KP2MI dan Polije Buka Pelatihan SMK Go Global, 49 Peserta Disiapkan Jadi Plantation Worker Sawit

Jember – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Politeknik Negeri Jember (Polije) membuka pelatihan Plantation Worker Sawit melalui program SMK Go Global. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.

Pembukaan pelatihan berlangsung di Auditorium Vokasi Polije, Jember, pada Jumat, 2 Oktober 2026, dengan diikuti 49 peserta. Program Plantation Worker Sawit merupakan salah satu dari sembilan skema pelatihan yang dipercayakan KP2MI kepada Polije untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas calon pekerja migran.

Pelibatan Polije memperlihatkan semakin besarnya peran pendidikan vokasi dalam kebijakan penyiapan PMI. Perguruan tinggi vokasi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan untuk kebutuhan industri domestik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem penyiapan tenaga kerja yang akan memasuki pasar internasional.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI/BP2MI Suliyem mengatakan Polije dipilih setelah melalui proses survei langsung dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung. Menurutnya, kesiapan kelembagaan dan fasilitas menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mempercayakan pelaksanaan program tersebut kepada Polije.

Wakil Direktur Polije Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Wahyu Kurnia Dewanto menyebut Polije memperoleh kepercayaan untuk menjalankan sembilan skema pelatihan. Plantation Worker Sawit menjadi salah satu program yang dibuka sebagai bagian dari kerja sama tersebut.

Program ini penting apabila ditempatkan dalam perubahan paradigma penyiapan PMI. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara mengenai jumlah pekerja yang dapat ditempatkan ke luar negeri, tetapi mulai menekankan hubungan antara kebutuhan pasar kerja, kompetensi, pelatihan, sertifikasi dan penempatan.

Kementerian sebelumnya menegaskan bahwa SMK Go Global menggunakan pendekatan berbasis permintaan atau demand driven. Artinya, proses penyiapan pekerja idealnya dimulai dari identifikasi kebutuhan negara dan sektor pekerjaan, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan kompetensi yang diperlukan sebelum pelatihan diberikan.

Pendekatan tersebut relevan dengan persoalan ketenagakerjaan migran Indonesia saat ini. Data SIP2MI menunjukkan terdapat 292.471 lowongan kerja luar negeri aktif per 20 September 2026, tetapi sebanyak 216.236 lowongan atau 73,93 persen belum terisi. Angka tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja di luar negeri dan kemampuan Indonesia mengisi kebutuhan tersebut dengan pekerja yang memenuhi kualifikasi.

Karena itu, pelatihan Plantation Worker Sawit tidak semestinya dipandang hanya sebagai kegiatan pendidikan teknis. Program tersebut harus menjadi bagian dari rantai yang menghubungkan kebutuhan pemberi kerja dengan ketersediaan tenaga kerja Indonesia.

Persoalan yang harus dijawab adalah apakah kompetensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, negara tujuan mana yang membutuhkan tenaga kerja perkebunan, standar kompetensi apa yang dipersyaratkan dan bagaimana proses penempatannya setelah peserta menyelesaikan pelatihan.

Kejelasan mengenai tujuan akhir tersebut penting agar pelatihan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Sertifikat memang dapat menjadi bukti kompetensi, tetapi nilai ekonominya baru terlihat ketika kompetensi tersebut diakui oleh pemberi kerja dan dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Wahyu Kurnia Dewanto menyebut program tersebut memberi kesempatan kepada Polije untuk menyiapkan calon pekerja migran melalui pelatihan berbasis kompetensi. Peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga pembekalan sebelum memasuki dunia kerja.

Konsep pembekalan sebelum bekerja tersebut menjadi penting karena pekerja migran menghadapi lingkungan kerja yang berbeda dengan pekerja di dalam negeri. Mereka harus mampu memahami prosedur kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, disiplin, komunikasi serta budaya kerja di negara tujuan.

Dalam pekerjaan perkebunan, aspek keselamatan bahkan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi teknis. Pekerja harus memahami penggunaan alat, kondisi lingkungan kerja, prosedur keselamatan dan risiko pekerjaan sebelum ditempatkan.

Selain keterampilan teknis, pelatihan calon PMI perlu memasukkan unsur literasi hak ketenagakerjaan. Peserta harus memahami kontrak kerja, besaran upah, jam kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, fasilitas kerja dan mekanisme pengaduan.

Hal tersebut penting karena kompetensi pekerja tidak boleh dipisahkan dari pelindungan. Pekerja yang memiliki keterampilan tinggi tetapi tidak memahami haknya tetap dapat berada dalam posisi rentan apabila menghadapi praktik eksploitasi.

Dalam konteks migrasi internasional, calon PMI juga harus memahami perbedaan antara informasi pekerjaan, proses pelatihan dan proses penempatan. Mengikuti pelatihan tidak otomatis berarti seseorang pasti ditempatkan di luar negeri.

Karena itu, pemerintah dan penyelenggara pelatihan perlu menjelaskan secara transparan negara tujuan, jenis pekerjaan, pemberi kerja atau mitra penempatan, persyaratan, tahapan seleksi dan mekanisme keberangkatan kepada peserta.

Transparansi tersebut sekaligus menjadi instrumen pencegahan penempatan nonprosedural. Ketika calon PMI memperoleh informasi resmi dari lembaga pendidikan dan pemerintah, ketergantungan terhadap perantara informal yang menawarkan pekerjaan luar negeri dapat dikurangi.

Program SMK Go Global sendiri memang diarahkan agar peningkatan kapasitas tidak berhenti pada pelatihan. Setelah menyelesaikan pembinaan dan memenuhi persyaratan, peserta dapat difasilitasi dalam proses job matching sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, kemudian menjalani tahapan penempatan seperti pemeriksaan kesehatan, kelengkapan dokumen dan pengurusan visa.

Kerangka tersebut perlu diterapkan secara konsisten pada pelatihan Plantation Worker Sawit di Polije. Dengan demikian, 49 peserta tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi bagian dari talent pipeline yang memiliki jalur jelas menuju pekerjaan di luar negeri.

Polije juga memiliki posisi strategis karena merupakan perguruan tinggi vokasi. Pengalaman akademik dan praktik yang dimiliki institusi vokasi dapat digunakan untuk mengembangkan model pelatihan yang lebih dekat dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.

Pembelajaran berbasis praktik perlu menjadi salah satu kekuatan program. Calon pekerja tidak cukup mengetahui teori perkebunan, tetapi perlu memahami situasi kerja, standar produktivitas, penggunaan peralatan, keselamatan dan prosedur operasional.

Dalam jangka panjang, kerja sama KP2MI dan Polije juga dapat dikembangkan menjadi pusat penyiapan talenta migran berbasis vokasi. Sembilan skema pelatihan yang dipercayakan kepada Polije membuka peluang bagi pengembangan berbagai bidang kompetensi yang dapat disesuaikan dengan permintaan negara tujuan.

Model tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk mengubah orientasi penempatan PMI dari sekadar berbasis jumlah menjadi berbasis kompetensi. Pemerintah sebelumnya menargetkan peningkatan kapasitas 500.000 calon PMI terampil hingga 2029 melalui SMK Go Global, dengan target 40.000 peserta pada 2026 dan peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, target kuantitatif tersebut harus diimbangi dengan indikator kualitas. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan.

Pemerintah perlu mengukur berapa peserta yang lulus kompetensi, berapa yang memperoleh sertifikasi, berapa yang mendapatkan job matching, berapa yang memperoleh kontrak kerja, berapa yang benar-benar berangkat dan bagaimana kondisi mereka setelah bekerja di negara tujuan.

Evaluasi semacam itu penting untuk mengetahui apakah anggaran dan sumber daya yang digunakan untuk pelatihan benar-benar menghasilkan manfaat bagi peserta.

Lebih jauh lagi, keberhasilan harus diukur dari kesesuaian antara pekerjaan yang dijalankan dan kompetensi yang dilatih. Jangan sampai seseorang memperoleh pelatihan sebagai Plantation Worker, tetapi akhirnya ditempatkan pada pekerjaan yang berbeda tanpa penjelasan dan persetujuan yang memadai.

Persoalan kesesuaian pekerjaan juga berkaitan dengan perlindungan kontrak. Jenis pekerjaan yang tertulis dalam dokumen harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Perubahan sepihak terhadap jenis pekerjaan dapat meningkatkan risiko perselisihan dan eksploitasi.

Di sinilah peran KP2MI menjadi penting. Pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab menyiapkan calon pekerja, tetapi juga memastikan proses penempatan dan pelindungan berlangsung sesuai ketentuan.

Pendidikan vokasi juga perlu diberi ruang untuk berkontribusi dalam penelitian kebutuhan pasar kerja luar negeri. Perguruan tinggi dapat melakukan pemetaan mengenai kebutuhan tenaga kerja perkebunan, standar kompetensi negara tujuan dan perkembangan teknologi di sektor pertanian dan perkebunan.

Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar pembaruan kurikulum pelatihan. Dengan begitu, pelatihan tidak menggunakan pendekatan yang statis, melainkan terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Sektor perkebunan sendiri memiliki karakteristik berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Standar keselamatan, teknologi, sistem kerja, bahasa dan budaya kerja dapat berbeda sehingga pelatihan harus disesuaikan dengan negara tujuan.

Kemampuan bahasa juga tidak boleh dianggap sebagai komponen tambahan. Calon PMI harus memiliki kemampuan komunikasi yang memadai agar mampu memahami instruksi kerja, berinteraksi dengan atasan dan rekan kerja serta memperoleh informasi mengenai haknya.

Hal tersebut semakin penting ketika terjadi keadaan darurat. Pekerja yang mampu berkomunikasi akan lebih mudah meminta pertolongan apabila mengalami kecelakaan, perselisihan kerja atau persoalan lain.

Di luar kompetensi teknis, calon PMI juga perlu memahami budaya negara tujuan. Pembekalan budaya bukan berarti meminta pekerja menerima semua praktik di tempat kerja, tetapi membantu mereka memahami lingkungan sosial dan profesional tempat mereka akan bekerja.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan bahwa pemahaman budaya tidak digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak. Standar budaya kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak pekerja yang telah dijamin dalam kontrak dan peraturan yang berlaku.

Aspek pembiayaan juga perlu transparan. Peserta harus mengetahui biaya apa saja yang ditanggung pemerintah melalui program dan biaya apa yang mungkin muncul dalam tahapan berikutnya. Transparansi penting agar peserta tidak terjebak pada pungutan yang tidak jelas.

Jika program SMK Go Global benar-benar diarahkan untuk membuka akses kerja global bagi masyarakat, maka prinsip kesempatan yang adil juga perlu dijaga. Seleksi peserta harus berbasis kompetensi dan persyaratan yang transparan, bukan berdasarkan kedekatan atau kemampuan ekonomi.

Program juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan tetapi menghadapi keterbatasan biaya untuk memperoleh pelatihan. Intervensi pemerintah justru akan memiliki nilai sosial paling besar apabila mampu membuka akses bagi mereka yang sebelumnya sulit masuk ke pasar kerja global.

Pada akhirnya, kerja sama KP2MI dan Polije melalui pelatihan Plantation Worker Sawit menunjukkan bahwa perguruan tinggi vokasi dapat menjadi salah satu simpul penting dalam strategi Indonesia menghadapi pasar kerja internasional.

Sebanyak 49 peserta yang mengikuti pelatihan pada tahap awal memang bukan angka yang besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pasar global. Namun, nilai strategis program terletak pada model yang sedang dibangun: kebutuhan pasar diidentifikasi, kompetensi disiapkan, peserta dilatih dan kemudian diarahkan menuju penempatan.

Model tersebut harus dijaga agar tidak berubah menjadi sekadar program pelatihan massal. Setiap peserta harus memiliki jalur yang jelas dari pelatihan menuju pekerjaan yang sesuai, legal dan terlindungi.

Indonesia saat ini menghadapi paradoks. Di satu sisi, peluang kerja luar negeri tersedia dalam jumlah besar. Di sisi lain, sebagian besar lowongan tersebut belum dapat diisi karena adanya kesenjangan kompetensi dan kapasitas penempatan.

Karena itu, tantangan sebenarnya bukan lagi sekadar bagaimana mencari lowongan kerja di luar negeri. Tantangannya adalah bagaimana mengubah kebutuhan tenaga kerja global menjadi kesempatan kerja yang nyata bagi warga Indonesia tanpa mengorbankan kualitas dan pelindungan.

Program SMK Go Global di Polije dapat menjadi salah satu jawaban apabila seluruh rantai tersebut berjalan konsisten.

Latih, kompeten, tempatkan dan lindungi harus menjadi satu kesatuan. Sebab, keberhasilan program bukan diukur dari berapa orang yang duduk di ruang pelatihan, tetapi dari berapa banyak peserta yang akhirnya menjadi pekerja migran kompeten, memperoleh pekerjaan yang sesuai, mendapatkan haknya dan mampu bekerja secara aman di pasar kerja global.