Di Balik “Lautan Plastik” Spanyol, Pekerja Migran Mengaku Dibayar €4–5 per Jam dan Tinggal dalam Kondisi Tak Layak

ALMERIA — Industri pertanian intensif di Spanyol, terutama perkebunan hortikultura berbasis rumah kaca di wilayah Andalusia, kembali menghadapi sorotan terkait kondisi pekerja migran. Sejumlah pekerja migran dilaporkan menerima upah sekitar €4–5 per jam (sekitar Rp76.000–Rp95.000 per jam) dan hidup dalam kondisi perumahan yang tidak layak, meskipun tenaga mereka menjadi bagian penting dari rantai produksi pangan yang memasok pasar Spanyol dan Eropa.

Wilayah Almería di Spanyol selatan dikenal sebagai salah satu pusat produksi pertanian rumah kaca terbesar di Eropa. Hamparan rumah kaca yang membentang luas bahkan dikenal sebagai sea of plastic atau “lautan plastik”. Sistem pertanian intensif tersebut memungkinkan produksi sayuran dan buah dalam skala besar sepanjang tahun, dengan tenaga kerja migran menjadi bagian penting dalam proses produksi.

Namun, di balik produktivitas sektor tersebut terdapat persoalan ketenagakerjaan yang telah lama menjadi perhatian. Pekerja migran, khususnya mereka yang berada dalam posisi administratif rentan, melaporkan upah rendah, jam kerja panjang, kondisi kerja berat, serta kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak.

Dalam laporan Reuters pada Mei 2026, seorang pekerja migran di rumah kaca Spanyol menggambarkan perbedaan pendapatan berdasarkan status dokumen. Pekerja tanpa dokumen disebut memperoleh sekitar €5 per jam, sedangkan pekerja dengan dokumen dapat memperoleh sekitar €7–8 per jam. Kesaksian tersebut menggambarkan bagaimana status migrasi dapat berpengaruh terhadap posisi tawar seseorang di pasar kerja.

Angka €4–5 per jam yang dilaporkan pekerja tidak dapat dianggap sebagai ketentuan resmi upah minimum Spanyol. Justru di sinilah persoalan muncul: apabila seseorang bekerja sebagai pekerja formal dengan hubungan kerja yang tunduk pada standar upah dan perjanjian kolektif, pembayaran di bawah hak minimum dapat menjadi persoalan ketenagakerjaan yang harus diperiksa oleh otoritas.

Pemerintah Spanyol menetapkan standar upah minimum secara nasional melalui regulasi. Pada 2026, ketentuan upah minimum juga diperbarui melalui Real Decreto 126/2026. Karena itu, upah aktual seorang pekerja harus dilihat berdasarkan status hubungan kerja, jam kerja, kategori pekerjaan, serta ketentuan perjanjian kolektif yang berlaku, bukan hanya dibandingkan dengan satu angka nominal per jam.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika pekerja migran tidak memiliki status administratif yang kuat. Pekerja yang tidak memiliki dokumen lengkap atau status tinggal yang tidak teratur dapat merasa takut melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan, ditangkap, atau menghadapi persoalan imigrasi.

Dalam kondisi seperti itu, ketimpangan kekuasaan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi semakin besar. Seorang pekerja mungkin mengetahui bahwa upahnya terlalu rendah, tetapi tetap menerima pekerjaan tersebut karena tidak memiliki alternatif lain untuk memperoleh pendapatan.

Laporan mengenai kondisi pekerja pertanian migran di Almería bukan persoalan baru. Investigasi sebelumnya juga menemukan pekerja migran yang menerima upah di bawah standar dan tinggal di permukiman informal dengan kondisi sanitasi yang buruk. Kawasan pertanian Almería bahkan pernah menjadi simbol paradoks antara keberhasilan ekspor pertanian modern dan kerentanan sosial pekerja yang berada di balik produksi tersebut.

Dalam sejumlah kawasan, pekerja dilaporkan tinggal di bangunan sementara, permukiman informal, atau tempat tinggal yang tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih, listrik, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari persoalan perumahan.

Pekerja mungkin memperoleh pekerjaan di rumah kaca, tetapi ketika penghasilan mereka tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal yang layak, mereka akhirnya mencari tempat tinggal yang murah atau bahkan membangun hunian informal di sekitar kawasan pertanian.

Situasi tersebut menciptakan paradoks. Sektor pertanian membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi pekerja yang menopang produksi justru dapat berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang sangat rentan.

Almería merupakan salah satu contoh bagaimana globalisasi pangan bekerja. Produk pertanian yang dipanen oleh pekerja di rumah kaca dapat masuk ke jaringan distribusi lintas negara dan berakhir di supermarket berbagai negara Eropa. Konsumen memperoleh produk dengan harga kompetitif, sementara sebagian biaya sosial produksi dapat tersembunyi jauh dari mata konsumen.

Di sinilah persoalan upah menjadi lebih dari sekadar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Harga pangan, tekanan pasar, biaya produksi, permintaan supermarket, serta kompetisi antarprodusen dapat menciptakan tekanan ekonomi yang pada akhirnya berpotensi ditransmisikan kepada pekerja melalui pemotongan biaya tenaga kerja.

Namun, tekanan ekonomi perusahaan tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan hak pekerja. Efisiensi produksi seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan upah yang layak, keselamatan kerja, atau tempat tinggal manusiawi.

Pekerja rumah kaca juga menghadapi kondisi lingkungan kerja yang berat. Rumah kaca dapat memiliki suhu dan kelembapan tinggi, sementara pekerjaan pertanian membutuhkan aktivitas fisik berulang dalam waktu lama. Dalam laporan sebelumnya mengenai Almería, pekerja migran menggambarkan kondisi kerja yang sangat panas dan berat di dalam rumah kaca.

Persoalan keselamatan kerja juga harus mendapat perhatian karena pekerja pertanian dapat berhadapan dengan mesin, bahan kimia pertanian, pestisida, serta kondisi cuaca ekstrem. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi semakin penting ketika pekerja memiliki keterbatasan bahasa atau tidak memahami sepenuhnya hak mereka.

Dari perspektif migrasi tenaga kerja, kasus Spanyol menunjukkan bahwa eksploitasi tidak selalu berlangsung dalam bentuk kekerasan terbuka. Eksploitasi dapat muncul melalui kombinasi upah rendah, ketergantungan terhadap pemberi kerja, status imigrasi yang rentan, tempat tinggal yang buruk, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan.

Pekerja migran akhirnya berada dalam posisi dilematis: menerima kondisi kerja yang buruk atau kehilangan sumber pendapatan.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan pentingnya status hukum dan dokumen migrasi. Dokumen bukan hanya menentukan apakah seseorang boleh tinggal dan bekerja, tetapi juga memengaruhi kemampuan pekerja untuk menuntut haknya.

Pekerja dengan status legal tetap dapat mengalami eksploitasi, tetapi pekerja tanpa dokumen menghadapi kerentanan tambahan karena setiap upaya melapor dapat dianggap berisiko terhadap status keimigrasiannya.

Pemerintah Spanyol sendiri telah mengembangkan kebijakan regularisasi dan integrasi migran. Pada 2026, pemerintah juga menjalankan proses regularisasi luar biasa bagi sebagian migran yang memenuhi persyaratan. Namun, regularisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural di pasar kerja pertanian.

Masalah berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab ketika pekerja direkrut melalui kontraktor atau perantara tenaga kerja. Dalam rantai produksi pertanian modern, hubungan antara pemilik lahan, perusahaan pengemasan, kontraktor, dan pekerja dapat menjadi kompleks.

Semakin panjang rantai tersebut, semakin besar pula risiko tanggung jawab terhadap kondisi pekerja menjadi kabur. Pekerja mengetahui siapa yang memberikan instruksi setiap hari, tetapi belum tentu mengetahui siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas upah, keselamatan, dan kondisi kerjanya.

Karena itu, pengawasan pemerintah tidak cukup hanya dilakukan terhadap perusahaan besar. Pemeriksaan juga perlu menjangkau rantai pemasok dan perusahaan perantara yang merekrut tenaga kerja.

Bagi konsumen Eropa, persoalan tersebut membawa pertanyaan etis yang sederhana tetapi penting: berapa sebenarnya biaya manusia di balik sayuran murah yang sampai ke meja makan?

Produk pertanian mungkin terlihat bersih, segar, dan murah ketika berada di rak supermarket. Namun, proses produksinya melibatkan pekerja yang harus menghadapi panas, tekanan kerja, ketidakpastian pendapatan, serta persoalan tempat tinggal.

Dalam konteks pekerja migran Indonesia, pengalaman Spanyol juga relevan sebagai pelajaran mengenai pentingnya memahami kontrak, standar upah, status pekerjaan, tempat tinggal, serta mekanisme pengaduan sebelum bekerja di luar negeri.

Migrasi tenaga kerja seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan seseorang mendapatkan pekerjaan di negara tujuan. Ukurannya juga harus mencakup apakah pekerja memperoleh upah sesuai hukum, bekerja dalam kondisi aman, memiliki tempat tinggal layak, dan dapat mengakses perlindungan ketika terjadi perselisihan.

Pada akhirnya, “lautan plastik” Almería menyimpan paradoks besar. Rumah kaca menjadi simbol teknologi, produktivitas, dan keberhasilan ekspor pertanian Spanyol. Tetapi di balik plastik yang memantulkan cahaya matahari itu terdapat manusia yang bekerja dalam kondisi yang tidak selalu mencerminkan kemajuan ekonomi tersebut.

Sebuah sistem pangan tidak dapat disebut modern apabila sayuran yang murah bagi konsumen dibayar mahal oleh pekerja melalui upah rendah, ketidakpastian hukum, dan kehidupan yang tidak layak.

Persoalan pekerja migran di rumah kaca Spanyol karena itu bukan sekadar masalah upah €4 atau €5 per jam. Ia adalah pertanyaan yang lebih besar mengenai siapa yang menikmati keuntungan dari rantai pangan global dan siapa yang menanggung biaya sosialnya.