Italia: Hampir 300 Pekerja Migran di Proyek Konsulat AS Mendapat Kompensasi €31 Juta

MILAN — Hampir 300 pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan kompleks baru Konsulat Amerika Serikat di Milan, Italia, akan memperoleh kompensasi dan pembayaran kembali hak-hak ketenagakerjaan melalui kesepakatan senilai hampir €31 juta. Kesepakatan tersebut dicapai antara Kejaksaan Milan, perusahaan konstruksi asal Amerika Serikat, Caddell Construction, dan administrator yang ditunjuk pengadilan untuk mengawasi proyek setelah penyelidikan dugaan eksploitasi tenaga kerja.

Caddell berkomitmen menyediakan total sekitar €30,941 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar €19,7 juta dialokasikan untuk pembayaran langsung kepada pekerja, sedangkan bagian lainnya digunakan untuk kewajiban kepada lembaga jaminan sosial Italia dan otoritas pengawasan ketenagakerjaan.

Para pekerja yang teridentifikasi dalam perkara tersebut sebagian besar merupakan warga negara India. Mereka direkrut untuk mengerjakan proyek kompleks konsulat baru Amerika Serikat di Milan, sebuah proyek pembangunan bernilai sekitar US$350 juta yang mencakup pembangunan gedung konsulat baru serta fasilitas pendukung di lahan sekitar 10 acre.

Menurut penyelidikan jaksa Milan, sejumlah pekerja menerima pembayaran yang sangat rendah setelah berbagai potongan. Dalam laporan sebelumnya, dokumen penggajian yang diperiksa menunjukkan sebagian pekerja menerima kurang dari US$2 per jam. Mereka juga disebut mengalami pemotongan untuk biaya makanan dan tempat tinggal yang oleh penyidik dinilai tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan Italia.

Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah otoritas Italia menemukan indikasi jam kerja panjang, pembayaran di bawah standar dan kondisi kerja yang bermasalah. Dalam penyelidikan yang diumumkan pada Mei 2026, pekerja dilaporkan dapat bekerja hingga sekitar 12 jam sehari selama enam hari dalam sepekan. Lebih dari separuh pendapatan sebagian pekerja disebut dipotong untuk kebutuhan makanan dan akomodasi.

Keterangan pekerja yang dihimpun Associated Press sebelumnya juga menggambarkan adanya kesenjangan antara upah yang dijanjikan ketika perekrutan dengan pembayaran yang diterima setelah berada di Italia. Salah seorang pekerja asal India menunjukkan slip gaji yang mencantumkan upah sekitar US$1,80 per jam dan jumlah bersih kurang dari US$580 per bulan setelah sejumlah potongan.

Penyelidikan kemudian berkembang menjadi tindakan hukum terhadap unit Italia Caddell Construction. Pengadilan menempatkan perusahaan tersebut di bawah pengawasan yudisial dengan menunjuk administrator untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Italia. Dua orang manajer perusahaan di Italia juga menghadapi proses hukum dalam perkara tersebut.

Caddell menyatakan bekerja sama dengan otoritas Italia, sementara penyelidikan pidana terhadap perusahaan dan dua manajernya masih berlangsung. Dengan demikian, kesepakatan kompensasi tersebut menyelesaikan aspek ekonomi tertentu dari perkara, tetapi tidak berarti seluruh proses pidana telah berakhir.

Kompensasi Bukan Sekadar Pembayaran Upah

Besaran kompensasi yang diterima masing-masing pekerja tidak seragam. Menurut serikat pekerja CGIL yang mendampingi para pekerja, hampir 300 pekerja yang telah teridentifikasi akan menerima rata-rata sekitar €50.000 per orang, sementara sebagian pekerja dapat menerima hingga sekitar €90.000. Pembayaran tersebut mencakup komponen upah yang belum dibayarkan dan kerugian lainnya yang diakui dalam penyelesaian perkara.

Dokumen yang dilaporkan Reuters memerinci struktur kesepakatan tersebut. Sekitar €9,6 juta diperuntukkan bagi pembayaran upah yang belum dibayarkan, sekitar €3 juta untuk penggantian biaya makanan dan akomodasi yang dipotong, serta sekitar €7 juta untuk kerugian nonmaterial. Selain itu, sekitar €7,2 juta dialokasikan kepada lembaga jaminan sosial Italia, INPS, dan sekitar €4 juta kepada pengawas ketenagakerjaan.

Struktur tersebut penting karena perkara pekerja migran tidak hanya menyangkut selisih upah. Ketika pemberi kerja atau rantai perekrutan tidak memenuhi kewajiban ketenagakerjaan, dampaknya juga dapat masuk ke aspek jaminan sosial, biaya hidup, hak atas kondisi kerja yang layak dan kerugian nonmaterial.

Dengan kata lain, penyelesaian kasus tidak hanya menghitung berapa uang yang kurang dibayarkan kepada pekerja, tetapi juga berupaya mengembalikan hak-hak lain yang muncul akibat hubungan kerja yang diduga melanggar ketentuan.

Migran dan Kerentanan dalam Rantai Perekrutan

Kasus Milan juga memperlihatkan bagaimana posisi pekerja migran dapat menjadi rentan sejak tahap perekrutan.

Dalam penyelidikan yang diumumkan pada Mei 2026, otoritas Italia menyebut lebih dari 300 pekerja India direkrut melalui perantara di New Delhi. Para penyidik menemukan dugaan adanya biaya perekrutan yang besar, kontrak yang tidak sepenuhnya diterima atau dipahami pekerja, jam kerja panjang serta ancaman kehilangan pekerjaan ketika pekerja mempertanyakan kondisi kerja.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya dilakukan ketika pekerja sudah berada di negara tujuan. Mekanisme perekrutan, kontrak kerja, transparansi upah, biaya penempatan dan akses terhadap informasi hukum merupakan bagian penting dari perlindungan sebelum keberangkatan.

Ketika seorang pekerja meninggalkan negara asal dalam kondisi memiliki utang atau membayar biaya perekrutan tinggi, posisi tawarnya di negara tujuan dapat menjadi lebih lemah. Risiko tersebut semakin besar apabila pekerja tidak memahami kontrak atau tidak memiliki akses terhadap layanan hukum dan serikat pekerja.

Negara Turut Mengawasi, Serikat Pekerja Mendampingi

Kasus ini juga menunjukkan peran sejumlah institusi dalam memberikan perlindungan. Selain aparat penegak hukum, serikat pekerja CGIL memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada pekerja yang terlibat dalam perkara.

Otoritas Italia juga mengambil langkah untuk memastikan pekerja tidak kehilangan seluruh perlindungan sosialnya selama proses hukum berlangsung. Puluhan pekerja memperoleh tunjangan pengangguran, sementara 265 pekerja asing telah mendapatkan izin tinggal khusus dan permohonan untuk pekerja lainnya masih diproses.

Langkah tersebut memiliki arti penting karena status pekerjaan dan status keimigrasian pekerja migran sering kali saling berkaitan. Ketika hubungan kerja terputus akibat konflik ketenagakerjaan atau proses hukum, pekerja dapat menghadapi risiko kehilangan pendapatan sekaligus persoalan administratif terkait izin tinggal.

Karena itu, perlindungan pekerja migran dalam perkara semacam ini tidak dapat dibatasi pada pembayaran kompensasi. Akses terhadap tempat tinggal, layanan hukum, jaminan sosial, status keimigrasian dan kesempatan memperoleh pekerjaan kembali juga menjadi bagian dari proses pemulihan.

Proyek Diplomatik Tidak Berarti Bebas dari Hukum Ketenagakerjaan

Kasus pembangunan Konsulat AS di Milan juga memiliki dimensi lain. Proyek tersebut merupakan pembangunan fasilitas diplomatik Amerika Serikat, tetapi pekerjaan fisiknya berlangsung di wilayah hukum Italia.

Karena itu, status proyek sebagai fasilitas diplomatik tidak menghapus kebutuhan untuk mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Italia. Penempatan administrator yudisial dan penyelidikan terhadap perusahaan menunjukkan bahwa otoritas Italia menggunakan instrumen hukum nasional untuk mengawasi hubungan kerja pada proyek tersebut.

Dalam perkembangan sebelumnya, proyek bahkan tetap berjalan di bawah pengawasan pengadilan dengan perubahan kondisi kerja. Pekerja tidak lagi dikenai potongan untuk makanan dan tempat tinggal seperti yang dipersoalkan dalam penyelidikan, sementara jam kerja dibatasi hingga 45 jam per minggu dengan dua hari libur.

Pelajaran bagi Perlindungan Pekerja Migran

Perkara di Milan memperlihatkan bahwa migrasi tenaga kerja tidak berhenti pada keberhasilan memperoleh visa dan kontrak kerja. Persoalan justru dapat muncul setelah pekerja tiba di negara tujuan, ketika kontrak yang dijanjikan berhadapan dengan praktik kerja yang sebenarnya.

Dalam kasus ini, pekerja berasal dari negara lain, direkrut melalui jaringan lintas negara, bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan berada di bawah hukum ketenagakerjaan Italia. Rantai tersebut membuat perlindungan pekerja menjadi persoalan lintas yurisdiksi.

Karena itu, perlindungan migran membutuhkan beberapa lapis pengamanan: pemeriksaan perekrutan, transparansi kontrak, pengawasan pemberi kerja, akses terhadap serikat pekerja, mekanisme pengaduan, bantuan hukum, jaminan sosial serta perlindungan terhadap status keimigrasian ketika pekerja menghadapi perselisihan dengan pemberi kerja.

Kasus Milan juga memperlihatkan pentingnya pemulihan setelah pelanggaran terjadi. Penegakan hukum menjadi lebih bermakna ketika pekerja yang mengalami kerugian benar-benar mendapatkan kembali hak ekonominya dan tidak kehilangan akses terhadap kehidupan yang layak selama proses hukum berlangsung.

Bagi negara-negara pengirim pekerja migran, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan tidak berhenti ketika pekerja meninggalkan wilayah nasional. Negara asal tetap membutuhkan mekanisme diplomatik dan kerja sama dengan negara tujuan agar pekerjanya memperoleh akses terhadap keadilan ketika menghadapi pelanggaran.

Bagi negara tujuan, perkara ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap seluruh rantai ketenagakerjaan, termasuk penggunaan pekerja migran melalui perusahaan perantara dan kontraktor. Sedangkan bagi perusahaan multinasional, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari rantai kontraktor dan subkontraktor yang menjalankan pekerjaan di lapangan.

Pada akhirnya, hampir €31 juta yang disiapkan dalam penyelesaian perkara Milan bukan hanya angka kompensasi. Di baliknya terdapat persoalan tentang bagaimana seorang pekerja migran direkrut, berapa biaya yang harus dibayar untuk memperoleh pekerjaan, berapa upah yang benar-benar diterima, siapa yang mengawasi hubungan kerja dan ke mana pekerja dapat mencari keadilan ketika haknya dilanggar.

Migrasi tenaga kerja yang aman bukan hanya tentang berhasil berangkat dan memperoleh pekerjaan. Ukurannya juga terletak pada apakah pekerja tetap memiliki hak, perlindungan dan akses terhadap keadilan ketika berada jauh dari negara asalnya.