Nigeria: Reintegrasi 700 Pemuda dan Migran Returnee Melalui Pertanian Berkelanjutan

IBADAN — Pemerintah Negara Bagian Oyo, Nigeria, bersama International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) memperkuat pendekatan reintegrasi migran yang kembali ke daerah asal melalui penciptaan mata pencaharian berkelanjutan di sektor pertanian. Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Ibadan pada 18 September 2026 melalui Youth Empowerment and Reintegration Project (YERP).

Program yang didanai Pemerintah Denmark tersebut ditujukan untuk sekitar 700 pemuda Nigeria, khususnya migran yang telah kembali dari luar negeri dan pemuda menganggur dari komunitas pedesaan di Negara Bagian Oyo. Program ini menghubungkan reintegrasi ekonomi dengan pengembangan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan.

YERP merupakan program yang dirancang untuk menciptakan mata pencaharian pertanian yang berkelanjutan sekaligus mengatasi pengangguran pemuda, mendukung reintegrasi migran yang kembali, serta mengurangi dorongan untuk melakukan migrasi tidak teratur.

Kerja sama tersebut mencakup sejumlah komponen, antara lain akses terhadap lahan, pelatihan pertanian cerdas iklim, pengembangan kapasitas, pembentukan koperasi yang dipimpin pemuda, pengembangan pasar serta hubungan dengan pembeli. Pemerintah Negara Bagian Oyo juga menyediakan dukungan melalui sistem penyuluhan pertanian dan pengamanan kegiatan di komunitas pelaksana.

Reintegrasi Tidak Berhenti pada Kepulangan

Dalam kebijakan migrasi, istilah return sering kali hanya dipahami sebagai kembalinya seseorang ke negara atau daerah asal. Namun, pengalaman migrasi menunjukkan bahwa kepulangan belum otomatis berarti seseorang telah kembali memiliki sumber penghidupan.

YERP menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari desain program. Migran yang kembali tidak hanya diarahkan untuk kembali ke komunitas asal, tetapi diberikan akses terhadap aset produktif, keterampilan, jaringan ekonomi dan pasar.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep sustainable reintegration, yaitu proses ketika seseorang yang kembali dapat membangun kembali kehidupan ekonomi dan sosialnya sehingga mampu bertahan dalam jangka panjang di daerah asal.

Dalam program Oyo, pertanian dipilih sebagai pintu masuk karena sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan ekonomi pedesaan. ICMPD menyebut program tersebut sebagai inisiatif action research, sehingga pelaksanaannya tidak hanya ditujukan untuk memberikan manfaat kepada peserta, tetapi juga menghasilkan bukti mengenai model reintegrasi yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan selanjutnya.

Dengan demikian, reintegrasi diposisikan bukan sebagai program bantuan sementara, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

700 Pemuda, Termasuk Returnee

Sekitar 700 peserta YERP terdiri dari warga Nigeria yang kembali dari luar negeri serta pemuda menganggur dari komunitas pedesaan di Oyo. Sedikitnya 40 persen peserta ditargetkan merupakan perempuan.

Para peserta akan mendapatkan pelatihan pertanian cerdas iklim, dukungan mekanisasi, pengujian tanah secara digital, pengembangan koperasi serta akses terhadap jaringan pasar lokal, regional dan internasional.

Salah satu fondasi program adalah kepastian akses terhadap lahan. Pemerintah Oyo menyediakan lahan pertanian di komunitas Awe dan Ilero, termasuk lahan yang akan digunakan sebagai basis kegiatan produktif peserta. Dalam rancangan program, keamanan kepemilikan atau penguasaan lahan menjadi bagian penting agar peserta memiliki kepastian untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang.

Pemerintah Oyo sebelumnya menyatakan telah menyiapkan sekitar 1.766 hektare lahan di Ilero, Kajola Local Government Area, dan 50 hektare di Rural Community Development Centre, Awe, Afijio Local Government Area, untuk mendukung pelaksanaan program.

Persoalan lahan menjadi penting karena program reintegrasi berbasis pertanian tidak cukup hanya menyediakan pelatihan. Tanpa akses terhadap tanah yang aman dan produktif, keterampilan yang diperoleh peserta sulit diterjemahkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Pertanian sebagai Strategi Mengurangi Migrasi Tidak Teratur

Salah satu gagasan utama YERP adalah menghubungkan pengembangan ekonomi lokal dengan kebijakan migrasi.

ICMPD menjelaskan bahwa proyek tersebut berangkat dari keterkaitan antara pengangguran pemuda pedesaan, perpindahan penduduk dari desa ke kota dan migrasi tidak teratur menuju Afrika Utara serta Eropa. Kurangnya kesempatan ekonomi yang layak di daerah pedesaan dipandang sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani dalam kebijakan migrasi.

Namun, program ini tidak menempatkan pertanian semata-mata sebagai instrumen untuk mencegah orang bermigrasi.

Pilihan seseorang untuk bermigrasi merupakan bagian dari mobilitas manusia. Yang menjadi persoalan kebijakan adalah ketika migrasi terjadi karena tidak adanya pilihan ekonomi yang layak dan kemudian ditempuh melalui jalur tidak teratur yang memiliki risiko lebih tinggi.

Karena itu, menciptakan kesempatan ekonomi di daerah asal dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pilihan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, reintegrasi dan pembangunan pedesaan bertemu pada satu titik: orang yang kembali membutuhkan alasan ekonomi yang cukup kuat untuk dapat membangun kembali kehidupannya di daerah asal.

Dari Penerima Bantuan Menjadi Pelaku Ekonomi

Program YERP juga memperlihatkan perubahan pendekatan dalam memandang migran yang kembali.

Returnee tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan setelah kepulangan. Mereka diposisikan sebagai bagian dari kelompok pemuda yang dapat menjadi pelaku ekonomi lokal.

Pelatihan, akses lahan, koperasi, mekanisasi dan pasar dirancang sebagai satu rangkaian. Artinya, intervensi tidak berhenti pada pemberian keterampilan.

Model seperti ini penting karena persoalan reintegrasi sering kali terjadi justru setelah program bantuan berakhir. Seorang returnee dapat memperoleh pelatihan, tetapi tanpa modal, lahan, akses pasar dan pendampingan, keterampilan tersebut belum tentu menghasilkan pendapatan.

YERP mencoba menghubungkan berbagai komponen tersebut dalam satu ekosistem ekonomi pedesaan. ICMPD menyebut akses pasar, struktur koperasi dan kepastian penguasaan lahan sebagai bagian dari fondasi yang dibangun untuk keberlanjutan peserta.

Perempuan Menjadi Bagian dari Target

Target sedikitnya 40 persen perempuan juga memberikan dimensi gender pada program tersebut.

Dalam banyak komunitas pedesaan, perempuan berperan dalam produksi pertanian, pengolahan hasil, perdagangan dan pengelolaan ekonomi keluarga. Karena itu, keterlibatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dengan kemampuan program untuk memperluas akses terhadap aset produktif dan kesempatan ekonomi.

Dalam konteks migrasi, pendekatan tersebut juga relevan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun keluarga yang menerima kembali anggota keluarga setelah migrasi.

Ketika seorang returnee dapat kembali memperoleh penghasilan, manfaat reintegrasi tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap rumah tangga dan komunitas.

Pemerintah Daerah Menjadi Aktor Reintegrasi

Hal lain yang menarik dari model Oyo adalah kuatnya peran pemerintah daerah.

Nota kesepahaman tidak hanya memberikan tugas kepada ICMPD sebagai mitra pembangunan. Pemerintah Negara Bagian Oyo berkomitmen menyediakan lahan, mendukung mobilisasi masyarakat, bekerja sama dalam pengamanan dan menghubungkan peserta dengan sistem penyuluhan pertanian.

Pemerintah daerah juga berencana mempertahankan dukungan setelah program selesai. ICMPD menyebut Oyo akan mengupayakan kebijakan untuk melindungi keberlanjutan YERP dari perubahan politik, memberikan layanan penyuluhan kepada peserta setelah program berakhir dan menggunakan struktur keamanan lokal untuk mendukung kegiatan di komunitas pelaksana.

Hal tersebut penting karena reintegrasi pada dasarnya berlangsung di tingkat lokal.

Migran memang kembali dari luar negeri, tetapi kehidupan mereka setelah kembali berlangsung di desa, kecamatan dan komunitas tempat mereka tinggal. Karena itu, keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan institusi lokal.

Program Empat Tahun dan Uji Kebijakan

YERP didanai Pemerintah Denmark dan dirancang sebagai program jangka beberapa tahun. ICMPD mencatat bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari CAPACITY — Danish Migration Management Programme. Program ini menggabungkan intervensi langsung dengan penelitian untuk menghasilkan bukti mengenai keberlanjutan model reintegrasi.

Pendekatan action research membuat program tidak hanya bertanya apakah peserta memperoleh bantuan, tetapi juga apakah intervensi tersebut benar-benar mampu menghasilkan perubahan ekonomi dalam jangka panjang.

Karena itu, data dasar dan evaluasi akhir akan digunakan untuk melihat dampak program serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemuda, pertanian dan migrasi.

Dengan pendekatan tersebut, pengalaman 700 peserta dapat menjadi sumber pembelajaran untuk merancang program serupa di wilayah lain.

Relevansi bagi Negara Pengirim Migran

Model Nigeria ini memiliki relevansi bagi negara-negara yang memiliki jumlah pekerja migran besar, termasuk Indonesia.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam program reintegrasi adalah kecenderungan melihat kepulangan sebagai tahap terakhir dari migrasi. Padahal, setelah kembali, pekerja migran membutuhkan akses terhadap pekerjaan, modal, pasar, perlindungan sosial, pengakuan keterampilan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Jika aspek tersebut tidak tersedia, kepulangan dapat berubah menjadi periode ketidakpastian ekonomi.

Di sinilah pendekatan pembangunan daerah menjadi penting. Reintegrasi tidak semestinya berdiri sebagai program yang terpisah dari kebijakan ekonomi daerah. Ia dapat dihubungkan dengan pertanian, koperasi, industri pengolahan, UMKM, pelatihan kerja, digitalisasi usaha dan pembangunan infrastruktur ekonomi.

Artinya, returnee dapat dipandang sebagai bagian dari modal manusia daerah, bukan sekadar sebagai orang yang harus dibantu setelah pulang.

Mereka membawa pengalaman kerja, keterampilan, jaringan, pengetahuan dan dalam sejumlah kasus modal finansial dari negara tujuan. Kebijakan daerah dapat diarahkan untuk mengubah modal tersebut menjadi aktivitas ekonomi produktif.

Dari Migrasi ke Pembangunan Daerah

Pengalaman Oyo memperlihatkan perubahan cara melihat hubungan antara migrasi dan pembangunan.

Selama ini migrasi sering dibicarakan dalam kerangka jumlah orang yang berangkat, jumlah yang kembali, remitansi, perlindungan dan pencegahan migrasi tidak teratur.

YERP menambahkan satu dimensi: apa yang terjadi terhadap ekonomi daerah ketika migran kembali?

Pertanyaan tersebut membawa kebijakan migrasi masuk ke ruang pembangunan lokal.

Jika returnee memiliki kesempatan untuk membangun usaha, bekerja dan mengembangkan keterampilan di daerah asal, proses kepulangan dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal. Sebaliknya, jika tidak tersedia kesempatan ekonomi, seorang returnee dapat kembali menghadapi kondisi yang sama yang sebelumnya mendorongnya mencari kesempatan di luar negeri.

Karena itu, keberhasilan reintegrasi tidak cukup diukur dari berapa orang yang berhasil dipulangkan atau berapa orang yang mengikuti pelatihan. Ukurannya juga berkaitan dengan berapa banyak yang mampu mempertahankan penghasilan, membangun usaha, memperoleh akses pasar dan tetap terhubung dengan komunitas ekonomi setelah program berakhir.

Dalam konteks Oyo, 700 pemuda dan returnee menjadi bagian dari sebuah eksperimen kebijakan yang menghubungkan migrasi, pertanian dan pembangunan pedesaan. Pemerintah daerah menyediakan ruang, ICMPD membawa pendekatan kebijakan dan penelitian, sementara dukungan Pemerintah Denmark menyediakan pembiayaan.

Jika model tersebut berhasil menghasilkan mata pencaharian yang bertahan setelah intervensi berakhir, pengalaman Oyo dapat memberikan pelajaran penting bagi kebijakan reintegrasi di negara-negara pengirim migran lainnya.

Sebab, kepulangan bukanlah titik akhir migrasi. Kepulangan adalah awal dari pertanyaan yang lebih penting: apakah seseorang yang kembali memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak di tempat asalnya?

Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kebijakan migrasi tidak cukup hanya mengurus perjalanan manusia dari satu negara ke negara lain. Ia juga harus mampu menciptakan rumah ekonomi bagi mereka yang memilih kembali.