Penertiban Pekerja Tanpa Dokumen di Inggris Menyasar Sejumlah Usaha di Oxfordshire

OXFORDSHIRE — Otoritas penegakan imigrasi Inggris kembali melakukan penertiban terhadap dugaan pekerja asing yang tidak memiliki hak untuk bekerja di wilayah Inggris. Operasi di Oxfordshire tersebut dilaporkan menyasar tiga tempat usaha, termasuk restoran dan toko, dengan sejumlah pekerja ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan aparat.

Pemberitaan mengenai operasi tersebut muncul pada 12 September 2026 dan menjadi bagian dari penegakan kebijakan pemerintah Inggris terhadap illegal working. Dalam terminologi hukum Inggris, persoalan utamanya bukan semata-mata kewarganegaraan pekerja, melainkan apakah seseorang memiliki izin atau right to work yang sah untuk melakukan pekerjaan tertentu di Inggris.

Pemerintah Inggris menempatkan kewajiban pemeriksaan status hak kerja pada pemberi kerja. Panduan resmi Home Office menegaskan bahwa setiap pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemeriksaan right to work sebelum mempekerjakan seseorang. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pekerja tidak dilarang bekerja berdasarkan status imigrasinya.

Penertiban di Oxfordshire berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas Immigration Enforcement di berbagai wilayah Inggris. Data resmi Home Office menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026, aparat melakukan 7.270 kunjungan terkait dugaan illegal working dan menghasilkan 4.756 penangkapan. Angka kunjungan tersebut meningkat 31 persen dan penangkapan meningkat 20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pada periode yang sama, lebih dari 1.200 perusahaan yang diketahui mempekerjakan orang tanpa hak kerja telah dikenai Civil Penalty. Nilai keseluruhan denda yang dikenakan kepada perusahaan tersebut mencapai lebih dari 74 juta poundsterling. Data tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penegakan Inggris tidak hanya diarahkan kepada pekerja, tetapi juga kepada pemberi kerja yang mempekerjakan orang tanpa hak bekerja.

Pemerintah Inggris bahkan menyediakan sanksi yang cukup berat bagi pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan resmi, perusahaan yang mempekerjakan seseorang yang diketahui atau memiliki alasan yang wajar untuk meyakini tidak mempunyai hak bekerja dapat menghadapi denda perdata hingga 60.000 poundsterling untuk setiap pekerja. Dalam kondisi tertentu, pemberi kerja juga dapat menghadapi proses pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan denda tanpa batas.

Karena itu, penertiban pekerja asing tanpa dokumen tidak semestinya hanya dilihat sebagai tindakan terhadap individu pekerja. Relasi antara pekerja dan pemberi kerja juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Pekerja yang berada dalam posisi tidak memiliki status kerja yang sah dapat menjadi pihak yang paling rentan, sementara pemberi kerja dapat memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut.

Kerentanan itu semakin besar apabila pekerja migran tidak memahami status izin tinggal dan izin kerja mereka. Perubahan pekerjaan, berakhirnya visa, pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin, atau penggunaan dokumen yang tidak sah dapat menimbulkan konsekuensi keimigrasian. Dalam situasi tertentu, pekerja dapat kehilangan pekerjaan, ditahan untuk proses keimigrasian, atau menghadapi proses pemulangan.

Namun, penegakan hukum juga tidak berarti setiap orang yang diperiksa otomatis bersalah. Panduan resmi Immigration Enforcement Inggris menyatakan bahwa petugas harus terbuka terhadap kemungkinan adanya informasi yang menunjukkan seseorang memiliki hak tinggal secara sah atau mempunyai klaim hukum lain yang relevan. Dengan demikian, verifikasi status tetap merupakan bagian penting sebelum tindakan penegakan dilakukan.

Kasus di Oxfordshire juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam migrasi tenaga kerja Inggris. Restoran, toko, usaha ritel, dan sektor jasa merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat mempekerjakan pekerja migran. Ketika pemerintah memperketat pemeriksaan hak kerja, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh pengusaha dan sektor usaha yang bergantung pada tenaga kerja asing.

Bagi pekerja migran Indonesia, perkembangan tersebut menjadi pengingat penting mengenai konsekuensi bekerja tanpa status yang sesuai. PMI yang berada di Inggris harus memastikan bahwa visa dan izin yang dimiliki memang memberikan hak untuk bekerja pada pekerjaan dan pemberi kerja yang bersangkutan.

Dalam perspektif perlindungan pekerja migran, persoalan illegal working juga perlu dilihat dari sisi kemungkinan eksploitasi. Pekerja yang statusnya tidak berdokumen atau tidak memiliki hak kerja dapat berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap pemberi kerja. Mereka bisa menjadi lebih takut melaporkan upah yang tidak dibayar, jam kerja berlebihan, kondisi kerja yang buruk, atau bentuk pelanggaran lainnya karena khawatir status imigrasinya diketahui oleh aparat.

Situasi tersebut menempatkan negara pada tantangan ganda. Di satu sisi, Inggris mempunyai kepentingan yang sah untuk menegakkan aturan keimigrasian dan memastikan pasar kerja berjalan berdasarkan ketentuan hukum. Di sisi lain, mekanisme penegakan perlu memastikan bahwa pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi tetap memiliki akses terhadap perlindungan dan informasi mengenai hak-haknya.

Data resmi juga menunjukkan bahwa penegakan terhadap illegal working telah menjadi agenda serius pemerintah Inggris. Dalam periode Oktober 2024 hingga September 2025, Immigration Enforcement melakukan lebih dari 11.000 kunjungan ke berbagai usaha yang diduga menggunakan pekerja tanpa hak kerja dan melakukan lebih dari 8.000 penangkapan. Pada periode tersebut, 2.113 orang ditahan setelah operasi terkait illegal working.

Dengan demikian, operasi di Oxfordshire bukan sekadar persoalan tiga tempat usaha yang diperiksa. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari kebijakan penegakan imigrasi Inggris yang lebih luas, di mana pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di wilayahnya mempunyai dasar hukum untuk bekerja dan bahwa pemberi kerja menjalankan kewajiban pemeriksaan.

Bagi pekerja migran, pesan yang muncul cukup jelas: status keimigrasian dan hak kerja merupakan bagian fundamental dari perlindungan. Bekerja di luar negeri tanpa dokumen atau izin yang sesuai dapat meningkatkan risiko kehilangan pekerjaan, penahanan, dan proses pemulangan. Pada saat yang sama, negara asal dan negara tujuan perlu memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengabaikan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi.

Karena itu, perlindungan pekerja migran seharusnya tidak berhenti pada keberhasilan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Edukasi mengenai visa, right to work, perubahan pemberi kerja, mekanisme pengaduan, serta akses terhadap bantuan hukum harus menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem migrasi tenaga kerja.

Penertiban di Oxfordshire menjadi pengingat bahwa dalam sistem migrasi modern, dokumen bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan pintu masuk terhadap hak untuk bekerja, memperoleh perlindungan hukum, dan mempertahankan keberlangsungan hidup di negara tujuan.