Taiwan Tegaskan Hak Kurir, foodpanda Terancam Denda hingga NT$100.000 per Pekerja

TAIPEI — Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (Ministry of Labor/MOL) memperingatkan platform pengantaran makanan foodpanda agar tidak memotong pendapatan kurir secara sepihak karena keterlambatan pengantaran. Jika terbukti melanggar ketentuan perlindungan pekerja pengantaran, perusahaan dapat dikenai denda hingga NT$100.000 atau sekitar Rp55,7 juta untuk setiap pekerja yang terdampak.

Peringatan tersebut disampaikan MOL pada Rabu (9/9/2026) setelah menerima laporan mengenai kurir yang mengalami pemotongan pembayaran karena waktu pengantaran melebihi estimasi yang ditetapkan platform. Menurut kementerian, pemotongan tersebut dapat melanggar Delivery Workers’ Rights Protection and Delivery Platform Management Act yang mulai berlaku pada 21 Juli 2026.

Direktur Jenderal Departemen Hubungan Ketenagakerjaan MOL, Wang Hou-wei, mengatakan biro ketenagakerjaan daerah dapat menjatuhkan denda antara NT$20.000 hingga NT$100.000 per kurir setelah pengaduan pekerja dinyatakan valid. MOL juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan otoritas ketenagakerjaan daerah untuk menyamakan prinsip penegakan hukum.

Persoalan yang dipermasalahkan terutama berkaitan dengan pembayaran berdasarkan estimasi waktu pengantaran yang ditentukan platform. Sejumlah kurir melaporkan bahwa pembayaran mereka dipotong ketika pengantaran terlambat hanya sekitar satu hingga lima menit. Para pekerja menilai kondisi tersebut tidak adil karena keterlambatan dapat dipengaruhi berbagai keadaan yang berada di luar kendali mereka.

Faktor tersebut antara lain antrean panjang di restoran atau toko, keterlambatan penyiapan pesanan, gangguan sistem dan GPS, pelanggan yang sulit dihubungi, alamat yang tidak tepat, kemacetan, penutupan jalan hingga kondisi cuaca. Serikat pekerja pengantaran Taiwan menyebut faktor-faktor tersebut dapat membuat waktu pengantaran aktual berbeda dari estimasi yang muncul dalam sistem.

MOL menegaskan bahwa apabila terjadi keterlambatan, platform dapat memeriksa penyebabnya dan mengambil tindakan berdasarkan mekanisme pengelolaan yang sah. Namun, perusahaan tidak boleh secara sepihak mengurangi pembayaran minimum yang menjadi hak pekerja hanya berdasarkan penilaian internal mengenai keterlambatan.

Ketentuan baru Taiwan memberikan dasar yang lebih jelas mengenai pembayaran kurir. Berdasarkan aturan tersebut, pembayaran dasar setiap pesanan dihitung berdasarkan waktu aktual layanan pengantaran dengan tingkat sekurang-kurangnya 1,25 kali upah minimum per jam. Selain itu, setiap pesanan memiliki jaminan pembayaran minimum sebesar NT$45.

MOL menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dibuat agar pekerja dapat memperkirakan dan memeriksa apakah pembayaran yang diterima sesuai dengan batas minimum yang ditentukan. Apabila pembayaran berada di bawah jumlah yang diwajibkan, platform harus membayar kekurangannya.

Foodpanda membantah bahwa pihaknya sengaja menolak membayar kurir. Perusahaan menyatakan hanya meminta penjelasan ketika perjalanan pengantaran dianggap sangat lama dan pembayaran penuh tetap diberikan apabila terdapat penjelasan yang dianggap valid.

Perdebatan tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam hubungan kerja di sektor ekonomi platform. Selama ini, pekerjaan kurir berbasis aplikasi sering dipandang memiliki karakter berbeda dari hubungan kerja konvensional. Namun, pemerintah Taiwan kini menempatkan perlindungan pembayaran, transparansi dan mekanisme pengaduan sebagai bagian dari kerangka hukum khusus untuk pekerja pengantaran.

Bagi pekerja migran Indonesia, perkembangan ini memiliki arti tersendiri. Taiwan merupakan salah satu negara tujuan utama PMI, sementara pekerja migran Indonesia tidak hanya bekerja di sektor manufaktur dan perawatan, tetapi juga dapat terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan jasa sesuai status izin kerja dan ketentuan yang berlaku.

Sektor gig atau pekerjaan berbasis platform memiliki karakter yang berbeda dengan pekerjaan migran konvensional. Penghasilan dapat sangat bergantung pada jumlah pesanan, waktu kerja, sistem algoritmik, lokasi dan mekanisme pembayaran platform. Karena itu, perubahan aturan mengenai pembayaran kurir dapat menjadi rujukan penting bagi pekerja migran yang memasuki pekerjaan berbasis aplikasi.

Persoalan bahasa juga menjadi faktor penting. Pekerja migran yang tidak sepenuhnya memahami bahasa Mandarin atau ketentuan lokal dapat mengalami kesulitan ketika harus memeriksa rincian pembayaran, memahami alasan pemotongan, membaca kontrak atau mengajukan keberatan kepada platform.

Dalam konteks tersebut, akses terhadap informasi hukum menjadi bagian dari perlindungan pekerja. PMI perlu mengetahui bahwa pembayaran yang diterima bukan semata-mata bergantung pada keputusan platform, tetapi harus mengikuti batas minimum yang ditentukan hukum Taiwan apabila pekerjaan mereka masuk dalam cakupan aturan tersebut.

Hal lain yang penting adalah mekanisme pengaduan. MOL menyatakan pekerja yang mendapati pembayaran tidak sesuai dapat menyerahkan bukti seperti rincian pembayaran dan informasi transaksi kepada kantor tenaga kerja daerah di lokasi utama pengambilan pesanan. Pengaduan juga dapat diajukan melalui kanal layanan masyarakat secara daring.

Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pekerja untuk mempertanyakan pembayaran yang dianggap tidak sesuai tanpa harus menyelesaikan persoalan secara sepihak dengan perusahaan. Bagi pekerja migran, keberadaan saluran pengaduan yang jelas sangat penting karena persoalan bahasa dan ketidaktahuan terhadap prosedur dapat menjadi hambatan tersendiri.

Lebih jauh, kasus foodpanda menunjukkan bahwa teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan dasar pekerja. Sistem algoritmik dapat menentukan estimasi waktu, distribusi pesanan dan berbagai parameter kinerja, tetapi keputusan tersebut tetap harus tunduk pada hukum ketenagakerjaan.

Keterlambatan satu atau beberapa menit juga tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kesalahan pekerja. Dalam pekerjaan di jalan raya, terdapat banyak variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh kurir. Karena itu, sistem penilaian kinerja harus mampu membedakan antara kelalaian yang disengaja dan keterlambatan yang muncul akibat keadaan objektif.

Pada saat yang sama, perlindungan pekerja tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada kurir. MOL juga mengakui bahwa platform memiliki hak untuk melakukan pengelolaan apabila terdapat perilaku yang benar-benar tidak patut, seperti sengaja memutar arah atau menunda pengantaran tanpa alasan yang sah. Yang menjadi persoalan adalah ketika penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengurangi pembayaran minimum secara sepihak.

Bagi PMI, prinsip ini penting karena pekerja migran harus tetap memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai ketentuan tanpa memandang kewarganegaraan. Status sebagai pekerja asing tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan pengupahan yang lebih rendah atau mengabaikan hak atas mekanisme pengaduan.

Pemerintah Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari perkembangan regulasi Taiwan tersebut. Ketika pola pekerjaan berbasis platform berkembang, sistem pelindungan PMI perlu mampu mengikuti perubahan bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan yang tidak lagi berlangsung dalam lingkungan pabrik atau kantor konvensional.

Informasi mengenai hak pekerja platform dapat dimasukkan dalam pembekalan PMI yang bekerja di sektor jasa atau pekerjaan berbasis teknologi. Materinya tidak hanya mengenai gaji, tetapi juga cara membaca sistem pembayaran, menyimpan bukti transaksi, memahami kontrak dan mengakses layanan pengaduan.

Pada tingkat yang lebih luas, kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak berhenti pada proses keberangkatan dan penempatan. Perlindungan juga menyangkut bagaimana seorang pekerja memperoleh penghasilan, bagaimana pembayaran dihitung dan bagaimana negara memastikan adanya mekanisme koreksi ketika terjadi pelanggaran.

Bagi Taiwan, penerapan Delivery Workers’ Rights Protection and Delivery Platform Management Act menjadi ujian terhadap kemampuan negara mengatur ekonomi platform yang berkembang cepat. Bagi pekerja, aturan tersebut memberikan batas yang lebih jelas terhadap kewenangan perusahaan dalam menentukan pembayaran.

Sementara bagi PMI, perkembangan tersebut merupakan sinyal bahwa pasar kerja Taiwan semakin membutuhkan pemahaman mengenai hak ketenagakerjaan yang bersifat spesifik berdasarkan sektor. Pekerja migran tidak cukup hanya mengetahui nominal gaji dalam kontrak, tetapi juga harus memahami bagaimana penghasilan aktual dihitung berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

Pada akhirnya, peringatan MOL terhadap foodpanda bukan hanya perselisihan mengenai keterlambatan beberapa menit. Persoalan utamanya adalah siapa yang menentukan nilai kerja seorang kurir dan sejauh mana platform boleh mengurangi pembayaran secara sepihak.

Dengan ancaman denda hingga NT$100.000 per pekerja yang terdampak, Taiwan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap harus berjalan dalam batas perlindungan tenaga kerja. Bagi PMI yang bekerja atau berencana memasuki sektor jasa dan ekonomi gig di Taiwan, perkembangan ini menjadi bagian penting dari pengetahuan mengenai hak mereka sebagai pekerja di negara tujuan.