Tag: P3MI

KP2MI terima 1.500 pengaduan PMI 2024 namun tidak rutin publikasi status penyelesaian. Wahyu Susilo: keluarga PMI dibiarkan menunggu berbulan-bulan tanpa informasi jelas. DPR IX desak laporan bulanan terbuka, Ombudsman dorong aplikasi pengaduan digital real-time.

Migrant CARE, JBM, dan Solidaritas Perempuan jadi garis terdepan perlindungan PMI yang tak terjangkau pemerintah. Wahyu Susilo: UU PMI No.18/2017 lahir dari advokasi lebih dari satu dekade oleh masyarakat sipil. Lokakarya tripartit ILO Mei 2025 jadi model kolaborasi produktif pemerintah-LSM.

Sindikat penipuan PMI online gunakan AI untuk buat website mirip portal pemerintah dan dokumen palsu yang meyakinkan. Laporan AS 2025: pelaku TPPO semakin andalkan konten buatan AI untuk rekrut korban. Kominfo-Bareskrim bangun patroli siber tapi kapasitas masih kurang dibanding volume ancaman.

Penelitian UNPAM 2026: 160.000 PMI perempuan Hong Kong masih hadapi eksploitasi, pemotongan gaji, dan pelanggaran kontrak meski dilindungi UU formal. Komnas Perempuan: perlindungan butuh intervensi tiga level—individual, institusional, dan struktural. UN Women dukung program pendidikan hukum berbasis komunitas.

JBM usulkan 5 prioritas reformasi rekrutmen: transparansi biaya, standardisasi kontrak, sertifikasi P3MI, verifikasi kondisi kerja, dan blacklist publik. Menteri KP2MI: pencabutan izin jadi sanksi minimum bagi P3MI pelanggar. ILO dukung melalui prinsip Fair Recruitment dan program PROTECT.

Jakarta – Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin, melontarkan desakan keras kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan dua pekerja migran...

Kampanye 'Migran Berdaya, Migran Terlindungi' JBM jangkau ratusan ribu orang lewat platform digital dan tatap muka sepanjang 2024-2025. Wahyu Susilo: kampanye harus ubah sistem yang memungkinkan eksploitasi, bukan sekadar edukasi individu. Kolaborasi tripartit JBM-KP2MI-ILO hasilkan rekomendasi regulasi konkret.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi jadi contoh respons cepat pemda saat konflik Timur Tengah memanas. 7.000 PMI asal Jatim di Timur Tengah butuh koordinasi aktif Pemprov-KP2MI. Wamen PMI: pemda butuh tim respons cepat dan anggaran APBD khusus perlindungan PMI.

Ribuan PMI dan aktivis tuntut 10 poin reformasi termasuk hapus biaya rekrutmen dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Juru bicara aksi: 'Kami sumbang USD 15,7 miliar devisa, kami tuntut perlindungan setimpal'. Wahyu Susilo JBM: perubahan nyata butuh tekanan publik konsisten, bukan hanya janji pemerintah.

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural asal Kebumen, Jawa Tengah, diduga mengalami tekanan dan pemerasan ekonomi setelah dipulangkan ke agensi...