Spanyol Percepat Penanganan Kasus Migran di Ceuta, Kelompok HAM Khawatir Hak Pencari Suaka Terabaikan

CEUTA – Upaya pemerintah Spanyol mempercepat penyelesaian penumpukan kasus migran di Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan dengan Maroko, memicu kekhawatiran kelompok pembela hak asasi manusia. Kebijakan untuk mempercepat pemeriksaan permohonan suaka dan memulangkan migran dinilai berisiko mengabaikan hak pencari suaka apabila tidak disertai pemeriksaan individual dan akses terhadap bantuan hukum.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, Reuters mengungkapkan bahwa pemerintah Spanyol menghadapi tekanan untuk menangani ribuan migran yang masih berada di Ceuta setelah kedatangan massal pada akhir Juli 2026. Pemerintah berupaya mempercepat proses administratif, sementara organisasi nonpemerintah (NGO), pengacara, dan kelompok pendamping migran memperingatkan adanya risiko pelanggaran hak, terutama terhadap anak tanpa pendamping, kelompok minoritas seksual, serta keluarga yang membutuhkan perlindungan kemanusiaan.

Salah satu kasus yang disoroti adalah Fatna, perempuan berusia 21 tahun yang sedang hamil ketika tiba di Ceuta bersama keluarganya. Setelah melahirkan, bayinya dilaporkan mengalami masalah ginjal dan membutuhkan penanganan medis khusus di daratan utama Spanyol. Namun, selama permohonan suakanya masih diperiksa, keluarga tersebut menghadapi kendala untuk melakukan perjalanan karena memerlukan izin dari otoritas terkait.

Kondisi itu menggambarkan persoalan yang dihadapi sebagian migran ketika proses administratif membatasi akses mereka terhadap layanan penting. Dalam kasus keluarga rentan, keterlambatan memperoleh izin perjalanan dapat berdampak pada akses terhadap perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan dukungan sosial.

Reuters melaporkan bahwa lebih dari 20 wawancara dengan migran, pengacara, NGO, dan petugas keamanan menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sebagian orang yang masih berada di Ceuta memiliki alasan yang perlu diperiksa secara serius untuk mendapatkan suaka atau perlindungan kemanusiaan. Mereka mencakup anak-anak tanpa pendamping, warga Maroko dari kelompok minoritas seksual yang takut mengalami penganiayaan jika dipulangkan, serta keluarga dengan anak penyandang disabilitas.

Pada pekan sebelum laporan Reuters diterbitkan, delapan organisasi, termasuk Oxfam dan Amnesty International, mengajukan pengaduan kepada Ombudsman Spanyol. Mereka menuduh telah terjadi pelanggaran hak yang serius, antara lain pemulangan paksa terhadap migran dari negara yang dilanda konflik serta penolakan akses terhadap penerjemah dan bantuan hukum. Tuduhan tersebut merupakan klaim organisasi yang perlu diperiksa oleh otoritas berwenang.

Pemerintah Spanyol membantah bahwa pemulangan dilakukan secara tersembunyi. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska menyatakan bahwa migran yang kembali ke Maroko melakukannya secara sukarela. Pemerintah juga menyampaikan bahwa hingga saat itu sekitar 12.000 orang telah kembali sejak pertengahan Agustus, sementara hingga 1.200 permohonan suaka telah diterima dan sekitar 700 di antaranya telah diselesaikan.

Namun, sejumlah NGO menyampaikan klaim berbeda. Organisasi-organisasi tersebut mengatakan bahwa beberapa migran yang mereka dampingi mengalami tekanan untuk kembali ke Maroko. Asosiasi Elin, misalnya, menyatakan bahwa sejumlah migran dari Sudan dan Chad dipanggil polisi pada 24 dan 25 September, lalu dipulangkan tanpa pemberitahuan yang memadai. Klaim ini menjadi bagian dari pengaduan kepada Ombudsman dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang telah ditetapkan.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan prinsip dasar hukum suaka internasional, yaitu bahwa setiap permohonan harus diperiksa berdasarkan keadaan individual pemohon. Penetapan suatu negara sebagai negara asal yang aman tidak dengan sendirinya menghapus hak seseorang untuk mengajukan permohonan suaka. Risiko penganiayaan, kondisi pribadi, serta kebutuhan perlindungan harus tetap dipertimbangkan sesuai hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kapasitas penerimaan di Ceuta juga berada di bawah tekanan. Kota pelabuhan seluas sekitar 20 kilometer persegi itu memiliki keterbatasan fasilitas untuk menangani kedatangan migran dalam jumlah besar. Sejumlah migran masih tinggal di jalanan, kawasan perbukitan, atau tempat penampungan yang dikelola organisasi masyarakat sipil. Sebagian anak tanpa pendamping yang sebelumnya berada di kawasan industri dekat perbatasan dilaporkan tidur di trotoar sambil menunggu proses registrasi.

Perwakilan serikat pekerja kepolisian memperkirakan masih terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 migran yang belum terdata secara memadai atau masih tersebar di berbagai lokasi. Hingga 14 Oktober, proses registrasi disebut hanya mampu menangani sekitar 100 orang per hari karena keterbatasan petugas, komputer, dan sumber daya operasional. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan serikat pekerja, bukan jumlah resmi final yang telah diverifikasi pemerintah.

Keterbatasan kapasitas juga berdampak pada layanan kesehatan. Perwakilan serikat dokter di Ceuta melaporkan bahwa rumah sakit setempat menangani migran dengan penyakit kulit, tuberkulosis, dan gangguan pencernaan yang dikaitkan dengan lamanya mereka berada di luar ruangan. Sejumlah perempuan juga dilaporkan telah melahirkan selama periode krisis tersebut.

Kondisi ini menempatkan pemerintah Spanyol pada dua tuntutan yang harus ditangani bersamaan: mengatasi penumpukan administrasi dan memastikan hak setiap orang tetap terlindungi. Pemrosesan yang cepat memang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan tekanan terhadap fasilitas penerimaan. Namun, percepatan tidak seharusnya menghilangkan pemeriksaan individual, akses terhadap penerjemah, bantuan hukum, maupun kesempatan mengajukan keberatan atas keputusan penolakan suaka.

Pact on Migration and Asylum Uni Eropa mendorong pemeriksaan migrasi dan permohonan suaka yang lebih terstruktur, termasuk pemrosesan di wilayah perbatasan dalam kondisi tertentu. Namun, penerapan prosedur tersebut tetap harus memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Pemindahan sebagian migran ke wilayah lain di Spanyol juga menjadi salah satu pilihan yang disarankan organisasi pendamping untuk mengurangi tekanan terhadap Ceuta dan memungkinkan pemeriksaan kasus yang lebih memadai.

Bagi kelompok yang rentan, seperti anak tanpa pendamping, korban kekerasan, keluarga dengan kebutuhan medis, dan orang yang berisiko mengalami penganiayaan, identifikasi kebutuhan perlindungan harus menjadi bagian penting dari proses administrasi. Tanpa mekanisme tersebut, percepatan penyelesaian perkara berpotensi membuat orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk menjelaskan situasinya.

Kasus Ceuta juga memperlihatkan tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan migrasi di Eropa. Tekanan politik untuk mengendalikan perbatasan dan mempercepat pemulangan sering kali berhadapan dengan kewajiban melindungi pengungsi serta pencari suaka. Penilaian terhadap kebijakan pemerintah karena itu perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga kualitas pemeriksaan, transparansi keputusan, dan akses terhadap mekanisme hukum.

Krisis di Ceuta menegaskan bahwa penanganan migrasi tidak cukup diukur dari kecepatan mengurangi jumlah orang di wilayah perbatasan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses registrasi, pemeriksaan suaka, pemulangan, dan pemindahan migran dilaksanakan secara sah, manusiawi, dan akuntabel. Tanpa jaminan tersebut, penyelesaian penumpukan kasus berisiko menciptakan persoalan baru berupa pelanggaran hak dan meningkatnya kerentanan orang-orang yang justru membutuhkan perlindungan.