Australia Perketat Kebijakan Migrasi dan Visa Pekerja Sementara, Petani Khawatir Kekurangan Tenaga Kerja Saat Panen

Canberra — Pemerintah Australia memperketat kebijakan migrasi dan pengelolaan visa sementara sebagai bagian dari upaya mengendalikan jumlah migran serta menyesuaikan sistem visa dengan kebutuhan tenaga kerja nasional.

Salah satu perubahan yang mendapat perhatian adalah reformasi Working Holiday Maker (WHM) Program, yang selama ini menjadi salah satu sumber tenaga kerja musiman bagi sektor pertanian Australia. Pemerintah memperkenalkan sistem undian atau ballot untuk membatasi jumlah pemegang visa yang dapat melanjutkan masa tinggal ke tahun kedua dan ketiga.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan pemerintah akan membatasi visa tahun kedua melalui sistem undian hingga 45.000 tempat, sementara visa tahun ketiga akan dibatasi menjadi 5.000 tempat. Untuk mengikuti undian tersebut, pemohon tetap harus memenuhi persyaratan kerja regional yang selama ini berlaku.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan lebih luas terhadap sistem migrasi Australia. Pemerintah menyatakan perubahan dilakukan untuk memastikan kebijakan migrasi mendukung kebutuhan ekonomi Australia sekaligus menjaga agar angka migrasi sesuai dengan proyeksi pemerintah.

Pemerintah Australia menargetkan Net Overseas Migration sebesar 245.000 pada tahun keuangan berjalan dan 225.000 pada 2027/2028. Dalam kebijakan barunya, sektor seperti konstruksi, pertanian, perikanan, sumber daya dan pengajaran juga akan memperoleh prioritas tertentu dalam pemrosesan visa tenaga kerja terampil.

Visa Tahun Kedua dan Ketiga Tidak Lagi Otomatis

Dalam sistem sebelumnya, pekerja yang memenuhi persyaratan kerja regional dapat mengajukan visa WHM tahun kedua dan, dalam kondisi tertentu, tahun ketiga.

Perubahan yang diumumkan pemerintah membuat akses terhadap tahun kedua dan ketiga tidak hanya bergantung pada terpenuhinya persyaratan kerja regional, tetapi juga pada hasil undian.

Burke menjelaskan bahwa untuk memperoleh kesempatan mengikuti undian tahun kedua, pemegang visa tetap harus memenuhi persyaratan 88 hari pekerjaan regional. Sementara untuk tahun ketiga, persyaratannya tetap berupa enam bulan pekerjaan regional. Namun, memenuhi persyaratan tersebut tidak berarti pemohon otomatis mendapatkan visa lanjutan karena jumlah tempat dibatasi melalui sistem undian.

Data pemerintah menunjukkan perubahan tersebut cukup signifikan. Pada tahun sebelumnya terdapat sekitar 57.000 orang yang memenuhi syarat untuk visa tahun kedua, sedangkan kuota baru ditetapkan 45.000. Untuk tahun ketiga, kelompok yang memenuhi persyaratan sebelumnya mencapai sekitar 31.000 orang, sementara pemerintah menetapkan hanya 5.000 tempat melalui mekanisme baru.

Pengecualian berlaku bagi pemegang paspor Inggris untuk ketentuan tertentu karena pengaturan mobilitas yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas Australia-Inggris.

Waktu Pemrosesan Visa Menjadi Perhatian

Selain sistem undian, perubahan waktu pemrosesan visa juga menjadi perhatian dunia usaha dan sektor pertanian.

Pemerintah Australia menyatakan pemrosesan Working Holiday Maker akan distabilkan hingga sekitar tiga bulan sebagai bagian dari perubahan sistem. Sebelumnya, data Departemen Dalam Negeri Australia menunjukkan median pemrosesan WHM berada pada sekitar lima hari pada Juli 2026, meskipun pemerintah juga mencatat bahwa aplikasi dari luar Australia dalam sejumlah kondisi dapat memerlukan waktu beberapa bulan.

Pemerintah menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari penataan sistem dan pengendalian jumlah migrasi.

Namun, bagi industri yang sangat bergantung pada pekerja musiman, perubahan waktu pemrosesan menjadi persoalan tersendiri karena kebutuhan tenaga kerja pertanian bersifat sangat bergantung pada musim.

Petani Khawatir Panen Terganggu

Kelompok industri pertanian Australia memperingatkan bahwa keterlambatan pemrosesan visa dan pembatasan jumlah pekerja backpacker berpotensi mempersempit pasokan tenaga kerja ketika musim panen berlangsung.

Reuters melaporkan kelompok petani memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat mengganggu panen gandum Australia. Salah satu alasannya adalah ketergantungan sektor pertanian terhadap pekerja yang masuk melalui skema Working Holiday Maker, terutama pada periode ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat secara tajam.

Menurut laporan tersebut, sekitar satu dari tujuh pekerjaan pertanian Australia bergantung pada pemegang visa backpacker. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pekerja migran sementara dalam struktur tenaga kerja pertanian Australia, khususnya pekerjaan musiman.

National Farmers’ Federation (NFF) menyampaikan kekhawatiran bahwa keterlambatan pekerja memasuki Australia dapat berdampak terhadap kemampuan petani menyelesaikan pekerjaan panen tepat waktu.

ABC juga melaporkan bahwa kelompok industri pertanian memperingatkan potensi kekurangan pekerja menjelang musim panen. Sejumlah pelaku industri menyebut pekerja asing dengan visa Working Holiday merupakan bagian penting dari tenaga kerja musiman di sektor pertanian.

Gandum Menjadi Salah Satu Titik Kekhawatiran

Kekhawatiran paling menonjol muncul menjelang musim panen tanaman musim dingin, termasuk gandum dan kanola.

Australia merupakan salah satu eksportir komoditas pertanian utama dunia sehingga ketersediaan tenaga kerja pada periode panen menjadi faktor penting bagi kelancaran rantai produksi.

Reuters melaporkan kelompok industri menilai keterlambatan tenaga kerja dapat meningkatkan risiko sebagian hasil pertanian tidak dapat dipanen tepat waktu. Kelompok petani juga mengkhawatirkan konsekuensi lanjutan terhadap pasokan pangan dan harga.

Di sejumlah wilayah Australia, kekhawatiran tersebut sudah terlihat sebelum kebijakan baru diumumkan. ABC melaporkan adanya perlambatan pemrosesan visa Working Holiday dari sejumlah negara dan kekhawatiran petani bahwa pekerja tidak akan tersedia ketika musim panen dimulai.

Pemerintah Tetap Prioritaskan Sektor Pertanian

Di sisi lain, pemerintah Australia mengatakan perubahan kebijakan tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kebutuhan tenaga kerja sektor produktif.

Dalam pidatonya di National Press Club pada 17 September, Burke menyatakan pemerintah akan memperbarui Ministerial Direction 119 untuk memberikan prioritas pemrosesan kepada sejumlah sektor, termasuk konstruksi, pertanian, perikanan, sumber daya dan pengajaran.

Departemen Dalam Negeri Australia juga menyatakan perubahan tersebut diarahkan agar program migrasi terampil dapat mendukung sektor-sektor yang dianggap memiliki kebutuhan tenaga kerja.

Dengan demikian, pemerintah mencoba menempatkan dua kepentingan dalam satu kerangka: mengendalikan jumlah migrasi sekaligus mempertahankan akses terhadap pekerja yang dibutuhkan sektor-sektor tertentu.

Namun, persoalan yang dihadapi sektor pertanian adalah kebutuhan pekerja musiman memiliki karakter berbeda dengan kebutuhan tenaga kerja terampil jangka panjang. Ketika panen tiba, tenaga kerja dibutuhkan dalam jumlah besar dan pada waktu yang relatif bersamaan.

Dampak terhadap Pekerja Migran

Perubahan kebijakan Australia juga menjadi informasi penting bagi pekerja migran dan calon pekerja Indonesia yang mempertimbangkan skema Working Holiday.

Indonesia termasuk negara yang memiliki pengaturan Work and Holiday dengan Australia. Departemen Dalam Negeri Australia saat ini mencatat kuota 5.000 untuk pemegang paspor Indonesia dalam skema Work and Holiday tahun program berjalan. Pemerintah Australia juga menyatakan aplikasi pertama pemegang paspor Indonesia dikelola melalui sistem ballot, dengan pendaftaran untuk periode berikutnya akan diumumkan kemudian.

Namun, perlu dibedakan antara sistem ballot untuk visa pertama bagi negara tertentu dan kebijakan baru yang diumumkan pemerintah untuk membatasi visa tahun kedua dan ketiga.

Bagi pekerja Indonesia, perubahan tersebut berarti keputusan bekerja di Australia melalui skema WHM perlu memperhitungkan bukan hanya persyaratan masuk, tetapi juga perubahan aturan mengenai perpanjangan masa tinggal, pekerjaan regional dan mekanisme seleksi.

Migrasi dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Perubahan kebijakan Australia memperlihatkan dilema yang muncul ketika negara berusaha mengendalikan jumlah migrasi sementara sejumlah sektor ekonomi masih bergantung pada tenaga kerja migran.

Di satu sisi, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur jumlah migran, memperketat kepatuhan visa dan memastikan migrasi sesuai kebutuhan ekonomi. Di sisi lain, sektor pertanian memiliki kebutuhan tenaga kerja yang sangat dipengaruhi musim dan lokasi.

Persoalan tersebut membuat kebijakan migrasi tidak hanya berdampak pada pekerja migran, tetapi juga pada perusahaan, petani, industri pangan dan konsumen.

Bagi Australia, tantangannya adalah memastikan pembatasan migrasi tetap dapat berjalan bersamaan dengan ketersediaan tenaga kerja pada sektor yang membutuhkan pekerja dalam jumlah besar pada periode tertentu.

Sementara bagi calon pekerja migran, perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan visa dapat berubah mengikuti kebutuhan ekonomi dan kebijakan migrasi pemerintah. Karena itu, informasi resmi mengenai persyaratan, kuota, sistem undian dan waktu pemrosesan menjadi semakin penting sebelum seseorang mengambil keputusan untuk bekerja di Australia.

Pada akhirnya, reformasi Working Holiday Maker Australia bukan sekadar perubahan teknis mengenai visa. Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana migrasi tenaga kerja, kebutuhan sektor pertanian, pengendalian populasi migran dan ketahanan rantai pangan saling berhubungan dalam kebijakan ekonomi sebuah negara.