AS Perketat Penangkapan Imigrasi, Human Rights Watch Soroti Dampak Berat terhadap Anak Migran

WASHINGTON — Human Rights Watch (HRW) menyoroti meningkatnya penangkapan dalam penegakan hukum imigrasi Amerika Serikat yang menurut organisasi tersebut memberikan dampak berat terhadap keluarga dan anak-anak migran. Dalam laporan yang dirilis pada 28 September 2026 berjudul Children in Anguish as Immigration Arrests Surge, HRW mendokumentasikan pengalaman keluarga yang terpisah setelah orang tua mereka ditangkap, ditahan, dan kemudian dideportasi dari Amerika Serikat.

HRW menyebut bahwa lebih dari 540.000 orang telah dideportasi sejak pemerintahan Presiden Donald Trump periode kedua dimulai pada Januari 2025. Organisasi tersebut juga menyatakan bahwa musim panas 2026 ditandai dengan peningkatan penangkapan oleh US Immigration and Customs Enforcement (ICE), terutama terhadap nonwarga negara yang tidak memiliki catatan hukuman pidana. Menurut HRW, tindakan penegakan imigrasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap orang yang ditangkap atau dideportasi, tetapi juga terhadap anak-anak yang ditinggalkan di Amerika Serikat.

Laporan tersebut menggambarkan persoalan migrasi melalui pengalaman keluarga yang menghadapi penangkapan orang tua. Salah satunya adalah Teresa M., perempuan asal Guatemala yang telah tinggal di Amerika Serikat selama tujuh tahun. Ia ditangkap setelah dihentikan polisi Alabama pada Juni 2026 ketika sedang menuju tempat kerja. Teresa kemudian dipindahkan melalui sejumlah fasilitas penahanan imigrasi sebelum akhirnya dideportasi ke Guatemala.

Teresa memiliki tiga anak, masing-masing berusia 12 tahun, 6 tahun dan 1 tahun. Menurut kesaksiannya kepada HRW, ia menghadapi pilihan antara membawa anak-anaknya ke Guatemala atau meninggalkan mereka bersama ayahnya di Amerika Serikat. Salah satu anaknya memiliki riwayat operasi dan masih membutuhkan perawatan medis. HRW kemudian bertemu Teresa setelah ia tiba di Guatemala dan mendokumentasikan dampak perpisahan tersebut terhadap anak-anaknya.

Kasus lain yang didokumentasikan HRW adalah Pierre R., warga Haiti yang tinggal di Florida bersama istri dan anaknya. Pierre memiliki status Temporary Protected Status atau TPS dan sedang mengajukan permohonan suaka. Ia ditahan oleh petugas imigrasi pada Mei 2026 ketika melakukan pemeriksaan rutin dan kemudian ditahan selama sekitar dua bulan sebelum dideportasi ke Haiti pada Agustus. Istri dan anaknya yang lahir di Amerika Serikat tetap berada di Florida.

Menurut HRW, dampak pemisahan keluarga tidak berhenti pada persoalan hubungan antara orang tua dan anak. Organisasi tersebut mewawancarai seorang dokter anak di Los Angeles yang menangani keluarga imigran dan mengatakan bahwa ia melihat anak-anak mengalami tekanan psikologis setelah anggota keluarganya ditangkap, ditahan atau dideportasi. HRW juga mengutip pengalaman seorang remaja berusia 15 tahun yang menurut dokter tersebut mengalami kondisi kesehatan mental serius setelah orang tuanya ditahan.

HRW mengaitkan persoalan tersebut dengan temuan kesehatan masyarakat mengenai dampak perpisahan keluarga atau ketakutan terhadap kemungkinan perpisahan. Menurut sumber yang dikutip organisasi tersebut, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur dan perubahan perilaku pada anak. HRW juga mencatat bahwa dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Persoalan lain muncul ketika anak memiliki kebutuhan medis khusus. Dalam laporan tersebut, HRW menceritakan kasus seorang anak warga negara Amerika Serikat yang mengalami penyakit jantung serius dan membutuhkan perawatan intensif. Setelah anggota keluarga yang sebelumnya turut mendukung pengasuhan ditangkap dan dideportasi, ibunya menghadapi kekhawatiran mengenai kemungkinan terpisah dari anak atau harus membawa anak tersebut ke negara asal yang fasilitas perawatannya dinilai lebih terbatas.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum imigrasi dapat memiliki konsekuensi yang melampaui individu yang menjadi sasaran tindakan. Ketika orang tua ditahan atau dideportasi, anak-anak yang merupakan warga negara Amerika Serikat sekalipun dapat ikut mengalami perubahan tempat tinggal, kehilangan pengasuhan, tekanan ekonomi keluarga, serta gangguan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

HRW sebelumnya juga telah mendokumentasikan persoalan kondisi penahanan imigrasi di Amerika Serikat. Dalam laporan Juni 2026 mengenai kematian di fasilitas penahanan, organisasi tersebut menyebut bahwa 52 orang meninggal dalam tahanan Immigration and Customs Enforcement (ICE) dalam periode 500 hari antara 20 Januari 2025 dan 4 Juni 2026. HRW menyatakan tingkat kematian tersebut merupakan yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

Pada September 2026, temuan HRW mengenai kondisi fasilitas penahanan juga mendapat perhatian dalam laporan pengawasan internal pemerintah Amerika Serikat. Office of Inspector General pada Department of Homeland Security melaporkan persoalan di Krome North Service Processing Center dan fasilitas yang sebelumnya dikenal sebagai Alligator Alcatraz, termasuk persoalan pelayanan medis, kesehatan dan keselamatan lingkungan serta penggunaan kekuatan.

HRW mencatat bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari 200 fasilitas penahanan imigrasi yang masih aktif. Temuan organisasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan proses penangkapan dan deportasi, tetapi juga kondisi orang yang berada dalam tahanan selama proses hukum imigrasi berlangsung.

Dalam laporan mengenai situasi hak migran di Amerika Serikat, HRW juga mendokumentasikan peningkatan penegakan hukum imigrasi dan penggunaan penahanan terhadap nonwarga negara. Organisasi tersebut menyatakan bahwa pada akhir Agustus 2026, ICE telah menahan lebih dari tiga kali jumlah orang yang ditahan sepanjang 2024. Laporan tersebut juga mencatat bahwa tindakan penegakan imigrasi berlangsung di berbagai tempat, termasuk tempat kerja, rumah, jalan, pengadilan, fasilitas kesehatan dan lingkungan pendidikan.

Persoalan tersebut menjadi bagian dari konteks global mengenai meningkatnya tekanan terhadap migran. Di berbagai negara, kebijakan pengawasan perbatasan, penahanan, deportasi dan pembatasan akses terhadap suaka terus menjadi bagian dari perdebatan mengenai bagaimana negara mengelola migrasi. Namun, di sisi lain, organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional menekankan bahwa kebijakan migrasi tetap perlu dijalankan dengan memperhatikan hak dasar manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dampak terhadap anak menjadi salah satu dimensi yang penting karena anak sering kali tidak memiliki kendali terhadap keputusan migrasi orang tua maupun status hukum keluarganya. Ketika orang tua ditangkap atau dideportasi, anak dapat menghadapi konsekuensi yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran atau persoalan imigrasi orang tua tersebut.

Bagi komunitas pekerja migran, persoalan ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya memahami status hukum dan hak keluarga sebelum melakukan migrasi. Status pekerjaan, izin tinggal, dokumen imigrasi, hak atas bantuan hukum, serta mekanisme yang dapat digunakan ketika salah satu anggota keluarga menghadapi proses penegakan hukum menjadi informasi yang penting bagi keluarga migran.

Namun, laporan HRW juga menunjukkan bahwa keberadaan status hukum yang relatif lebih kuat tidak selalu menghilangkan dampak sosial dari penegakan hukum terhadap anggota keluarga. Anak yang merupakan warga negara Amerika Serikat tetap dapat mengalami konsekuensi ketika orang tua mereka ditahan atau dideportasi. Karena itu, persoalan migrasi memiliki dimensi keluarga dan perlindungan anak yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum imigrasi.

Dalam konteks global, laporan tersebut kembali memperlihatkan bahwa migrasi bukan hanya persoalan perbatasan, dokumen dan status hukum. Mobilitas manusia juga berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan anak. Ketika kebijakan penegakan imigrasi diperketat, konsekuensinya dapat menjalar kepada anggota keluarga yang tidak menjadi sasaran langsung tindakan tersebut.

Bagi negara-negara asal pekerja migran, perkembangan di Amerika Serikat juga menjadi pengingat mengenai pentingnya informasi sebelum keberangkatan dan akses bantuan ketika pekerja atau keluarganya menghadapi persoalan hukum di negara tujuan. Perwakilan diplomatik, lembaga pelindungan pekerja migran dan organisasi bantuan hukum memiliki peran dalam memastikan pekerja memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui saluran bantuan yang tersedia.

Laporan Human Rights Watch pada 28 September 2026 pada akhirnya menempatkan pengalaman anak-anak sebagai bagian penting dalam pembahasan kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Terlepas dari perdebatan mengenai kebijakan perbatasan dan penegakan hukum, dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan terhadap orang tua migran dapat membawa konsekuensi langsung terhadap anak, termasuk dalam bentuk perpisahan keluarga, tekanan psikologis, gangguan ekonomi, pendidikan dan akses kesehatan.

Persoalan tersebut menjadi bagian dari tantangan global dalam mencari keseimbangan antara kewenangan negara mengatur migrasi dan kewajiban melindungi hak dasar manusia. Bagi keluarga migran, kebijakan imigrasi tidak pernah hanya berbicara tentang orang yang ditangkap atau dideportasi. Di belakang setiap proses tersebut terdapat keluarga dan anak-anak yang ikut menanggung konsekuensinya.