Australia Did desak Visa Essential Skills Khusus bagi Pekerja Perawatan Lansia, Lebih dari 80 Persen Staf di Fasilitas Regional Lahir di Luar Negeri

SYDNEY – Penyedia layanan perawatan lansia di Australia mendesak pemerintah federal membentuk jalur visa khusus Essential Skills Visa bagi pekerja di sektor perawatan lansia dan disabilitas. Desakan ini muncul di tengah perdebatan mengenai rencana pengurangan migrasi, sementara industri perawatan lansia masih sangat bergantung pada tenaga kerja yang lahir di luar negeri.

Dalam laporan ABC News pada 20 Oktober 2026, penyedia layanan perawatan lansia dan lembaga kajian ekonomi Committee for Economic Development of Australia (CEDA) memperingatkan bahwa pemangkasan migrasi secara tajam dapat memperburuk kekurangan tenaga kerja di sektor yang melayani populasi Australia yang semakin menua.

Gambaran ketergantungan tersebut terlihat di Uniting Wontama, fasilitas perawatan lansia di Orange, wilayah Central West New South Wales (NSW). Lebih dari 80 persen stafnya dilaporkan lahir di luar negeri. Sebanyak 104 dari total 179 staf berasal dari Nepal, sementara pekerja lainnya berasal dari India, Filipina, dan berbagai negara lain.

Manajer layanan Uniting Wontama, Rosie Dunnett, mengatakan tenaga kerja migran menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan. Menurutnya, tanpa kontribusi pekerja migran, fasilitas tersebut akan kesulitan menjalankan layanan perawatan bagi para penghuni.

Persoalan ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi Australia dalam menyeimbangkan kebijakan pengendalian migrasi dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor esensial. Bagi penyedia layanan, kepastian jalur visa bukan hanya persoalan perekrutan, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan mempertahankan staf dan menjamin kesinambungan perawatan bagi kelompok lanjut usia.

Sektor Perawatan Lansia Membutuhkan 110.000 Pekerja Tambahan

Ageing Australia, organisasi yang mewakili sektor perawatan lansia, menyatakan bahwa sekitar 51 persen tenaga kerja perawatan residensial di Australia lahir di luar negeri. Organisasi tersebut memperkirakan sektor ini membutuhkan sekitar 110.000 pekerja perawatan tambahan hingga akhir dekade untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

CEO Ageing Australia, Tom Symondson, menekankan bahwa kebutuhan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan migrasi. Pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia meningkatkan kebutuhan terhadap pekerja yang dapat memberikan bantuan dalam aktivitas sehari-hari, pendampingan, serta layanan perawatan jangka panjang.

Kekurangan tenaga kerja berpotensi menambah beban staf yang sudah bekerja, menyulitkan fasilitas mengisi posisi kosong, dan mengganggu kemampuan penyedia layanan memenuhi kebutuhan penghuni. Di wilayah regional, tantangannya dapat semakin besar karena perekrutan tenaga kerja lokal tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan fasilitas.

Kebutuhan pekerja perawatan juga tidak hanya menyangkut jumlah orang yang tersedia. Sektor ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai tugasnya, memahami standar keselamatan, serta mampu memberikan layanan yang bermartabat kepada lansia dan penyandang disabilitas.

Karena itu, kebijakan migrasi tenaga kerja perlu dipertimbangkan bersama kebijakan pelatihan domestik, pengembangan keterampilan, kondisi kerja, retensi staf, dan peningkatan kualitas pelayanan.

CEDA Usulkan Jalur Visa yang Tidak Bergantung pada Target Migrasi Umum

CEDA dan Ageing Australia mengusulkan jalur visa khusus agar perekrutan pekerja perawatan tidak terlalu bergantung pada perubahan kebijakan migrasi secara keseluruhan.

CEO CEDA, Melinda Cilento, memperingatkan bahwa pemangkasan migrasi secara tajam dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan jika pemerintah hanya berfokus pada penurunan jumlah migran tanpa mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor.

CEDA memperkirakan terdapat sekitar 70.000 pekerja personal care yang datang ke Australia menggunakan visa sementara, termasuk visa pelajar dan visa pasangan. Keberadaan pekerja tersebut menjadi bagian dari pasokan tenaga kerja yang menopang layanan perawatan.

Menurut CEDA, sistem migrasi yang lebih mengutamakan pekerjaan dengan upah tinggi berpotensi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan sektor perawatan yang memiliki kekurangan tenaga kerja berkepanjangan. Sebagian posisi perawatan membutuhkan kompetensi khusus, tetapi tingkat upah dan struktur pekerjaan tidak selalu sesuai dengan persyaratan sejumlah jalur visa tenaga kerja terampil yang ada.

Dalam proposalnya, CEDA mengusulkan agar pekerja perawatan lansia dan disabilitas, asisten perawatan personal, serta pekerja pendukung keperawatan dapat mengakses jalur visa yang dirancang khusus bagi pekerjaan dengan kekurangan tenaga kerja jangka panjang.

Usulan tersebut bukan berarti pemerintah telah menyetujui visa baru. Hingga laporan ABC News diterbitkan pada 20 Oktober 2026, pembentukan jalur Essential Skills Visa masih berupa tuntutan dari penyedia layanan dan lembaga kajian ekonomi.

Perdebatan Kebijakan Migrasi Memperbesar Ketidakpastian

Desakan dari sektor perawatan lansia berlangsung ketika partai-partai politik Australia mengajukan pendekatan berbeda untuk mengurangi migrasi bersih atau net overseas migration.

ABC News melaporkan bahwa pemimpin oposisi dari Koalisi, Angus Taylor, mengusulkan pengurangan penerimaan visa sementara sekitar 650.000 selama empat tahun melalui pemangkasan sejumlah kategori visa, termasuk visa lulusan, pengungsi, dan bridging visa.

Koalisi mengusulkan migrasi bersih dikurangi menjadi 100.000 orang per tahun selama dua tahun pertama sebelum meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Partai Buruh menargetkan migrasi bersih sebesar 225.000 orang per tahun mulai 2027–2028. One Nation mengusulkan migrasi bersih negatif selama tiga tahun, yang berarti jumlah orang yang meninggalkan Australia lebih besar daripada jumlah yang masuk.

Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyedia layanan perawatan karena perubahan kategori visa dapat memengaruhi pekerja yang saat ini menopang operasional fasilitas.

Meski demikian, target migrasi bersih tidak sama dengan jumlah pekerja migran yang masuk. Angka migrasi bersih memperhitungkan pergerakan penduduk masuk dan keluar, sedangkan kebijakan visa menentukan jalur, persyaratan, serta kategori orang yang dapat tinggal atau bekerja di Australia.

Karena itu, dampak terhadap sektor perawatan harus dinilai berdasarkan perubahan aturan yang benar-benar diterapkan, kategori visa yang terdampak, dan ketersediaan jalur alternatif bagi pekerja yang dibutuhkan.

Pekerja Migran Khawatir terhadap Masa Depan Karier

Kekhawatiran mengenai perubahan kebijakan tidak hanya dirasakan oleh penyedia layanan, tetapi juga oleh pekerja migran yang telah membangun kehidupan di Australia.

Rose Buen, pekerja perawatan lansia asal Filipina yang datang ke Australia menggunakan visa pelajar, mengatakan kepada ABC News bahwa perubahan kebijakan visa membuatnya khawatir terhadap masa depan dan rencana kariernya.

Pengalaman tersebut menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan migrasi dapat memengaruhi keputusan pribadi pekerja, termasuk keberlanjutan pekerjaan, rencana pendidikan, kehidupan keluarga, dan kemungkinan menetap di wilayah regional.

Bagi pekerja yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di fasilitas perawatan, ketidakpastian mengenai jalur visa dapat mempersulit perencanaan karier jangka panjang. Sementara bagi pemberi kerja, ketidakpastian tersebut dapat menghambat perencanaan kebutuhan staf dan meningkatkan risiko kehilangan pekerja yang sudah berpengalaman.

Namun, persoalan ini tidak berarti seluruh pekerja migran perawatan lansia akan kehilangan status visa mereka. Dampaknya bergantung pada kategori visa masing-masing, persyaratan yang berlaku, dan ketentuan transisi apabila terjadi perubahan kebijakan.

Jalur Visa yang Ada Dinilai Belum Memenuhi Seluruh Kebutuhan

Pemerintah Australia sebelumnya telah mengidentifikasi gagasan jalur visa bagi pekerja esensial dalam Migration Strategy 2023. Strategi tersebut membuka kemungkinan jalur migrasi khusus bagi pekerja berupah lebih rendah di sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja berkepanjangan, termasuk ekonomi perawatan.

Namun, pemerintah kemudian memprioritaskan mekanisme yang sudah tersedia, salah satunya Aged Care Industry Labour Agreement, sebagai jalur untuk merekrut pekerja perawatan dari luar negeri.

Menurut CEDA, jumlah pekerja yang direkrut melalui mekanisme tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan tenaga kerja sektor perawatan secara keseluruhan.

Di sisi lain, juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia menyatakan kepada ABC News bahwa setiap rencana kebijakan mendatang harus sejalan dengan tujuan migrasi, kebutuhan pasar tenaga kerja, dan perlindungan pekerja. Pemerintah juga menyebut pekerja perawatan lansia termasuk dalam pekerjaan kesehatan yang memperoleh prioritas pemrosesan visa.

Koalisi menolak anggapan bahwa rencana migrasinya akan membuat sektor perawatan kekurangan pekerja. Perwakilannya menyatakan jalur migrasi terampil, termasuk visa kerja sementara terampil dan visa berbasis proyek, akan diperluas, sementara sektor perawatan lansia tetap menjadi prioritas tenaga kerja.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata apakah migrasi harus dikurangi atau ditambah, melainkan bagaimana memastikan perubahan kebijakan tidak memutus pasokan pekerja yang dibutuhkan oleh layanan publik dan sektor esensial.

Kualitas Kerja dan Perlindungan Pekerja Tetap Menjadi Prioritas

Pembentukan visa khusus tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan ketenagakerjaan di sektor perawatan lansia. Kebijakan tersebut perlu dirancang dengan memperhatikan standar upah, kondisi kerja, pengakuan keterampilan, akses terhadap pelatihan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Jalur visa yang terlalu bergantung pada satu pemberi kerja, misalnya, dapat meningkatkan kerentanan pekerja jika mereka mengalami pelanggaran hak tetapi khawatir kehilangan status tinggal ketika berpindah pekerjaan. Karena itu, desain kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pemberi kerja dan kemampuan pekerja untuk melindungi haknya.

Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja domestik, memperbaiki retensi staf, serta memastikan pekerjaan perawatan menawarkan kondisi kerja yang layak. Perekrutan pekerja migran dan pengembangan tenaga kerja lokal tidak harus dipertentangkan, karena keduanya dapat menjadi bagian dari strategi untuk memenuhi kebutuhan layanan jangka panjang.

Bagi penghuni fasilitas perawatan, keberlanjutan tenaga kerja berkaitan langsung dengan kesinambungan hubungan antara staf dan lansia, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta kualitas layanan. Pergantian staf yang tinggi atau posisi kosong yang berkepanjangan dapat menambah tekanan terhadap operasional fasilitas.

Kepastian Migrasi Menjadi Bagian dari Keberlanjutan Layanan

Desakan pembentukan Essential Skills Visa memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan migrasi dan kebutuhan perawatan masyarakat Australia yang menua. Di Uniting Wontama, tingginya proporsi staf yang lahir di luar negeri memberikan gambaran konkret mengenai peran pekerja migran dalam mempertahankan layanan di wilayah regional.

Bagi penyedia layanan, jalur visa yang lebih pasti dapat membantu perencanaan tenaga kerja. Bagi pekerja migran, kepastian tersebut dapat mendukung perencanaan karier dan kehidupan keluarga. Sementara bagi penghuni fasilitas, ketersediaan staf yang memadai merupakan bagian penting dari keberlangsungan perawatan.

Namun, pembentukan jalur khusus harus disertai standar perlindungan yang kuat dan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah perlu menilai dampak kebijakan berdasarkan data kekurangan staf, kebutuhan regional, kondisi kerja, dan kapasitas pelatihan domestik, bukan hanya berdasarkan target migrasi agregat.

Hingga 20 Oktober 2026, tuntutan pembentukan visa khusus masih menjadi bagian dari perdebatan kebijakan di Australia. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan pemerintah, respons terhadap usulan industri, dan bagaimana jalur visa yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan pekerja perawatan tanpa mengabaikan perlindungan tenaga kerja.