21 PMI Dideportasi dari Malaysia Tiba di Parepare, Terkait Perjudian dan Overstay

PAREPARE – Sebanyak 21 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi Pemerintah Malaysia tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, pada 5 Oktober 2026. Kepulangan tersebut merupakan bagian dari proses pemulangan warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum dan keimigrasian selama berada di Malaysia, dengan kasus yang disebut berkaitan dengan perjudian dan pelanggaran izin tinggal atau overstay.

Pemulangan melalui Pelabuhan Parepare kembali menunjukkan kompleksitas persoalan pelindungan PMI di Malaysia. Sebagai salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia, Malaysia memiliki mobilitas PMI yang sangat besar. Kondisi tersebut membuat persoalan hukum, administrasi keimigrasian, ketenagakerjaan, maupun perlindungan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola migrasi tenaga kerja kedua negara.

Dalam kasus 21 PMI tersebut, deportasi merupakan konsekuensi dari proses hukum atau keimigrasian yang berlaku di Malaysia. Karena itu, status deportasi perlu dibedakan dari kasus PMI yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang atau pelanggaran hak ketenagakerjaan. Prinsip jurnalistik mengharuskan setiap kategori persoalan ditempatkan secara proporsional dan tidak menggeneralisasi seluruh PMI yang dideportasi sebagai pelaku kejahatan.

Persoalan overstay menunjukkan pentingnya pemahaman PMI terhadap status keimigrasian selama berada di negara tujuan. Masa berlaku paspor, izin tinggal dan dokumen kerja harus dipantau secara cermat karena pelanggaran administratif dapat berujung pada penahanan, proses hukum, deportasi dan larangan masuk kembali ke negara tujuan.

Sementara itu, keterkaitan sebagian PMI dengan kasus perjudian merupakan persoalan yang berbeda karena menyangkut kepatuhan terhadap hukum negara tempat mereka bekerja. PMI sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap wajib mematuhi hukum nasional negara penempatan. Karena itu, edukasi sebelum keberangkatan tidak cukup hanya mengenai kontrak kerja dan hak ketenagakerjaan, tetapi juga harus mencakup hukum setempat, ketentuan keimigrasian dan konsekuensi atas pelanggaran hukum.

Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa edukasi migrasi aman harus memiliki cakupan yang lebih luas. Calon PMI perlu memahami bahwa keberangkatan melalui prosedur resmi bukan berarti seseorang bebas dari kewajiban menaati hukum negara tujuan. Status sebagai PMI memberikan hak atas pelindungan, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat bekerja.

Dari sisi pemerintah Indonesia, kepulangan 21 PMI tersebut harus menjadi bagian dari sistem pelindungan yang tidak berhenti pada proses pemulangan. Setelah tiba di Indonesia, perlu dipastikan identitas, kondisi kesehatan, status hukum dan kebutuhan sosial mereka. Bagi PMI yang memiliki persoalan hukum, diperlukan penelusuran dokumen dan kronologi agar dapat dibedakan antara mereka yang menjalani konsekuensi hukum dan mereka yang mungkin berada dalam situasi rentan atau menjadi korban.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KP2MI/BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia dan instansi terkait menjadi penting dalam proses tersebut. Pemulangan melalui jalur pelabuhan bukan sekadar persoalan transportasi, tetapi bagian dari rangkaian layanan pelindungan bagi warga negara yang kembali dari luar negeri.

Kasus ini juga mengingatkan pentingnya keberadaan data PMI yang akurat. Pemerintah perlu mengetahui apakah PMI yang dideportasi tersebut sebelumnya tercatat dalam sistem penempatan resmi, bagaimana proses keberangkatannya, siapa pihak yang merekrut atau menempatkannya, serta apakah terdapat persoalan dalam hubungan kerja yang turut menyebabkan kondisi mereka di Malaysia.

Jika ditemukan keberangkatan nonprosedural, pemerintah perlu menelusuri rantai perekrutan, bukan hanya mencatat pekerja sebagai pihak yang melanggar. Pendekatan tersebut penting karena sebagian persoalan migrasi bermula dari informasi pekerjaan yang tidak transparan, perantara tidak resmi, penggunaan dokumen yang tidak sesuai atau ketidaktahuan pekerja terhadap ketentuan keimigrasian.

Sebaliknya, apabila pelanggaran murni berkaitan dengan tindakan pribadi PMI, proses hukum harus tetap dihormati. Pelindungan pekerja migran tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap pelanggaran hukum. Negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya sekaligus menghormati hukum negara tempat warga negara tersebut berada.

Malaysia dan Indonesia juga memiliki kepentingan yang sama untuk memperkuat mekanisme pencegahan. Kerja sama bilateral tidak hanya diperlukan untuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga untuk pertukaran informasi mengenai status keimigrasian, edukasi hukum, mekanisme pengaduan, bantuan konsuler dan prosedur pemulangan warga negara.

Kasus 21 PMI yang tiba di Parepare menjadi pengingat bahwa migrasi tenaga kerja tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi. Di dalamnya terdapat risiko hukum, sosial dan administratif yang harus dipahami sejak sebelum keberangkatan. PMI membutuhkan informasi yang benar mengenai pekerjaan, pemberi kerja, kontrak, izin tinggal, aturan negara tujuan dan saluran resmi apabila menghadapi persoalan.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi hukum bagi calon PMI sebelum keberangkatan. Materi tersebut setidaknya mencakup hak dan kewajiban pekerja, masa berlaku dokumen, ketentuan izin tinggal, larangan bekerja tanpa dokumen yang sesuai, larangan menggunakan jalur perekrutan ilegal serta konsekuensi hukum apabila melanggar peraturan negara tujuan.

Edukasi tersebut juga harus dilakukan secara berkelanjutan. PMI yang sudah berada di Malaysia tetap membutuhkan akses informasi dan layanan pengaduan karena perubahan pekerjaan, perpindahan pemberi kerja, berakhirnya kontrak atau masalah dokumen dapat terjadi selama masa penempatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah di wilayah kantong PMI perlu memperkuat layanan migrasi sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan. Kepulangan 21 PMI melalui Parepare seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah daerah asal mereka telah memiliki sistem informasi dan pendampingan yang memadai.

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan tidak terjadi stigma terhadap PMI yang dideportasi. Setiap kasus harus dilihat berdasarkan fakta dan putusan atau dokumen resmi yang tersedia. PMI yang dideportasi karena overstay tidak otomatis dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana perjudian, begitu pula PMI yang menjalani proses hukum tidak otomatis dapat disebut sebagai korban eksploitasi.

Pemisahan kategori tersebut penting agar kebijakan pelindungan tidak kehilangan objektivitas. Pemerintah harus mampu memberikan pendampingan kepada warga negara yang membutuhkan, sekaligus memastikan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, deportasi 21 PMI dari Malaysia dan kedatangan mereka di Pelabuhan Parepare pada 5 Oktober 2026 menjadi pelajaran penting mengenai perlunya migrasi yang aman, prosedural dan berpengetahuan hukum. Pekerja migran bukan hanya membutuhkan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga pengetahuan tentang hak, kewajiban dan risiko hukum di negara tujuan.

Pelindungan PMI tidak berarti membebaskan pekerja dari hukum negara tujuan. Pelindungan berarti memastikan mereka memahami hukum, memperoleh dokumen yang sah, mendapatkan bantuan ketika menghadapi persoalan dan diperlakukan secara adil dalam setiap proses yang mereka jalani.