Layanan Baru di Changhua Dorong Pindah Kerja PMI Secara Mandiri Naik 25,8 Persen

CHANGHUA — Pemerintah Taiwan memperkuat layanan bagi pekerja migran yang ingin berpindah pemberi kerja melalui pusat layanan khusus di Kabupaten Changhua. Kehadiran layanan tersebut mendorong peningkatan proses pindah kerja secara mandiri (transfer employer) hingga 25,8 persen, sekaligus memperluas akses pekerja migran terhadap informasi lowongan, konsultasi dan proses pencocokan dengan pemberi kerja baru.

Pusat layanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (Ministry of Labor/MOL) untuk membuat proses pergantian pemberi kerja lebih mudah diakses pekerja migran. Changhua menjadi salah satu wilayah yang telah memiliki Employer Hiring Migrant Worker Transfer Service Center, dengan dukungan petugas layanan dwibahasa.

Layanan tersebut pada dasarnya menjawab persoalan yang selama ini muncul dalam proses perpindahan kerja, terutama hambatan bahasa dan keterbatasan informasi. Pemerintah Taiwan mencatat bahwa pekerja migran kerap menghadapi kesulitan ketika menjalani prosedur pergantian pemberi kerja karena tidak tersedia pendampingan dalam bahasa yang mereka pahami secara memadai.

Di Changhua, pusat layanan dibentuk di bawah koordinasi badan layanan ketenagakerjaan pemerintah Taiwan. Pusat tersebut menyediakan penerjemah bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand dan Filipina, sehingga pekerja migran dapat memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan peluang pekerjaan tanpa sepenuhnya bergantung kepada perusahaan jasa penempatan atau agen.

Pemerintah Taiwan sebelumnya mendirikan pusat layanan tersebut pada 24 Februari 2023 di Changhua Employment Center. Model tersebut menjadi salah satu proyek percontohan nasional yang menggabungkan layanan penerjemahan, pencocokan pekerjaan dan konsultasi sumber daya bagi pekerja migran.

Konsepnya adalah memberikan layanan dari awal hingga pekerja memperoleh pemberi kerja baru. Pekerja dapat memperoleh informasi pekerjaan, konsultasi mendalam, melakukan pendaftaran serta mendapatkan bantuan dalam proses pencocokan dengan calon pemberi kerja. Dengan demikian, perpindahan kerja tidak semata-mata menjadi urusan administratif, tetapi juga menjadi proses pencarian pekerjaan baru yang lebih terstruktur.

Perkembangan tersebut penting bagi PMI karena hak untuk berpindah pemberi kerja merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja migran. Dalam kondisi tertentu, seorang pekerja dapat menghadapi persoalan dengan pemberi kerja lama, seperti ketidaksesuaian pekerjaan, konflik hubungan kerja atau kondisi yang membuat hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan.

Tanpa akses terhadap mekanisme transfer yang jelas, pekerja dapat berada dalam posisi rentan. Mereka mungkin tidak mengetahui ke mana harus mencari pekerjaan baru, bagaimana prosedurnya, atau bagaimana memastikan status keimigrasian dan izin kerja tetap sesuai aturan.

Karena itu, peningkatan proses pindah kerja secara mandiri sebesar 25,8 persen menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pemerintah dapat mengubah perilaku pekerja migran. Ketika informasi dan prosedur tersedia dalam bahasa yang dipahami, pekerja memiliki pilihan yang lebih besar untuk mengurus perpindahan secara langsung.

Konsep mandiri dalam konteks ini juga penting. Pemerintah Taiwan berupaya mengurangi ketergantungan pekerja migran terhadap perantara dengan menyediakan informasi dan fasilitas pencocokan kerja secara langsung. Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh proses dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang berlaku.

Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan menyatakan bahwa layanan di Changhua dan Taoyuan dilengkapi petugas dwibahasa serta menyediakan layanan informasi pekerjaan, konsultasi, pencocokan melalui janji temu dan pendampingan untuk membantu pekerja berhasil berpindah pemberi kerja.

Penguatan layanan tersebut juga berkaitan dengan rencana Taiwan memperluas model layanan satu pintu. Pemerintah berencana memanfaatkan kemampuan pusat konsultasi pekerja migran di berbagai daerah untuk membantu lembaga layanan kerja publik menjalankan urusan perpindahan pemberi kerja. Modelnya diarahkan pada layanan terpadu sehingga pekerja tidak harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk menyelesaikan persoalannya.

Bagi PMI, keberadaan petugas berbahasa Indonesia memiliki arti praktis yang besar. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan memahami kontrak, hak, kewajiban, jenis pekerjaan, besaran upah dan prosedur hukum.

Seorang pekerja yang tidak memahami bahasa administratif negara tujuan dapat mengalami kesulitan menjelaskan masalah yang dihadapinya. Dalam situasi seperti itu, informasi yang tidak lengkap dapat berujung pada keputusan yang merugikan pekerja.

Karena itu, layanan dwibahasa menjadi bagian penting dari perlindungan. Pekerja dapat memahami pilihan yang tersedia sebelum memutuskan untuk pindah kerja dan mengetahui dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemerintah Taiwan juga menyediakan jaringan lembaga layanan kerja publik untuk menangani proses pergantian pemberi kerja. Untuk wilayah Changhua, layanan tersebut dilakukan melalui Changhua Employment Center, sedangkan wilayah lain memiliki pusat layanan sesuai pembagian wilayah kerja masing-masing.

Selain Changhua, pemerintah Taiwan tengah mengembangkan layanan serupa di daerah lain. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan mobilitas pekerja migran mulai ditempatkan sebagai bagian dari sistem pelayanan ketenagakerjaan, bukan semata-mata persoalan antara pekerja, agen dan pemberi kerja.

Hal ini penting karena hubungan kerja migran tidak selalu berlangsung sesuai rencana awal. Pekerja dapat menghadapi perubahan kebutuhan perusahaan, persoalan keluarga pemberi kerja, perubahan jenis pekerjaan atau konflik hubungan kerja. Sistem yang memungkinkan perpindahan secara legal memberikan ruang bagi pekerja untuk mencari solusi tanpa harus kehilangan akses terhadap pekerjaan.

Bagi Indonesia, perkembangan di Changhua juga menjadi informasi penting untuk memperkuat pembekalan PMI sebelum keberangkatan. Calon pekerja perlu mengetahui bahwa ketika muncul masalah dengan pemberi kerja, terdapat mekanisme resmi yang dapat digunakan untuk mencari solusi.

Informasi mengenai mekanisme tersebut idealnya diberikan sejak sebelum PMI berangkat. Dengan demikian, pekerja tidak hanya mengetahui cara mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mengetahui apa yang harus dilakukan apabila hubungan kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Peningkatan 25,8 persen juga dapat dibaca sebagai indikator bahwa pekerja migran membutuhkan layanan publik yang mudah dijangkau. Ketika negara menyediakan informasi, penerjemah dan akses langsung kepada calon pemberi kerja, pekerja memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Di sisi lain, mekanisme ini juga memberikan manfaat kepada pemberi kerja. Mereka dapat memperoleh calon pekerja melalui saluran layanan publik dengan informasi yang lebih jelas mengenai status dan pengalaman pekerja. Proses pencocokan dapat dilakukan secara lebih transparan dibandingkan jika seluruh proses hanya bergantung pada jaringan informal.

Pemerintah Taiwan bahkan menyebut model tersebut sebagai upaya untuk membuat informasi pertukaran kerja lebih transparan dan mempermudah pencocokan antara pekerja dan pemberi kerja.

Pada 31 Agustus 2026, Taiwan juga memperbarui sejumlah formulir dan ketentuan administratif terkait prosedur pergantian pemberi kerja atau pekerjaan bagi pekerja asing. Pemerintah Kabupaten Changhua kemudian meneruskan informasi mengenai perubahan tersebut kepada publik.

Perubahan administratif tersebut menunjukkan bahwa sistem mobilitas tenaga kerja asing di Taiwan terus disesuaikan. Bagi PMI, perubahan semacam itu perlu diikuti dengan informasi yang mudah dipahami agar pekerja tidak kehilangan hak hanya karena tidak mengetahui prosedur terbaru.

Pada akhirnya, kenaikan proses pindah kerja mandiri sebesar 25,8 persen di Changhua bukan hanya persoalan statistik pelayanan. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketika pekerja migran diberi akses langsung terhadap informasi, penerjemahan dan pencocokan pekerjaan, mereka semakin mampu menggunakan mekanisme resmi untuk menentukan kelanjutan hubungan kerjanya.

Bagi PMI Indonesia, layanan tersebut membuka ruang mobilitas yang lebih aman di dalam pasar kerja Taiwan. Pekerja tidak harus menganggap konflik dengan pemberi kerja sebagai akhir dari kesempatan bekerja. Selama memenuhi ketentuan yang berlaku, tersedia mekanisme untuk mencari pemberi kerja baru melalui jalur yang difasilitasi pemerintah.

Tantangannya adalah memastikan seluruh PMI mengetahui keberadaan layanan tersebut. Informasi tidak boleh hanya tersedia dalam bahasa Mandarin atau berada di kantor pemerintah yang sulit dijangkau. Penyebaran informasi melalui bahasa Indonesia, pendampingan lapangan dan kanal digital menjadi penting agar layanan benar-benar digunakan oleh mereka yang membutuhkan.

Pengalaman Changhua sekaligus memberikan pelajaran bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya berbentuk penindakan terhadap pelanggaran. Memberikan pekerja kemampuan untuk berpindah dari hubungan kerja yang bermasalah secara legal juga merupakan bentuk perlindungan.

Dengan demikian, pusat layanan transfer pemberi kerja di Changhua dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi kebijakan ketenagakerjaan Taiwan. Negara tidak hanya mengatur bagaimana pekerja migran masuk dan bekerja, tetapi juga mulai membangun mekanisme agar mereka dapat berpindah pekerjaan secara lebih transparan, mandiri dan terlindungi ketika hubungan kerja sebelumnya tidak lagi dapat dipertahankan.