidiki kasus tersebut sebagai dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus pengantin pesanan. Informasi yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa TPPO telah terbukti secara hukum.

Karena melibatkan anak, penanganan perkara harus mengutamakan keselamatan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, dan pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma berulang.

Pemberian uang kepada anak, komunikasi intensif dengan orang dewasa yang belum dikenal keluarga, bujukan agar meninggalkan rumah secara diam-diam, serta rencana pertemuan dengan orang yang jauh lebih tua merupakan indikator risiko yang harus segera ditindaklanjuti.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan ketika seseorang mengajukan paspor. Perekrutan dapat dimulai di dalam negeri melalui media sosial, sementara perpindahan korban dapat berlangsung sebelum rencana pernikahan benar-benar terealisasi.

Data Nasional TPPO: Mengapa Angkanya Harus Dibaca dengan Hati-Hati?

Untuk memahami skala persoalan, data TPPO secara umum dapat digunakan sebagai konteks. Namun, angka tersebut harus dipisahkan dari jumlah kasus pengantin pesanan.

Artikel Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri yang dipublikasikan pada 31 Agustus 2026 menyebut data aplikasi EMP Bareskrim mencatat 385 perkara TPPO sepanjang 2025. Untuk periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026, tercatat 98 perkara.

Pusiknas juga menyebut lima kepolisian daerah dengan perkara TPPO terbanyak pada periode tersebut, yakni Polda Jawa Barat sebanyak 13 perkara, Polda Jawa Timur 11 perkara, Polda Metro Jaya 10 perkara, Polda Nusa Tenggara Timur 7 perkara, dan Polda Sulawesi Utara 7 perkara.

Data tersebut merupakan perkara TPPO secara umum, bukan jumlah kasus pengantin pesanan. Di dalamnya dapat terdapat berbagai bentuk perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa kasus pengantin pesanan meningkat atau menurun.

Data 2025 mencakup satu tahun penuh, sedangkan data 2026 hanya mencakup periode hingga 19 Agustus. Perbandingan langsung tanpa memperhatikan perbedaan periode akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Jumlah perkara juga tidak selalu sama dengan jumlah korban, tersangka, jaringan, atau putusan bersalah. Satu perkara dapat melibatkan beberapa korban, sedangkan satu korban dapat berhubungan dengan beberapa pihak atau tahapan penyidikan.

Hingga batas data yang ditelusuri untuk artikel ini, belum ditemukan satu angka nasional terverifikasi yang secara khusus menghitung seluruh korban pengantin pesanan sepanjang 2025–2026. Karena itu, angka nasional tidak boleh dibuat dengan menjumlahkan pemberitaan yang mungkin membahas perkara yang sama atau menggabungkan kasus dengan status hukum berbeda.

Empat Pola yang Patut Diwaspadai

Berdasarkan perkara yang terdokumentasi, terdapat empat pola risiko yang perlu menjadi fokus penyelidikan.

Pertama, perekrutan melalui media sosial. Kasus Sugi memperlihatkan pendekatan melalui TikTok, sedangkan perkara siswi Tasikmalaya melibatkan komunikasi intensif melalui media sosial. Kanal digital memungkinkan seseorang didekati secara personal sebelum keluarga mengetahui adanya rencana perkawinan.

Media sosial sendiri bukan penyebab TPPO. Persoalannya terletak pada bagaimana komunikasi digunakan untuk memanipulasi, membujuk, mengendalikan, atau merekrut seseorang demi tujuan eksploitasi.

Kedua, janji ekonomi sebagai alat bujuk rayu. Janji rumah, penghasilan, mahar, modal usaha, dan uang bulanan muncul dalam sejumlah laporan. Dalam perkara ULS, polisi menyebut janji Rp10 juta per bulan tidak dipenuhi. Dalam pengungkapan Imigrasi pada Juni 2026, petugas menyebut adanya pembayaran besar kepada perantara dan pembayaran kepada keluarga korban.

Akan tetapi, uang atau mahar tidak otomatis membuktikan perdagangan orang. Penyelidikan harus memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan bagian dari transaksi perkawinan yang sah atau berkaitan dengan perekrutan, pengiriman, dan eksploitasi seseorang.

Ketiga, pengurusan dokumen dan keberangkatan. Dugaan pemalsuan dokumen dalam perkara Bareskrim serta ketidaksesuaian visa dalam pengungkapan Imigrasi menunjukkan pentingnya pemeriksaan administrasi. Namun, pelanggaran dokumen perjalanan dan TPPO merupakan persoalan hukum yang berbeda, meskipun dapat berkaitan dalam satu perkara.

Keempat, eksploitasi setelah korban tiba di negara tujuan. Dalam kasus Sugi dan ULS, korban mengaku mengalami kondisi yang berbeda dari janji awal, termasuk persoalan nafkah, pembatasan komunikasi, pekerjaan rumah tangga, dan kekerasan. Fakta-fakta yang dilaporkan harus diperiksa untuk menentukan bentuk eksploitasi serta pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Titik krusialnya adalah perubahan dari hubungan yang terlihat sukarela menjadi situasi ketika seseorang tidak lagi bebas menentukan kondisi hidup, keselamatan, pekerjaan, komunikasi, atau kepulangannya.

Perspektif Hukum: Perkawinan Bukan Tameng untuk Eksploitasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum utama dalam penanganan TPPO. Pasal 2 mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasal 4 mengatur perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar negeri.

Dalam konteks pengantin pesanan, penegak hukum harus memeriksa apakah terdapat perekrutan atau pemindahan, penipuan atau cara lain yang relevan menurut ketentuan hukum, serta tujuan eksploitasi yang dapat dibuktikan. Tidak setiap perkawinan bermasalah memenuhi unsur TPPO.

Di sisi lain, status perkawinan tidak menghapus kemungkinan adanya tindak pidana. Apabila seseorang mengalami kekerasan, eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lain, tindakan tersebut harus diperiksa menurut ketentuan hukum yang sesuai, termasuk kemungkinan penerapan peraturan mengenai kekerasan seksual dan perlindungan anak.

Untuk korban anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan identitas, serta pendampingan khusus harus menjadi prioritas. Penanganan tidak boleh menempatkan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas manipulasi yang dilakukan orang dewasa.

Dalam perkara lintas negara, penyidikan juga perlu melibatkan kerja sama kepolisian, otoritas imigrasi, perwakilan diplomatik RI, dan aparat negara tujuan sesuai kewenangan masing-masing.

Agenda Investigasi: Apa yang Masih Perlu Diungkap?

Rangkaian kasus 2025–2026 menuntut penyelidikan yang lebih luas daripada sekadar mengidentifikasi orang yang memperkenalkan korban kepada calon pasangan.

Pertama, polisi perlu menelusuri hubungan antara perekrut, penerjemah, perantara perkawinan, pihak yang mengurus dokumen, calon pasangan, serta penerima pembayaran. Hubungan tersebut harus dipetakan berdasarkan bukti komunikasi, transaksi, dokumen, dan kesaksian.

Kedua, aparat perlu memeriksa kemungkinan perekrutan berulang. Delapan paspor perempuan WNI dalam perkara Bareskrim dan tiga perempuan yang ditemukan dalam pengungkapan Imigrasi merupakan petunjuk yang perlu ditindaklanjuti, tetapi tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa seluruh pemilik dokumen adalah korban dalam satu jaringan.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan apakah proses pengajuan paspor, pemeriksaan tujuan perjalanan, dan pengurusan dokumen perkawinan memiliki mekanisme identifikasi risiko yang memadai. Pengawasan harus berbasis indikator konkret, bukan semata-mata kewarganegaraan calon pasangan atau status perkawinan campuran.

Keempat, penanganan korban harus mencakup pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum, keamanan, serta dukungan untuk kembali menjalani kehidupan secara mandiri. Jika memenuhi persyaratan hukum, korban juga perlu memperoleh informasi mengenai hak atas restitusi dan mekanisme perlindungan saksi atau korban.

Kelima, diperlukan data terpilah yang membedakan kasus pengantin pesanan dari jenis TPPO lainnya. Data tersebut idealnya memuat tahun kejadian dan pelaporan, jumlah korban, usia, wilayah perekrutan, negara tujuan, modus, status penyidikan, status penuntutan, putusan pengadilan, serta bentuk pemulihan yang diterima korban. Data pribadi yang dapat mengidentifikasi korban harus tetap dilindungi.

Tanpa data terpilah tersebut, pemerintah dan publik akan kesulitan menentukan apakah peningkatan perhatian terhadap pengantin pesanan benar-benar mencerminkan kenaikan jumlah perkara, peningkatan pelaporan, atau bertambahnya kasus yang mendapat perhatian media.

Pencegahan: Jangan Menunggu Korban Berhasil Melarikan Diri

Pencegahan harus dilakukan sebelum keberangkatan, saat proses perkawinan berlangsung, dan setelah korban berada di negara tujuan.

Calon pengantin perlu diberi ruang untuk memeriksa identitas, status perkawinan, alamat, pekerjaan, dan latar belakang calon pasangan secara independen. Komunikasi dengan keluarga atau orang tepercaya sebaiknya tetap terbuka. Dokumen pribadi tidak semestinya diserahkan untuk dikuasai perantara tanpa alasan yang sah.

Pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi mengenai TPPO di desa, sekolah, komunitas perempuan, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap bujuk rayu ekonomi. Informasi harus menjelaskan pola perekrutan dan cara melapor, bukan hanya memberikan imbauan umum agar masyarakat berhati-hati.

Bagi aparat, pemeriksaan permohonan paspor dan perjalanan perlu mampu mengenali indikator seperti tujuan perjalanan yang tidak konsisten, dokumen yang tidak sesuai, perantara yang tidak transparan, atau dugaan bahwa calon pengantin tidak memahami tujuan sebenarnya dari keberangkatannya.

Jika terdapat ancaman atau kekerasan di luar negeri, korban dapat meminta bantuan KBRI atau KJRI terdekat dan menghubungi aparat setempat apabila aman dilakukan. Di Indonesia, pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat disampaikan melalui layanan SAPA 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

Masyarakat juga harus menghindari penyebaran identitas, foto pribadi, atau informasi sensitif korban tanpa persetujuan dan alasan yang sah. Pemberitaan mengenai TPPO harus membantu membuka jalan menuju perlindungan, bukan menciptakan stigma baru bagi perempuan yang telah mengalami eksploitasi.

Kesimpulan: Pola Berulang Memerlukan Penyelidikan, Bukan Spekulasi

Kasus Sugi Purnamawati pada Februari 2025, Vina pada Maret 2026, pengungkapan Imigrasi pada Juni 2026, perkara ULS yang diumumkan Bareskrim pada Agustus 2026, serta penyelamatan siswi berusia 16 tahun pada Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah pola risiko yang berulang dalam modus pengantin pesanan.

Pola tersebut mencakup perekrutan melalui media sosial atau perantara, janji kehidupan ekonomi yang lebih baik, pengurusan perkawinan dan perjalanan, serta dugaan kekerasan atau eksploitasi. Namun, setiap perkara tetap memiliki karakteristik dan status hukum masing-masing.

Data nasional TPPO yang mencatat 385 perkara pada 2025 dan 98 perkara hingga 19 Agustus 2026 memberikan konteks mengenai persoalan perdagangan orang di Indonesia. Angka tersebut tidak dapat digunakan sebagai jumlah kasus pengantin pesanan. Sampai tersedia pencatatan nasional yang terpilah, besaran masalah ini belum dapat dihitung secara akurat.

Pekerjaan terpenting pemerintah dan penegak hukum adalah menelusuri jaringan berdasarkan bukti, mengidentifikasi kemungkinan korban lain, memperkuat pengawasan dokumen dan keberangkatan, serta memastikan pemulihan korban tidak berhenti pada pemulangan ke Indonesia.

Pernikahan tidak boleh menjadi kedok untuk memperdagangkan manusia. Ketika janji membangun keluarga digunakan untuk merekrut dan mengeksploitasi perempuan, persoalannya bukan lagi sekadar hubungan personal, melainkan dugaan tindak pidana yang harus diusut secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan korban.

The post Pengantin Pesanan, Modus TPPO Lintas Negara: Menelusuri Kasus Perdagangan Perempuan Indonesia Sepanjang 2025–2026 appeared first on suaramigrannusantara.org.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus utama ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ke-19 yang berlangsung pada 14–15 Oktober 2026 di Philippine International Convention Center, Pasay City, Manila, Filipina. Forum bertema Protection of Migrant Workers through Regular and Safe Migration Pathways atau perlindungan pekerja migran melalui jalur migrasi reguler dan aman itu mempertemukan pemerintah, organisasi pekerja, perwakilan pengusaha, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pembukaan forum, Menteri Pekerja Migran Filipina Hans Leo J. Cacdac menegaskan bahwa perkembangan platform digital dan pekerjaan jarak jauh memang membuka peluang baru bagi pekerja migran. Namun, teknologi yang sama juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi menyesatkan, melakukan perekrutan ilegal, dan memperdagangkan orang untuk eksploitasi tenaga kerja.

Menurut Cacdac, sindikat kriminal menggunakan tawaran pekerjaan palsu untuk menarik pencari kerja, mengikat mereka melalui utang, kemudian memindahkan mereka melalui jalur perekrutan yang tidak sah. Sebagian korban berakhir dalam situasi kerja paksa, termasuk dipaksa menjalankan aktivitas kriminal melalui operasi penipuan daring lintas negara.

Isu ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap pekerja migran tidak selalu dimulai ketika mereka tiba di negara tujuan. Risiko dapat muncul sejak tahap pencarian lowongan, komunikasi dengan perekrut melalui media sosial, pembayaran biaya keberangkatan, hingga penyerahan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.

Modus Penipuan Berawal dari Tawaran Kerja di Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi membuat pencari kerja dapat mengakses informasi pekerjaan internasional melalui Facebook, TikTok, WhatsApp, dan berbagai platform digital lainnya. Kemudahan ini membantu memperluas akses terhadap peluang kerja, tetapi sekaligus menciptakan ruang bagi perekrut ilegal untuk menyamarkan identitas dan menawarkan pekerjaan fiktif.

Iklan dapat menampilkan gaji tinggi, fasilitas tempat tinggal, tiket perjalanan, atau proses keberangkatan yang diklaim mudah tanpa persyaratan rumit. Perekrut kemudian mengarahkan calon pekerja ke komunikasi pribadi, meminta pembayaran awal, atau menawarkan pembiayaan yang pada akhirnya menjadi beban utang.

Dalam pola yang lebih berbahaya, dokumen perjalanan dan keberangkatan dapat diproses melalui jaringan perantara yang tidak memiliki kewenangan. Calon pekerja mungkin tidak mengetahui perusahaan yang sebenarnya akan mempekerjakan mereka, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, atau negara tujuan akhir perjalanan.

Sebagian korban baru mengetahui bahwa tawaran pekerjaan tersebut palsu setelah tiba di luar negeri. Mereka dapat menghadapi penyitaan paspor, pembatasan pergerakan, ancaman kekerasan, pemaksaan bekerja, dan tuntutan pembayaran utang yang terus bertambah.

Kasus yang berkaitan dengan kompleks penipuan daring di sejumlah negara Asia Tenggara juga memperlihatkan risiko perdagangan orang untuk eksploitasi dalam aktivitas kriminal. Korban dapat dipaksa bekerja mengoperasikan penipuan digital, melakukan pendekatan kepada calon korban lain, atau menjalankan aktivitas ilegal di bawah ancaman hukuman dan kekerasan.

Meski demikian, tidak semua iklan kerja daring merupakan penipuan. Penilaian harus didasarkan pada verifikasi identitas perusahaan, legalitas perekrut, keaslian lowongan, kontrak kerja, dan kesesuaian prosedur penempatan dengan peraturan negara asal maupun negara tujuan.

Filipina Laporkan Penghapusan 250 Ribu Unggahan Lowongan Palsu

Dalam forum tersebut, Departemen Pekerja Migran Filipina atau Department of Migrant Workers (DMW) melaporkan bahwa pemerintah Filipina telah membantu menghapus sekitar 250.000 unggahan daring yang berkaitan dengan tawaran pekerjaan luar negeri palsu melalui kerja sama dengan Meta dan TikTok Philippines.

Angka tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri DMW Darlene Pajarito dalam sesi pembahasan tren dan tantangan perekrutan daring pada AFML ke-19, sebagaimana diberitakan Philippine News Agency pada 15 Oktober 2026.

Pajarito menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, perusahaan platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya. Penanganan penipuan perekrutan tidak cukup dilakukan melalui kampanye edukasi, tetapi juga memerlukan identifikasi akun bermasalah, penghapusan konten menyesatkan, dan tindakan terhadap jaringan yang berada di balik iklan palsu.

Penghapusan sekitar 250.000 unggahan tersebut menunjukkan besarnya skala konten yang perlu ditangani. Namun, angka itu tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai jumlah korban, jumlah sindikat yang berhasil dibongkar, ataupun jumlah perkara pidana yang telah diselesaikan. Unggahan yang dihapus juga tidak selalu identik dengan jumlah lowongan atau pelaku yang berbeda.

Pengalaman Filipina menjadi salah satu contoh praktik yang dibahas dalam forum regional. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa penurunan jumlah unggahan palsu di satu platform tidak diikuti perpindahan aktivitas pelaku ke akun baru, grup percakapan tertutup, atau platform digital lain.

ASEAN Sepakati 30 Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan

Menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) pada 16 Oktober 2026, peserta AFML ke-19 menyepakati 30 rekomendasi tindakan regional untuk memperkuat sistem migrasi tenaga kerja, mengatasi penipuan perekrutan daring, dan memperbaiki akses pekerja migran terhadap perlindungan serta pemulihan hak.

Rekomendasi tersebut menempatkan tata kelola perekrutan digital sebagai salah satu prioritas. Negara anggota ASEAN didorong memperkuat regulasi, memperjelas tanggung jawab seluruh pihak dalam rantai perekrutan, dan meningkatkan pengawasan terhadap iklan lowongan kerja yang dipublikasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya.

Perusahaan teknologi dan media sosial didorong memverifikasi identitas pemberi kerja dan perekrut, termasuk kewenangan mereka dalam menawarkan pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu mencakup iklan yang disebarkan melalui influencer, pembuat konten, subagen, serta perantara lain yang dapat memperluas jangkauan tawaran kerja palsu.

Forum tersebut juga merekomendasikan pengembangan portal perekrutan yang difasilitasi pemerintah, daftar perusahaan perekrutan berlisensi yang diperbarui secara berkala, serta mekanisme verifikasi lintas negara terhadap perusahaan pemberi kerja, pesanan tenaga kerja, dan tawaran pekerjaan.

Dengan sistem tersebut, pencari kerja diharapkan dapat memeriksa apakah perusahaan benar-benar ada, apakah agen perekrutan memiliki izin, dan apakah lowongan yang ditawarkan sesuai dengan dokumen resmi sebelum membayar biaya atau menyerahkan dokumen pribadi.

Selain itu, rekomendasi AFML menyoroti penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam perekrutan. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat foto perusahaan, identitas perekrut, dokumen, dan iklan yang tampak meyakinkan meskipun tidak autentik. Karena itu, literasi digital perlu diperkuat agar pencari kerja mampu mengenali peniruan identitas, phishing, dan konten manipulatif yang dihasilkan AI.

Utang Perekrutan Dapat Membatasi Kebebasan Pekerja

Salah satu persoalan penting dalam penipuan perekrutan adalah penggunaan utang untuk mengendalikan korban. Pencari kerja yang telah membayar biaya keberangkatan atau menerima pinjaman untuk memperoleh pekerjaan dapat kehilangan kemampuan untuk menolak kondisi kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam situasi eksploitasi, utang dapat digunakan untuk membenarkan pemotongan upah, membatasi kebebasan pekerja meninggalkan tempat kerja, atau memaksa mereka terus bekerja meskipun mengalami kekerasan dan pelanggaran kontrak.

Risiko tersebut menjadi semakin kompleks ketika perekrutan melibatkan banyak lapisan perantara di negara asal dan negara tujuan. Pekerja mungkin tidak mengetahui pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika janji pekerjaan tidak terpenuhi.

Karena itu, penanganan penipuan tidak cukup hanya dengan menutup akun media sosial atau menangkap perekrut lapangan. Penegakan hukum perlu menelusuri aliran uang, jaringan perantara, identitas pihak yang memperoleh keuntungan, serta hubungan antara perekrutan ilegal dan kemungkinan perdagangan orang atau kerja paksa.

Penting pula membedakan korban dari pelaku. Pekerja migran yang dipaksa terlibat dalam operasi penipuan daring tidak semestinya secara otomatis diperlakukan sebagai pelaku kriminal tanpa pemeriksaan terhadap unsur paksaan, ancaman, penipuan, dan kondisi eksploitasi yang dialaminya.

Perlindungan Harus Mencakup Pengaduan, Bantuan Hukum, dan Pemulihan Hak

Rekomendasi AFML ke-19 tidak hanya berfokus pada pencegahan iklan palsu. ILO melaporkan bahwa forum juga mendorong penguatan akses pekerja migran terhadap mekanisme pengaduan, bantuan hukum, pemulihan upah, kompensasi, serta perlindungan dari tindakan balasan terhadap pelapor.

Mekanisme pengaduan harus dapat diakses oleh pekerja yang masih berada di luar negeri maupun mereka yang telah kembali ke negara asal. Penanganan kasus lintas negara memerlukan koordinasi antarpemerintah, lembaga penegak hukum, perwakilan diplomatik, organisasi pekerja, dan penyedia layanan bantuan korban.

Bagi korban perdagangan orang, pemulihan tidak berhenti pada kepulangan. Mereka mungkin membutuhkan tempat penampungan yang aman, pendampingan psikososial, bantuan hukum, pemulihan dokumen, pembayaran hak yang tertunggak, serta dukungan untuk kembali bekerja tanpa harus bergantung pada jaringan perekrut yang sama.

ILO juga menekankan pentingnya tanggung jawab bisnis yang berkelanjutan dan uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasok. Perusahaan dan perekrut perlu memastikan bahwa proses perekrutan berlangsung transparan, biaya tidak dibebankan secara eksploitatif kepada pekerja, dan tersedia jalur penyelesaian ketika terjadi pelanggaran.

Dengan pendekatan tersebut, perlindungan pekerja migran tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah negara asal. Perusahaan pemberi kerja, agen perekrutan, penyedia platform digital, dan pihak lain yang memperoleh manfaat dari proses perekrutan juga perlu menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan dan kewajiban hukum masing-masing.

Apa Artinya bagi Pekerja Migran Indonesia?

Bagi Indonesia, pembahasan AFML ke-19 relevan dengan upaya pencegahan penempatan pekerja migran secara ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Pencari kerja Indonesia juga menghadapi risiko ketika informasi pekerjaan diperoleh melalui media sosial, grup percakapan, atau perantara yang tidak dapat diverifikasi.

Pencegahan perlu dilakukan sejak sebelum keberangkatan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) perlu memastikan identitas pemberi kerja, legalitas perusahaan penempatan, kesesuaian lowongan dengan prosedur resmi, rincian gaji, biaya penempatan, jenis visa, dan kontrak kerja. Tawaran pekerjaan yang menjanjikan keberangkatan sangat cepat tanpa dokumen yang jelas patut diperiksa secara lebih ketat.

Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat koordinasi antara kementerian yang menangani pekerja migran, instansi ketenagakerjaan, kepolisian, lembaga penanganan perdagangan orang, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta platform digital. Pertukaran informasi mengenai agen bermasalah dan tawaran kerja palsu lintas negara dapat membantu mendeteksi pola perekrutan sebelum lebih banyak orang menjadi korban.

Pada tingkat operasional, pencari kerja membutuhkan kanal verifikasi yang mudah digunakan, daftar perekrut resmi yang mutakhir, sistem pelaporan yang responsif, serta petunjuk yang jelas mengenai langkah yang harus dilakukan ketika menemukan iklan mencurigakan. Edukasi juga perlu menjangkau keluarga calon pekerja, karena mereka kerap ikut membiayai keberangkatan dan menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya masalah.

Pekerja yang sudah terlanjur membayar biaya kepada perekrut mencurigakan sebaiknya menyimpan bukti komunikasi, iklan, kuitansi, rekening tujuan, identitas pihak yang menawarkan pekerjaan, dan dokumen perjalanan. Bukti tersebut dapat membantu proses pengaduan dan penyelidikan. Jika terdapat ancaman, penyekapan, atau indikasi perdagangan orang, keselamatan korban harus menjadi prioritas.

Implementasi Menjadi Ujian bagi Kerja Sama ASEAN

Kesepakatan 30 rekomendasi AFML ke-19 menegaskan bahwa perekrutan daring yang aman membutuhkan tindakan bersama. Namun, rekomendasi regional baru akan memberikan dampak nyata apabila diterjemahkan menjadi kebijakan nasional, prosedur lintas negara, dan mekanisme pengawasan yang dapat diukur.

Pemerintah perlu menetapkan standar verifikasi perekrut, mempercepat penanganan laporan, dan memastikan perusahaan platform digital merespons konten berbahaya secara tepat. Pada saat yang sama, penghapusan iklan palsu harus disertai penyelidikan terhadap jaringan yang mengorganisasi penipuan, bukan hanya menindak akun yang terlihat di permukaan.

Kemajuan juga perlu diukur melalui indikator yang lebih luas daripada jumlah unggahan yang dihapus. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah korban yang berhasil diselamatkan, penurunan biaya perekrutan yang tidak sah, penanganan pengaduan, pemulihan hak pekerja, penindakan terhadap jaringan kriminal, serta keberhasilan mencegah korban direkrut kembali.

Bagi pekerja migran, pekerjaan di luar negeri seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga, bukan pintu masuk menuju jeratan utang, eksploitasi, atau kerja paksa. Tantangan ASEAN sekarang adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi benar-benar memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, sekaligus menutup ruang bagi sindikat kriminal yang mengeksploitasi harapan pencari kerja.

The post ASEAN Soroti Iklan Kerja Palsu Daring, Sindikat Kriminal Jerat Pencari Kerja Migran dengan Utang dan Rekrutmen Ilegal appeared first on suaramigrannusantara.org.

“Kalau melihat konstruksi hukumnya secara seksama, ini bukan sekadar cybercrime. Ada proses perekrutan yang terstruktur, ada pengiriman korban lintas batas negara, dan ada eksploitasi yang memenuhi semua unsur TPPO,” tegas Ali Nurdin dalam diskusi publik bertajuk ‘Perdagangan Orang dan Maraknya Kasus Scam Online Kamboja: Perlindungan Korban, Penguatan Hukum dan Kebijakan’ yang digelar F-Buminu Sarbumusi bersama unsur masyarakat sipil, aparat penegak hukum, dan anggota legislatif.

Ali menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan orang di era digital mengalami transformasi signifikan. Modus eksploitasi tidak lagi terbatas pada kerja paksa konvensional di rumah tangga atau sektor fisik, tetapi telah berkembang menjadi eksploitasi berbasis penipuan digital lintas negara yang terorganisir rapi. “Para pelaku memanfaatkan celah regulasi antar negara, perbedaan yurisdiksi hukum, dan keterbatasan pengawasan di perbatasan untuk membangun jaringan yang sangat sulit ditembus,” urainya.

Berdasarkan berbagai testimoni korban yang terhimpun dalam forum, Ali mengidentifikasi pola rekrutmen yang konsisten: tawaran kerja di media sosial dengan gaji besar → proses administrasi cepat tanpa verifikasi → keberangkatan via visa turis → paspor disita setibanya di negara tujuan → dipaksa melakukan penipuan daring dengan target harian yang ketat.

Bagi korban yang gagal memenuhi target, hukuman fisik menjadi ancaman nyata. “Ada korban yang melaporkan dipukul, dikurung, hingga dipaksa push up ratusan kali ketika tidak mencapai target yang ditetapkan sindikat,” ungkap Ali mengutip laporan yang diterima F-Buminu Sarbumusi.

Ali Nurdin secara khusus mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip non-kriminalisasi korban — yaitu tidak mempidanakan mereka yang dipaksa melakukan aktivitas ilegal akibat eksploitasi. “Korban yang sudah menderita tidak boleh diperlakukan sebagai penjahat. Pendekatan hukum harus menempatkan mereka sebagai pihak yang dilindungi dan dipulihkan, bukan dikriminalisasi,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, F-Buminu Sarbumusi mendesak pemerintah memperkuat tiga lini pertahanan: pertama, deteksi dini di tingkat desa melalui edukasi migrasi aman; kedua, patroli siber aktif untuk memberantas akun dan platform yang menjadi sarana rekrutmen ilegal; dan ketiga, diplomasi proaktif dengan negara-negara transit dan tujuan untuk membangun kerangka kerja sama pemberantasan TPPO lintas batas.

“Perdagangan orang di era digital adalah ujian nyata bagi komitmen negara dalam melindungi warganya. Tanpa pembenahan sistemik dari hulu ke hilir, korban akan terus berjatuhan sementara jaringan kejahatan tetap beroperasi bebas,” pungkas Ali Nurdin.

The post Ali Nurdin: TPPO Scam Online adalah Kejahatan Sistematis, Negara Harus Bertindak Tegas appeared first on suaramigrannusantara.org.

Itulah modus terkini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak menyasar warga negara Indonesia, khususnya calon pekerja migran yang memimpikan kehidupan lebih baik di luar negeri. Para korban direkrut melalui media sosial — Facebook, Instagram, TikTok, hingga grup-grup pencari kerja di WhatsApp dan Telegram — dengan iming-iming posisi terdengar legal seperti operator e-commerce, customer service, atau admin data entry.

Realitanya? Setibanya di negara tujuan — kebanyakan Kamboja, Myanmar, atau negara Asia Tenggara lainnya — paspor korban langsung disita. Mereka kemudian dibawa ke lokasi terpencil dan dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring (scam online), menarget korban dari berbagai negara setiap hari, dengan jam kerja 14 hingga 18 jam tanpa henti.

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang berhasil merepatriasi 249 warga negara Indonesia bermasalah dari Kamboja sepanjang Januari 2026 saja. Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat bahwa dari sekitar 6.400 WNI yang diketahui bekerja sebagai scammer di Kamboja, baru 3.000 yang berhasil dipulangkan.

“Ini bukan sekadar kasus penipuan kerja biasa. Ini adalah tindak pidana perdagangan orang dengan modus yang terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi,” tegas Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, dalam diskusi publik yang digelar bersama aparat penegak hukum dan lembaga legislatif.

Modus keberangkatan korban umumnya menggunakan visa turis, bukan visa kerja, sehingga lolos dari pemeriksaan administratif di bandara. Rute yang sering digunakan antara lain: Medan–Batam–Singapura–Phnom Penh, Jakarta–Singapura–Phnom Penh, atau Batam–Malaysia–Phnom Penh.

Guna mencegah terus bertambahnya korban, KP2MI meluncurkan program edukasi migrasi aman hingga ke tingkat desa, termasuk pelatihan bagi aparat desa untuk mendeteksi dini modus rekrutmen ilegal. Pemerintah juga membentuk patroli siber untuk memantau akun-akun media sosial yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tidak wajar di luar negeri.

Masyarakat diminta waspada dan melakukan verifikasi ketat terhadap setiap tawaran kerja di luar negeri: pastikan perusahaan penempatan terdaftar resmi di KP2MI, periksa nama perusahaan di SISKOP2MI (siskop2mi.kemnaker.go.id), dan laporkan tawaran mencurigakan ke hotline KP2MI di 1500-235.

The post Waspada! Modus TPPO Berkedok Lowongan Kerja Online Semakin Canggih Sasar Calon PMI appeared first on suaramigrannusantara.org.