Taiwan Bersiap Naikkan Upah Minimum di Atas NT$30.000, PMI Berpeluang Ikut Terdampak

TAIPEI — Pemerintah Taiwan akan meninjau besaran upah minimum untuk tahun 2027 pada 24 September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (Ministry of Labor/MOL) dijadwalkan menggelar rapat Komite Peninjauan Upah Minimum pada pukul 10.00 waktu setempat, dengan tarif bulanan diperkirakan akan menembus NT$30.000.

Rencana tersebut disampaikan MOL melalui pemberitahuan kepada anggota Komite Peninjauan Upah Minimum pada Jumat (11/9/2026). Komite yang beranggotakan unsur pemerintah, pekerja, pengusaha dan akademisi tersebut setiap tahun melakukan evaluasi terhadap tingkat upah minimum untuk tahun berikutnya.

Saat ini, upah minimum Taiwan berada pada level NT$29.500 per bulan atau NT$196 per jam. Angka tersebut berlaku sejak 1 Januari 2026 setelah pemerintah menaikkannya dari NT$28.590 per bulan dan NT$190 per jam, atau meningkat sekitar 3,18 persen.

Jika usulan kenaikan tahun depan disetujui hingga melewati NT$30.000, Taiwan akan kembali meningkatkan batas pendapatan minimum pekerja setelah selama satu dekade mengalami kenaikan upah minimum secara berturut-turut. Kenaikan tersebut juga sejalan dengan dukungan Presiden Taiwan Lai Ching-te dan Perdana Menteri Cho Jung-tai terhadap target upah minimum di atas NT$30.000.

Perdana Menteri Cho kembali menyatakan dukungannya terhadap kenaikan tersebut dalam sebuah program daring pada Rabu (9/9). Ia mengaitkan kenaikan upah dengan kondisi ekonomi Taiwan yang dinilai tetap kuat serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai rekor.

Bagi pekerja migran Indonesia, perkembangan tersebut memiliki arti penting karena perubahan upah minimum Taiwan dapat berpengaruh terhadap pekerja yang memperoleh penghasilan berdasarkan batas minimum yang ditetapkan pemerintah. PMI tersebar di berbagai sektor, termasuk manufaktur dan pekerjaan perawatan, meskipun besaran upah aktual dapat berbeda berdasarkan jenis pekerjaan, kontrak, jam kerja, tunjangan dan ketentuan sektor masing-masing.

Kenaikan upah minimum juga tidak berarti seluruh pekerja otomatis memperoleh tambahan pendapatan dengan persentase yang sama. Dalam sistem Taiwan, ketentuan minimum menjadi batas bawah pembayaran bagi pekerja yang tercakup dalam aturan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan menegaskan bahwa upah yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja tidak boleh lebih rendah dari standar minimum yang berlaku.

Ketentuan tersebut menjadi penting bagi PMI karena pemahaman mengenai struktur pengupahan sering kali menentukan kemampuan pekerja memastikan apakah pembayaran yang diterima telah sesuai kontrak dan peraturan ketenagakerjaan Taiwan.

Selain gaji pokok, pekerja perlu memperhatikan komponen lain seperti pembayaran lembur, jam kerja, hari libur, potongan yang diperbolehkan serta berbagai tunjangan. Upah minimum terutama menjadi acuan untuk pekerjaan dalam jam kerja normal dan tidak dengan sendirinya mencakup seluruh pembayaran tambahan yang muncul akibat lembur atau pekerjaan pada hari tertentu.

MOL Taiwan juga menjelaskan bahwa sejak 2026, standar upah minimum ditetapkan sebesar NT$29.500 per bulan dan NT$196 per jam. Untuk pekerja yang dibayar berdasarkan jam, batas NT$196 menjadi acuan minimum, sedangkan pekerja dengan sistem pembayaran tertentu tetap harus memenuhi ketentuan minimum sesuai waktu kerja yang dilakukan.

Apabila tarif baru ditetapkan di atas NT$30.000, dampaknya bagi PMI tidak hanya berkaitan dengan nominal pendapatan. Kenaikan upah juga dapat memengaruhi daya tarik Taiwan sebagai salah satu negara tujuan kerja bagi tenaga kerja asing dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

Taiwan selama ini menjadi salah satu pasar kerja penting bagi PMI. Pekerja Indonesia hadir di sektor manufaktur, perawatan, perikanan, konstruksi dan sejumlah bidang lainnya. Karakteristik pekerjaan dan aturan pengupahannya berbeda-beda sehingga penerapan standar minimum perlu dilihat berdasarkan hubungan kerja masing-masing.

Di sektor manufaktur, misalnya, perubahan upah minimum dapat memengaruhi struktur biaya tenaga kerja perusahaan. Bagi pekerja, kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan dasar apabila upah yang diterima berada pada batas minimum. Namun, bagi perusahaan, kenaikan biaya tenaga kerja juga dapat mendorong penyesuaian terhadap produktivitas, pola kerja dan kebutuhan perekrutan.

Sementara bagi pekerja perawatan, persoalannya dapat lebih kompleks karena pola kerja, tempat kerja dan pengaturan waktu kerja dapat berbeda dengan pekerja di sektor industri. Karena itu, besaran upah minimum perlu dibaca bersama ketentuan mengenai jam kerja dan perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku pada masing-masing kategori pekerjaan.

Kenaikan upah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Taiwan menjaga daya beli pekerja. MOL menjelaskan bahwa tujuan utama standar minimum adalah melindungi kehidupan dasar pekerja dan mempertahankan kemampuan daya beli, khususnya bagi kelompok pekerja yang pendapatannya berada di sekitar batas minimum.

Dalam konteks PMI, peningkatan pendapatan dasar berpotensi memberikan manfaat langsung terhadap kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan keluarga di Indonesia. Namun, nilai manfaat tersebut tetap bergantung pada biaya hidup di Taiwan, potongan gaji, biaya penempatan, remitansi dan kewajiban finansial lainnya.

Karena itu, kenaikan nominal gaji tidak boleh dilihat semata-mata sebagai angka konversi dari dolar Taiwan ke rupiah. Yang lebih penting adalah berapa pendapatan bersih yang benar-benar diterima pekerja setelah memperhitungkan seluruh komponen pembayaran dan pengeluaran yang sah.

Pemerintah Indonesia juga perlu mengikuti proses peninjauan upah tersebut karena perubahan standar penghasilan dapat menjadi bagian penting dalam informasi yang diberikan kepada calon PMI. Informasi mengenai upah seharusnya disampaikan secara transparan sejak proses perekrutan, termasuk menjelaskan perbedaan antara gaji pokok, lembur, tunjangan dan potongan.

Hal tersebut penting agar calon pekerja tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan angka gaji yang ditawarkan. Pemahaman mengenai kondisi kerja dan struktur penghasilan akan membantu pekerja membandingkan tawaran pekerjaan secara lebih rasional.

Di sisi lain, kenaikan upah minimum dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pekerjaan migran. Ketika standar penghasilan meningkat, pekerja memiliki dasar yang lebih kuat untuk memperoleh pembayaran sesuai ketentuan dan perusahaan terdorong memperbaiki tata kelola hubungan kerja.

Namun, kenaikan upah tetap harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Standar minimum tidak akan banyak berarti jika pelaksanaannya tidak diawasi atau jika pekerja tidak mengetahui cara melaporkan dugaan pelanggaran.

Pemerintah Taiwan sebelumnya juga menekankan pentingnya kepatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan pembayaran upah. MOL pada Juni 2026 mengingatkan perusahaan mengenai sejumlah pola pembayaran yang melanggar aturan ketenagakerjaan, termasuk pembayaran di bawah standar minimum.

Bagi PMI, informasi tersebut menjadi penting karena hubungan kerja lintas negara membuat pekerja membutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya. Pekerja tidak hanya perlu mengetahui berapa nominal gaji yang tercantum dalam kontrak, tetapi juga bagaimana penghasilan tersebut dihitung dan kapan harus dibayarkan.

Rapat Komite Peninjauan Upah Minimum pada 24 September mendatang dengan demikian akan menjadi salah satu agenda penting bagi pasar tenaga kerja Taiwan. Keputusan akhir akan menentukan batas minimum penghasilan yang berlaku mulai tahun depan setelah melalui proses penetapan pemerintah.

Untuk saat ini, angka resmi baru tetap belum ditetapkan. Yang telah diketahui adalah pemerintah mendukung kenaikan dan tarif baru diperkirakan melewati NT$30.000. Keputusan final tetap bergantung pada hasil pembahasan Komite Peninjauan Upah Minimum dan proses penetapan berikutnya.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menjadi peluang untuk memperkuat posisi PMI di Taiwan sebagai tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan memahami hak ketenagakerjaan. Kenaikan upah akan memberikan manfaat maksimal apabila diikuti dengan kontrak kerja yang transparan, pembayaran yang sesuai ketentuan dan akses terhadap mekanisme perlindungan ketika terjadi persoalan.

Pada akhirnya, angka NT$30.000 bukan sekadar batas nominal. Di balik angka tersebut terdapat persoalan daya beli, produktivitas, biaya hidup dan kesejahteraan jutaan pekerja. Bagi PMI, keputusan Taiwan pada 24 September akan menjadi salah satu indikator penting mengenai bagaimana pasar kerja negara tersebut terus berkembang dan seberapa besar manfaat pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam pendapatan pekerja.