Dalam laporan yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, Reuters mengungkapkan bahwa pemerintah Spanyol menghadapi tekanan untuk menangani ribuan migran yang masih berada di Ceuta setelah kedatangan massal pada akhir Juli 2026. Pemerintah berupaya mempercepat proses administratif, sementara organisasi nonpemerintah (NGO), pengacara, dan kelompok pendamping migran memperingatkan adanya risiko pelanggaran hak, terutama terhadap anak tanpa pendamping, kelompok minoritas seksual, serta keluarga yang membutuhkan perlindungan kemanusiaan.

Salah satu kasus yang disoroti adalah Fatna, perempuan berusia 21 tahun yang sedang hamil ketika tiba di Ceuta bersama keluarganya. Setelah melahirkan, bayinya dilaporkan mengalami masalah ginjal dan membutuhkan penanganan medis khusus di daratan utama Spanyol. Namun, selama permohonan suakanya masih diperiksa, keluarga tersebut menghadapi kendala untuk melakukan perjalanan karena memerlukan izin dari otoritas terkait.

Kondisi itu menggambarkan persoalan yang dihadapi sebagian migran ketika proses administratif membatasi akses mereka terhadap layanan penting. Dalam kasus keluarga rentan, keterlambatan memperoleh izin perjalanan dapat berdampak pada akses terhadap perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan dukungan sosial.

Reuters melaporkan bahwa lebih dari 20 wawancara dengan migran, pengacara, NGO, dan petugas keamanan menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sebagian orang yang masih berada di Ceuta memiliki alasan yang perlu diperiksa secara serius untuk mendapatkan suaka atau perlindungan kemanusiaan. Mereka mencakup anak-anak tanpa pendamping, warga Maroko dari kelompok minoritas seksual yang takut mengalami penganiayaan jika dipulangkan, serta keluarga dengan anak penyandang disabilitas.

Pada pekan sebelum laporan Reuters diterbitkan, delapan organisasi, termasuk Oxfam dan Amnesty International, mengajukan pengaduan kepada Ombudsman Spanyol. Mereka menuduh telah terjadi pelanggaran hak yang serius, antara lain pemulangan paksa terhadap migran dari negara yang dilanda konflik serta penolakan akses terhadap penerjemah dan bantuan hukum. Tuduhan tersebut merupakan klaim organisasi yang perlu diperiksa oleh otoritas berwenang.

Pemerintah Spanyol membantah bahwa pemulangan dilakukan secara tersembunyi. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska menyatakan bahwa migran yang kembali ke Maroko melakukannya secara sukarela. Pemerintah juga menyampaikan bahwa hingga saat itu sekitar 12.000 orang telah kembali sejak pertengahan Agustus, sementara hingga 1.200 permohonan suaka telah diterima dan sekitar 700 di antaranya telah diselesaikan.

Namun, sejumlah NGO menyampaikan klaim berbeda. Organisasi-organisasi tersebut mengatakan bahwa beberapa migran yang mereka dampingi mengalami tekanan untuk kembali ke Maroko. Asosiasi Elin, misalnya, menyatakan bahwa sejumlah migran dari Sudan dan Chad dipanggil polisi pada 24 dan 25 September, lalu dipulangkan tanpa pemberitahuan yang memadai. Klaim ini menjadi bagian dari pengaduan kepada Ombudsman dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah ditetapkan.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan prinsip dasar hukum suaka internasional, yaitu bahwa setiap permohonan harus diperiksa berdasarkan keadaan individual pemohon. Penetapan suatu negara sebagai negara asal yang aman tidak dengan sendirinya menghapus hak seseorang untuk mengajukan permohonan suaka. Risiko penganiayaan, kondisi pribadi, serta kebutuhan perlindungan harus tetap dipertimbangkan sesuai hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kapasitas penerimaan di Ceuta juga berada di bawah tekanan. Kota pelabuhan seluas sekitar 20 kilometer persegi itu memiliki keterbatasan fasilitas untuk menangani kedatangan migran dalam jumlah besar. Sejumlah migran masih tinggal di jalanan, kawasan perbukitan, atau tempat penampungan yang dikelola organisasi masyarakat sipil. Sebagian anak tanpa pendamping yang sebelumnya berada di kawasan industri dekat perbatasan dilaporkan tidur di trotoar sambil menunggu proses registrasi.

Perwakilan serikat pekerja kepolisian memperkirakan masih terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 migran yang belum terdata secara memadai atau masih tersebar di berbagai lokasi. Hingga 14 Oktober, proses registrasi disebut hanya mampu menangani sekitar 100 orang per hari karena keterbatasan petugas, komputer, dan sumber daya operasional. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan serikat pekerja, bukan jumlah resmi final yang telah diverifikasi pemerintah.

Keterbatasan kapasitas juga berdampak pada layanan kesehatan. Perwakilan serikat dokter di Ceuta melaporkan bahwa rumah sakit setempat menangani migran dengan penyakit kulit, tuberkulosis, dan gangguan pencernaan yang dikaitkan dengan lamanya mereka berada di luar ruangan. Sejumlah perempuan juga dilaporkan telah melahirkan selama periode krisis tersebut.

Kondisi ini menempatkan pemerintah Spanyol pada dua tuntutan yang harus ditangani bersamaan: mengatasi penumpukan administrasi dan memastikan hak setiap orang tetap terlindungi. Pemrosesan yang cepat memang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan tekanan terhadap fasilitas penerimaan. Namun, percepatan tidak seharusnya menghilangkan pemeriksaan individual, akses terhadap penerjemah, bantuan hukum, maupun kesempatan mengajukan keberatan atas keputusan penolakan suaka.

Pact on Migration and Asylum Uni Eropa mendorong pemeriksaan migrasi dan permohonan suaka yang lebih terstruktur, termasuk pemrosesan di wilayah perbatasan dalam kondisi tertentu. Namun, penerapan prosedur tersebut tetap harus memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Pemindahan sebagian migran ke wilayah lain di Spanyol juga menjadi salah satu pilihan yang disarankan organisasi pendamping untuk mengurangi tekanan terhadap Ceuta dan memungkinkan pemeriksaan kasus yang lebih memadai.

Bagi kelompok yang rentan, seperti anak tanpa pendamping, korban kekerasan, keluarga dengan kebutuhan medis, dan orang yang berisiko mengalami penganiayaan, identifikasi kebutuhan perlindungan harus menjadi bagian penting dari proses administrasi. Tanpa mekanisme tersebut, percepatan penyelesaian perkara berpotensi membuat orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk menjelaskan situasinya.

Kasus Ceuta juga memperlihatkan tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan migrasi di Eropa. Tekanan politik untuk mengendalikan perbatasan dan mempercepat pemulangan sering kali berhadapan dengan kewajiban melindungi pengungsi serta pencari suaka. Penilaian terhadap kebijakan pemerintah karena itu perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga kualitas pemeriksaan, transparansi keputusan, dan akses terhadap mekanisme hukum.

Krisis di Ceuta menegaskan bahwa penanganan migrasi tidak cukup diukur dari kecepatan mengurangi jumlah orang di wilayah perbatasan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses registrasi, pemeriksaan suaka, pemulangan, dan pemindahan migran dilaksanakan secara sah, manusiawi, dan akuntabel. Tanpa jaminan tersebut, penyelesaian penumpukan kasus berisiko menciptakan persoalan baru berupa pelanggaran hak dan meningkatnya kerentanan orang-orang yang justru membutuhkan perlindungan.

The post Spanyol Percepat Penanganan Kasus Migran di Ceuta, Kelompok HAM Khawatir Hak Pencari Suaka Terabaikan appeared first on suaramigrannusantara.org.

Dokumentasi Reuters Connect memperlihatkan para migran menunggu untuk turun dari kapal penyelamat dan berjalan menuju area pemeriksaan yang disiapkan di pelabuhan. Foto-foto yang dibuat oleh fotografer Borja Suarez tersebut menggambarkan penanganan kedatangan migran di salah satu titik penting pada rute Atlantik menuju Kepulauan Canary, wilayah Spanyol yang terletak di lepas pantai barat laut Afrika.

Pada hari yang sama, kantor berita EFE melaporkan bahwa 31 warga Afrika Utara, termasuk seorang perempuan dan dua anak, dibawa ke pelabuhan Arguineguín setelah diselamatkan dari sebuah perahu kecil sekitar 163 kilometer di selatan Gran Canaria. Informasi dari layanan penyelamatan maritim yang dikutip EFE menyebutkan bahwa para migran tiba di daratan dalam kondisi yang secara umum dilaporkan baik. Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya operasi penyelamatan untuk mencegah korban jiwa dalam perjalanan laut menuju wilayah Eropa.

Kepulauan Canary merupakan salah satu pintu masuk migrasi tidak teratur ke Spanyol melalui Samudra Atlantik. Perjalanan menuju kepulauan tersebut dapat dimulai dari sejumlah wilayah di Afrika Barat, termasuk Mauritania, Senegal, dan kawasan Sahara Barat. Jarak pelayaran yang panjang, kondisi laut yang berubah-ubah, serta penggunaan perahu yang tidak selalu layak untuk perjalanan jauh membuat rute ini berisiko tinggi bagi keselamatan penumpang.

Risiko perjalanan tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan tenggelam. Migran juga dapat mengalami dehidrasi, kekurangan makanan, kelelahan, dan gangguan kesehatan setelah berhari-hari berada di laut. Perempuan, anak-anak, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu dapat menghadapi kerentanan tambahan. Karena itu, penyelamatan di laut, pemeriksaan medis, identifikasi, dan akses terhadap bantuan kemanusiaan menjadi bagian penting dari respons setelah kedatangan.

Meskipun dokumentasi pada 15 Oktober menunjukkan bahwa rute Atlantik masih aktif, data resmi pemerintah Spanyol memperlihatkan bahwa jumlah kedatangan migran tidak teratur di Kepulauan Canary justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 30 September 2026, sebanyak 7.133 migran tercatat tiba di kepulauan tersebut, turun sekitar 44,5 persen dibandingkan 12.848 orang pada periode yang sama tahun 2025. Angka ini merupakan jumlah kedatangan yang tercatat selama periode tertentu, bukan jumlah keseluruhan migran yang berada di wilayah Canary.

Secara nasional, Spanyol mencatat 24.646 kedatangan migran tidak teratur melalui jalur laut dan darat sejak awal tahun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut turun sekitar 10,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Namun, tren nasional tidak sepenuhnya seragam. Sementara kedatangan di Kepulauan Canary menurun, sejumlah wilayah lain, termasuk Ceuta dan Melilla di Afrika Utara, mencatat peningkatan pada periode yang sama.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tekanan migrasi tidak dapat dinilai hanya dari satu lokasi atau satu peristiwa. Kedatangan perahu di Gran Canaria tetap membutuhkan operasi penyelamatan dan penanganan kemanusiaan, meskipun angka kumulatif kedatangan di kepulauan tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sebaliknya, penurunan jumlah kedatangan juga tidak berarti bahwa bahaya perjalanan atau kebutuhan perlindungan bagi orang yang masih menempuh rute tersebut telah berakhir.

Pemerintah Kepulauan Canary sebelumnya telah memperingatkan bahwa rute Atlantik masih aktif meskipun jumlah kedatangan mengalami penurunan. Dinamika migrasi di kawasan Sahel dan Afrika Barat, situasi keamanan, keterbatasan kesempatan ekonomi, serta jaringan penyelundupan manusia dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan. Faktor-faktor tersebut berinteraksi secara kompleks, sehingga perubahan jumlah kedatangan dalam jangka pendek tidak selalu mencerminkan perubahan permanen pada penyebab migrasi.

Setelah tiba di Spanyol, para migran perlu menjalani proses identifikasi dan penilaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka yang menyatakan membutuhkan perlindungan internasional harus memperoleh akses terhadap prosedur suaka, sementara anak-anak tanpa pendamping dan kelompok rentan memerlukan penanganan sesuai kebutuhan masing-masing. Proses tersebut harus tetap memperhatikan hak dasar, keselamatan, dan prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke tempat ketika ia menghadapi risiko penganiayaan atau bahaya serius yang memenuhi ketentuan hukum internasional.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan menghadapi kebutuhan untuk menyediakan tempat penampungan sementara, pemeriksaan kesehatan, dukungan psikososial, serta pendampingan bagi anak-anak dan keluarga. Koordinasi antara penjaga pantai, aparat imigrasi, layanan kesehatan, Palang Merah, dan lembaga perlindungan menjadi penting agar penanganan kedatangan tidak hanya berfokus pada pengawasan perbatasan, tetapi juga memastikan kebutuhan mendesak para penyintas perjalanan laut terpenuhi.

Perkembangan di Gran Canaria juga menegaskan perlunya kerja sama antara Spanyol, Uni Eropa, dan negara-negara asal maupun transit migran. Kerja sama tersebut mencakup operasi penyelamatan, pemberantasan jaringan penyelundupan manusia, perluasan jalur migrasi reguler, dan dukungan terhadap masyarakat di negara asal. Upaya pengendalian perbatasan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia agar orang yang membutuhkan perlindungan tidak kehilangan akses terhadap prosedur hukum.

Kedatangan migran di Arguineguín pada 15 Oktober 2026 menjadi gambaran nyata bahwa perjalanan Atlantik menuju Spanyol masih berlangsung dan menuntut respons kemanusiaan yang berkelanjutan. Meski statistik menunjukkan penurunan jumlah kedatangan di Kepulauan Canary sepanjang sembilan bulan pertama 2026, setiap operasi penyelamatan tetap mengingatkan bahwa rute tersebut membawa risiko serius. Tantangan bagi Spanyol dan mitra regionalnya adalah mengelola perbatasan secara tertib tanpa mengabaikan keselamatan, martabat, dan hak dasar orang-orang yang menempuh perjalanan tersebut.

The post Migran Diselamatkan di Gran Canaria, Rute Atlantik ke Spanyol Tetap Berisiko appeared first on suaramigrannusantara.org.

Wilayah Almería di Spanyol selatan dikenal sebagai salah satu pusat produksi pertanian rumah kaca terbesar di Eropa. Hamparan rumah kaca yang membentang luas bahkan dikenal sebagai sea of plastic atau “lautan plastik”. Sistem pertanian intensif tersebut memungkinkan produksi sayuran dan buah dalam skala besar sepanjang tahun, dengan tenaga kerja migran menjadi bagian penting dalam proses produksi.

Namun, di balik produktivitas sektor tersebut terdapat persoalan ketenagakerjaan yang telah lama menjadi perhatian. Pekerja migran, khususnya mereka yang berada dalam posisi administratif rentan, melaporkan upah rendah, jam kerja panjang, kondisi kerja berat, serta kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak.

Dalam laporan Reuters pada Mei 2026, seorang pekerja migran di rumah kaca Spanyol menggambarkan perbedaan pendapatan berdasarkan status dokumen. Pekerja tanpa dokumen disebut memperoleh sekitar €5 per jam, sedangkan pekerja dengan dokumen dapat memperoleh sekitar €7–8 per jam. Kesaksian tersebut menggambarkan bagaimana status migrasi dapat berpengaruh terhadap posisi tawar seseorang di pasar kerja.

Angka €4–5 per jam yang dilaporkan pekerja tidak dapat dianggap sebagai ketentuan resmi upah minimum Spanyol. Justru di sinilah persoalan muncul: apabila seseorang bekerja sebagai pekerja formal dengan hubungan kerja yang tunduk pada standar upah dan perjanjian kolektif, pembayaran di bawah hak minimum dapat menjadi persoalan ketenagakerjaan yang harus diperiksa oleh otoritas.

Pemerintah Spanyol menetapkan standar upah minimum secara nasional melalui regulasi. Pada 2026, ketentuan upah minimum juga diperbarui melalui Real Decreto 126/2026. Karena itu, upah aktual seorang pekerja harus dilihat berdasarkan status hubungan kerja, jam kerja, kategori pekerjaan, serta ketentuan perjanjian kolektif yang berlaku, bukan hanya dibandingkan dengan satu angka nominal per jam.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika pekerja migran tidak memiliki status administratif yang kuat. Pekerja yang tidak memiliki dokumen lengkap atau status tinggal yang tidak teratur dapat merasa takut melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan, ditangkap, atau menghadapi persoalan imigrasi.

Dalam kondisi seperti itu, ketimpangan kekuasaan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi semakin besar. Seorang pekerja mungkin mengetahui bahwa upahnya terlalu rendah, tetapi tetap menerima pekerjaan tersebut karena tidak memiliki alternatif lain untuk memperoleh pendapatan.

Laporan mengenai kondisi pekerja pertanian migran di Almería bukan persoalan baru. Investigasi sebelumnya juga menemukan pekerja migran yang menerima upah di bawah standar dan tinggal di permukiman informal dengan kondisi sanitasi yang buruk. Kawasan pertanian Almería bahkan pernah menjadi simbol paradoks antara keberhasilan ekspor pertanian modern dan kerentanan sosial pekerja yang berada di balik produksi tersebut.

Dalam sejumlah kawasan, pekerja dilaporkan tinggal di bangunan sementara, permukiman informal, atau tempat tinggal yang tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih, listrik, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari persoalan perumahan.

Pekerja mungkin memperoleh pekerjaan di rumah kaca, tetapi ketika penghasilan mereka tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal yang layak, mereka akhirnya mencari tempat tinggal yang murah atau bahkan membangun hunian informal di sekitar kawasan pertanian.

Situasi tersebut menciptakan paradoks. Sektor pertanian membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi pekerja yang menopang produksi justru dapat berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang sangat rentan.

Almería merupakan salah satu contoh bagaimana globalisasi pangan bekerja. Produk pertanian yang dipanen oleh pekerja di rumah kaca dapat masuk ke jaringan distribusi lintas negara dan berakhir di supermarket berbagai negara Eropa. Konsumen memperoleh produk dengan harga kompetitif, sementara sebagian biaya sosial produksi dapat tersembunyi jauh dari mata konsumen.

Di sinilah persoalan upah menjadi lebih dari sekadar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Harga pangan, tekanan pasar, biaya produksi, permintaan supermarket, serta kompetisi antarprodusen dapat menciptakan tekanan ekonomi yang pada akhirnya berpotensi ditransmisikan kepada pekerja melalui pemotongan biaya tenaga kerja.

Namun, tekanan ekonomi perusahaan tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan hak pekerja. Efisiensi produksi seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan upah yang layak, keselamatan kerja, atau tempat tinggal manusiawi.

Pekerja rumah kaca juga menghadapi kondisi lingkungan kerja yang berat. Rumah kaca dapat memiliki suhu dan kelembapan tinggi, sementara pekerjaan pertanian membutuhkan aktivitas fisik berulang dalam waktu lama. Dalam laporan sebelumnya mengenai Almería, pekerja migran menggambarkan kondisi kerja yang sangat panas dan berat di dalam rumah kaca.

Persoalan keselamatan kerja juga harus mendapat perhatian karena pekerja pertanian dapat berhadapan dengan mesin, bahan kimia pertanian, pestisida, serta kondisi cuaca ekstrem. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi semakin penting ketika pekerja memiliki keterbatasan bahasa atau tidak memahami sepenuhnya hak mereka.

Dari perspektif migrasi tenaga kerja, kasus Spanyol menunjukkan bahwa eksploitasi tidak selalu berlangsung dalam bentuk kekerasan terbuka. Eksploitasi dapat muncul melalui kombinasi upah rendah, ketergantungan terhadap pemberi kerja, status imigrasi yang rentan, tempat tinggal yang buruk, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Pekerja migran akhirnya berada dalam posisi dilematis: menerima kondisi kerja yang buruk atau kehilangan sumber pendapatan.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan pentingnya status hukum dan dokumen migrasi. Dokumen bukan hanya menentukan apakah seseorang boleh tinggal dan bekerja, tetapi juga memengaruhi kemampuan pekerja untuk menuntut haknya.

Pekerja dengan status legal tetap dapat mengalami eksploitasi, tetapi pekerja tanpa dokumen menghadapi kerentanan tambahan karena setiap upaya melapor dapat dianggap berisiko terhadap status keimigrasiannya.

Pemerintah Spanyol sendiri telah mengembangkan kebijakan regularisasi dan integrasi migran. Pada 2026, pemerintah juga menjalankan proses regularisasi luar biasa bagi sebagian migran yang memenuhi persyaratan. Namun, regularisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural di pasar kerja pertanian.

Masalah berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab ketika pekerja direkrut melalui kontraktor atau perantara tenaga kerja. Dalam rantai produksi pertanian modern, hubungan antara pemilik lahan, perusahaan pengemasan, kontraktor, dan pekerja dapat menjadi kompleks.

Semakin panjang rantai tersebut, semakin besar pula risiko tanggung jawab terhadap kondisi pekerja menjadi kabur. Pekerja mengetahui siapa yang memberikan instruksi setiap hari, tetapi belum tentu mengetahui siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas upah, keselamatan, dan kondisi kerjanya.

Karena itu, pengawasan pemerintah tidak cukup hanya dilakukan terhadap perusahaan besar. Pemeriksaan juga perlu menjangkau rantai pemasok dan perusahaan perantara yang merekrut tenaga kerja.

Bagi konsumen Eropa, persoalan tersebut membawa pertanyaan etis yang sederhana tetapi penting: berapa sebenarnya biaya manusia di balik sayuran murah yang sampai ke meja makan?

Produk pertanian mungkin terlihat bersih, segar, dan murah ketika berada di rak supermarket. Namun, proses produksinya melibatkan pekerja yang harus menghadapi panas, tekanan kerja, ketidakpastian pendapatan, serta persoalan tempat tinggal.

Dalam konteks pekerja migran Indonesia, pengalaman Spanyol juga relevan sebagai pelajaran mengenai pentingnya memahami kontrak, standar upah, status pekerjaan, tempat tinggal, serta mekanisme pengaduan sebelum bekerja di luar negeri.

Migrasi tenaga kerja seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan seseorang mendapatkan pekerjaan di negara tujuan. Ukurannya juga harus mencakup apakah pekerja memperoleh upah sesuai hukum, bekerja dalam kondisi aman, memiliki tempat tinggal layak, dan dapat mengakses perlindungan ketika terjadi perselisihan.

Pada akhirnya, “lautan plastik” Almería menyimpan paradoks besar. Rumah kaca menjadi simbol teknologi, produktivitas, dan keberhasilan ekspor pertanian Spanyol. Tetapi di balik plastik yang memantulkan cahaya matahari itu terdapat manusia yang bekerja dalam kondisi yang tidak selalu mencerminkan kemajuan ekonomi tersebut.

Sebuah sistem pangan tidak dapat disebut modern apabila sayuran yang murah bagi konsumen dibayar mahal oleh pekerja melalui upah rendah, ketidakpastian hukum, dan kehidupan yang tidak layak.

Persoalan pekerja migran di rumah kaca Spanyol karena itu bukan sekadar masalah upah €4 atau €5 per jam. Ia adalah pertanyaan yang lebih besar mengenai siapa yang menikmati keuntungan dari rantai pangan global dan siapa yang menanggung biaya sosialnya.

The post Di Balik “Lautan Plastik” Spanyol, Pekerja Migran Mengaku Dibayar €4–5 per Jam dan Tinggal dalam Kondisi Tak Layak appeared first on suaramigrannusantara.org.