Remitansi PMI Dorong Pembangunan Ekonomi Daerah Asal dan Pengentasan Kemiskinan
JAKARTA — Arus remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya memperkuat neraca pembayaran nasional, tetapi juga menjadi penggerak nyata ekonomi akar rumput di desa-desa pengirim tenaga kerja. Riset LPEM FEB UI (2023) menemukan bahwa kabupaten dengan tingkat migrasi tinggi mencatat penurunan angka kemiskinan yang lebih cepat, dengan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan anak meningkat signifikan di keluarga yang ditinggal PMI.
\n\n
“Remitansi bukan hanya soal makan sehari-hari. Di banyak desa, ia membiayai sekolah anak, membangun rumah, bahkan memodali usaha kecil. Ini multiplier effect yang nyata,” kata peneliti LPEM, dalam publikasi Labor Market Brief Maret 2023.
\n\n
Data menunjukkan bahwa konsumsi dasar keluarga PMI meningkat rata-rata 30–40 persen dibandingkan keluarga non-migran di wilayah yang sama. Pengeluaran untuk pendidikan anak naik lebih tajam lagi, mencerminkan orientasi jangka panjang yang sehat dari pengelolaan remitansi. Di sejumlah kantong PMI di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT, remitansi bahkan mendorong pembukaan usaha mikro yang menyerap tenaga kerja lokal.
\n\n
Meski demikian, ketergantungan pada remitansi menyimpan risiko siklikalitas. Suara Migran Nusantara mencatat bahwa remitansi PMI mencapai Rp260 triliun pada 2023 dan disebut sebagai “kontribusi raksasa bagi perekonomian nasional, namun perlindungan masih belum setimpal.” Tanpa diversifikasi ekonomi lokal yang kuat, daerah asal PMI rentan terpuruk ketika terjadi krisis di negara tujuan, seperti yang terbukti saat pandemi COVID-19 memulangkan jutaan PMI sekaligus.
\n\n
Sumber: LPEM FEB UI (2023); Kompas Nasional (2026); Suara Migran Nusantara (2026); eJournal UNDIP (2021).
